Edi Cahyono's Page

BAB III: PRODUKSI BARANG-DAGANGAN DI PEKALONGAN
oleh Edi Cahyono

Edi Cahyono:

Ada hal yang saling berkait dalam menentukan karesidenan yang ditunjuk untuk pengembangan tanaman ekspor gula dan nila, yaitu mempunyai lahan sawah yang luas dan jumlah penduduk yang memadai. Berdasarkan kriteria ini maka dipilihlah karesidenan-karesidenan pesisir Utara Jawa Tengah dan Timur pada pertengahan tahun 1830, meliputi Cirebon, Pekalongan, Tegal, Semarang, Jepara, Surabaya dan Pasuruan (Oosthoek). Sedang ekspansi untuk penanaman tanaman ekspor yang padat karya tersebut ke karesidenan-karesidenan pedalaman, -- Madiun, Kediri, Banyumas dan Bagelen -- dilakukan pada tahun berikutnya.1) Oleh karena itu, kiranya perlu pada awal bab ini diberikan latar geografis dan jumlah penduduk di karesidenan Pekalongan yang disusun berdasarkan dua buah statistik terbitan tahun 1820 dan 1862 dan catatan-catatan yang diberikan residen dalam Politiek Verslag. Meskipun, statistik-statistik dalam abad 19 kurang bisa dipercaya keakuratannya, namun minimal pendataan yang diberikan dapat sedikit memberi gambaran umum tentang karesidenan ini, dengan keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi penyusunnya.

Pada sub-bab selanjutnya dikemukakan konsekuensi dari diproduksinya tanaman ekspor secara luas, mengakibatkan hancurnya tanaman kebutuhan pokok petani, beras. Hancurnya produksi beras membawa dampak harga beras melambung tinggi. Sehingga gubernemen perlu ikut memikirkan dan mengajukan jalan keluar dari kekurangan beras ini, dengan memperkenalkan varietas padi baru. Dalam sub-bab ini juga dikemukakan dua barang-dagangan yang diproduksi karesidenan ini, kopi dan nila. Pembahasan dua barang-dagangan ini dimaksudkan untuk memperlihatkan seberapa besar penyerapan tenaga kerjanya dan juga besar laba yang dikeduk dari kedua tanaman dagang tersebut.

Sub-bab ketiga mengangkat persoalan di sekitar bupati-bupati karesidenan ini yang selalu "merongrong" proyek-proyek gubernemen. Pelacakan yang difokuskan pada persoalan ekonomi, berhasil menemukan bahwa rongrongan terjadi akibat bupati juga mempunyai kepentingan dalam melakukan produksi barang-dagangan. Dari penjelasan ini maka cukup beralasan bagi gubernemen untuk mengubah jaringan ekonomi yang dibentuk oleh bupati, dengan melakukan penggantian bupati di tahun 1848. Sejak tahun tersebut masalah bupati "perongrong" dapat disingkirkan dan sebagai gantinya muncul bupati pengabdi.

Sedang pada bagian terakhir bab ini membicarakan bagaimana desa menyiapkan tenaga kerja bagi sistem penanaman gubernemen. Dalam penyiapan tenaga kerja tersebut ada masalah-masalah khusus yang dialami oleh desa. Masalah ini berangkat dari pelapisan sosial yang ada di desa; pelapisan sosial sendiri telah ada sebelum hadirnya kolonialisme. Yang jadi masalah dalam pelapisan sosial adalah, bahwa terdapat orang-orang yang merasa memiliki hak-hak istimewa karena menjadi pendiri atau pemuka desa, sehingga mereka sulit "diatur" oleh regulasi-reguIasi yang ditetapkan oleh gubernemen. Seperti, dalam hal penguasaan tanah periodik (tijdelijk grondbezit), orang-orang yang berhak istimewa mengambil sebagian besar lahan pertanian yang ada, sedang lapisan petani rendah hanya mendapat sisanya. Masalah-masalah ini tak bisa terselesaikan, sehingga mendorong munculnya buruh secara besar-besaran dalam pabrik-pabrik gula yang tidak perlu dikerahkan melalui perjanjian-perjanjian kerja dengan gubernemen.

Terdapat dua batas alamiah yang penting artinya bagi karesidenan Pekalongan. Pertama, di sebelah Utara langsung berhadapan dengan laut Jawa, kedalaman yang memadai dari pantainya memberi kemungkinan kapal-kapal dagang merapat pada dermaga-dermaganya. Gubernemen banyak mendirikan gudang-gudang untuk menampung produksi tanaman ekspor sebelum dikapalkan di sepanjang pantai ini. Kedua, di sebelah Timur, Alas Roban (hutan jati), menjadi semacam ruas pemisah dengan karesidenan Semarang. Terdapatnya hutan ini penting artinya bagi industri gula, sebab sebagian dari kebutuhan kayu bakar- selain disediakan distrik Subah- diambil dari hutan ini. Kemudian di sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Pemalang,2) merupakan kabupaten paling Timur dari Karesidenan Tegal. Dan di sebelah Selatan berbatasan dengan Karesidenan Banyumas, yang menjadi hulu dari sungai-sungai yang mengalir di Pekalongan.

Sampai tahun 1809 Raresidenan Pekalongan terbagi dalam tiga kabupaten: Pekalongan, Batang dan Wiradesa. Tetapi kemudian salah satu kabupatennya, Wiradesa, dihapuskan dalam kurun pemerintahan Daendels.

Dalam statistik tahun 1820, kabupaten Pekalongan dan Batang dipecah menjadi lima divisi dan empatbelas distrik. Tetapi menjelang cultuurstelsel, divisi-divisi3) tersebut dihapuskan, sedang jumlah distrik disederhanakan menjadi duabelas buah.

Populasi karesidenan ini pada umumnya dapat dibagi dalam tiga kelompok etnis, yaitu penduduk bumiputra Jawa, kemudian non Jawa yang terdiri dari orang-orang Tionghoa dan Arab, dan terakhir orang Eropa (Belanda).

Kepadatan penduduk bumiputra Jawa cukup besar, seperti penghitungan tahun 1820 mencatat terdapat 136.348 orang bumiputra. Meskipun demikian angka-angka ini masih perlu diragukan ketepatannya, karena ada kemungkinan populasi setempat yang terserap bekerja sebagai buruh dalam onderneming-onderneming Jawa Barat, terlewatkan. Penduduk bumiputra tersebut tersebar relatif merata di setiap distrik. Penghitungan yang mungkin agak tepat baru ditemui dalam Politiek Verslag tahun 1859, yang mencatat sejumlah 282.427 jiwa,4) jumlah tersebut meningkat menjadi 326.704 jiwa pada tahun 1862. Jumlah populasi ini terbagi menjadi 64.471 unit keluarga (cacah).

Percepatan pertumbuhan populasi bumiputra tersebut penulis duga akibat perbaikan kesehatan yang mulai diintensifkan awal 1850-an,5) sehingga tingkat kematian dapat ditekan. Hal lain yang juga mendukung pertumbuhan penduduk ini adalah pembukaan daerah-daerah baru. Misalnya, dalam tahun 1820 luas karesidenan ini hanya 492 paal, namun pada tahun 1862 tercatat luas 799,6 paal. Berarti dalam jangka waktu 40 tahun telah terjadi perluasan wilayah sebesar 307,6 paal.6)

Jumlah pemukim Tionghoa dan Arab tidak terlalu besar. Seperti, orang Tionghoa yang banyak terlibat dalam kegiatan pemasakan gula di pabrik-pabrik maupun yang bekerja sama dengan para bupati untuk mengolah nila, dalam tahun1820 hanya berjumlah 1.667 dan meningkat lebih duakalinya pada 1859, menjadi 3.695 orang. Beberapa orang Tionghoa menjadi sangat berperan, karena terlibat penjajaan barang-barang kelontong ke pelosok-pelosok desa. Mulai menetap dan berkembangnya pemukim Tionghoa, didukung oleh didirikannya pasar-pasar dalam beberapa distrik sejak akhir 1840-an.

Selain orang Tionghoa, terdapat orang Arab dengan jum lah yang relatif kecil, tahun 1820 hanya terdapat 349 jiwa, dan tahun 1859 naik sedikit menjadi 411 orang.

Yang perlu dikemukakan dari orang-orang Arab dan Tionghoa di sini adalah, bahwa mereka telah terbiasa dengan kegiatan perdagangan, sehingga posisi keuangannya relatif baik. Dampaknya bagi masyarakat Pekalongan adalah, bahwa kedua golongan ini menjadi kelompok yang dekat dengan para bupati karesidenan ini, karena bupati banyak berhutang kepada mereka. Hal ini memberi ruang ge rak bagi beberapa pemberi hutang untuk bersikag sewenang-wenang kepada rakyat kecil, seperti melakukan perampasan-perampasan tanah.7)

Terakhir, adalah populasi masyarakat Eropa, yang biasanya menetap tidak terlalu lama. Mereka kebanyakan bekerja sebagai pengawas-pengawas perkebunan maupun sebagai tenaga administrasi gubernemen. Setelah berdirinya pabrik-pabrik nila dan gula, mereka juga dilibatkan dengan kerja-kerja pabrik. Ini merupakan kerja riil yang benar-benar dilakukan demi berjalannya produksi secara maksimal. Jumlah mereka relatif kecil, pada tahun 1859 tercatat 433 jiwa, kebanyakan adalah pria, hanya beberapa yang membawa istri atau keluarganya lee Jawa.8)

Kegiatan utama dari petani adalah menggarap lahan-lahan sawah yang sangat luas, dalam distrik-distriknya masing-masing. Sawah-sawah kering, ditanami kacang, jagung, kapas, kayu manis, lada dan sayur mayur, selain itu juga dikembangkan jenis tanaman padi kering (wet rice). Sedangkan sawah basah, tanaman utamanya adalah padi. Tetapi sejak dibudidayakan tanaman ekspor tebu dan nila, seringkali padi harus berotasi dengan kedua jenis tanaman tersebut.

Sedangkan tanah tegalan dapat dikatakan tidak diolah untuk keperluan petani, tanah-tanah ini lebih banyak dipergunakan oleh gubernemen untuk ditanami kopi, karena memang cocok. Namun sejak 1860-an, akibat lahan-lahan sawah di pedesaan semakin sulit digilirkan pada para petani, terdapat keluarga petani yang memulai penggarapan tanah-tanah tegalan dalam bentuk olah bagi-hasil (bouwdeel), yang terutama ditanami buah-buahan.

Ada dua bentuk produksi barang-dagangan yang diperluas (generalized), pertama jika terjadi produksi suatu barang di dalam masyarakat melampaui batas yang diperuntukkan bagi populasi setempat, sehingga surplus produksi dapat diperdagangkan secara luas. Jadi, barang yang diproduksi tidak sekedar dikonsumsi terbatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal saja.

Manifestasi yang lain dari produksi barang-dagangan adalah, suatu masyarakat memproduksi barang semata-mata hanya untuk pasar saja. Bukan merupakan perkembangan berlebih dari produksi kebutuhan setempat. Bentuk produksi yang kedua ini, biasanya dipaksakan oleh kolonialisme. Pemerintah kolonial memaksakan pengembangan suatu barang-dagangan di daerah koloninya, untuk kemudian dipasarkan secara luas di luar koloninya. Hal ini dimungkinkan karena wilayah-wilayah tertentu telah mengkonsumsi secara luas produk barang-dagangan tertentu. Dan sebetulnya, produksi barang-dagangan yang diperluas menuntut kesigapan dalam menciptakan pasaran barang-barang tersebut.

Perkembangan produksi barang-dagangan di Pekalongan tidak terlepas dari pengkondisian yang telah dilakukan oleh kekuatan-kekuatan politik yang ada. Dalam abad-abad ke-17 dan ke-18, dilakukan produksi agrikultur konsumsi di dalam Jawa, atau juga memasok sebagian keperluan kepulauan-kepulauan di luar Jawa. Sedang sejak pertengahan abad ke18 barang-dagangan yang diproduksi terutama untuk konsumsi dunia.

Di bawah pengaruh Mataram selama abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-18, Pekalongan berhasil mencuat sebagai lumbung pemasok beras ke luar Jawa, seperti ke Makasar, ataupun ke dalam karesidenan-karesidenan yang mengalami defisit beras selama kurun tersebut. Setelah pertengahan abed ke-18, beras Pekalongan, di bawah VOC, masih sanggup memasok Batavia dan Semarang. Distrik Wiradesa--salah satu distrik di Pekalongan--, terutama, menjadi tulang punggung dalam memproduksi surplus beras ini.9)

Di awal abad ke-19 eksistensi beras sebagai barang-dagangan tidak dapat dipertahankan. Karena lahan-lahan sawah dimanfaatkan secara intensif untuk kepentingan produksi agrikultur ekspor dunia, nila den tebu, yang selain menggusur lahan padi juga menyerap tenaga kerja sangat besar.10) Beras Pekalongan hancur sebagai barang-dagangan, den dikembalikan eksistensinya menjadi hanya untuk kebutuhan setempat (ekonomi subsisten).11)

Hal ini bisa terjadi karena pengembangan produksi tanaman ekspor selama cultuurstelsel sangat menyita waktu para petani, dan juga mengambil jatah tanah yang seharusnya diberikan pada para petani. Tidak terjadi kesesuaian antara apa yang dialami kaum tani dengan apa yang dirancangkan melalui peraturan oleh Van den Bosch. Seperti, dalam tahun 1842, J.C. Baud, Minister van Kolonien (Menteri Daerah Jajahan), cukup menyadari hal tersebut dan mengatakan:

Dan menjadi ironis, bahwa beras Pekalongan pada akhirnya harus mengalami kemunduran, bahkan untuk mencukupi kebutuhan setempat harus mengimpor dari karesidenan-karesidenan lain, yang terjadi mulai tahun 1832. Defisit beras ini berlangsung terus hingga berakhirnya cultuurstelsel. Sebuah laporan tentang produksi beras dalam karesidenan ini, menunjukkan kemerosotan tersebut, dari produksi 48.231 pikul di tahun 1829, turun menjadi 40.915 di tahun 1830, dan pada tahun 1836 hanya tinggal 7.885 pikul.13)

Terjadinya kekurangan beras, mendorong gubernemen melakukan upaya-upaya penanggulangannya, antara lain dengan memperkenalkan varietas padi baru yang berkualitas sangat buruk, akan tetapi bisa ditanam pada sawah-sawah kering (tadah hujan). Jenis varietas ini dikenal sebagai padi genjang, matang dalam waktu relatif singkat, antara tiga-setengah hingga empat bulan setelah ditanam. Dengan ditanamnya varietas baru ini tidak berarti jenis padi dalem, varietas yang selama ini telah dikembangkan oleh populasi setempat terhapuskan. Padi varietas lama yang bisa dipanen setelah lima hingga enam bulam setelah masa tanam tersebut, tetap dibudidayakan. Gubernemen pun melalui Vitalis, penjabat Inspecteur der Kultures, menginstruksikan pada musim Angin Barat, di saat pabrik-pabrik gula sedang memanen tebu-tebunya, maka sawah-sawah basah yang ditanami padi dalem mendapat "pinjaman" irigasi bagi keperluan pengairannya dari kebun-kebun tebu gubernemen.14) Namun demikian usaha-usaha ini tetap tidak berhasil mengembalikan jumlah produksi beras ke kondisi semula. Dampak kekurangan beras bagi bumiputra adalah bahwa mereka kini harus membeli beras dengan harga mahal. Harga beras melonjak dari 69 gulden per koyang di tahun 1831 menjadi 148 gulden pada tahun 1846.15)

Di bawah ini akan dijelaskan secara umum dua tanaman ekspor, kopi dan nila, sedang untuk gula akan dibahas dalam bab IV, selama kurun cultuurstelsel di Pekalongan. Maksud penjelasan ini untuk memberi gambaran sampai sejauh mana pengembangan pengolahan satu tanaman dagang dapat berpengaruh terhadap produksi tanaman lainnya. Karena, tenaga kerja yang diperlukan harus dibagi untuk dipekerjakan dalam pengolahan produksi barang-barang agrikultur ekspor tersebut yang berlangsung bersamaan waktunya itu.

• Kopi

Tanaman kopi mulai menyebar di pesisir Utara Jawa, dalam kurun pemerintahan Daendels. Dia memerintahkan untuk menanam 45.700.000 pohon, sebagai perluasan dari pembudidayaannya yang telah lebih awal berlangsung di Priangan.16)

Kopi merupakan tanaman keras, tahunan, yang tidak menuntut perawatan intensif. Ditanam pada tanah bera atau tegalan, jenis tanah yang tidak cocok untuk pertanian. Sehingga desa-desa yang diwajibkan untuk memelihara tanaman ini tidak akan tergganggu produk-produk pertaniannya.

Penyerapan kerjanya pun tidak merepotkan petani, sebab tenaga kerja baru diperlukan pada saat pemetikan buah kopi, yang terjadi setiap empat bulan sekali.17)

Penyediaaan tenaga kerja untuk tanaman kopi, dapat dikatakan sepenuhnya paksaan (dwaangarbeid), tidak ada upah, walaupun kadang-kadang petani mendapat sekedar insentif dari kerja pemetikkan den pemeliharaannya. Ketiadaan upah membuat Vitalis18) menilai kerja dalam perkebunan kopi terlalu menindas, sebagai digambarkannya:

Perlu diketahui bahwa penilaian Vitalis sangat dipengaruhi oleh sistem upah yang diterapkan oleh onderneming-onderneming gula.20) Selain itu dia mengabaikan penggunaan hari kerja yang dibutuhkan untuk mengolah tanaman ini. Sebab, justru keberhasilan produksi tanaman ini dalam abad yang lampau (semasa VOC) tidak terletak pada ada atau tidaknya upah, melainkan tuntutan kerja yang diperlukan, dan yang jelas kopi tidak membutuhkan proses pemanufakturan. Kerja kongkrit bagi pemelihara tanaman ini hanya pemetikan dan pengangkutannya ke gudang-gudang milik gubernemen, yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat.

Meskipun demikian, lebih dari 20 persen keluarga petani Karesidenan Pekalongan terserap untuk membudidayakan kopi. Sehingga ada kemungkinan, kaum tani yang terlibat kerja dalam kebun-kebun kopi, juga diserap untuk kerja di sektor produksi agrikultur ekspor lainnya. Jadi, sebetulnya tingkat penindasan sudah semestinya dilihat dalam kerangka sistem yang telah memaksa petani bekerja di berbagai sektor produksi. Selain itu produksi yang dilakukannya tidak untuk keperluan petani melainkan semata-mata diberikan pada negara kolonial (pengelola onderneming). Sehingga yang menindas bukan hanya kerja dalam onderneming kopi itu sendiri, melainkan sistem yang diterapkan oleh gubernemen (negara kolonial).

Jumlah produksi kopi Pekalongan, senantiasa bersaingan dengan jumlah produksi gula (setelah tahun 1850); begitu pula dengan harga pemasarannya di Eropa. Suatu laporan pada tahun 1864, memberikan perhitungan terperinci perkembangan produksi dan harga selama lima tahun terakhir, yang dikirim dari Pekalongan ke Negeri Belanda. Untuk tahun 1864 Pekalongan mengekspor kopi seberat 25.400 pikul dengan harga f 1.024.642,50-, sedang gula seberat 33.086,70 pikul seharga f 602.937,78.21) Fluktuasi dalam produksi kopi tidak pernah terlalu mencolok, perbedaan setiap tahunnya hanya beberapa puluh pikul saja. Dalam kondisi ini, kopi Pekalongan stabil bertahan sampai berakhirnya cultuurstelsel.

Untuk mengawasi pemetikan kopi, gubernemen mengangkat mandor-mandor yang biasanya dijabat oleh kalangan dessa bestuur. Sedang untuk pemeriksaan berkala, melihat ada atau tidaknya kerusakan pada tanaman ini ditunjuk sinder-sinder (opziener) bangsa Eropa.22) Untuk transportasi dari kebun-kebun kopi sampai ke gudang-gudang di tepi pantai, pengawasannya dilakukan oleh wedana dari distrik-distrik tempat beradanya perkebunan kopi tersebut. Dan, pada saat penimbangan, sebelum masuk gudang, biasanya wedana didampingi oleh seorang mantri kopi.23)

• Nila

Nila kualitas ekspor mulai diolah dalam kurun VOC, dengan pengawasan langsung dilakukan oleh orang-orang Eropa, terutama dalam pemanufakturannya.24) Setelah keruntuhan VOC, pengolahan nila tidak terhenti, melainkan dilanjutkan oleh orang-orang Tionghoa yang bekerja sama dengan keluarga-keluarga bupati.

Biasanya, dalam penanaman nila orang-orang Tionghoa melakukan penyewaan desa. Tetapi dalam tahun 1816 sistem sewa desa ini dihapus oleh gubernemen--yang waktu itu dipengaruhi oleh pola-pola berpikir liberal (kebebasan, persamaan, persaudaraan - semboyan Revolusi Perancis) yang dianut Daendels dan para penggantinya, sebelum cultuurstelsel--karena dianggap terlalu menindas petani.25) Sehingga dalam tahun 1820 lebih banyak dijumpai manufaktur nila setempat dikerjakan dengan menggunakan tenaga "kerja bebas".

Selama kurun cultuurstelsel penyerapan tenaga kerja dalam pengolahan nila sangat tinggi, hampir 59 persen dari jumlah populasi karesidenan ini dilibatkan untuk mengolah 4.700 bau sawah nila (tahun 1841). Jumlah populasi yang terlibat pengolahan nila tersebut, terbagi untuk dipekerjakan pada pabrik nila yang dikelola oleh gubernemen;26) dan pabrik-pabrik yang dikelola oleh bumiputra (bukan Eropa) yang merupakan kerjasama antara orang-orang Tionghoa dengan keluarga bupati.

Dikarena terdapat dua kelompok berbeda yang memproduksi barang yang sama di area ini, maka jelas terjadi persaingan. Dan persaingan seringkali memang tidak sehat. Seperti, dalam merekrut tenaga kerja, bupati menciptakan kondisi agar kaum tani merasakan ketidak-puasan bekerja dilingkungan pabrik-pabrik milik gubernemen:

Di sini harapan tinggi yang diberikan oleh gubernemen pada bupati untuk mendukung kelangsungkan sistem, tidak bisa berjalan semestinya. Memang di satu sisi bupati siap mencadangkan tenaga kerja bagi sistem, tetapi di lain sisi bupati sendiri juga tidak menginginkan hancurnya tenaga penopang perekonomian keluarganya yang telah terbentuk sebelum adanya cultuurstelsel. Sehingga bupati-bupati ini sering berlaku "curang" dan merongrong. Bentuk lain dari kecurangan tersebut adalah memanipulasi hasil produk agrikultur yang disembunyikan dari pengawasan gubernemen:

Catatan-catatan yang dikumpulkan oleh kontrolir-kontrolir Batang dan Pekalongan tahun 1835, memperlihatkan selisih kecil jumlah produksi nila olahan gubernemen dari yang diolah bumiputra. Dalam distrik Sawangan untuk setiap bau gubernemen mendapat 6 amat sedang bupati mendapat 4,5 amat; sedang di distrik Masin gubernemen mendapat 8 amat dan bupati menghasilkan 6 amat.29)

Di bagian lain, ditemui gejala umum se-Jawa bahwa daerah-daerah yang melakukan penanaman nila mengalami kemerosotan fertilitas tanah, akibat tidak diistirahatkannya tanah-tanah tersebut, sebagai dinyatakan oleh Baud di awal 1840-an:

Kemerosotan fertilitas tanah, agaknya sangat berpengaruh terhadap kualitas nila yang dihasilkan,31) dan menjadikan pasaran nila tidak menguntungkan lagi32) menjelang pertengahan abad-19. Sehingga gubernemen mengambil keputusan drastis dengan melakukan pembubaran lebih dari separuh pabrik-pabrik nilanya. Lahan-lahan bekas nila dialihkan, terutama untuk mengembangkan tebu gula secara lebih intensif.

Pembubaran pabrik-pabrik nila ini menjadi saat yang penting di Pekalongan, karena selain terjadi pembubaran pabrik nila milik gubernemen, maka pabrik-pabrik serupa yang dikelola oleh para elit bumiputra juga dibubarkan.33) Hal ini merupakan kehancuran dari basis ekonomi bupati yang didasarkan pada produksi barang-dagangan.

Sebaliknya bagi gubernemen saat ini merupakan waktu yang tepat untuk memaksa bupati yang selama ini dianggap "tidak pernah patuh", untuk menggantinya dengan figur-figur penurut. Dan sejak tahun 1848, kedudukan bupati hanya sekedar sebagai perpanjangan tangan negara kolonial.

Dengan runtuhnya industri nila, industri gula gubernemen mendapat keuntungan besar, kini tersedia cadangan tenaga kerja dalam jumlah yang berlimpah.34)

Sejak pasifikasi pesisir Utara Jawa oleh VOC, tahun 1743, "pemerintah" Compagnie berhak mengangkat dan mencopot pejabat bupati. Sehingga putuslah pengabdian para bupati yang sebelumnya diberikan kepada raja-raja Mataram, dialihkan kepada Gubernur Jenderal dan residen-residen. Walaupun hak penggantian bupati ada pada Compagnie Belanda, tetapi hal yang terjadi hingga 1848, dalam karesidenan Pekalongan adalah, bahwa jabatan tersebut diestafetkan secara turun-temurun. Dan sebetulnya, antara bupati-bupati yang memerintah di Pekalongan dan Batang (sebelum 1809 ditambah dengan Wiradesa) masih merupakan keluarga sedarah. Seringkali penggantian bupati yang satu dengan yang lainnya, hanya merupakan tukar tempat antara Pekalongan dengan Batang.

Gejala yang umum dalam karesidenan ini di akhir abad ke-18, yang melingkupi keluarga bupati, adalah kehidupan mewah bagaikan raja-raja. Seperti, di tahun 1798, tercatat untuk ketiga kabupaten: Pekalongan, Batang, Wiradesa terdapat masing-masing 359, 152 dan 104 pegawai, masing-masing pegawai tersebut membawa keluarganya, tinggal menghuni dalam rumah-tangga bupati. Mereka terdiri dari mantri-mantri, kepala-kepala rendahan, kabayan, lurah, bujang rumah, pemusik, tukang kebun, penulis dan sebagainya.35) Sedang dalam upacara pengukuhan bupati Pekalongan, tahun 1812, terdapat 24 pembawa pancangan, 22 pesuruh, 22 pembawa perhiasan, 100 pelayan rumah, 50 pemusik serta 20 penari dan pemain wayang.36)

Tentunya semua keperluan di atas memerlukan biaya yang tidak sedikit. Bupati memang mempunyai berbagai sumber pendapatan resmi, seperti akan dijelaskan di bawah, tetapi agaknya pendapatan-pendapatan resmi tersebut tidak mampu menutup kebutuhan-kebutuhan kehidupan keluarganya. Sehingga pada akhirnya mereka terlibat hutang-hutang yang diberikan oleh orang-orang Tionghoa dan terutama Arab.37) Hutang-hutang tersebut sampai berakhirnya cu1tuurstelsel tidak pernah dilunasi oleh keluarga bupati bersangkutan.

Yang pertama-tama dapat dilihat dalam pemenuhan kebutuhan untuk mempertahankan lapisan elit bumiputra ini, adalah dengan penyerahan-penyerahan upeti. Pemberian upeti menunjukkan bahwa ada surplus pertanian dalam desa-desa yang memang dicadangkan buat menghidupi keluarga bupati yang disakralkan (sebagai pengganti raja Jawa). Bupati bisa mendiktekan kepada rakyatnya, kebutuhan apa yang diperlukan oleh dirinya (keluarganya). Untuk keperluan ini bekerja mekanisme produksi yang didasarkan pada paksaan bukan ekonomis, dengan mempergunakan kepatuhan kaum tani kepada para pamongnya:

Sedang pengaturannya dilakukan dalam desa:

Organisasi produksi ini, menetapkan kondisi bagi kukuhnya ekonomi bupati tanpa harus bergantung kepada kekuatan-kekuatan ekonomi lainnya.

Di awal abad ke-19, bupati yang selama ini seolah olah terisolasi dari proses-proses produksi suatu barang, kini muncul watak entrepreneurnya secara mencolok. Seperti melakukan penyewaan desa pada orang-orang Tionghoa untuk memproduksi barang-dagangan tertentu, biasanya nila dan gula.40) Penghapusan sistem sewa desa di tahun 1816, tidak berarti memutuskan kolaborasi produksi barang antara bupati dengan orang Tionghoa. Hal ini dapat dilihat dalam pengelolaan tanah keluarga bupati di Matraman (sebutan terhadap distrik Wiradesa oleh keluarga bupati) yang setiap tahunnya menghasilkan pemasukkan uang sekitar 8.000 gulden.41)

Di sini yang menjadi hal utama adalah, bahwa dalam paruh pertama abad ke-19, bupati sudah tidak hanya bersikap pasif sebagai tuan-tuan penerima upeti raja, tetapi sudah bergiat dalam akumulasi modal dengan memproduksi barang-dagangan tertentu,42) seperti:

Keterlibatan yang mendalam pada produksi tanaman dagang antara bupati dengan orang-orang Tionghoa, jelas menjadi batu sandungan bagi kelangsungan sistem yang diterapkan gubernemen. Harapan tinggi yang disandarkan di pundak bupati untuk berpartisipasi aktif, yang oleh Bosch dikatakan:

Hal seperti tersebut di atas tidak pernah berlangsung sebagai yang diharapkan, meskipun untuk itu gubernemen telah menggaji para bupati ini sebesar 300 gulden per bulan.

Selain pemasukan-pemasukan tunai di atas, bupati secara insidentil masih mendapatkan pemasukkan lain yang tidak sedikit, seperti dari pajak-pajak ataupun penjualan jabatan kepala desa.

Misalnya laporan-laporan di awal 1837 yang menginformasikan seperti berikut ini:

Atau, penjualan jabatan kepala desa:

Sehingga jika dijumlahkan seluruh pendapatan tunai, setiap bulan, seorang bupati di Karesidenan Pekalongan, akan didapati sekitar 1.000 gulden. Namun ternyata jumlah ini belum mencukupi, seperti dilakukan oleh Ario Djaijeng Ronno selama masa pemerintahannya, juga pada bupati-bupati lainnya, yang umumnya terlibat dengan hutang-hutang kepada orang-orang Tionghoa dan Arab. Selain itu Ronno juga mela kukan serangkaian tindakan "kriminal" seperti perampasan barang-barang milik penduduk.47)

Sebetulnya gubernemen tidak mau campur tangan dalam hal penyelewengan yang dilakukan oleh bupati. Hal ini telah terbukti bahwa sejauh ini penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan bupati, sedapat mungkin diselesaikan dengan dialog antara pihak yang dirugikan (dalam hal ini penduduk setempat) dengan pihak yang melakukan perampasan (bupati), dengan gubernemen menjadi penengah dari keributan tersebut, hingga dapat diselesaikan tanpa ada pihak yang merasa dikecewakannya. Tetapi agaknya Ronno, Bupati Batang, lebih menganggap peranan yang dimainkan gubernemen pada permasalahan yang melibatkan dirinya tersebut, adalah sudah kewajiban gubernemen. Sedikitpun tidak melihat sinyal terselubung seperti gubernemen lebih memenangkan bupati atas kesalahan yang dilakukannya sebetulnya disebabkan oleh posisi "partner". Dan dengan demikian gubernemen mengharapkan dukungan dari bupati terhadap sistem. Tetapi, Ronno tidak tanggap. Sehingga tidak jarang gubernemen melakukan tekanan terbuka kepada bupati, seperti dilakukan residen Praetorius di awal Oktober1836:

Meskipun begitu, gubernemen tetap gagal untuk mendapatkan dukungan dari para bupati ini. Onderneming-onderneming milik gubernemen, selalu mengalami kesulitan dalam mendapatkan buruh maupun tanah.49)

Gubernemen berinisiatif untuk mengubah keadaan ini, bupati harus mendukung sistem. Kesempatan ini terjadi dalam tahun 1847-1848, ketika gubernemen tanpa ragu menggantikan dua bupati sekaligus. Pertama bupati Pekalongan, Raden Adipati Wirio dhi Negoro, yang menjabat kedudukan ini sejak 1813, digantikan oleh Djaijeng Ronno, dalam bulan Februari 1847. Namun Ronno hanya menjabat kedudukan Bupati Pekalongan ini sangat singkat, akibat ia tidak merubah kelakuan buruknya, dan akhirnya dia pun dipensiun dan dibuang ke Cirebon. Dan jabatan bupati Pekalongan diberikan oleh gubernemen kepada putra tertua Wirio dhi Negoro, Raden Ario Atmodjonegoro. Kedua, untuk mengisi kedudukan bupati Batang, sepeningal Djaijeng Ronno, diangkat mantan Jaksa Kepala (Hoofd-Djaksa) Pekalongan, Poespowinoto. Penunjukan Poespowinoto ini berarti memutus estafet kedudukan jabatan bupati dari bapak ke anak seperti telah berlangsung selama ini.50) Sekarang, residen dalam menentukan pilihan siapa yang akan menduduki jabatan bupati, sudah tidak dapat dipengaruhi oleh saran-saran dari keluarga bupati lama, seperti yang dilakukan oleh keluarga Djaijeng Ronno pada 19 Maret 1848:

Usulan tersebut diabaikan begitu saja, dan residen mengangkat Poespowinoto yang tidak ada hubungan keluarga sama sekali dengan keluarga bupati lama. Pencopotan- pencopotan yang diatur residen telah menghapus timbulnya kembali bupati-bupati yang mengsubversif sistem politik-ekonomi negara kolonial. Meskipun begitu mereka yang disingkirkan masih, dapat dikatakan beruntung, sebab gubernemen memberikan pensiun bulanan masing-masing 300 gulden setiap bulannya. Selain itu tanah-tanah milik keluarga bupati lama tidak diambil alih oleh gubernemen, tetapi hasil produksi dari tanah tersebut terhenti.52)

Tergesernya bupati dari organisasi produksi yang menjadi tiang penyangga utama perekonomianya, tentu saja menjadi pukulan yang berat. Namun demikian di sisi lain, gubernemen memang telah siap untuk menutup kebutuhan hidup mewah para bupati ini, yaitu dengan memberi jumlah gaji yang besar. Sejak tahun 1848 penjabat bupati, yang dalam tahun-tahun sebelumnya hanya bergaji 300 gulden, sekarang dinaikkan gajinya menjadi 800 gulden per bulannya.53)

Akan tetapi meskipun tunjangan uang dari gubernemen telah mendekati kebutuhan "riil" keluarga bupati ini, tidak tertutup kemungkinan bahwa secara psikologis kehilangan basis ekonominya sangat berat untuk diatasi. Seperti, ada kecenderungan akibat krisis-krisis yang dihadapi bupati-bupati tersebut, mereka menjadi merosot moralnya dengan melarikan diri pada candu, atau sibuk dengan masalah-masalah keuangannya sendiri; "… dit betrekkelijk de Regent van Pekalongan gedeeltelijk to wijten zijn aan het gebruik van opium en bij zijn ambtgenoot to Batang aan blijkbare ordeloosheid in zijne geldzaken …"54)

Pameran kemegahan yang dilakukan sesaat masa pemerintahannya tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya dari perekonomiannya. Residen dalam tahun 1857, malah mengatakan hilangnya wibawa (prestige) pemimpin yang dimiliki bupati:

Hal lebih buruk lagi yang menimpa elit ini adalah, setelah hancurnya perekonomian bupati muncul rongrongan dari "teman-teman" Tionghoa dan Arabnya. Mereka sekarang menuntut pelunasan hutang-hutang yang sangat besar jumlahnya.56)

Persoalan-persoalan di atas inilah yang kiranya menjadi penyebab dari loyalitas yang amat besar bupati, setelah pertengahan abad, kepada gubernemen. Kehilangan basis-basis produktifnya dikompensasikan ke arah pendukungan terhadap organisasi produksi gubernemen. Paling tidak dari hasil keterlibatannya dalam menggunakan pengaruh untuk mendukung berlangsungnya industri gula gubernemen, bupati menerima cultuur-procent yang besar, setiap tahunnya 1.500 gulden.57) Dengan runtuhnya bupati sebagai entrepreneur maka seluruh jaringan organisasi produksinya ikut runtuh pula.58)

Yang jelas gubernemen harus menutup kebutuhan hidup seluruh hirarkhi pemerintahan bumiputra, dengan gaji-gaji ataupun cultuur-procent, demi kelangsungan sistem penanaman yang ditegakkannya:

Ini merupakan konsekuensi dari penghancuran basis produktif kaum elit bumiputra, yang harus ditutup oleh gubernemen melalui sejumlah pendapatan tunai dari kantung negara kolonial. Namun demi suksesnya sistem, pengeluaran-pengeluaran ini tidak terlalu mahal jika dibandingkan laba yang bisa dikeduk onderneming-onderneming pemerintah dengan menguasai orang paling berpengaruh di mata kaum tani ini, yang bisa menggerakkan tenaga kerja dengan mudah.

Perbedaan tajam antara petani bertanah dengan yang tidak bertanah telah terbentuk sebelum hadirnya kolonialisme di Jawa. Perbedaan ini tidak pernah terhapus dengan reformasi tanah yang dilakukan oleh cultuurstelsel. Pembahasan berikut ini akan dipusatkan pada stratifikasi sosial yang terdapat di pedesaan Karesidenan Pekalongan, dengan mengutamakan desa-desa yang berada dalam lingkungan perkebunan tebu (binnen den kring der onderneming). Desa-desa ini diprioritaskan sebab jumlahnya meliputi lebih dari seratus desa, seperti yang tercakup dalam penelitian Commissie yang dipimpin oleh G. Umbgrove pada pertengahan abad-19.60) Dari laporan penelitian Commissie ini dapat dilihat bagaimana desa menyiapkan tenaga kerja bagi sistem.

Suatu pranata Jawa lama (oude instellingen) tentang bagaimana mendapatkan dan mendistribusikan produksi agrikultur petani, telah ada di dalam masyarakat pedesaan. Kesatuan masyarakat terbagi-bagi dalam keluarga-keluarga yang disebut cacah. Setiap kesatuan cacah biasanya mendapat hak untuk mengoiah sebidang tanah. Jumlah besar atau kecilnya lahan sawah dalam kesatuan keluarga tersebut, tergantung dari banyak atau sedikitnya jumlah cacah. Keluarga menjadi suatu unit produksi. Sedang distribusi produksi, selain dikonsumsi dalam keluarga, sebagian dari surplus agrikultur diserahkan dalam natura sebagai upeti untuk lapisan elitnya (untuk lapisan atas desa).61)

Menurut Van den Bosch, kesatuan-kesatuan masyarakat yang dikenal sebagai cacah, menjadi unit pengolahan suatu produk agrikultur petani. Dalam cacah terdapat seorang kepala yang disebut sikep. Beban kerja, dikenakan kepada sikep, karena sikep menguasai tanah. Sedang kerja pengolahan pertanian biasanya dibebankan oleh negara (souverein) tradisional, dengan cara mengalokasikan sebidang tanah untuk diolah. Seorang sikep, sebagai kepala cacah, maksimal dapat menguasai 22 cacah.62) Sehingga para cacah tidak bertanah, lebih memerupakan buruh-buruh yang bekerja untuk dan pads sikep.63)

Demikian den Bosch memahami struktur sosial yang ada saat dia sampai ke Jawa. Dapat dikatakan memadai, paling tidak dengan cara seperti inilah dia akan mendefinisikan cara memobilisasi tenaga kerja untuk cultuurstelsel.

Perkembangannya yang terjadi di pedesaan Karesidenan Pekalongan, juga tidak terlalu menyimpang dari uraian Bosch, hanya keadaannya diperumit oleh perkembangan masyarakat setempat. Seperti ditemui oleh Commissie Umbgrove selama penelitiannya dalam pertengahan abad-19, yang secara garis besar dalam tulisan ini disederhanakan, menjadi empat lapisan masyarakat.

Pertama, apa yang oleh gubernemen disebut dengan dessa bestuur (pemerintah desa) terdiri dari: lurah, bahoe, lebe, kabayan dan kamitua. Mereka adalah golongan pendiri desa, yang dikepalai oleh lurah. Lapisan ini mendapat keistimewaan dalam penguasaan tanah: "welk aandeel ... altijd minstens twee maal zoo veel moet bedragen als dat van sikep."64) (bagian mana ... paling sedikit harus selalu dua kali lebih banyak dari jumlah untuk seorang sikep).

Tanah-tanah ini biasa disebut bebau atau bengkok (tanah jabatan), yang didapat selama mereka menduduki jabatan-jabatan tersebut di atas. Pada beberapa desa dalam distrik-distrik Batang dan Masin, peranan lurah dipegang oleh wedana, dengan menggunakan pengaruhnya sebagai penatoes.65) Karena lapisan pemerintah desa ini menjadi andalan bagi perekrutan tenaga kerja dan tanah yang dipakai oleh perkebunan-perkebunan gubernemen; maka hak-hak istemewa banyak dinikmati oleh lapisan ini. Seperti, tanah yang dikuasainya terbebas dari cultuurdienst gubernemen:

Selain itu tanah tersebut merupakan kualitas terbaik. Mereka, para pamong tersebut, berhak mempekerjakan penduduk desanya untuk mengolah tanah-tanah bengkok "milik"nya. Mewajibkan kerja untuk pengolahan tanah bengkok ini disebut kriegandienst. Seluruh hasil in natura yang didapat dari tanah bengkok ini menjadi hak si penguasa tanah.

Namun perkembangan industri gula yang banyak menyerap tenaga kerja, mendorong gubernemen untuk mengurangi kerja-kerja bagi kaum elit desa ini.67) Meskipun ada pembatasan atau pengurangan kerja bagi kaum elit desa, hal ini tidak berarti mematikan tanah-tanah bengkok tersebut dari sumbangan riil kepada para pemiliknya. Dengan terserapnya populasi setempat ke dalam onderneming-onderneming gula, masih ada cara lain untuk mendapatkan sejumlah uang dari tanah tersebut, yaitu dengan menyewakannya. Seperti, dinyatakan Residen Pekalongan dalam tahun 1863: "zoo diende kunnen zij zich verrijken door den verhuur dier velden aan andere dessa's, die meer bevolking bezitten."68) (Dengan begitu dia [lurah] dapat memperkaya diri melalui penyewaan lahan mahalnya kepada desa lain, memperluas pemilikan oleh rakyat).

Dengan demikian lapisan ini masih bisa msnperoleh pendapatan tunai dari tanah bengkoknya, biarpun kehilangan sebagian hak-haknya atas jasa kerja (diestpligtigen).

Bagaimanapun juga, dalam terminologi petani, lapisan elit desa ini, yang ber hak dan bisa menggarap tanahnya sendiri, dapat disebut sebagai sikep atau petani-kaya. Mereka bisa mempekerjakan orang lain untuk menggarap tanahnya.

Sedang yang disebut sebagai sikep, menduduki tingkatan kedua dalam pelapisan sosial di desa. Sikep biasanya mengacu kepada kepala rumah tangga (suami)69) yang menguasai sebidang sawah (een aandeelen de sawa's krijgen). Beberapa sikep dianggap sangat mampu sehingga dapat memelihara orang menganggur yang disebut angoeran. Angoeran biasanya masih mempunyai hubungan keluarga (bloedverwanten) dengan sikep, tetapi bukan anak dari sikep.

Dalam rumah tangga sikep, akan ditemui lagisan sosial ketiga, yakni bujang dan menumpang. Menumpang atau disebut juga mondok, tinggal bersama dan bekerja pada sikep. Tidak punya hak tanah (die geen aandeel in de sawa's krijgen), sehingga tidak berhak dipekerjakan dalam cultuurstelsel. Namun untuk mendapatkan tenaga kerja yang bisa dikirim ke onderneming, biasanya di dalam desa-desa dilakukan pembagian periodik tanah, prioritas untuk mengolah tanah olah-gilir ini diberikan pada menumpang. Para menumpang yang mempunyai hak sementara atas tanah ini disebut gogol (menguasai tanah komunal). Lapisan yang kurang-lebih sederajat dengan menumpang adalah bujang, juga tinggal dalam rumah tangga sikep, namun lebih mendekati pengertian buruh. Sebab, seperti diungkapkan dalam laporan Umbgrove, bujang terutama bekerja semata-mata untuk upah, baik dalam bentuk upah tunai atau hasil-bumi.

Lapisan sosial yang terakhir adalah wong boeroeh atau koelie, adalah klas buruh, yang bekerja semata-mata untuk upah tunai (daglooner). Mereka biasanya datang dari desa-desa di luar desa-desa di lingkungan onderneming. Mereka menawarkan diri untuk bekerja pada sikep; atau bekerja di pabrik-pabrik gula. Pabrik gula sangat banyak menyerap lapisan sosial ini pada musim giling melalui suiker-campagne (kampanye perekrutan tenaga kerja oleh pabrik gula). Jumlah wong boeroeh dalam musim panen dan giling-gula dapat mencapai limaratus orang, memenuhi desa-desa di lingkungan onderneming.

Sebetulnya masih ada segelintir orang, tetapi tidak bisa dimasukkan dalam bagan di atas, yaitu lapisan masyarakat yang berusaha melestarikan lembaga bagi-hasil,70) mereka disebut wong meratjang. Biasanya mereka datang dari luar desa, dan prosentasenya amat kecil. Wong meratjang merupakan lapisan tani-menengah yang mulai langka untuk ditemukan. Kelangkaan pelestarian hubungan kerja bagi-basil disebabkan, para petani-kaya (lapisan dessa bestuur maupun grootste-sikep) saat ini lebih suka mengolah tanahnya dalam lalu lintas uang. Yaitu, para wong meratjang harus membayar uang sromo bila ingin mengolah tanah.

Bosch di awal 1830-an, menyangkal adanya pemilikkan tanah di Jawa, dengan mengatakan: "..., dat de Javaan geen denkbeeld bezit van het regt van eigendom op den grond;"71) (bahwa orang Jawa dianggap tidak mempunyai hak atas pemilikan tanah).

Dia berusaha menegaskan suatu bentuk pemilikkan tanah negara (souverein bezit), sebagai pranata bumiputra, yang untuk mengolahnya dipakai ikatan-ikatan adat. Pengalokasian sebidang tanah kepada satu keluarga, berarti pembebanan dari negara (tradisional) atas petani untuk menuntut sebagian dari hasil tanah tersebut bagi kepentingan penguasa bumiputra tertinggi (souverein).

Analisa Bosch di atas, mungkin benar, bahwa dalam desa-desa terdapat distribusi periodik atas tanah, dan bahwa surplus agrikultrur sebagian dialirkan atau diserap oleh bupati atau raja dalam bentuk-bentuk upeti. Namun apakah ini bukan merupakan dalih untuk menerapkan suatu sistem yang mengandalkan jalur-jalur lama, ikatan-ikatan menghamba yang ada dalam masyarakat bumiputra?72) Sebab pada dasarnya Bosch tidak pernah menjelaskan apa yang sebetulnya terjadi dalam pendistribusian tanah di dalam desa. Terutama tentang bagaimana menerapkan perlakuan yang cukup adil dalam pendistribusian tanah dan tenaga kerja berdasarkan diferensiasi dan pelapisan petani yang telah ada. Dan sejauh mana cultuurstelsel dapat memberikan fasilitas yang sama terhadap para buruhnya melalui reformasi tanah yang dilakukan. Ketidak jelasan inilah yang menjadi perdebatan pada saat sekarang, antara menguasai dengan tidak menguasai tanah selama kurun ini, apakah telah terhapuskan oleh reformasi tanah yang dilakukan Bosch.73)

Apa yang dilakukan gubernemen di Pekalongan di awal 1830an adalah bagaimana menjabarkan formulasi Bosch tentang perekrutan tenaga kerja berdasarkan penguasaan atas tanah. Inilah yang sering disebut dengan menciptakan buruh berdasarkan penguasaan tanah periodik (tijdelijk grondbesit). Penegasan ini dapat dilihat dalam kontrak-kontrak kerja (suiker contract) di onderneming gula tahun 1830 sampai 1833:

Beban untuk membagikan tanah-tanah ini diserahkan kepada musing-musing desa yang terkena kewajiban kerja bagi cultuurstelsel. Karena, desa dianggap dapat mengusahakan kebutuhan tanahnya sendiri, untuk menciptakan tenaga kerja bagi gubernemen. Fasseur menjelaskan hal ini dengan:

Pembentukkan penguasa tanah baru untuk menciptakan buruh-buruh bagi onderneming, antara lain dilakukan dengan pembukaan tanah-tanah baru untuk dijadikan tanah olah-gilir atau gogol (komunal). Hal ini terutama mulai mengejala sejak dicanangkannya cultuurstelsel, karena, kerja hanya bisa dituntut kepada kaum penguasa tanah. Jadi, kerja yang dilakukan kaum tani merupakan pengganti pajak tanah (landrente). Dalam membuka tanah barn, seringkali beberapa desa bergabung untuk mengusahakannya, seperti contoh berikut ini:

Tetapi, usaha pembentukan kaum tani penguasa tanah periodik ini, seringkali mendapat gangguan dari orang-orang yang ber hak istimewa, seperti perampasan yang dilakukan oleh "teman-teman" bupati, untuk kasus tanah bukaan baru di atas:

Hal tersebut menunjukkan, bagaimanapun juga desa tidak bisa diperlakukan secara eksklusif, terisolasi dari campur tangan orang-orang diluarnya. Dan juga, menginformasikan bahwa terdapat segelintir orang ber hak istimewa, karena dekat dengan bupati, sedang dalam proses formasinya menjadi "tuan-tuan tanah". Orang-orang semacam ini, yang jelas selalu dapat melepaskan diri dari kewajiban-kewajiban kerja yang dituntut oleh gubernemen, karena sanggup membayar pajak-pajak tunai yang dibebankan oleh negara kolonial.78)

Perkembangan di desa-desa dalam mendistribusikan tanah adalah, setiap tahun dilakukan pembagian tanah dengan mempertimbangkan pelapisan sosial yang ada. Misalnya, seperti dilaporkan oleh Umbgrove:

Sikep-sikep di atas menguasai tanah antara empat hingga duabelas bau.

Sejauh mana tanah-tanah sikep bisa dinilai bersifat sementara atau menjadi milik pribadi (individueel-bezit), sulit memastikannya. Eindresume (2) misalnya, menyatakan terdapat sekelompok kecil orang dalam desa yang memiliki tanah pribadi.80) Atau, seperti dicatat oleh Knight dari Kultuur Verslag tahun 1856, yang mengatakan:

Para sikep di atas, dalam pembagian tanah yang dilakukan setiap tahun, sudah pasti terjamin mendapatkan hak-haknya. Sementara lapisan sosial di bawah sikep, sebagian mendapat tanah olah-gilirnya seluas setengah bau,82) dan sebagian yang lain tidak mendapatkan tanah, meskipun mereka juga termasuk yang melakukan kerja bagi gubernemen. Atau dalam hitungan Umbgrove, di karesidenan ini terdapat 9.169 penguasa tanah berhadapan dengan 2.238 yang tidak bertanah, yang bekerja dalam onderneming gula. Atau, seperti penghitungan gubernemen pada awal 1860-an, untuk seluruh buruh yang direkrut, dapat dilihat dalam tabel-5 berikut:

Penjelasan tentang, mengapa sistem tidak bisa memberikan fasilitas yang sama dalam pendistribusian tanah kepada buruh-buruhnya, bisa terjawab dalam laporan residen tahun 1859, yang mengatakan:

Hal di atas menunjukkan pendistribusian tanah yang dilakukan secara timpang, karena semata-mata hanya diberikan terhadap orang-orang yang ber hak istimewa (ge priviligeerden) saja. Sebab lurah dan kaum yang ber hak istimewalah yang melakukan pengaturan pembagian tanah-tanah ini. Sedang kaum "istimewa" ini dalam pertanyaan atas kejadian tersebut, yang diajukan gubernemen, mereka biasanya telah siap dengan jawaban: "... omdat er sawa’s gebrek bestaat."84) (sebab tidak ada sawah.) Padahal, hampir setiap tahun dapat ditemui pembukaan tanah-tanah baru.

Hanya tekanan yang keras dari gubernemen, yang mampu mendorong kaum elit desa melakukan pembagian tanah gogol. Tetapi seringkali tanah yang dibagikan kepada petani tak bertanah adalah tanah-tanah tandus dan kering, atau luas tanahnya terlalu kecil.85) Sehingga tidak jarang petani menolak mendapatkan tanah-tanah gogol:

Penolakan ini, tentunya berkaitan dengan kerja yang menyertainya, yang tidak memberi peluang bagi pengolahan tanah gogol yang sangat kecil tersebut.87)

Karena masalah-masalah diferensiasi petani yang terdapat di pedesaan tidak bisa dipecahkan dengan reformasi tanah gubernemen, maka dalam interaksinya dengan onderneming, persoalan ini juga akan muncul. Seperti siapa yang akan melakukan kerja, sikep, gogol atau yang lain? Seorang sikep bisa menghindari kerja bagi ondeneming dengan membayar sejumlah uang kepada lurah. Hal ini diungkapkan dalam catatan seorang administrator pabrik gula di Pekalongan tahun 1859:

Di samping itu seorang sikep tetap bisa memaksa lapisan sosial di bawah-nya untuk menggantikan kerja bagi gubernemen melalui pengaruh perhambaan yang dimiliki sebagai petani-kaya. Untuk itu tidak perlu mengeluarkan uang, seperti ditunjukkan Kultuur Verslag 1862:

Dari penyudutan lapisan sosial bawah yang mengakar dalam desa inilah, nantinya mendorong lahirnya "kerja bebas" (vrije arbeid). Yaitu sekelompok orang memasuki orbit pabrik-pabrik gula, menawarkan diri tanpa diperintah oleh para pamong atau pun atasannya.

| Top | Analisis Sejarah Indonesia Page | Anti-Imperialisme Page | Inside Factory | Snapshots | Essays | Selected-Works Page | Library | Art of Liberation | Histomat Page | Child in Time | 1965 Coup in Indonesia | Tempo-Doeloe Page |