Sang Kaisar Yang Tak Berbaju

Akan tetapi banyak di antara proyek-proyek yang saat ini mengandung "unsur lingkungan" tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan yang begitu parah, sehingga Bank Dunia terpaksa mengambil beberapa langkah untuk memperbaikinya. Namun sayang, langkah tersebut tidak efektif dan pelaksanaannya buruk.

Sudah terlihat jelas kegagalan-kegagalan pada dasawarsa lalu, seperti pada program Polonoroeste dan transmigrasi di Indonesia, dan ternyata justru menjadi pelopor perusakan lingkungan. Pasalnya, kedua program itu merupakan program-program pertama Bank Dunia untuk mencoba langkah-langkah perbaikan lingkungan. Memang, sejak tahun 1990-an awal sudah tampak secara gamblang bahwa banyak proyek baru serta proyek yang sedang berjalan telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan sosial yang tidak manusiawi, meskipun Bank Dunia menambah cukup banyak staf lingkungan dan kebijakan lingkungan yang baru. Walaupun sejumlah kecil pinjaman siaga untuk proyek lingkungan dilakukan sesuai dengan rancangan, jika diamati secara lebih cermat, banyak proyek lingkungan lainnya berubah menjadi proyek pembukaan hutan dan pertanian yang berorientasi pada peningkatan produksi. Proyek-proyek yang demikian di tengah-tengah persiapannya "dibaptis" sebagai "proyek manajemen sumber daya alam".

Di bawah misi mulia yang menurut para bankir adalah untuk kaum miskin, dan dengan baju baru berlabel "ramah lingkungan", Bank Dunia terus melakukan kebiasaannya: mengucurkan uang yang jumlahnya makin besar ke badan-badan pemerintah negara-negara sedang berkembang untuk proyek-proyek padat modal berorientasi ekspor. Salah satu inovasi nyata yang khas tahun 1980-an terus berlanjut: pinjaman besar dengan status cepat cair untuk mempercepat proses integrasi negara-negara peminjam ke dalam pasar global. Dengan demikian, negara-negara peminjam itu dapat memperoleh devisa yang semakin besar, yang diperlukan untuk mencicil utang-utangnya.

Tanda-tanda bahwa baju baru Sang Kaisar hanyalah merupakan polesan hijau mulai tampak pada September tahun 1989 ketika pertemuan tahunan Bank Dunia untuk yang ke empat kalinya diiringi pertemuan tandingan LSM-LSM dari seluruh dunia. Selama pertemuan tandingan itu, wakil-wakil LSM melakukan dengar pendapat khusus dengan Kaukus Hak Asasi Manusia Kongres Amerika Serikat. Dalam dengar pendapat itulah ditentukan sikap dan pendirian baru mengenai pelanggaran Bank Dunia terhadap kebijakan lingkungannnya sendiri dan terhadap standar hak-hak asasi manusia secara internasional.5

Pada bulan Juni 1987, satu bulan setelah reformasi lingkungan Conable dicanangkan di Washington, enam penduduk Kedung Ombo pergi ke Jakarta untuk meminta pembelaan pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Lembaga bantuan hukum itu kemudian menyurati kantor Bank Dunia di Jakarta, menuntut agar Bank Dunia segera melakukan tindakan. Akan tetapi Bank Dunia mengabaikan surat tersebut, begitu juga dengan laporan-laporan pers Indonesia dan peringatan-peringatan seorang konsultan yang dikirimnya ke lokasi bendungan tersebut pada bulan Juni tahun 1988.

Pada tanggal 16 Januari tahun 1989, Bendungan Kedung Ombo mulai diisi air. Dan, terjadi pemandangan yang nyaris mirip Dantesque. Lebih dari 5.000 penduduk masih bertahan. Banyak yang bertahan di atas atap rumah-rumah mereka, berpegangan pada pepohonan, atau menunggu perahu yang menjemput dan membawa mereka ke tempat-tempat perlindungan di tepian bendungan. Sementara itu air bendungan makin tinggi. Kepada media massa setempat, mereka mengatakan akan tetap bertahan walaupun air semakin tinggi. Hal itu merupakan protes tanpa kekerasan penduduk terhadap pemerintah Indonesia dan Bank Dunia.

Kesaksian wakil-wakil LSM di hadapan Kaukus Hak Asasi Manusia membuktikan kebenaran kasus-kasus lainnya. Proyek Hidroelektrik Regional Ruzizi II di Zaire dan Rwanda, salah satu wilayah termiskin di Afrika, telah mengakibatkan lebih dari 2.500 orang kehilangan tanah pertanian, dan mereka tidak menerima ganti rugi. Wakil-wakil LSM itu juga menyebutkan perlawanan yang tumbuh terhadap pembangunan Bendungan Sardar Sarovar di India yang dibiayai Bank Dunia.

Lebih dari proyek lainnya, proyek pembangunan Sardar Sarovar menunjukkan bahwa Bank Dunia memang belum berubah. Menjelang tahun 1989, penduduk lembah Sungai Narmada dan pelbagai tempat lainnya di India selama bertahun-tahun telah dininabobokkan oleh janji-janji pemerintah India dan Bank Dunia, yang telah gagal mewujudkan program lingkungan yang penting. Bahkan, sebuah program pemukiman telah memindahkan 90.000 penduduk miskin di pedesaan karena pembangunan cadangan air sepanjang 120 mil untuk bendungan itu. Sebagian besar penduduk yang terkena proyek tersebut adalah masyarakat adat, yang direndahkan dalam sistem kasta Hindu.

Para kepala kampung dan pemimpin desa mereka bersumpah lebih baik mati di kampung halaman mereka daripada pindah. Kaum miskin dan tak berdaya dari lembah Sungai Narmada menemukan seorang pemimpin dan pembela yang bersemangat bagi perkara mereka di Medha Patkar, seorang orator dan organisator yang berapi-api di kalangan pemangku masyarakat adat itu. Pada tahun 1989, Narmada Bachao Andalan (Gerakan Penyelamatan Narmada) diikuti oleh salah satu orang suci India, Baba Amte. Dia seorang tokoh karismatik berusia 70-an tahun yang mendirikan dan mengelola sebuah rumah sakit lepra bagi orang-orang miskin di negara bagian Bengal. Baba Amte pergi ke lembah Sungai Narmada dan dengan bersahaja mengatakan bahwa dia lebih baik mati di tepi sungai itu daripada pindah.

Hanya sepuluh hari sebelum dengar pendapat di Kaukus Hak Asasi Manusia, tepatnya tanggal 18 September 1989, 50.000 penduduk desa dan aktivis dari seluruh India berkumpul untuk melakukan protes di kota Harsud di lembah Sungai Narmada di negara bagian Madhya Pradesh. Harsud adalah sebuah kota kecil berpenduduk lebih dari 23.000 orang, yang direncanakan akan ditenggelamkan oleh pembangunan bendungan yang dibiayai Bank Dunia dalam Rencana Pembangunan Narmada -- Narmada Sagar Project. Semua proyek tersebut akan memindahkan 110.000 orang, selain 90.000 orang dari Sardar Sarvour. Medha Pathkar dan Baba Amte berbicara pada sebuah rapat akbar, dan kemudian seorang perempuan keriput yang masih bersemangat dari Rajashtan, Srinata Swaminadhan, mengatakan:

Lalu terdengar sahutan ribuan orang yang menggetarkan bumi, "Nahin, kabhi nahin (Tidak, tidak akan pernah)."8

Pada saat itu memang tampak sebuah kekontrasan yang aneh. Pejabat-pejabat tertinggi Bank Dunia telah sering kali mengakui "ketidakberdayaan" mereka sewaktu mendukung proyek-proyek seperti Narmada, dengan menyatakan "pembangunan tidak bisa dihentikan, hanya bisa diarahkan" dan Bank Dunia "harus menjadi bagian dari peristiwa yang demikian". Dan setengah tahun setelah Bank Dunia memoles dirinya dengan warna hijau, sehingga tampak ramah lingkungan, ribuan orang miskin di bumi yang diproyeksikan akan mendapat keuntungan dari kucuran pinjamannya malah benar-benar berniat mati sebagai bentuk penolakan mereka.

Rapat akbar Harsud merupakan titik yang menentukan sejarah. Rapat itu bukan hanya protes terhadap pembangunan Bendungan Narmada, melainkan juga "rapat akbar nasional menentang pembangunan yang merusak" sekaligus awal dari kampanye nasional gerakan lingkungan yang menjamur di India menentang pembangunan berskala besar, padat modal, dan boros secara ekonomi, yang tidak tepat dan tidak cocok untuk kondisi India. Rapat akbar tersebut dipenuhi oleh orang-orang yang terusir dari Singrauli, Subernarekha, dan banyak lagi daerah lain yang terkena bencana pembangunan yang dibiayai Bank Dunia. Hadir juga para aktivis dan pemimpin masyarakat adat dan kaum miskin yang sedang berjuang mempertahankan basis ekologis yang menjadi sumber penghidupan seluruh India. Di antaranya adalah Sunderlal Bahuguna, salah seorang tokoh terkenal gerakan Chipko di Himalaya, yang telah berjuang sejak tahun 1970-an ketika kaum perempuan masyarakat adat membentuk rantai manusia mengelilingi pepohonan untuk menghalangi para penebang kayu yang secara ilegal hendak membabati hutan adat.

Pada bulan Oktober 1989, Medha Patkar dan Garesh Patel, pengacara hak-hak asasi manusia yang mewakili penduduk Desa Narmada, mengadakan perjalanan ke Washington untuk memberikan kesaksian dalam dengar pendapat Kongres Amerika Serikat. Kali ini secara eksklusif dengar pendapat itu difokuskan pada kelanjutan skandal Sardar Sarovar. Dengar pendapat tersebut diadakan oleh anggota Majelis Rendah James Scheuer, Ketua Subkomisi Majelis Rendah untuk Penelitian Pertanian, Lingkungan, dan Sumber Daya Alam. Scheuer, seorang Demokrat dari Queens, adalah mantan kolega Conable di Kongres, dan ikut dalam dengar pendapat khusus pada tahun 1984 ketika Jose Lutzenberger membuktikan kerusakan yang disebabkan oleh proyek pembangunan Polonoroeste.

Kebijakan Bank Dunia mengenai pemukiman mensyaratkan badan dunia tersebut untuk memastikan agar rencana pemindahan dan rehabilitasi ekonomi menyeluruh, yang diterima oleh penduduk yang akan dipindahkan, telah disiapkan sebelum pinjaman disetujui. Akan tetapi ternyata tidak ada rencana pemindahan pemukiman ketika Bank Dunia menyetujui proyek Sardar Sarovar, dan rencana itu masih juga belum disusun setelah Barber Conable menyampaikan pidato lingkungan pada tahun 1987. Sementara itu, Bank Dunia melanjutkan pengucuran dana proyek tersebut. Antara bulan November 1988 dan Oktober 1989, Bank Dunia menetapkan beberapa deadline untuk mengatasi persoalan pemukiman dan lingkungan -- dengan persyaratan yang lebih ringan -- dan semuanya dilakukan dengan mengabaikan tolok ukur yang disyaratkan. Dan Bank Dunia terus mengucurkan uang untuk proyek tersebut.

Melihat semua bukti yang dikemukakan oleh wakil-wakil masyarakat dari India itu, Scheuer dikejutkan oleh catatan mengenai berlanjutnya pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran yang mencolok atas kebijakan-kebijakan lingkungan dan syarat-syarat pinjaman Bank Dunia, pemborosan biaya, dan perkiraan biaya yang terus-menerus membengkak. Dia bersama tujuh wakil dan senator Amerika Serikat lainnya kemudian menyurati Bank Dunia, meminta lembaga itu untuk mempertimbangkan kembali keterlibatannya.

Medha Patkar dan Garish Patel kemudian kembali ke India. Pada tahun 1989, di Bhopal, mereka bertemu dengan sejumlah aktivis lingkungan dan sosial dari seluruh India untuk membentuk gerakan yang menentang dan melawan proyek-proyek pembangunan yang merusak, yaitu Jan Vikas Andolan. Para pendirinya menyatakan:

Para pejabat senior Bank Dunia tetap berpendapat bahwa masalah-masalah yang tidak ada henti-hentinya pada proyek-proyek seperti Sardar Sarovar dan Kedung Ombo bersifat "historis" (misalnya, berakar pada proyek-proyek yang dirancang dan disetujui beberapa tahun sebelum adanya kesadaran lingkungan pada Bank Dunia) atau "bersifat anekdot", dan tidak secara akurat mencerminkan sosok Bank Dunia secara keseluruhan. Akan tetapi para ahli lingkungan menggolongkan retorika Bank Dunia itu sebagai "Green Speak", suatu dialek Orwellian baru yang "membaptis" perusakan lingkungan dengan nama "manajemen sumber daya alam yang berkelanjutan".

Pengadaan pinjaman Bank Dunia yang cacat merupakan sebuah mikrokosmos dari krisis ekologis dan politis yang lebih besar. Krisis itu pada kenyataannya adalah krisis yang mendunia, yang berkaitan dengan ekspansi pola pembangunan global tunggal yang didasarkan pada ekonomi pasar. Pola-pola pembangunan saat ini memberikan tekanan-tekanan yang semakin tidak mampu didukung ekosistem lokal dan global. Ancaman-ancaman tersebut termasuk pemusnahan secara terus-menerus terhadap setengah dari jenis mahluk hidup di bumi ini melalui perusakan hutan tropis, proses pemerosotan alam, dan pemanasan global. Aspek politis dari krisis itu, yang menyebabkan penumpukan dilema ekologis, diakibatkan oleh pemujaan pembangunan ekonomi dan teknologi sebagai tuhan-tuhan sekuler, yang mengabaikan kebutuhan pertanggungjawaban, partisipasi demokratis, dan pengaruh masyarakat sipil. Inti dari keadaan politik yang sulit ini adalah ketidakmampuan birokrasi-birokrasi terpusat seperti Bank Dunia untuk mendamaikan kepentingan "rasionalitas kelembagaan" dengan tekanan politis eksternal dan dengan kebutuhan-kebutuhan ekologis dan sosial.

Rasionalitas kelembagaan yang dibicarakan adalah rasionalitas kelembagaan modernitas birokratis yang pertama kali digambarkan oleh Max Weber. Rasionalitas kelembagaan itu ditandai oleh dominannya pertimbangan instrumental serta memperlakukan unsur-unsur alam dan masyarakat sebagai objek manajemen dan administrasi sebuah birokrasi. Keterpisahan para pembuat keputusan dari akibat-akibat langsung tindakan mereka dan penggantian rasionalitas teknis dan kebenaran prosedural bagi tanggung jawab moral adalah ciri-ciri lainnya.

Inilah dunia -- dunia kita – yang telah mencapai kemajuan-kemajuan besar dalam organisasi alat-alat teknis yang ternyata telah sedemikian jauh menggeser cita-cita semula. Dunia yang demikian telah mendefinisikan cita-citanya dengan buruk sehingga cita-cita itu kehilangan makna. Perkembangan bidang kegiatan manusia yang terpecah semakin banyak, mengalami proses rasionalisasi yang demikian kuat, tetapi semakin kontras dengan meningkatnya kegiatan-kegiatan irasional. Belum lagi soal kekerasan dan hal-hal lain yang bersifat merusak akibat menumpuknya persoalan sosial dan ekologis kegiatan-kegiatan tersebut.

Jika usaha-usaha perbaikan lingkungan Bank Dunia pada akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an diamati dengan lebih cermat, akan didapatkan sebuah studi kasus yang lebih jelas bagi permasalahan itu. Kegagalan perbaikan lingkungan Bank Dunia disebabkan oleh kontradiksi kelembagaan yang bersifat menyeluruh dan berakar, yang tidak terbatas pada kesalahan individual. Dalam banyak hal, kebingungan kebijakan lingkungan Bank Dunia merupakan sebuah perjalanan modernitas yang sedang memasuki schizophrenia politik dan budaya.

Sebagian besar dari sejarah pembangunan ekonomi Barat juga merupakan sejarah produksi massal orang-orang tak berguna yang sangat berperan menciptakan kelas kaum miskin baru. Kaum miskin itu tercerabut dari setiap hubungan tradisional dengan tanah dan komunitas lokal. Rasionalisasi dan administrasi yang didorong mekanisme pasar di seluruh permukaan bumi dan pemanfaatan sumber daya alam untuk produksi ekonomi ternyata berakibat brutal. Pencerabutan dan perampasan hak milik penduduk desa secara besar-besaran dari budaya produksi yang dianggap kurang efisien. Pemagaran besar-besaran pada abad ke-17 dan ke-18 di Inggris adalah contoh awal dari proses ini pada skala nasional. Akan tetapi 30 tahun lalu proses tersebut dipercepat dengan intensitas yang sangat dahsyat.

Di Brasil, usaha-usaha yang direncanakan pemerintah untuk memodernisasi dan merasionalisasi pertanian berskala kecil yang memproduksi makanan untuk konsumsi domestik dilaksanakan dengan cara menerapkan pertanian bermesin yang berorientasi ekspor dan padat modal. Pergeseran itu ditujukan untuk memperbesar penerimaan devisa, yang akhirnya justru mengakibatkan tercerabutnya 28,4 juta penduduk selama tahun 1960-an sampai tahun 1980-an. Angka itu merupakan sebuah jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk Argentina.10 Di India, proyek-proyek pembangunan berskala besar telah memindahkan secara paksa lebih dari 20 juta orang selama 40 tahun terakhir.11

Meskipun pertambahan penduduk dan kemiskinan sering disalahkan sebagai penyebab semakin banyaknya penduduk yang tercerabut di negara-negara sedang berkembang, toh banyak negara tetap mempraktikkan pembangunan ekonomi seperti itu sebagai salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan. Analisis rahasia Bank Dunia pada tahun 1990 dengan tepat menggambarkan fenomena di Brasil:

Tidak seimbangnya jumlah "pengungsi pembangunan" itu, demikian istilah yang diberikan oleh seorang ahli antropologi, Thayer Scudder, berasal dari orang-orang yang terpinggirkan dari bumi ini: kelompok-kelompok masyarakat adat, harijans (lapisan masyarakat yang tidak masuk dalam kasta Hindu) di India yang tidak memiliki tanah dan rumah -- mereka semakin dikesampingkan dari arus utama ekonomi pasar modern. Pandangan Jacques Attali mengenai sebuah planet yang dibanjiri gerombolan-gerombolan pengembara global bukan sekadar mimpi buruk, melainkan juga salah satu akibat yang mungkin terjadi dari proyek historis pembangunan Barat.

Bank Dunia tidak menyatakan bahwa pemindahan paksa jutaan kaum termiskin dan orang-orang paling terpinggirkan di bumi adalah akibat dari corak pembangunannya, walaupun masalah itu telah menjadi subyek perhatian lembaga keuangan tersebut selama bertahun-tahun. Kapasitas dan kemauan Bank Dunia untuk memaksakan kebijakan pemindahan penduduk menjadi inti dan misi pembangunan yang menurut lembaga keuangan itu adalah "untuk membantu kaum miskin". Kebijakan pemindahan penduduk merupakan pedoman lingkungan pertama yang mengikat secara intern, yang dikeluarkan pada tahun 1980, dan dipertegas pada tahun 1986 dan 1990. Intinya, seperti disebutkan di atas, adalah minimnya kesopanan manusia -- secara sederhana, pemerintah-pemerintah peminjam mempersiapkan dan melaksanakan rencana-rencana rehabilitasi yang tepat waktu bagi penduduk yang dipindahkan oleh proyek-proyek yang dibiayai Bank Dunia agar paling tidak keadaan mereka tidak lebih buruk dari sebelumnya.

Akan tetapi sampai bulan September tahun 1989, ketika Kaukus Hak Asasi Manusia Kongres Amerika Serikat mengadakan dengar pendapat mengenai permasalahan tersebut, Bank Dunia dan para pakar terkemuka tidak dapat menunjukkan satu proyek saja yang berjangka panjang dan berhasil merehabilitasi kelompok-kelompok yang terusir.13 Dengar pendapat itu mengungkapkan bahwa 1,5 juta orang sedang dipindahkan oleh proyek-proyek Bank Dunia yang sedang berjalan, dan 1,5 juta orang lainnya terancam oleh proyek-proyek serupa yang sedang dalam persiapan. Memang, selama lebih dari satu dasawarsa, laporan-laporan staf internal telah memperingatkan pihak manajemen Bank Dunia bahwa kebijakan itu tidak berhasil dalam pelaksanaannya -- tetapi hanya sedikit membantu.

Sebuah penelitian pada tahun 1986 yang disusun oleh Departemen Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Bank Dunia menunjukkan bahwa tiga perempat dari proyek-proyek Bank Dunia yang melibatkan relokasi paksa bahkan tidak mengikutsertakan pakar-pakar pemindahan permukiman dalam kunjungan lapangan mereka.14 Dan jumlah penduduk yang dipindahkan dan dimiskinkan oleh proyek-proyek Bank Dunia terus bertambah (bahkan) setelah reformasi lingkungan Conable pada tahun 1987 menjangkau hampir dua juta orang pada tahun 1990-an awal.

Bahkan, pada sebagian kecil proyek-proyek yang diusahakan staf Bank Dunia agar benar-benar taat pada ketentuan yang sebenarnya, sifat memaksa dalam proses pemindahan penduduk yang secara tradisional terikat pada tanah tempat mereka tinggal membuat kebijakan rehabilitasi menjadi sebuah gagasan yang tidak masuk akal. Tidak seorang pun yang melebihi Thayer Scudder dalam menggambarkan tragedi ini (yang kita ingat, setelah 20 tahun berkonsultasi dengan Bank Dunia dia menjadi pakar terkemuka dunia dalam masalah ini):

Yang pertama kali bertanggung jawab atas keadaan tersebut hampir selalu pemerintah peminjam. Pemerintah sering enggan meminjam uang untuk biaya pemindahan penduduk dan rehabilitasi, dan sebagian besar tampaknya memandang penduduk yang lebih miskin dan secara sosial terpinggirkan dapat dihabisi untuk mengejar keadaan ekonomi nasional yang kuat dan hebat. Terlalu sering badan-badan pemerintah secara aktif berusaha dengan segala cara menyembunyikan program pemindahan permukiman dari proses penilaian Bank Dunia. Ada pula badan-badan pemerintah yang terus-menerus keliru memperkirakan kemajuan mereka dalam mempersiapkan dan melaksanakan rencana pemindahan permukiman. Dan mereka sering menemukan kaki tangan yang liat pada staf Bank Dunia ambisius yang sangat bernafsu untuk meneruskan proyek.

Pada kasus lain, ketika pemerintah menyetujui rencana pemindahan permukiman dan meminjam uang, badan-badan pemerintah setempat malah melakukan penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Dana pinjaman untuk pemindahan permukiman pada proyek Bendungan Itaparica di Brasil pada tahun 1980-an akhir merupakan salah contoh dari kasus yang demikian.

Relokasi fisik berlangsung secara teratur pada tahun 1987-1988, tetapi sebagian besar dari 40.000 orang itu direlokasikan ke tanah yang mirip gurun sehingga tidak dapat didiami tanpa layanan irigasi dari bendungan -- yang seharusnya dibiayai oleh pinjaman Bank Dunia. Namun dana pinjaman dari Bank Dunia untuk program rehabilitasi ekonomi ternyata tidak pernah tampak, walaupun Bank Dunia mengaku telah mengeluarkan dana untuk program pemindahan permukiman itu sebesar 63.000 dolar AS per keluarga karena adanya pembengkakan biaya sebesar 350 persen.

Orang-orang yang direlokasikan mendapatkan nafkah dari dana kesejahteraan bulanan terendah yang diberikan oleh cabang Eletobras, CHESF (Perusahaan Hidroelektrik Sao Fransisco). Protes-protes pun merebak, seiring dengan bermunculannya masalah-masalah sosial seperti alkoholisme, penyiksaan anak, dan perceraian.17 Dalam keputusasaan, sejumlah keluarga kembali ke lokasi bendungan pada bulan Juni tahun 1991 dan mengadakan aksi duduk memprotes keadaan tersebut. Akan tetapi sebagian besar uang telah lenyap, dan Bank Dunia menunda pembayaran-pembayaran selanjutnya. Satu-satunya cara yang mungkin bisa mendorong pemerintah Brasil agar lebih bertanggung jawab adalah ancaman penundaan pencairan pinjaman Bank Dunia lain yang sedang berjalan terhadap Brasil -- sesuatu yang selama ini hanya menjadi omong kosong belaka.

Program pemindahan permukiman Tuxa mewujudkan deskripsi Thayer Scudder tentang relokasi yang mengakibatkan kerusakan sosial. Pemindahan permukiman telah memperburuk perselisihan politik di antara suku Tuxa, karena membagi kelompok itu pada dua proyek pemindahan permukiman di lokasi yang berbeda. Menurut OED:

Staf Bank Dunia untuk negara Brasil menanggapi kritik dari dalam itu dengan menyatakan,

Proyek Itaparica mencerminkan apa yang menurut banyak orang adalah kesia-siaan. Program pemindahan permukiman dan rehabilitasi berskala besar dirancang secara birokratis. Daerah permukiman baru yang rusak dan ditinggalkan penduduk tergusur jauh lebih buruk daripada tempat tinggal sebelumnya hampir dalam segala hal -- dengan biaya per keluarga yang tergolong kecil bagi masyarakat Brasil timur laut. Lagi pula, karena pemeriksaan internasional yang sangat cermat, proyek Itaparica menerima perhatian dan sumber-sumber yang lebih banyak dari staf Bank Dunia melebihi hampir semua program pemindahan permukiman lainnya. Laporan penilaian Bank Dunia tahun 1990 mengenai tambahan pinjaman untuk program pemindahan permukiman Itaparica sebesar 100 juta dolar AS memperlihatkan bahwa perhatian yang luar biasa itu diperlukan karena kredibilitas kebijakan pemindahan permukiman Bank Dunia sedang dipertaruhkan.21

Meskipun biayanya sangat besar, OED menyimpulkan bahwa:

Ketika Conable pada bulan Mei tahun 1987 berjanji Bank dunia akan menjadi lembaga donor lingkungan yang aktif, dia mengumumkan bahwa fokus terpenting dari pinjaman ramah lingkungan Bank Dunia yang baru adalah "program global untuk mendukung konservasi hutan tropis" -- Rencana Aksi Hutan Tropis.25 Untuk tujuan itu, Conable berjanji, Bank Dunia akan menaikkan pinjaman kehutanan selanjutnya hingga tiga kali lipat sejak tahun 1990-an.26

Tropical Forest Action Plan (TFAP) disusun pada pertengahan tahun 1980-an oleh Bank Dunia, FAO, UNDP, dan World Resources Institue (WRI), sebuah think tank untuk kebijakan lingkungan yang berkantor pusat di Washington. TFAP mencoba mengurangi tekanan-tekanan yang menyebabkan penebangan hutan di negara-negara sedang berkembang dengan mengusulkan sumbangan delapan miliar dolar AS dari badan-badan donor multilateral dan bilateral selama periode lima tahun bagi berbagai kegiatan kehutanan dan pertanian. Sumbangan ini termasuk penguatan lembaga-lembaga kehutanan dan lingkungan, pasokan kebutuhan kayu bakar, konservasi daerah-daerah yang dilindungi dan daerah cadangan air yang rawan, serta dukungan bagi manajemen kehutanan untuk penggunaan industri.

WRI menganggap pendekatan yang diterapkannya benar. WRI menyatakan sedang mengusahakan perubahan internal. Alasan itu merupakan alasan yang sudah lazim bagi think tank Washington -- bahwa penelitian kebijakan yang tampaknya apolitis dapat meyakinkan birokrasi-birokrasi besar seperti Bank Dunia mengenai kesalahan cara-cara mereka. Akan tetapi para pembela lingkungan merasa bahwa pendekatan ini, meskipun maksudnya baik, masih mencerminkan kombinasi kekonyolan dan kenaifan.

Lembaga-lembaga seperti Bank Dunia sering kali telah memiliki banyak informasi mengenai bagaimana seharusnya melakukan perubahan internal, dan sebagian besar informasi itu berasal dari staf-staf lembaga itu sendiri. Masalahnya bukanlah tidak adanya informasi, melainkan tidak adanya insentif untuk mengadakan perubahan tersebut.

Banyak di antara memorandum dan laporan internal yang diedarkan oleh para staf dan konsultan Bank Dunia menghujat catatan lingkungan lembaga keuangan dunia itu. Dan, pada kenyataannya, jauh lebih banyak kritik seperti itu daripada laporan penilaian yang disusun lembaga penelitian yang benar-benar independen, karena khawatir dapat menyinggung perasaan. Beberapa kelompok lingkungan dan think tank pembangunan berusaha agar dampak nyata dan buruk usaha mereka tampak "seimbang" dan "masuk akal" tanpa peduli bencana lingkungan -- dan, Bank Dunia mungkin membiayai kelompok-kelompok itu. Namun, langkah tersebut justru merusak upaya orang-orang Bank Dunia yang telah bertahun-tahun berjuang untuk membuat lembaga itu lebih bertanggung jawab.

Sampai dengan tahun 1986, sejumlah LSM Dunia Ketiga seperti Friends of Earth, Brasil, dan Asia Pasifik Peoples’ Environmental Network (APPEN) yang berkantor di Malaysia telah menyiarkan protes-protes yang menyatakan bahwa Rencana Aksi Hutan Tropis adalah penipuan. Mereka menyatakan rencana itu telah dipersiapkan tanpa konsultasi dan tidak melibatkan LSM-LSM serta komunitas-komunitas lokal di negara-negara yang mempunyai hutan tropis. Lebih buruk lagi, sebagian besar rencana tersebut tampaknya berusaha untuk mempromosikan investasi industri perkayuan tradisional berorientasi ekspor, dan dikemas dengan sedikit komponen lingkungan seperti konservasi dan pengelolaan cadangan air. LSM-LSM Dunia Ketiga merasa sakit hati, terutama karena mereka menduga rencana tersebut menuduh massa "kaum miskin" sebagai pelaku perusakan hutan-hutan tropis, sementara investasi yang berupa eksploitasi hutan demi tujuan ekspor dibaptis dengan nama "proyek kehutanan yang berkelanjutan".

Meski terlambat, WRI berusaha mengatasi kecaman-kecaman tersebut, dan akhirnya memisahkan diri sama sekali dari rencana itu. Namun tindakan tersebut sudah sangat terlambat. Setelah mendapat pengesahan dari Bank Dunia pada tahun 1987, Rencana Aksi Hutan Tropis, di bawah koordinasi FAO, mengumpulkan segala persiapan yang tampaknya tidak dapat dihentikan agar menjadi program bantuan lingkungan yang paling ambisius.

Sampai akhir tahun 1989, 62 negara sedang berkembang telah meminta bantuan sektor kehutanan dengan mengikuti rencana pembangunan tersebut. Sampai dengan tahun 1990, 21 negara telah menyelesaikan tinjauan proyek kehutanan di bawah pengawasan TFAP, dengan Bank Dunia sebagai pelopor atau partisipan utama di antara delapan lembaga donor lainnya. Rencana pembangunan tersebut tampaknya sedang berusaha mengerahkan miliaran dolar AS untuk proyek-proyek kehutanan di setiap negara yang masih memiliki hutan tropis.

Rencana aksi hutan nasional untuk Kamerun yang disiapkan FAO merupakan salah satu contoh yang menampakkan kebangkrutan sisi ekologis TFAP. Tujuan utama rencana tersebut adalah menjadikan Kamerun sebagai pengekspor produk hutan terbesar di Afrika pada abad ke-21. Untuk mengerjakan proyek itu akan dibutuhkan pembukaan hutan tropis asli hampir seluas 14 juta hektare (sama luasnya dengan Florida) di bagian tenggara Kamerun.

Dokumen FAO-TFAP mencermati bahwa untuk jaringan pengangkutan kayu dibutuhkan pembangunan sebuah jalan raya yang tembus sampai ke laut. Semua itu akan memakan biaya ratusan juta dolar AS. Akan tetapi dokumen TFAP hanya menyediakan 4,4 juta dolar AS untuk memenuhi tekanan domestik yang besar terhadap hutan tropis di negara tersebut -- yaitu permintaan kayu bakar. Yang lebih mengejutkan, TFAP menyarankan agar pemerintah Kamerun memberikan insentif dan subsidi pajak khusus untuk mendorong produksi kayu dalam rangka menghadapi persaingan ekspor kayu internasional yang ketat, terutama dari Indonesia.27

Ahli-ahli lingkungan di seluruh dunia begitu ketakutan melihat belenggu "monster Frankenstein" ekologis telah lepas. World Rainforest Movement (koalisi pelbagai LSM, sebagian besar dari Dunia Ketiga, yang berkantor di Malaysia) pada tahun 1990 menyiapkan sebuah penelitian yang mengkritik rencana-rencana TFAP nasional yang sudah selesai dikerjakan di sembilan negara, yaitu Peru, Guyang, Kamerun, Ghana, Tanzania, Papua Nugini, Nepal, Kolombia, dan Filipina. Menurut penelitian tersebut, pada empat kasus investasi kehutanan pertama akan mempercepat laju penebangan hutan karena meningkatnya industri kayu. Tidak ditemukan bukti bahwa investasi itu akan mengurangi penebangan hutan.28

Pangeran Charles di depan publik mengecam dukungan Inggris terhadap TFAP, yang dia katakan sedikit banyak sama saja dengan penebangan pohon-pohon. TFAP tampaknya mewujudkan setiap kesalahan pendekatan top-down, yang merusak sumber daya dan mengabaikan masyarakat. Pendekatan tersebut menjadi faktor utama penyebab kemiskinan selama 20 tahun belakangan ini, yang justru dihasilkan oleh bantuan pembangunan.

Kelompok-kelompok pencinta lingkungan dari seluruh dunia meningkatkan kritik-kritik mereka terhadap TFAP dalam sebuah kampanye yang makin terkoordinasi. Pada tahun 1989, 78 LSM Jerman Barat yang mencakup organisasi-organisasi lingkungan besar di negara itu menyerahkan sebuah "Memorandum Hutan Tropis" kepada pemerintah Jerman. Memorandum tersebut mengutuk dukungan pemerintah bagi TFAP. Selain itu, akibat kebijakan-kebijakan dan proyek-proyek Bank Dunia terhadap hutan tropis juga mendapat kecaman keras dari LSM-LSM tersebut.29 LSM-LSM Australia, yang terinspirasi oleh aksi LSM Jerman tersebut, juga menyiapkan pernyataan serupa, yakni "Memorandum Hutan Tropis Australia", pada tahun 1991.30

Pemerintah-pemerintah yang akan melunasi pembayaran untuk TFAP menjadi gugup. Mereka menolak menyumbang dana kecuali keseluruhan program TFAP dan rencana-rencana pembangunan nasional diperbaiki lagi. Dengan begitu, diharapkan akan ada kesempatan untuk benar-benar mempromosikan tujuan-tujuan TFAP, yaitu konservasi hutan dan keterlibatan penduduk lokal yang lebih besar pada tahap identifikasi dan pelaksanaan proyek.

Negara-negara donor, WRI, dan Bank Dunia melihat dominasi FAO sebagai penghambat utama dalam perumusan kembali TFAP. Namun, ternyata sulit sekali menggeser dominasi birokrasi PBB yang bermarkas di Roma tersebut. Selain itu, sulit pula untuk mempertahankan kepentingan lembaga donor dalam mendanai sebuah usaha yang terang-terangan melencengkan tujuan-tujuan yang dimaksudkan sebagai kemajuan. Sampai tahun 1991, ternyata TFAP tidak dapat mewujudkan segala macam tujuannya.

Walaupun TFAP telah gagal secara memalukan, Bank Dunia tetap menyiapkan pinjaman kehutanan yang pernah dijanjikan. Namun, Bank Dunia dengan cerdik menjauhkan diri dari TFAP. Lembaga keuangan internasional itu menghindari proyek-proyek kehutanannya. Bahkan, staf Bank Dunia dengan nada keras mengecam beberapa program TFAP nasional.

Pada awal tahun 1990, sebuah program pemberian pinjaman baru, untuk menunjukkan bahwa Bank Dunia dapat membantu menyelamatkan hutan tropis, diumumkan ke seluruh dunia. Pada saat itu proyek pertama yang sedang dalam penelitian adalah program kehutanan dan perikanan senilai 23 juta dolar AS untuk sebuah negara di Afrika Barat, Guinea. Beberapa hari sebelum proyek itu disetujui oleh Dewan Eksekutif Bank Dunia, World Wide Fund for Nature (WWF) menerima beberapa dokumen proyek yang mengizinkannya untuk mengadakan penilaian independen. Inti dari proyek itu, meminjam istilah staf Bank Dunia, adalah "pengelolaan dan perlindungan hutan". Namun, menurut analis WWF, proyek tersebut sama seperti rencana penebangan hutan lainnya.

Dalam proyek itu, dana pinjaman Bank Dunia akan digunakan untuk membantu pembangunan jalan sepanjang 75 kilometer di dalam dan di sekitar dua areal cagar alam yang luas seluruhnya 150.000 hektare, sekitar 106.000 hektare di antaranya masih merupakan hutan tropis murni. Lebih buruk lagi, di balik dokumen proyek Bank Dunia yang bertuliskan "pengelolaan dan perlindungan" terdapat sebuah tujuan yang sebenarnya, yaitu pembabatan dua pertiga dari 106.0000 hektare hutan tropis murni itu untuk produksi kayu gelondongan.

WWF mengirimkan kritikannya mengenai penggunaan pinjaman itu pada Dewan Eksekutif Bank Dunia, yang menimbulkan perdebatan hangat. Jika proyek tersebut bermanfaat bagi lingkungan seperti dinyatakan manajemen Bank, mengapa organisasi-organisasi lingkungan berusaha menghentikan atau mengubahnya? Staf Bank Dunia berpendapat bahwa tanpa proyek itu, penebangan kayu akan berlangsung jauh lebih besar. Dan, menurut staf tersebut, proyek Bank Dunia akan mengelola penebangan kayu menurut batas-batas yang "berkelanjutan" dengan menambah periode waktu (dan juga areal) konsesi penebangan kayu. Itulah satu-satunya harapan yang tersisa, alternatif tunggal terhadap penebangan hutan secara keseluruhan, demikian staf Bank Dunia. Inilah alasan yang selalu diulang dan digunakan oleh staf Bank Dunia untuk membenarkan sejumlah program pembangunan yang menimbulkan bencana di masa lalu. Dewan Eksekutif dengan suara bulat menyetujui proyek pembangunan di Guinea tersebut.

Dalam kenyataannya, sering kali penerimaan devisa yang besar, pesatnya pembangunan prasarana seperti jalan raya, dan stempel persetujuan internasional yang diberikan oleh Bank Dunia justru membuat program pembangunan pemerintah yang berakibat kerusakan lingkungan menjadi semakin cepat terwujud.

Di dekat wilayah proyek Guinea, sebuah rencana pembangunan kehutanan yang (bahkan) lebih besar sudah siap diajukan untuk mendapatkan persetujuan Dewan Eksekutif Bank Dunia. Rencana pembangunan tersebut diajukan pada pos dana pinjaman sektor kehutanan senilai 80 juta dolar AS. Dana sebesar itu akan dikucurkan untuk membuka hutan di Cote d’Ivoire, sebuah negara Afrika Barat lain yang hutannya telah banyak terkikis. Kelompok-kelompok pencinta lingkungan seperti Environmental Defense Fund dan WWF terkejut ketika pada bulan Januari tahun 1990 mereka memperoleh dokumen rahasia Bank Dunia mengenai rencana pemberian pinjaman untuk Cote d’Ivoire. Tujuan utama pemberian pinjaman itu adalah membiayai dan meningkatkan produksi kayu yang dihasilkan dari sekitar setengah juta hektare hutan tropis di bawah manajemen perusahaan penebangan kayu swasta. Dan, perusahaan itu pula yang menjadi pelaku utama perusakan hutan Cote d’Ivoire selama dua dekade sebelumnya.

Lebih menyedihkan lagi, di lokasi konsesi hutan itu terdapat lebih dari 200.000 orang yang selama ini bertempat tinggal dan hidupnya bergantung pada sumber daya hutan tersebut. Berkaitan dengan adanya program pembangunan tersebut, sebagian besar dari mereka akan direlokasikan secara paksa. Dan bertentangan dengan kebijakan Bank Dunia, pemerintah Cote d'Ivoire dan staf Bank Dunia untuk negara tersebut ternyata tidak menyiapkan atau membicarakan sebuah rencana pemindahan permukiman atau rehabilitasi bagi penduduk yang akan terusir. Pelbagai kelompok di Amerika Serikat meminta Direktur Eksekutif Bank Dunia untuk Amerika Serikat, E. Patrick Coady, agar bersiap-siap menyambut proyek Cote d'Ivoire. Dan pada bulan Januari tahun 1990 E. Patrick Coady meminta salinan rancangan laporan penilaian proyek Cote d'Ivoire. Dalam beberapa minggu, rancangan laporan tersebut dijadwalkan akan diajukan untuk mendapatkan persetujuan.

Namun, staf Bank Dunia untuk wilayah Afrika menolak permintaan Coady. Dikatakan, dia akan menerima dokumen mengenai proyek itu dua minggu sebelum pertemuan dewan eksekutif yang membahas proyek tersebut, sesuai dengan kebiasaan Bank Dunia. Keputusan itu didukung oleh Wakil Presiden Senior Bank Dunia untuk Divisi Operasi pada waktu itu, Moeen Qureshi. Kejadian itu merupakan bukti tidak adanya pertanggungjawaban mendasar pada Bank Dunia.

Enam bulan setelah Barber Conable di Tokyo berjanji akan melipat tiga pinjaman untuk sektor kehutanan, Dewan Eksekutif yang biasanya keras kepala akhirnya mengakui bahwa dasar pemberian pinjaman lingkungan yang baru ternyata justru merupakan ancaman bagi lingkungan. Dan pengakuan itu, yang muncul akibat tekanan LSM-LSM, dinyatakan Dewan Eksekutif dengan malu-malu.

Pada awal tahun 1990, masih ada lagi pendanaan proyek lingkungan Bank Dunia yang menjadi sumber persoalan internasional. Bank Dunia, sejak tahun 1988, telah mengucurkan 317 juta dolar AS pinjaman baru kepada Brasil. Dana itu dimaksudkan untuk mengembangkan program "pembentukan zona agroekologis" di areal proyek Polonoroeste yang berlangsung di dua wilayah: Rondonia dan Mato Grosso. Bank Dunia mengaku sudah belajar dari pengalaman, sehingga tidak akan menelantarkan segala kerusakan akibat proyek pembangunan itu. Bank Dunia berjanji akan bertanggung jawab. Namun semua itu ditanggapi dengan sinis oleh sebagian orang. Mereka mengira, semua bencana yang pernah diciptakan oleh setengah miliar dolar AS dalam bentuk pinjaman tahap pertama, kini akan muncul lagi seiring dengan mengucurnya sepertiga miliar dolar AS yang direncanakan untuk memulihkan alam yang rusak akibat proyek-proyek yang didanai Bank Dunia.

Proyek pengelolaan sumber daya alam di Rondonia dan Mato Grosso tidak diproyeksikan untuk mengejar laba ekonomi. Pinjaman dikucurkan dengan (hanya) memperhitungkan keuntungan sosial dan ekologis. Kebijakan yang tidak menekankan pada perhitungan ekonomi konvensional ini memang merupakan sebuah langkah maju. Sayangnya, tolok ukur untuk memonitor kinerja proyek ternyata kurang spesifik, ragam ukurannya lebih sedikit, tetapi substansinya lebih ambisius dibandingkan dengan tolok ukur Bank Dunia untuk proyek-proyek "konvensional". Tidak mengherankan jika pinjaman baru itu akhirnya menjadi "mangsa empuk" bagi birokrasi negara peminjam. Pinjaman tersebut dengan mudah dibelokkan untuk mendanai kegiatan-kegiatan politik.

Bank Dunia sangat membanggakan model pemberian pinjaman seperti itu. Menurutnya, pendekatan yang demikian cocok untuk pengelolaan ekosistem hutan tropis. Dan, kemungkinan pendekatan tersebut akan diterapkan di setiap negara anggota.31 Proyek-proyek "percontohan" itu di antaranya berupa penataan penggunaan tanah secara ilmiah untuk wilayah Rondonia dan belahan utara Mato Grosso, pengembangan cagar alam untuk petani karet dan perlindungan cagar alam milik suku Indian, serta taman nasional, hutan cagar alam, dan kawasan hutan lindung. Dan, pada awal tahun 1990, pinjaman pertama, yaitu untuk Rondonia, diusulkan untuk mendapat persetujuan dari dewan eksekutif Bank Dunia.

Pada tanggal 13 Oktober 1988, Bank Dunia memberikan pernyataan pers mengenai proyek Rondonia. Namun, sebenarnya ada hal yang tidak disebutkan dalam pernyataan itu, yaitu sepucuk surat Chico Mendes. Dalam surat kepada Presiden Bank Dunia -- Barber Conable -- itu, Mendes mengungkapkan penolakan para penyadap karet yang diduga merupakan penerima bantuan Bank Dunia. Mendes menegaskan, rencana proyek Polonoroeste II sudah disusun rapi oleh Bank Dunia dan pemerintah Brasil. Namun, rakyat yang bakal terkena proyek itu tidak banyak dilibatkan dalam penyusunan rencana tersebut. Dengan nada keras, Mendes menyatakan cara seperti itu adalah penipuan.

Akan tetapi keluhan Mendes itu tidak pernah digubris Bank Dunia, demikian pula keluhan rekan-rekan Mendes. Padahal, selama dua tahun lebih mereka sudah menyerukan agar staf Bank Dunia menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul di sekitar lokasi proyek itu, yang telah mengakibatkan pembunuhan terhadap seringueiro -- petani penyadap karet.

Kekhawatian Mendes ternyata terbukti. Misalnya, proyek yang dimaksudkan untuk mendanai empat kawasan hutan lindung dan delapan cagar alam milik suku Indian ternyata tidak sepenuhnya dilindungi sebagaimana tertulis dalam syarat-syarat pinjaman untuk proyek Polonoroeste pada tahun 1981. Namun, proyek yang baru ini benar-benar lebih lemah pada tingkat ketentuan pelaksanaan dan pengawasan daripada proyek tahun 1981. Hal itu membuktikan Bank Dunia ternyata tidak pernah belajar apa pun. Dan kekhawatiran tentang penipuan itu juga terbukti. Desas-desus pun berkembang. Dikabarkan, Gubernur Rondonia, Jeronimo Santana, telah menyelewengkan dana pinjaman itu untuk kegiatan-kegiatan politik sebagai persiapannya menjelang pemilihan umum pada bulan Oktober 1990.

Anehnya, manajer Bank Dunia yang mengurusi pinjaman untuk proyek Rondonia bersikeras bahwa proyek itu harus segera disetujui. Alasannya, karena pemerintah negara bagian Rondonia mempunyai komitmen yang kuat terhadap perlindungan lingkungan. Pada bulan Maret 1990, Gubernur Rondonia, Santana, mengutus pejabatnya ke ibu kota Brasil untuk melobi Menteri Lingkungan Hidup, Jose Lutzenberger. Mereka mendesak agar menteri itu segera menyetujui pinjaman tersebut. Bukan hanya itu, mereka juga mendesak pemerintah Brasil untuk meminta pencairan seluruh dana pinjaman sebesar 167 juga dolar AS sebelum pemilu Oktober 1990.35 Didesak demikian, Lutzenberger pun menjadi kesal. Dia lalu mengirim surat kepada Presiden Bank Dunia agar menunda proyek itu sampai diadakan konsultasi yang lebih serius dengan LSM-LSM setempat. Dan surat itu mampu menyumbat keran pinjaman untuk tahun 1990.36 Jeronimo Santana kemudian dipersalahkan oleh anggota legislatif Rondonia atas semua kejahatannya, bahkan didepak dari jabatannya.37

Meskipun demikian, Departemen Bank Dunia untuk Brasil bersikeras meneruskan proyek tersebut, tanpa membenahi kelemahan-kelemahannya. Lalu pada musim semi tahun 1992, jajaran eksekutif Bank Dunia menyetujui Proyek Pengelolaan Sumber Daya Alam Rondonia. Kebijakan ini kemudian menimbulkan protes dari sejumlah LSM setempat dan Oxfam, yang kini juga melakukan kerja lapangan di Rondonia. Dalam surat protesnya, LSM-LSM Brasil dan Oxfam mengungkapkan bahwa pada saat Bank Dunia menyetujui pemberian pinjaman, sebuah badan yang mengurusi pertanahan di Brasil, yakni INCRA, sedang melakukan pemindahan 50.000 kolonis baru ke areal yang diduga menjadi hutan lindung dan cagar alam extractive bagi para penyadap karet. Semua itu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam persetujuan Bank Dunia, serta jelas-jelas melecehkan hukum Brasil yang mensyaratkan penyusunan AMDAL untuk setiap aktivitas pemindahan dan permukiman.38 Karena proyek tersebut tetap dilanjutkan, maka pada bulan April 1993, 12 LSM dari Rondonia menulis surat kepada Bank Dunia untuk mengimbau agar pencairan dana pinjaman untuk proyek tersebut dihentikan. 39

Efisiensi energi merupakan salah satu sektor kerja Bank Dunia, yang menurut istilah Barber Conable "sektor yang memainkan peranan penting". 40 Dari semua sektor ekonomi, sektor energi memiliki pengaruh yang sangat penting bagi masa depan dunia secara ekonomi dan lingkungan. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor energi menyedot dana pinjaman yang cukup besar, berkisar 14,3 persen sampai 18,6 persen dari pinjaman tahunan pada periode 1990-1993. 41 Dengan demikian, sektor ini paling tidak sudah menjadi sektor kedua terbesar dalam hal penggunaan dana pinjaman dari Bank Dunia.

Kita sudah tahu, pola pembangunan energi di negara-negara berkembang telah menimbulkan persoalan lingkungan global dan lokal. Begitu pula, pembangunan bendungan besar telah menyebabkan pemindahan penduduk desa secara paksa serta perusakan hutan dan lahan-lahan yang memanfaatkan air sungai. Meningkatnya penggunaan batu bara untuk menghasilkan tenaga listrik, seperti terjadi di Cina dan India, telah menjadikan negara-negara tersebut sebagai penghasil emisi CO₂ dan gas-gas lainnya. Dan kita dapat menduga, jika saja tidak segera ditemukan alternatif sumber energi yang lain, emisi gas-gas tersebut akan menyebabkan pemanasan global pada bumi.

Pengadaan proyek-proyek energi berbiaya tinggi terus dilaksanakan. Di banyak negara berkembang, investasi negara untuk proyek-proyek itu kini mencapai sepertiga atau seperempat dari total modal yang ditanamkan. Tingginya biaya proyek energi ternyata harus dipenuhi dengan membelokkan sejumlah dana yang seharusnya diinvestasikan di bidang kesehatan, pendidikan, dan konservasi alam. Celakanya, pertumbuhan sektor energi kian besar, dan tidak pernah mampu memenuhi permintaan konsumen. Kita lihat saja peningkatan sektor energi yang terjadi di India. Di negara ini, investasi untuk membangun fasilitas sektor energi telah meningkat, semula 20 persen menjadi 31 persen, dari anggaran nasional pada tahun 1980-an.42

Hingga tahun 1990-an awal, Bank Dunia masih enggan mendukung program end-use efficiency atau end-use conservation, dan tetap melaksanakan pembangunan proyek bendungan atau pembangkit listrik panas bumi. Padahal, sudah banyak studi yang membeberkan kelemahan proyek-proyek semacam itu.43 Pada akhir tahun 1991, sebuah kajian EPA tentang proyek-proyek Bank Dunia yang disusun oleh International Institute for Energy Conservation menyimpulkan bahwa untuk program end use efficiency dan end use conservation, Bank Dunia hanya mengalokasikan dana pinjaman kurang dari satu persen. Proporsi ini sebenarnya mulai merosot pada tahun 1980-an akhir.44 Hal ini bukan hanya tidak memedulikan jaminan yang diberikan Barber Conable, tetapi juga mengabaikan para penyumbang utama Bank Dunia.

Untuk melihat dengan lebih jernih persoalan energi ini, kita dapat mencermati sebuah studi proposal yang memperkirakan implikasi-implikasi ekonomi yang terjadi pada negara-negara berkembang apabila metode end-use efficiency tetap diabaikan:

Ada beberapa alasan mengenai ketidakefektifan OED. Pertama, dari pengalaman bisa dilihat bahwa praktik kelembagaan Bank Dunia tidak pernah memprioritaskan pengawasan mutu proyek-proyek yang didanainya. OED lahir karena adanya tekanan dari Kongres Amerika Serikat pada tahun 1960-an akhir, dan pada tahun 1970-an awal. Kongres mendesak anggotanya yang menjadi pengurus organisasi internasional untuk membentuk divisi audit internal. Pada saat itu, suara Amerika Serikat terhadap Bank Dunia memang lebih kuat pengaruhnya dibandingkan dengan saat ini. Pimpinan OED, menurut seorang mantan pejabat Bank Dunia, "terpaksa mengeluarkan ancaman mengundurkan diri hampir setiap minggu ketika menjalankan wewenangnya untuk melakukan pemeriksaan". 47

Secara teoretis, direktur-direktur eksekutif Bank Dunia dapat lebih banyak melakukan campur tangan ke dalam OED -- namun secara historis, mereka malah mengurangi campur tangannya, tanggung jawab terhadap ketidakberhasilannya dalam mengawasi operasi-operasi Bank Dunia. Lagi pula, perhatian yang intens dalam melakukan kontrol mutu terhadap proyek-proyek Bank Dunia akan berbenturan dengan kepentingan resmi pemerintah yang mendapat pinjaman serta negara-negara maju. Negara-negara penerima pinjaman terbesar seperti India berkepentingan untuk mendapatkan jumlah pinjaman maksimum dengan syarat-syarat yang minimum. Dan negara berkembang lainnya selalu melobi untuk mendapatkan kedudukan seperti itu melalui pelbagai pertemuan internasional, bukan hanya kepada pejabat-pejabat Bank Dunia.

Laporan OED mengenai Polonoroeste mendakwa Bank Dunia tidak pernah melakukan penilaian secara tepat terhadap proyek-proyek yang dilaksanakannya. Survei tanah secara akurat yang diperlukan untuk melakukan program pemindahan penduduk ternyata tidak dilakukan sampai kini. Berbagai informasi dasar lainnya juga tidak ada. Seorang ilmuwan terkemuka, dalam sebuah penilaian mengenai Bank Dunia, mengatakan pelbagai kawasan perlindungan yang termasuk dalam kawasan proyek ternyata hanyalah "lelucon". Selain itu, sumber utama pertumbuhan ekonomi di wilayah itu adalah birokrasi pemerintah yang didanai lembaga donor internasional, pertambangan emas dan penebangan kayu yang merusak lingkungan, dan serangkaian spekulasi (jual-beli) tanah yang akhirnya mendorong inflasi.

Laporan OED juga mendakwa para pendukung proyek-proyek tersebut (baik Bank Dunia maupun pemerintah Brasil) telah berusaha keras menghalangi pelbagai kritik yang dapat melengkapi penilaian proyek. Selain itu, laporan OED menyimpulkan, jika menolak untuk mendanai Polonoroeste maka Bank Dunia akan dapat menyelamatkan hutan tropis dan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Selain itu, juga mengurangi kemungkinan munculnya program pemindahan penduduk untuk mengelola perkebunan atau hutan industri. 49

Yang terakhir, selain semua pertimbangan mengenai kualitas proyek, laporan OED juga menegaskan tentang sebuah faktor yang menekan Bank Dunia untuk selalu mengucurkan pinjaman bagi proyek-proyek besar seperti Polonoroeste dan Carajas.

Namun, masih ada harapan Bank Dunia akan memilah-milah implikasi berbagai analisis dari departemen pengawas mutunya sendiri. Celakanya, sebuah buklet yang disusun oleh Departemen Bank Dunia untuk Brasil yaitu Brazil and the World Bank: Into the Fifth Decade, mengungkapkan sebuah dongeng yang aneh dengan menyelipkan laporan-laporan palsu ke dalam arsip-arsip departemennya:

Pada tahun 1992, sebuah buklet berjudul Environment and Development in Latin America: The Role of the World Bank, staf Bank Dunia untuk Amerika Latin menyimpulkan, "pengalaman proyek Carajas menunjukkan bahwa pemerintah setempat dan Bank Dunia masih belajar sambil berpraktik dalam melakukan penilaian lingkungan." 54

Pada saat pertemuan tahunan Bank Dunia di musim gugur 1989, ketika pelbagai LSM di seluruh dunia mencela pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia dan ekologis akibat proyek-proyek Bank Dunia, pemerintah Prancis dan Jerman menyatakan keinginannya untuk menyumbang ratusan juta franc dan mark untuk mendanai proyek-proyek lingkungan Bank Dunia. Bersama-sama dengan negara-negara lainnya, kedua negara itu mendesak manajemen Bank Dunia untuk mengkaji-ulang kemungkinan mekanisme "dana hijau".55 Departemen Keuangan Bank Dunia menanggapi desakan tersebut dengan kesigapan yang mengesankan.

Menjelang Februari tahun 1990, Bank Dunia telah menyusun dan mengajukan proposalnya mengenai GEF kepada negara-negara industri. Dan jika proposal itu disetujui, diharapkan jaminan komitmen pencairan dana bisa dilangsungkan pada bulan Maret, dan proposal tersebut bisa dioperasikan pada permulaan tahun fiskal 1991, yakni 1 Juli 1991. Demikianlah, sebuah "tangan baru" Bank Dunia yang menggenggam jutaan dolar AS telah tercipta dan segera beroperasi dalam kurun waktu kurang dari sembilan bulan.

Proposal GEF selama ini dipersiapkan secara tertutup dan rahasia. Kalangan LSM, anggota Kongres Amerika Serikat, dan anggota parlemen lain tidak dapat mengetahuinya. Bahkan, staf lingkungan Bank Dunia pada awalnya hanya mendapat sedikit informasi mengenai proposal tersebut. Bank Dunia secara resmi mengajukan GEF kepada negara-negara industri maju untuk mendapatkan persetujuan pada pertemuan bulan Maret 1990 di Paris. Namun para delegat pemerintah sangat kekurangan informasi dan pelbagai persiapan lainnya untuk membahas proposal tersebut. Selain itu, saat hendak menyiapkan sikap dan pendirian terhadap proposal itu, para delegat yang terdiri atas menteri keuangan, menteri lingkungan, dan menteri luar negeri juga hanya memiliki sedikit waktu untuk berkoordinasi. Tidak mengherankan jika kemudian antara menteri yang satu dan lainnya mengeluarkan pernyataan sikap yang berbeda dan (terkadang) saling bertentangan.

Pelaksanaan GEF akhirnya mengalami penundaan, meskipun Bank Dunia telah "mendidik" negara-negara donor utama mengenai pentingnya negara-negara tersebut menyumbangkan ratusan juta dolar bagi pelaksanaan proyek GEF. Pada bulan November 1990, pemerintah negara-negara donor memberikan sekitar 1,3 miliar dolar AS untuk program awal GEF yang akan dijalankan selama tiga tahun. Pada tahap akhir program tersebut, kesuksesan dan kegagalannya akan dievaluasi untuk melihat apakah program itu diteruskan, ditunda, ataukah diperluas.

UNEP menyusun sebuah prosedur standar yang ilmiah dan teknis yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk menyeleksi proyek. Namun prosedur standar itu tidak membahas tentang empat wilayah kerja utama GEF yang disebutkan di atas, begitu pula proyek-proyek yang bersifat individual. Sayangnya prosedur standar itu akhirnya tidak berguna. Pada putaran pertama, Bank Dunia telah meluncurkan proyek GEF, yang nilainya mencapai 193 juta dolar AS, dan segera mendapat persetujuan dari negara-negara anggota GEF sebelum prosedur standar itu selesai memeriksa proyek tersebut.

Pada tahun 1980-an, gerakan lingkungan merebak mulai dari Rusia sampai Brasil, dari India sampai Amerika Serikat, dan menyerukan tema-tema seperti partisipasi masyarakat, akses untuk mendapat informasi, dan mekanisme demokratis sebagai unsur terpenting dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan lingkungan. Undang-undang (tentang) AMDAL di pelbagai negara (dimulai dari Amerika Serikat) mencatumkan prinsip-prinsip tersebut. Bahkan, di negara-negara berkembang, undang-undang ini pun dibuat, meskipun masih lemah dari segi penegakan hukumnya. Pemerintah-pemerintah di Eropa mengungkapkan keingingannya untuk menyumbangkan dana bagi proyek lingkungan global itu. Keinginan tersebut terutama sebagai respons terhadap sejumlah tekanan gerakan lingkungan di negaranya. Namun apa yang didapat bumi sebagai imbalannya hanyalah sebuah parodi. Lebih dari satu miliar dolar AS dikucurkan untuk proyek lingkungan setelah 24 miliar dolar AS pinjaman Bank Dunia dikeluarkan untuk proyek-proyek yang sangat tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Sekali proposal GEF itu menjadi sebuah keadaan yang harus diterima, maka sejumlah kritik dari jaringan LSM di beberapa negara pun menekan Bank Dunia untuk mengadakan pertemuan dengan LSM. Pertemuan itu, yang oleh Bank Dunia digembar-gemborkan sebagai model konsultasi dan forum berbagi informasi, pada akhirnya hanya menjadi forum untuk menginformasikan keputusan-keputusan Bank Dunia yang telah dibuat. Staf Bank Dunia dengan hati-hati mengelak dari tuduhan mengenai masalah yang menyangkut pemerintahan dan kurangnya "transparansi", yakni "keterbukaan". Namun, Bank Dunia bukan satu-satunya pelaku kejahatan. Sebab, Bank Dunia menuding beberapa negara anggota GEF (khususnya Prancis) yang meminta agar LSM tidak diikutsertakan dalam sejumlah pertemuan resmi GEF. Padahal, Bank Dunia sendiri tidak keberatan terhadap kehadiran LSM dalam pertemuan tersebut. Demikian pengakuan Bank Dunia.

Data Bank Dunia mengenai proyek GEF yang diajukan disusun dalam bentuk yang ringkas. Umumnya hanya satu halaman "gambaran singkat", yang jelas sangat tidak memadai untuk mendapat penilaian. LSM dan pemerintah yang berpartisipasi tidak mempunyai akses untuk mengetahui dokumen-dokumen dan memo intern lain mengenai proyek GEF, begitu pula informasi terperinci mengenai pinjaman berskala besar yang berkaitan dengan proyek GEF. Pejabat dari dua badan PBB yang mendukung program GEF, yaitu UNDP dan UNEP, secara pribadi mengeluh bahwa Bank Dunia telah memotong akses mereka untuk mengetahui dokumen-dokumen Bank Dunia.

Namun pada saat yang sama, Bank Dunia juga telah mengucurkan pinjaman untuk proyek pembukaan hutan di Kongo. Sekalipun akibat merebaknya skandal mengenai dana pinjaman untuk Papua Nugini dan Cote d'Ivore pada awal tahun 1990 segera menunda pengajuan proyek pembukaan hutan kepada Dewan Eksekutif hingga Bank Dunia menyiapkan kebijakan kehutanan yang baru, persiapan proyek pembukaan hutan tidak juga dihentikan. Pinjaman Bank Dunia untuk Kongo tetap diproses, dan untuk menjaga citra "hijau" Bank Dunia, maka proyek itu dibaptis dengan nama "Proyek Manajemen Sumber Daya Alam Kongo". Namun, satu hal yang tetap tertutup bagi pemerintah negara donor GEF (seperti juga negara anggota lainnya, yang tidak memiliki akses untuk mengetahui dokumen-dokumen proyek Bank Dunia) adalah tujuan utama dari Proyek Manajemen Sumber Daya Alam Kongo. Seperti tercantum dalam dokumen persiapan Bank Dunia, tujuan utama proyek tersebut adalah "menghidupkan kembali pola eksploitasi hutan" sehingga pola itu bisa meraih tempatnya yang dulu sebagai penghasil devisa terbesar bagi Kongo. Pinjaman yang diajukan untuk mendanai pembangunan infrastruktur, jalan raya, dan dukungan teknis untuk mengubah kemacetan transportasi, dengan tujuan meningkatkan ekspor kayu hutan.

Namun, semua itu bersifat rahasia. EDF dan kelompok masyarakat lainnya tidak bisa memperoleh dokumen intern Bank Dunia pada musim gugur 1991. Mitra yang diharapkan Bank Dunia dalam GEF dengan pedas mengkritik proyek GEF. UNDP, sang mitra tersebut, menyalahkan proposal Bank Dunia sebagai sesuatu yang menjadikan hutan tropis sebagai areal penebangan hutan dan tekanan perusakan lainnya, dengan berpura-pura menjalankan program perlindungan hutan.58

Menurut UNDP, proyek GEF itu sangat meragukan, karena tidak tergambar dalam gambaran singkat proyek yang hanya satu halaman itu. Proyek GEF tersebut akan mendanai pembangunan jalan raya sepanjang 25 kilometer di areal hutan Nouabele, yang akan mengikutsertakan paling tidak 250 orang sebagai pekerja proyek. Selain itu, proyek tersebut juga akan membentuk taman safari di salah satu bagian cagar alam, sementara bagian lainnya akan dibuka sebagai lahan konsesi penebangan kayu. Rekomendasi UNDP adalah membiarkan hutan tropis di bagian utara Kongo tetap murni dan memberikan dana GEF untuk melindungi areal lain di selatan yang berpenduduk lebih padat karena terancam kerusakan lingkungan. Menurut UNDP, ancaman utama bagi Cagar Alam Nouabele dan daerah sekitarnya di masa mendatang, ironisnya, adalah proyek GEF itu sendiri. Sebab, proyek tersebut mengusulkan pembangunan jalan raya, taman safari untuk kepentingan wisata, dan konsesi penebangan kayu hutan.59

Salah satu aspek yang paling aneh dari proyek GEF di Kongo adalah penyusunan AMDAL. Lembaga konsultan U.S. Fish and Wildlife Service, yang ditugaskan untuk melakukan studi AMDAL itu, menyusunnya dari kantornya di Nebraska karena Bank Dunia menolak untuk mendanai kunjungan lapangan ke lokasi yang seharusnya diteliti. Padahal, pada saat yang sama Bank Dunia mendanai perjalanan LSM (yang juga berkantor di New York) ke lokasi tersebut, karena Bank Dunia menggaji LSM itu ikut melaksanakan program GEF.

Proyek GEF Kongo merupakan contoh awal dari tindakan lingkungan Bank Dunia yang negatif. Kemampuan Bank Dunia yang luar biasa dalam mengajukan proposal yang mendesakkan konversi dan perusakan sebagian ekosistem seolah-olah merupakan uji coba perlindungan lingkungan. Sekali lagi, akar masalahnya terletak pada kontrol yang ketat terhadap informasi, kurangnya diskusi bersama masyarakat mengenai alternatif lain, adanya dinamika yang bertentangan di balik semua tekanan yang memaksa Bank Dunia untuk selalu mengucurkan pinjaman.

Salah satu ironi GEF adalah semakin besarnya birokrasi yang "membela" lingkungan di dalam organisasi Bank Dunia (meskipun masih terhitung kecil, ternyata terus membesar setelah dicanangkannya reformasi Conable pada tahun 1987) justru GEF semakin tidak mempunyai harapan untuk melakukan reformasi terhadap pinjaman Bank Dunia dan untuk mendesak direktur eksekutif yang beroperasi di negara anggota agar lebih serius membuat kebijakan-kebijakan lingkungan. Alasannya diawali dengan pengakuan bahwa daerah tersebut pada dasarnya diarahkan untuk pemindahan sejumlah uang: para direktur eksekutif dan pejabat proyek (yang dikenal sebagai task manager) tidak menjalankan kebijakan sosial dan lingkungan karena hanya ada sedikit insentif dari kebijakan yang demikian. Orang-orang di Divisi Operasi terpikat oleh insentif uang, terutama pada program-program hibah yang bisa digabungkan dengan pinjaman Bank Dunia lain agar menjadi paket pinjaman yang menarik, atau dikemas agar tampak lebih ramah lingkungan. Sementara Departemen Bank Dunia untuk negara anggota akan mendapat imbalan jika dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan lingkungan Bank Dunia. Berkaitan dengan itu, GEF dijadikan pelicin yang akan semakin memudahkan negara anggota untuk mendapatkan pinjaman. Lompatan keyakinan yang digariskan pada daya nalar yang diyakini benar itu memang luar biasa: sikap skepstis berkembang dan mengajukan pertanyaan apakah staf Bank Dunia bisa mendapatkan seekor anjing sekaligus kibasan ekornya dengan dana pinjaman tersebut.

Dalam kenyataannya, kontroversi mengenai GEF memunculkan kontradiksi pada sistem politik internasional yang menghalang-halangi pendekatan yang konsisten secara lingkungan, terbuka secara politik, dan demokratis dalam mengatasi problem lingkungan. Seperti Bank Dunia itu sendiri, GEF merupakan sebuah masalah bagi negara-negara bangsa. Sebagian besar masalah itu berkaitan dengan kebebasan untuk memperoleh informasi dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan internasional, termasuk masalah-masalah lingkungan global. Seperti Bank Dunia, negara-negara industri maju dan negara berkembang senang melihat krisis lingkungan dijadikan sebuah masalah yang diatasi dengan membuat proyek-proyek bantuan asing lagi. Dan kali ini dengan "wawasan lingkungan" sebagai labelnya.

*****