Dekade Kegagalan

Perbedaan yang sangat mencolok antara pertemuan para delegat keuangan di Gedung Pusat Konferensi Ratu Sirikit dan pertemuan aktivis-aktivis LSM di Bangkok pada bulan Oktober 1991 sebenarnya memperlihatkan kontradiksi yang terjadi dalam transformasi sosial dan ekologis. Transformasi itu tidak menyisakan sedikit pun sifat positif yang bisa diteladani, karena hanya berupa pendudukan fisik serta dominasi atas seluruh permukaan bumi. Proses transformasi yang demikian telah mengubah Thailand selama lebih dari satu dekade silam, dan dalam skala luas juga mengubah negara-negara berkembang lainnya. Pelbagai rencana pembangunan yang ditopang pendanaan secara internasional telah menimbulkan kehancuran ekologis dan kekalutan sosial. Hutan-hutan besar dihancurkan, lembah sungai yang lebar dibuat bendungan, dan banyak tanaman pertanian dibabat demi tujuan ekspor. Apa yang tampak benar-benar tidak masuk akal bila dilihat dari tujuannya: kesejahteraan ekonomi. Akan tetapi, perusakan sistem sosial dan alam yang memilukan itu menjadi syarat dari proyek gila-gilaan yang selalu mengatasnamakan pembangunan manusia.

Sebagian belahan bumi yang sangat luas telah berubah menjadi medan peperangan dahsyat. Jutaan spesies sedang dimusnahkan di planet kecil ini. Sementara orang-orang miskin dicerabut dari tempat asalnya dan dipindahkan secara paksa. Lebih dari itu, lebih dari satu setengah juta orang disisihkan demi kelancaran proyek-proyek pembangunan yang didanai oleh Bank Dunia. Bahkan, di atas kertas telah ada beberapa rencana proyek semacam itu yang mungkin akan menggusur orang-orang miskin, setidak-tidaknya satu setengah juta manusia lagi (gambaran yang mengerikan itu didapat dari catatan kemiskinan Bank Dunia dalam kaitannya dengan masalah pemukiman kembali orang-orang yang terkena proyek pembangunan). Di India, pembangunan yang disponsori Bank Dunia telah menggusur lebih dari 20 juta orang dari tanah dan tempat tinggal mereka. Penggusuran itu sering tanpa disertai kompensasi. Dan jika dirunut sejak masa kemerdekaan pada tahun 1947, orang-orang yang tergusur telah mencapai 2,5 persen dari jumlah penduduk India saat ini (1993). Demikianlah, kaum tergusur yang memainkan tokoh "penentang" semakin banyak bermunculan dalam drama yang berpanggungkan bumi, sementara Bank Dunia tetap menjadi aktor utama yang memainkan tokoh "protagonis" tentunya.

Apa yang dikemukakan para aktivis LSM di Bangkok baru menjangkau sisi permukaan dari kegagalan pembangunan selama dekade ini. Untuk memahami dinamika yang terjadi pada skala global, ada baiknya kita melihat dengan lebih terperinci beberapa proyek pembangunan yang dilaksanakan secara serempak di beberapa benua. Dan, lagi-lagi, motor utamanya adalah Bank Dunia.

Pertemuan tahunan Bank Dunia mengambil waktu yang tepat, yaitu pada saat burning season memuncak di hutan Amazon, Brasil. Burning season adalah periode kekeringan hutan yang dimulai dari bulan Juli sampai November. Pada suatu minggu di bulan September 1991, Brasil's National Institute for Space Research -- dalam bahasa Portugal disebut dengan singkatan INPE -- mengidentifikasi 88.414 kasus kebakaran yang terjadi di beberapa tempat. INPE memperkirakan, kebakaran itu telah menyebarkan lebih dari 6 sampai 12 juta ton abu ke atmosfer kita. Udara di atas kota-kota di Amazon menjadi lebih berpolusi ketimbang udara di kawasan industri yang terkenal paling berpolusi di Brasil, yaitu negara bagian Sao Paulo. Bandara-bandara tertutup awan hitam dan rumah-rumah sakit menjadi dipenuhi orang-orang yang terserang penyakit saluran pernapasan akibat abu tersebut.2

Pada awal tahun 1990-an, perusakan hutan telah menjadikan hutan-hutan itu tinggal separonya saja bila dibandingkan dengan kondisi hutan pada tahun 1980-an (antara tahun 1978 dan 1988 telah terjadi penggundulan. Setiap tahun, lahan hutan seluas 22.000 meter persegi digunduli. Luas itu sama dengan luas wilayah Massachusetts). Meski demikian, perusakan hutan itu belum merupakan tragedi sosial dan lingkungan dalam dimensi global.3 (Penggundulan itu masih sangat mungkin terjadi lagi. Seorang ilmuwan pemerintah Brasil Philip M. Fearnside mengatakan, "Penggundulan itu untuk membayar krisis ekonomi Brasil.")4

Sepanjang tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an penggundulan terjadi sangat intens di dua wilayah hutan utama, yaitu di sebelah barat laut Brasil (Rondonia di utara Mato Grosso) dan wilayah hutan di sebelah tenggara hutan Amazon, yaitu di negara bagian Para. Namun, bukan kebetulan bahwa hampir semua aktivitas perusakan hutan di wilayah-wilayah tersebut berkaitan erat dengan dana proyek raksasa yang didanai Bank Dunia, yaitu proyek pembangunan infrastruktur Polonoroeste dan Carajas. Proyek Polonoroeste berupa pembangunan jalan dan pengembangan permukiman untuk pekerja perkebunan, sedangkan proyek Carajas adalah pembangunan jaringan transportasi kereta api dan pembangunan daerah pertambangan. Kedua proyek itu benar-benar telah menjadi pemicu malapetaka kemanusiaan dan ekologis yang masih saja berlanjut, bahkan setelah pinjaman bertahap Bank Dunia selesai diberikan.5

Antara tahun 1981 - 1983, Bank Dunia memberikan pinjaman dana 443,4 juta dolar AS kepada pemerintah Brasil untuk Program Pembangunan Kawasan Barat Laut (kawasan barat laut oleh orang Brasil disebut polonoroeste). Lebih dari setengah dana pinjaman itu digunakan untuk membuat jalan nasional nomor 364 (BR-364) sepanjang 1.500 kilometer yang menghubungkan daerah berpenduduk padat di sebelah selatan Brasil dengan daerah hutan liar di barat laut Brasil. Sementara sebagian besar sisa dana itu digunakan untuk membangun jalan yang menghubungkan tiap pelosok hutan dengan jalan nasional, membuat 39 permukiman bagi puluhan ribu pekerja perkebunan. Proyek itu bertujuan menciptakan sarana transportasi dan permukiman pekerja perkebunan yang berorienntasi ekspor, yang tanaman utamanya adalah cokelat dan kopi. Lebih dari 10.000 orang Indian-Amerika yang berasal dari sekitar 40 kelompok suku Indian diperkirakan hidup di daerah itu. Sampai dengan tahun 1980, daerah tersebut masih begitu terisolasi dan alami, sehingga suku-suku Indian yang hidup di sana tidak mempunyai hubungan dengan dunia luar.

Walaupun kolonisasi hutan tropis telah menciptakan bencana yang berkepanjangan di Amazon, Bank Dunia masih saja melanjutkan Proyek Polonoroeste secara membabi-buta.a) Bank Dunia merasa tindakannya memberikan dukungan dana adalah benar. Lembaga keuangan internasional itu beralasan, proses migrasi ke wilayah tersebut sudah meningkat sejak akhir tahun 1970-an (sebelum Bank Dunia campur tangan). Dan dukungan dana Bank Dunia semakin membuat kolonisasi itu lestari.

Akan tetapi, sekali proyek itu berjalan, dalam waktu singkat banyak transmigran yang bermigrasi ke wilayah itu -- hampir setengah juta antara tahun 1981 dan 1986. Dalam proses itu, agen yang mengurus kolonisasi di Brasil, yaitu INCRA, mempersiapkan segala sesuatunya agar kolonisasi tersebut kelihatan legal. Akan tetapi kredit dan fasilitas pertanian yang dijanjikan kepada para kolonis pun tidak pernah terealisasi. Agar bisa bertahan hidup, mereka membakar hutan dan mencoba menanam tanaman tahunan seperti padi dan jagung. Namun, humus yang tercipta dari sisa-sisa pembakaran hutan sangat mudah hilang, akibatnya tanaman sudah pasti mati dalam satu atau dua tahun setelah ditanam. Selain itu, tanah-tanahnya menjadi tidak subur lagi. Kenyataan tersebut memaksa para kolonis untuk berpindah dari tempat itu. Orang yang beruntung masih bisa mencari "kompensasi" dengan cara menjual tanahnya kepada tuan tanah untuk dibuat ranch (sebuah kegunaan yang khas di kawasan hutan Amazon, yaitu tanah garapan yang tidak dipakai selama beberapa tahun bisa dibuat ranch). Para tuan tanah itu yang pada akhirnya mendapat subsidi dari pemerintah Brasil untuk membangun ranch di hutan tersebut. Kadang-kadang tanah-tanah itu berganti pemilik sampai beberapa kali. Lalu gagasan real estate dikedepankan, dengan harapan pembuatan jalan raya yang didanai Bank Dunia segera dilaksanakan. Akan tetapi, semua kegemaran spekulatif itu hanya didasarkan pada obsesi nasional, yang menempatkan persoalan tanah sebagai benteng perlindungan bagi pemerintah Brasil yang sedang menghadapi persoalan merosotnya nilai mata uang. Dan, keyakinan yang irasional itu masih akan menjadi kebodohan yang lebih besar lagi manakala BR-364 terwujud.

Proyek Polonoroeste telah mengubah Rondonia -- wilayah yang luasnya kira-kira sama dengan luas Oregon atau Inggris -- menjadi wilayah dengan kerusakan hutan terluas di Amazon. Sejak beroperasinya Proyek Polonoroeste, kerusakan hutan terus meningkat, yaitu dari 1,7 persen pada tahun 1978 menjadi 16,1 persen pada tahun 1991.6 Pada pertengahan tahun 1980-an, kebakaran hutan Rondonia menjadi fokus utama riset NASA. Sedemikian luas kebakaran hutan itu, yang disebabkan ulah manusia, sehingga areal yang rusak dapat dilihat dari angkasa luar.

Penyakit mulai mengancam nyawa orang-orang yang tergusur dan penduduk asli. Hampir seratus persen penduduk di beberapa tempat terjangkit malaria, dan lebih dari 250.000 orang telah tertular. Beberapa suku Indian terancam pelbagai penyakit, mulai dari wabah campak sampai influensa. Selain itu, angka kematian bayi mencapai 50 dan 25 persen di dua suku yang sempat dihubungi.7 Pada tahun 1987 Bank Dunia melaporkan (fakta yang sempat dibocorkan pers Brasil), di Rondonia telah terjadi penjarahan tanah Indian secara sistematis, korupsi besar-besaran, penggelapan uang di badan pemerintah yang memberi perlindungan terhadap suku Indian (yaitu FUNAI), wabah TBC, campak, dan malaria yang semakin merajalela di permukiman penduduk asli.8 Sampai kini (1993), banyak permukiman suku Indian yang termasuk dalam wilayah kerja Proyek Polonoroeste tidak menerima perlindungan penuh seperti yang dijanjikan.

Pada akhir tahun 1980-an, semakin banyak transmigran meninggalkan permukiman-permukiman di Polonoroeste dan kembali ke daerah perkotaan, terutama perkampungan kumuh di Brasil, tentu saja beserta penyakit malaria yang sudah resistan. Bibit malaria yang sudah resistan itu kemudian menyebar pada kaum gembel lain yang tinggal di perkampungan kumuh. Dan fenomena penyebaran penyakit itu akhirnya menciptakan mimpi buruk yang meneror seluruh kota. Maka harus segera dilakukan penanggulangan. Pada tahun 1989, Bank Dunia mengeluarkan pinjaman 99 juta dolar AS untuk mendukung proyek pemberantasan wabah malaria di Amazon yang anggarannya mencapai 200 juta dolar AS. Sebagian besar penggunaan dana itu difokuskan di Rondonia. Segera dilakukan penyemprotan 3.000 ton DDT (bahan kimia yang sudah dilarang pemakaiannya di Amerika Serikat dan beberapa negara industri lainnya) ke rumah-rumah dan bangunan-bangunan di wilayah Amazon agar terhindar dari nyamuk-nyamuk anopheles. Sementara itu, petugas pemerintah Brasil masih mengusahakan strategi lain yang lebih berjangka panjang.9

Akselerasi "pembangunan" yang sangat cepat di daerah barat laut Brasil menimbulkan terjadi banyak pembunuhan, ancaman kematian, dan dampak-dampak berbahaya lain. Semua itu dipicu oleh berbagai persoalan seperti proyek jalan nasional BR-364, sengketa tanah di antara petani karet, suku-suku asli, pemilik ranch, dan kaum transmigran yang kian hari kian brutal. Harus diakui, semua kejadian itu memberi andil besar dalam berbagai kekerasan yang terjadi di daerah pedesaan di seluruh Amazon, yang membunuh lebih dari seribu organisator buruh pedesaan, petani-petani, dan para aktivis hak-hak pribumi selama tahun 1980-an. Pembunuhan Chico Mendes pada akhir tahun 1980 adalah salah satu buktinya.

Sementara itu, di ujung lain lembah Amazon, tepatnya di sebelah tenggara negara bagian Para, selama tahun 1980-an terjadi perusakan hutan yang lebih luas dibandingkan dengan perusakan hutan di Rondonia. Sampai akhir tahun 1990, hutan seluas sekitar 150.000 kilometer persegi telah dirusak demi kelancaran sebuah proyek raksasa: Greater Carajas Program. Dan lebih dari tiga perempat perusakan hutan itu terjadi di salah satu sisi rel kereta api sepanjang 780 kilometer, yang pembuatannya didanai Bank Dunia pada tahun 1982. Kisah tragis perusakan hutan itu dimulai saat 304 juta dolar AS pinjaman Bank Dunia diberikan kepada Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), sebuah perusahaan pertambangan milik pemerintah Brasil. Kemudian jaringan transportasi kereta api pun dibangun dengan memakai dana pinjaman itu, yang membentang dari pusat cadangan bijih besi sampai pelabuhan laut di negara bagian Sao Luis. Selain pembangunan jaringan transportasi kereta api, proyek Bank Dunia juga mendukung pembangunan penambangan bijih besi Carajas di salah satu ujungnya, dan konstruksi pangkalan bawah air Sao Luis sebagai ujung lain jaringan transportasi kereta api itu.

Pertama-tama, Bank Dunia menggembar-gemborkan bahwa Proyek Bijih Besi Carajas adalah sebuah perusahaan model cinta lingkungan. Hal itu digembar-gemborkan sejak persetujuan pinjaman Bank Dunia -- yang disebut dengan istilah "manajemen ekologis" (penghargaan terhadap faktor-faktor lingkungan dan ekologis) di sekitar pertambangan -- dikeluarkan. Hal yang sama terjadi pada proyek pembuatan jalan sepanjang 100 kilometer di sisi rel kereta api lainnya. Manajemen ekologis juga menyangkut ketentuan tentang perlindungan terhadap lebih dari 10.000 orang Indian yang terbagi dalam 23 kelompok yang hidup di daerah yang terkena proyek pertambangan dan jaringan transportasi kereta api. Total biaya proyek tersebut mencapai lebih dari 3 miliar juta dolar AS. Bank Dunia meminta donor internasional yang lain untuk membantu mengeluarkan pinjaman dana dan membantu menegosiasikan pinjaman-pinjaman dari sumber-sumber lain, termasuk 600 juta dolar AS dari Masyarakat Uni Eropa dan 450 juta dolar AS dari Jepang.

Penanaman modal besar-besaran itu memacu laju pembangunan hingga semakin tak terkendali. Pembuatan ranch, pengusahaan kayu hutan, dan penambangan emas membuat Carajas terlihat sibuk.10 Ketika perusakan hutan semakin membopengkan Carajas dan kekacauan sosial meletup di sana-sini, CVRD mulai melakukan riset lingkungan dan reklamasi tanah-tanah yang rusak di sekitar daerah penambangan, juga membangun permukiman yang ramah lingkungan seperti Potemkin Village sekadar untuk menunjukkan tanggung jawabnya atas segala keruasakan ekologis.

Ketika pembangunan pertambangan, jaringan transportasi kereta api, dan pelabuhan mendekati tahap akhir, Greater Carajas Program semakin meluaskan ancaman ekologis dengan melibatkan perusahaan-perusahaan swasta dalam proyek industri arang kayu. Tidak tanggung-tanggung, 34 proyek industri yang berbahan bakar arang kayu akan dikembangkan di sepanjang sisi rel kereta api. Untuk pengoperasian keseluruhan proyek itu, dalam setahun dibutuhkan 3 juta ton arang kayu atau sekitar 14 juta ton kayu hutan. Sebagian besar proyek-proyek itu memproduksi pig iron (ballast/besi penopang rel kereta api) untuk diekspor, juga batu kawi, bahan campuran logam, dan semen. Dalam teori, tanaman eucalyptus akan digunakan untuk menyuplai bahan arang kayu, tetapi dalam praktiknya kayu hutan tropis dieksploitasi untuk keperluan tersebut. Banyak cagar alam milik suku asli dimasukkan ke dalam areal proyek itu (yang sebenarnya termasuk dalam Program Perlindungan Suku Asli), sementara sebagian cagar alam lainnya telah diduduki para petani miskin.

Ketika proyek peleburan berlangsung, tanah-tanah hutan orang Indian dan cagar alam yang ada pun terancam, karena proyek tersebut telah menarik perhatian para pengejar laba di bidang arang kayu. Sampai dengan tahun 1987, enam proyek industri telah didirikan, empat di antaranya adalah proyek peleburan pig iron. Jika semua proyek itu berlangsung, maka akan terjadi perusakan hutan seluas 1.500 kilometer persegi per tahun. Dengan demikian, bisa dipastikan dalam waktu 10 tahun areal hutan yang luasnya melebihi luas wilayah Wisconsin akan gundul. Proyek-proyek tersebut merupakan contoh proyek ceroboh dan berpandangan sempit, karena hanya mengandalkan subsidi pajak besar-besaran dan eksploitasi hutan tropis untuk dijadikan bahan arang kayu. Dan, tentu saja, dengan proyek semacam itu sumber arang kayu akan habis dalam kurun waktu belasan tahun.

Beberapa pihak menuduh bahwa di Carajas, Bank Dunia merupakan sekutu utama dalam tindak kejahatan lingkungan. Benarkah demikian? Pada bulan Agustus 1987, LSM-LSM yang memperjuangkan hak asasi suku asli dan perlindungan lingkungan mengirim surat kepada Presiden Bank Dunia, Barber Conable. Mereka mendesak Bank Dunia agar menggunakan pengaruhnya untuk menghentikan proyek-proyek industri yang berbahan bakar arang kayu.11 Tampaknya, Bank Dunia menunjukkan perhatian terhadap desakan tersebut. Namun, pada kenyataannya semua perhatian itu tak ada artinya (mandul). Bank Dunia memang khawatir terhadap permasalahan tersebut, namun Direktur Bank Dunia untuk Brasil mengatakan, mereka tidak mempunyai kuasa atau tidak mampu mengontrol pemberian izin proyek-proyek peleburan raksasa tersebut.12 Dia menyatakan, bukan CVRD sebagai peminjam dana Bank Dunia yang berhak memberi izin proyek-proyek itu, melainkan Greater Carajas Program. Sialnya, Bank Dunia tidak mempunyai pengaruh terhadap program tersebut. Kendati telah terbukti kerusakan lingkungan semakin meningkat, Bank Dunia masih bersikeras bahwa proyek bijih besi Carajas CVRD merupakan proyek yang ramah lingkungan. Anehnya, Bank Dunia mengaku tidak dapat mengontrol pelaksanaan Greater Carajas Program yang proyek-proyeknya meliputi seluas hampir 895.000 kilometer persegi. Kontribusi Bank Dunia untuk menyelesaikan masalah itu hanya berupa bantuan sedikit uang kepada CVRD untuk membuat riset mengenai bahan bakar alternatif bagi proyek peleburan pig-iron.

Sesungguhnya, Bank Dunia mesti bertanggung jawab atas segala kerusakan lingkungan, karena institusi itulah yang mendanai pembangunan infrastruktur dasar (seperti pertambangan, jaringan transportasi kereta api, dan pelabuhan laut) yang pada kenyataannya memfasilitasi terjadinya perusakan lingkungan.13 CVRD yang didanai Bank Dunia menjadi penyuplai tunggal bijih besi bagi proyek peleburan pig-iron. Mereka juga menjadi pemilik dan pelaksana operasional jaringan transportasi kereta api yang digunakan dalam proyek-proyek tersebut. Selain itu, proyek-proyek Greater Carajas Program hanya dapat terlaksana jika CVRD memberikan persetujuan untuk penjualan bijih besi, penggunaan fasilitas jaringan transportasi kereta api, dan pelabuhan laut. Dan sebagian besar proyek beroperasi di wilayah-wilayah yang pembangunannya didanai oleh Bank Dunia, yakni di salah satu sisi rel kereta api. Karena itulah, sebenarnya Bank Dunia bisa melarang CVRD menjual bijih besi atau memberikan izin penggunaan jaringan transportasi kereta api dan pelabuhan laut. Ternyata, CVRD juga dimiliki oleh tiga pengusaha yang mengoperasikan proyek peleburan pig-iron itu.

Sebenarnya, para ilmuwan Brasil pada awal tahun 1982 telah memperingatkan Bank Dunia mengenai proyek peleburan tersebut, namun tidak diacuhkan.14 Bank Dunia menolak menggunakan pengaruhnya terhadap CVRD, misalnya pada kasus penghentian sisa pinjaman yang seharusnya diberikan pada tanggal 7 April 1987 (enam bulan sebelum Direktur Bank Dunia untuk Brasil menyatakan bahwa Bank Dunia dan CVRD tidak memegang kendali atas proyek-proyek itu). Salah seorang pejabat lingkungan CVRD telah menulis surat kepada bagian manajemen perusahaan:

Pada musim semi tahun 1988 Bank Dunia mengeluarkan pinjaman terakhir bagi proyek-proyek di Carajas. Pinjaman itu disertai catatan sehubungan dengan tuntutan dan perhatian masyarakat terhadap lingkungan. Catatan tersebut berbunyi: Bank Dunia akan lepas tangan dalam perdebatan yang diarahkan ke CVRD, manakala dukungan finansial yang diberikannya selesai diberikan. Artinya, Bank Dunia akan tetap melindungi CVRD selama badan itu diberi dukungan finansial. Setelah dukungan finansial selesai, Bank Dunia melepas semua perlindungan yang diberikan. Akan tetapi sebenarnya cara itu akan sia-sia, karena CVRD dan Greater Carajas Interministerial Council merupakan badan pemerintah federal Brasil sehingga wewenangnya sangat besar. Lagi pula, masih ada berbagai mekanisme peminjaman lain -- seperti "dialog kebijakan Bank Dunia dengan pemerintah" -- yang bisa dijadikan pilihan apabila proyek pengolahan bijih besi di Carajas tidak mampu memenuhi perysaratan yang ditetapkan.

Memang, seperti yang terjadi di Polonoroeste, keadaannya tidak seperti yang diharapkan. Selain terjadi perusakan hutan secara besar-besaran di daerah tersebut, Program Perlindungan Suku Asli bagi orang Indian juga terbukti gagal total. Pada awal tahun 1989, hanya 12 dari 25 permukiman suku Indian yang benar-benar dilindungi, sedangkan sebagian besar sisanya menjadi objek invasi para pengusaha kayu, penambang, pemilik ranch, dan tuan tanah pertanian. Namun, sepanjang tahun 1988-1989, Bank Dunia belum mengambil tindakan yang semestinya.

Pada bulan Mei 1989, Parlemen Eropa mengeluarkan resolusi mengenai dampak proyek pengolahan bijih besi Carajas (yang dibiayai Bank Dunia) terhadap lingkungan dan masyarakat Indian. Mereka mengecam Komisi Eropa beserta Divisi Baja dan Batu Bara Masyarakat Eropa (European Steel and Coal Community) lantaran memberikan pinjaman 600 juta dolar AS kepada CVRD. Resolusi itu juga mencela sikap tak acuh kedua lembaga itu terhadap dampak langsung ataupun tidak langsung proyek-proyek CVRD di Carajas dan peranan proyek-proyek itu dalam Grande Carajas Program.16

Beberapa bulan setelah resolusi itu dikeluarkan, tepatnya pada tahun 1990, Masyarakat Uni Eropa melakukan aksi boikot terhadap impor bijih besi dari Carajas. Dalam aksi itu dinyatakan, CVRD telah menghabiskan dana 60 juta dolar AS untuk membuat "cagar alam" dan program "kebun asri" yang cenderung untuk kepuasan estetis daripada untuk perlindungan lingkungan yang komprehensif. Padahal. dana itu seharusnya digunakan untuk program-program penyuluhan dan perlindungan lingkungan. Masyarakat Uni Eropa mengetahui reputasi buruk Bank Dunia dalam hal perlindungan lingkungan.17 Karena itulah mereka berang melihat Komisi Eropa menggantungkan sepenuhnya pemantauan proyek pengolahan bijih besi Carajas pada Bank Dunia.

Celakanya, resolusi dan protes-protes lainnya diabaikan oleh Komisi Eropa. Maka program Carajas tetap menjadi contoh buruk pemberian bantuan luar negeri lewat institusi-institusi multilateral. Dengan demikian baik Bank Dunia maupun Komisi Eropa telah berperan dalam mempercepat kerusakan lingkungan serta ketidakberdayaan dalam menghentikan proses perusakan lingkungan di Brasil.

Ketika Bank Dunia dan Komisi Eropa berselisih mengenai kebakaran hutan di Carajas, LSM-LSM di Brasil berjuang untuk menghentikan beroperasinya 34 proyek peleburan yang berbahan bakar arang kayu. Pada bulan Oktober 1988, para pengacara lembaga bantuan hukum Brasil, mewakili 17 lembaga nonpemerintah, memelopori tindakan advokasi terhadap pemerintah. Mereka menyatakan, pembangunan 34 proyek yang diizinkan pemerintah telah merusak lingkungan serta melanggar hukum perhutanan. Mereka memperoleh kemenangan pada proses peradilan pendahuluan, kemudian meneruskan aksinya di negara bagian Para dan Maranhao. Pada kenyatannya, tekanan keras para aktivis di Brasil dan ancaman pengunduran diri Jose Lutzenberger dari jabatan menteri lingkungan hidup yang menyebabkan pemerintah menarik bantuan keuangan dan subsidi pajak terhadap 21 proyek di Carajas. Padahal proyek-proyek itu sebenarnya telah disetujui, yaitu pada bulan September 1990. Tindakan itu -- juga didukung menurunnya harga pig-iron di pasaran -- telah mengalihkan penggunaan dana untuk menyelesaikan beberapa proyek lain yang belum sempat dibangun. Sekalipun demikian, pada tahun 1993, empat proyek peleburan yang telah selesai dibangun tetap beroperasi. Dikhawatirkan, seandainya harga pig-iron membaik, pemerintah akan mengubah rencana dan membuat proyek-proyek semacam itu lagi.18

Tindakan birokratis serta catatan statistik Bank Dunia dan Komisi Eropa hampir tidak memberikan rasa keadilan (hardly do justice) bagi mereka yang terkena dampak pembangunan di Carajas, tepatnya masyarakat Carajas.19 Mari kita ingat kembali pidato Lewis Preston di Bangkok pada tahun 1991, yang juga telah disuarakan oleh Presiden Bank Dunia sebelumnya: tujuan dan perhatian utama Bank Dunia adalah pengurangan kemiskinan. Namun, kenyataanya, bagaimana dengan nasib orang-orang miskin dalam proyek pengolahan bijih besi di Carajas?

Sekitar 160 kilometer dari ujung barat rel kereta api milik CVRD, atau tepat di pusat areal proyek, terdapat sebuah kota bernama Maraba. Sejak proyek pengolahan bijih besi Carajas dan pembangunan jaringan transportasi kereta api yang dibiayai Bank Dunia dikerjakan, pada tahun 1980-an Maraba menjadi kota dengan angka pertumbuhan tercepat di Brasil. Jumlah penduduknya meningkat dari 60.000 jiwa menjadi 260.000 jiwa. Namun standar kehidupan sebagian besar penduduknya jauh lebih rendah dibandingkan dengan standar kehidupan kaum gelandangan di Bangkok.

Untuk jelasnya, mari kita simak laporan Gerakan Pendidikan Masyarakat Bawah oleh Gereja Katolik Brasil (Brasilian Catholic Curch's Grassrotts Education Movement/MEB -- singkatan Brasil) dalam The National Catholic Reporter tahun 1990. Dilaporkan, 70 persen orang dewasa sama sekali buta huruf dan 25.000 anak-anak tidak bersekolah. Lebih dari 60 persen rumah tidak mempunyai saluran air bersih. Rumah yang dialiri penerangan listrik kurang dari sepertiga dari jumlah keseluruhan, kendati kota tersebut mempunyai bendungan listrik raksasa Tucurui, yang pembangunannya mendapat bantuan dari Divisi Pembangkit Listrik Bank Dunia Brasil pada tahun 1985. Sumber air bersih kota itu telah terkontaminasi bahan merkuri, yaitu bahan yang digunakan dalam penambangan emas. Penyakit hepatitis, tifus, dan berbagai macam infeksi usus bermunculan. Pada tahun 1989, di kota itu terjadi 6.000 kasus malaria dan 7.500 orang mengidap TBC atau leprosi.

Di bagian timur kota itu, hutan-hutan ditebangi dan kayunya digunakan untuk bahan bakar pembuatan batangan besi, juga untuk bahan bakar dua proyek peleburan pig-iron yang dibangun di sana. CVRD merupakan salah satu pemilik dari salah satu proyek tersebut.

Akibat lain, akhirnya prostitusi dan tindak kriminal merebak di kota itu. Di selatan Maraba atau di sekitar wilayah keuskupan Conceicao de Araguaia justru sering terjadi sengketa tanah yang berujung pada pembunuhan.

Sekitar 200 kilometer dari ujung barat rel kereta api terdapat "kota" yang dibangun oleh CVRD. Di kota itu, 2.000 pegawai tinggal di rumah bergaya Amerika. Kota itu dilengkapi fasilitas modern seperti kolam renang, kebun binatang, klinik, dan perumahan khusus yang dijaga satuan pengaman bersenjata api.

The National Catholic Reporter menyimpulkan:

Proyek pemindahan penduduk sebagai bagian dari proyek pertanian yang dibiayai Bank Dunia tidak hanya terjadi di Brasil. Antara tahun 1976 dan 1986, Bank Dunia mengucurkan pinjaman 630 juta dolar ASb) untuk menopang proyek pemindahan penduduk yang paling ambisius di dunia: transmigrasi di Indonesia.21 Tujuannya sederhana, yaitu memindahkan jutaan orang miskin dari daerah berpenduduk padat -- Jawa, Lombok, Bali, dan Madura (yang selanjutnya disebut "daerah asal") ke pulau-pulau seperti Kalimantan, Irian Jaya, dan Sumatra (selanjutnya dipakai istilah "daerah tujuan"). Di daerah tujuan terdapat 10 persen hutan hujan dunia. Selain itu, di daerah-daerah tersebut juga berdiam berbagai suku asli non-Jawa.

Program transmigrasi di Indonesia mempunyai banyak kesamaan dengan proyek Polonoroeste. Pada mulanya, proyek pemindahan penduduk itu (diharapkan) dilakukan secara sukarela. Mereka yang bersedia pindah -- paling tidak dalam proyek berikutnya -- menerima bantuan fasilitas pertanian dan pelayanan-pelayanan lain, terutama untuk menanam tanaman perkebunan seperti cokelat, kopi, dan minyak kelapa sawit untuk diekspor. Pinjaman Bank Dunia sebesar 630 juta dolar AS itu ternyata merupakan "pancingan" bagi donor lainnya, baik dari pemerintah negara lain maupun lembaga keuangan internasional. Pemerintah Jerman, Belanda, Amerika Serikat, Asian Development Bank (ADB), UNDP, dan Food and Agriculture Organization (FAO) pun turut memberikan bantuan. Sepanjang tahun 1983, tambahan bantuan dana itu mencapai 743 juta dolar AS. Dana itu digunakan untuk pengembangan proyek perkebunan inti rakyat (nucleus astate project),c) yang merupakan bagian dari program pemindahan penduduk ke hutan tropis di Indonesia.22

Menurut Bank Dunia, transmigrasi di Indonesia bertujuan untuk mengatasi ledakan penduduk dan pengangguran di Jawa dan pulau-pulau padat lainnya. Transmigrasi juga menjadi alasan untuk memacu pembangunan ekonomi di daerah tujuan. Dan memang, Pulau Jawa yang luasnya sama dengan luas wilayah negara bagian New York telah menjadi salah satu tempat terpadat di bumi karena dihuni sekitar 105 juta jiwa (1993).

Namun, para aktivis dan kritisi hak asasi manusia dan lingkungan memandang proyek transmigrasi itu sebagai bentuk siasat politik yang disamarkan dalam wujud pembangunan. Menurut mereka, tujuan utama transmigrasi lebih bersifat geopolitis. Di Indonesia, 90 persen tanahnya telah dihuni oleh penduduk non-Jawa. Kondisi populasi yang demikian, bagi pemerintahan Soeharto dianggap tidak bisa diandalkan. Oleh karena itu dibuatlah program transmigrasi. Namun program itu mendapat reaksi keras di daerah-daerah tujuan. Di Irian Jaya, banyak suku asli telah bergerilya selama lebih dari 20 tahun, sebagai bentuk penolakan mereka terhadap kebijakan aneksasi Indonesia sejak tahun 1969 di wilayah mereka. Sebagai bentuk penolakan lainnnya, suku-suku asli tetap menyebut wilayahnya dengan nama Papua Barat, sementara pemerintah Indonesia menggunakan nama Irian Jaya. Transmigrasi di Indonesia, salah satu sistem "pengamanan" negara yang dilakukan pemerintah Indonesia,23 telah menjadi proyek perang bintang Jenderal Soeharto.d)

Bila dilihat dari efisiensi ekonomi dan pembangunan, transmigrasi memang cenderung tidak masuk akal. Bank Dunia pun mengakui, biaya rata-rata untuk memindahkan sebuah keluarga pada tahun 1980-an hampir mencapai 7.000 dolar AS. Jumlah itu merupakan 13 kali pendapatan per kapita sebagian besar keluarga miskin di Jawa, Lombok, dan Bali.24 Sementara itu, kondisi tanah-tanah di daerah-daerah tujuan transmigrasi termasuk yang terburuk, bahkan lebih buruk dari kondisi tanah di Rondonia, Brasil. Dan sebagian besar tanah tersebut, terutama di Irian Jaya dan Kalimantan, sebenarnya merupakan tanah ulayat beberapa suku asli. Namun, seolah mengabaikan fakta-fakta itu, pemerintah Indonesia bersikeras memukimkan "penduduk pindahan" ke tanah-tanah tersebut.

Keterlibatan Bank Dunia dalam proyek tersebut telah mempercepat perluasan skala proyek transmigrasi. Dari tahun 1950 sampai 1974, pemerintah Indonesia telah memindahkan 664.000 orang lewat proyek transmigrasi. Dengan dukungan Bank Dunia, 15 tahun berikutnya 3,5 juta orang dipindahkan, dan 3 sampai 3,5 juta lainnya pindah berdasarkan "kehendak sendiri" atau mengikuti "anjuran" pemerintah (mereka disebut "transmigran swakarsa"). Dana pinjaman Bank Dunia untuk proyek transmigrasi dan perkebunan inti rakyat telah memindahkan 71.000 keluarga, atau sekitar 355.000 orang ke Sumatra dan Kalimantan. Pinjaman institusi itu juga digunakan untuk membiayai perencanaan dan pemilihan tempat pemukiman bagi 400.000 keluarga, atau paling tidak 2 juta orang calon transmigran sisanya. Jadi, secara total pinjaman Bank Dunia telah membantu pemindahan "resmi" 2,3 juta orang dan mempercepat pemindahan sekitar 2 juta "transmigran swakarsa".25

Program transmigrasi di Indonesia telah mewariskan kerusakan lingkungan. Bahkan, dokumen Bank Dunia pun menyatakan, sejak awal keterlibatan mereka pada akhir tahun 1970-an, program tersebut telah mengorbankan 15.000 sampai 20.000 kilometer persegi hutan tropis. Pada kenyataannya, paling tidak 40.000 sampai 50.000 kilometer persegi hutan tropis yang menjadi korban (4 persen dari hutan di Indonesia dan 3 persen dari hutan tropis yang tersisa di dunia).26

Riset pemerintah Indonesia pada tahun 1989 menyebutkan, perpindahan penduduk -- baik yang didanai maupun tidak – ke daerah hutan bakau dan rawa-rawa di Indonesia (dikenal paling luas di dunia ) telah mengubah 35.000 kilometer persegi tanah basah.27 Riset Bank Dunia pada akhir 1980-an menyatakan, setiap tahun sekitar 10.000 kilometer persegi hutan di Indonesia telah mengalami perusakan, dan seperempatnya disebabkan oleh proyek pembangunan baik yang dilaksanakan oleh negara maupun swasta. Dan, separo dari hutan-hutan itu telah diubah menjadi tanah pertanian demi kelancaran program transmigrasi.28 Perusakan lainnya disebabkan oleh berbagai proyek penebangan kayu dan kebakaran hutan.

Jika dilihat baik dari segi sosial maupun dari segi keberhasilan pembangunannya, program transmigrasi di Indonesia ternyata sama-sama menunjukkan bayangan yang suram. Pada akhir 1980-an, program transmigrasi itu justru lebih memiskinkan jutaan orang miskin. Tempat-tempat pemukiman transmigran, yang berasal dari hutan bakau dan tanah basah, selalu dibayang-bayangi berbagai bencana lingkungan: tanah yang kandungan asamnya tinggi, bahaya banjir, ladang pertanian yang tidak berguna, wabah serangga, tikus, dan babi liar. Kondisi buruk itu masih ditambah beberapa persoalan yang muncul akibat kelemahan perencanaan proyek seperti jeleknya jalan menuju pasar terdekat. Situasi yang mirip dengan Polonoroeste, Brasil, juga terjadi dalam program transmigrasi di Indonesia: bantuan pertanian tidak kunjung datang. Akan tetapi, karena sudah telanjur, banyak transmigran akhirnya mencoba tetap bertani di tanah-tanah yang tidak subur sekadar untuk bertahan hidup. Ada pula yang memilih pindah ke kota-kota kumuh di sekitar daerah tujuan. Sekitar 40-50 persen transmigran yang mendapat permukiman di daerah bekas tanah basah dan rawa-rawa memilih pindah dari lokasi permukiman ke kota.29

Menurut laporan Bank Dunia, tahun 1986, 50 persen keluarga transmigran hidup di bawah garis kemiskinan.e) Diperkirakan, pada tahun itu pendapatan mereka 540 dolar AS per tahun, sementara 20 persen transmigran lainnya berada di bawah garis subsisten (sangat miskin).30 Fakta itu jelas mengherankan, karena sebenarnya biaya rata-rata untuk merelokasi sebuah keluarga transmigran dapat menjamin kehidupan keluarga tersebut di atas garis kemiskinan selama paling tidak 13 tahun. Pada akhir tahun 1980-an, survei yang dilakukan oleh pemerintah Prancis menyatakan bahwa 80 persen dari daerah transmigrasi di Indonesia gagal memperbaiki standar kehidupan transmigran.31

Kondisi paling buruk terjadi di Irian Jaya. Bantuan yang kelima dari Bank Dunia telah dimanfaatkan untuk memindahkan sekitar 15.000 keluarga atau lebih dari 75.000 orang ke Pulau Cendrawasih. Dalam program transmigrasi itu, pemerintah Indonesia berharap dapat merekrut "transmigran yang mendapat sponsor" yang sama jumlahnya dengan "transmigran swakarsa". Dan sampai tahun 1990, lebih dari 300.000 orang Jawa telah pindah ke Irian Jaya.32 Irian Jaya sebenarnya merupakan cagar alam terluas di dunia, tempat keanekaragaman hayati berkembang biak dengan bebas. Seluas 417.000 kilometer persegi wilayahnya merupakan tanah basah dan hutan hujan. Irian Jaya berpendukuk 1,2 juta jiwa yang menggunakan 224 bahasa, dan 800.000 penduduknya merupakan suku Melanisia. Banyak kritikus menyatakan, transmigrasi di Irian Jaya tak lebih dari program "jawanisasi" ke daerah-daerah basis para gerilyawan yang menentang pemerintah Indonesia sejak tahun 1969. Banyak permukiman transmigran dibangun di dekat perbatasan Papua Nugini. Pemilihan tempat pemukiman yang demikian agak mencurigakan karena Organisasi Papua Merdeka (OPM) memusatkan aktivitasnya di daerah-daerah terpencil Papua Nugini sebagai tempat pengungsian yang aman dari kejaran pasukan Indonesia.33

Kota-kota di Irian Jaya -- Merauke dan Jayapura – akhirnya dipenuhi pengungsi yang berasal dari daerah transmigran yang gagal. Fenomena pengungsi itu membuat komposisi penduduk di Merauke pun berubah. Di Merauke, penduduk asli Irian hanya sepertiga dari total jumlah penduduk kota tersebut. Sementara itu, kaum pengungsi atau bekas transmigran di Merauke akhirnya bernasib sama seperti penduduk miskin di Jawa: menjadi pekerja seksual dan pelinting rokok. Jadi, transmigrasi di Indonesia telah mengusir penduduk asli Irian dari tanah mereka dan menimbulkan konflik yang disertai kekerasan. Sebagai contoh, pada tahun 1988 di sebelah utara Arso IV, sebuah permukiman transmigran, terjadi kerusuhan. Pada insiden tersebut penduduk asli Irian membantai 13 transmigran dan melukai banyak orang lainnya. Pada tahun 1989 juga terjadi pembunuhan di dua permukiman transmigran, yaitu Arso I dan Arso II.34

Sepanjang tahun 1980-an, LSM-LSM di seluruh dunia meminta Bank Dunia dan lembaga donor lainnya untuk menghentikan bantuannya bagi program transmigrasi di Indonesia. Selain itu, jaringan kerja LSM di Indonesia juga menuntut Bank Dunia untuk mempertimbangkan kembali dukungannya pada program transmigrasi. LSM-LSM itu juga mendesak agar bantuan berikutnya digunakan untuk merehabilitasi daerah-daerah pemukiman transmigran, bukan untuk memperluas areal transmigrasi. Tuntutan itu bukanlah hal yang gampang untuk dilaksanakan, karena rezim militer Indonesia telah memfokuskan transmigrasi sebagai bagian dari strategi keamanan nasional.

Pada akhir tahun 1980-an, Bank Dunia telah mengubah prioritasnya seperti yang disarankan oleh berbagai LSM. Namun perubahan itu bisa dikatakan sudah sangat terlambat, apalagi bila merujuk pada hasil sebuah studi yang disusun oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan Lembaga Pengkajian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Internasional (yang bermarkas di London) pada tahun 1985. Studi itu menyimpulkan, kerusakan ekonomis dan ekologis di daerah transmigrasi sudah sedemikian parah dan menjadi ancaman keamanaan nasional. Hal tersebut ditimbulkan oleh berbagai kerusuhan politik dan rasial. Dalam studi itu juga dinyatakan, sekitar 300.000 orang hidup di daerah pemukiman yang tidak layak huni.35

Namun, pada saat itu juga, tahun 1985, Bank Dunia justru menyetujui bantuan untuk transmigrasi sebesar 160 juta dolar AS untuk membuka areal permukiman baru bagi 300.000 keluarga atau 1,5 juta jiwa, walaupun akhirnya target yang ambisius itu berkurang. Dan Bank Dunia dengan sangat lamban merancang lang pinjaman itu sehingga fokusnya berganti menjadi rehabilitasi areal permukiman. Pada awal 1990-an, Bank Dunia memulai strategi baru: "transmigrasi tahap kedua". Proyek tahap kedua itu diupayakan untuk menyelamatkan daerah pemukiman yang sudah ada. Di daerah pemukiman yang dulunya merupakan hutan dan rawa-rawa, ribuan satwa terancam bencana ekologis akibat kekeliruan pembangunan ekonomi yang tidak mempertimbangkan faktor ekologis.

Sementara itu, semakin bermunculan bukti-bukti mengenai kegagalan program transmigrasi. Pada tahun 1991, dalam sebuah seminar yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia, para akademisi Indonesia membenarkan adanya kegagalan tersebut. Menurut para akademisi itu, transmigrasi hanyalah memindahkan kemiskinan ke daerah lain, dan bukan menghilangkannya. Padahal, program itu telah menghabiskan banyak biaya: 30-40 persen anggaran pembangunan ekonomi. Dan, biaya lain yang harus dibayar adalah kerusakan lingkungan serta konflik sosial di sekitar daerah pemukiman transmigran.36

Pada awal tahun 1990-an, dunia menyaksikan keruntuhan geopolitik Perang Dingin. Perang Dunia II pun telah berakhir, dan negara-negara Dunia Ketiga mulai dibedakan berdasarkan penghasilan dan pertumbuhan ekonominya. Namun, di Dunia Keempat -- demikian istilah yang diberikan oleh kalangan gereja Katolik Brasil -- kaum pengungsi yang terus-menerus disisihkan dan dimiskinkan semakin bertambah seiring dengan berjalannya proyek-proyek pembangunan raksasa.

Singrauli, sebuah kota yang menjadi salah satu tempat proyek pembangunan energi yang paling ambisius di dunia, terletak 90 mil dari kota suci Varanasi, India. Di Singrauli terdapat lima pertambangan batu bara serta 12 pertambangan batu bara terbuka -- sebenarnya masih ada enam pertambangan lain yang masih dalam perencanaan. Daerah pertambangan itu termasuk yang terbesar kedua di Asia. Bila semua proyek pembangunan itu rampung, maka tempat tersebut akan menjadi salah satu sumber gas emisi rumah kaca yang akan merusakkan ozon di atasnya. Sebagian besar pembangunan pembangkit listrik dan pertambangan batu bara itu didanai oleh lembaga-lembaga keuangan internasional yang dipimpin Bank Dunia.

Di Singrauli, lebih dari 300.000 orang digusur demi kelancaran proyek pembangunan itu. Bahkan, sebagian di antaranya telah mengalami penggusuran empat sampai lima kali dalam 20 tahun terakhir, dan celakanya mereka tidak mendapatkan ganti rugi.

Tiga puluh tahun lalu, daerah itu masih alami, meskipun terhitung tidak subur. Meski demikian, daerah tersebut kaya secara ekologis: hutan tropis masih tumbuh di sana -- menjadi tempat hidup harimau, babi hutan, beruang, rusa, dan aneka ragam satwa liar lainnya. Ratusan ribu penduduk desa, terutama suku asli, bercocok tanam secara tradisional yang hasilnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik mereka.

Pada awal tahun 1960-an mulailah terjadi malapetaka. Pada tahun 1962, perdana menteri pertama India, Jawaharlal Nehru, meresmikan Bendungan Rihan, salah satu proyek besar yang dipuji sebagai "kuil modern" India.f) Dia merencanakan pembangunan industri yang intensif di kawasan Singrauli, yang akan diubah menjadi "Swiss"-nya India. Pertambangan batu bara dibangun pada tahun 1970-an, sementara bendungan direncanakan menjadi cooling source untuk pembangkit listrik batu bara yang akan dibangun di sekitar bendungan. Jalan raya dan jalur rel kereta api dibangun untuk melancarkan pengangkutan batu bara, sementara sejumlah pembangunan industri yang intensif -- seperti peleburan aluminium, pabrik pengolah kimia, pabrik pengolahan semen -- dibangun di daerah itu.

Bank Dunia, sebagai investor utama, pada tahun 1977 mulai memberikan pinjaman sebesar 850 juta dolar AS yang dicairkan dalam empat tahap untuk membangun pembangkit listrik panas bumi Singrauli, serta untuk pengembangan pertambangan batu bara terbuka yang dinamakan Dudhichua, juga untuk jaringan transmisi. Keterlibatan Bank Dunia dalam proyek-proyek di Singrauli akhirnya memancing jutaan dolar AS lainnya dalam bentuk pinjaman dan hibah yang dikucurkan oleh pemerintah Jerman, Amerika Serikat, Jepang, dan Prancis untuk mendanai pembangunan pembangkit listrik lainnya dan pelbagai fasilitas untuk industri. Bahkan, Uni Soviet turut mendanai pembangunan pembangkit listrik, bersama-sama proyek Bank Dunia.

Namun, para perancang proyek beserta penyokong dana pembangunan "Swiss"-nya India itu telah mengabaikan dua hal, yaitu orang-orang yang tinggal di sana serta sumber daya alam seperti tanah, air, dan udara di daerah tersebut. Dan kekonyolan itu sepenuhnya nyaris bersifat metafisis. Para pengembang dan penyokong dana pembangunan Singrauli tidak pernah benar-benar menetap di daerah itu. Bagi mereka, daerah tersebut hanyalah "ruang kosong" dan tidak berarti apa-apa. Daerah itu dipandang istimewa hanya karena bisa menjadi pemasok air dan batu bara. Bila kita mengamati Singrauli saat ini, kita hanya akan menemukan sikap mengabaikan alam dan keselamatan umat manusia.

Akibat pengucuran jutaan dolar AS investasi asing itu sungguh luar biasa. Nasib hidup ratusan ribu penduduk lokal makin merosot. Semula, 30 tahun lalu, mereka hidup dalam kemiskinan tradisional, dengan corak pertanian yang subsisten sebagai sandaran hidup. Dan, sejak investasi asing itu datang, mereka justru terjerembap dalam kemiskinan absolut. Tiap kali mereka digusur, tanpa mendapat ganti rugi ataupun rehabilitasi, tiap kali pula mereka menjadi semakin miskin. Debu batu bara dan debu-debu lainnya mencemari udara kota. Setiap hari, delapan pabrik semen serta ribuan pemecah batu membubungkan debu semen dan debu pecahan batu ke atmosfer Singrauli. Lima pembangkit listrik batu bara menyemburkan sejumlah besar dioksida sulfur -- padahal tidak seorang pun pekerja di sana yang memakai pelindung -- dan mengeluarkan sekitar 800 kilogram merkurium per tahun.

Bendungan Rihand dan tanah di sekitarnya teracuni merkurium, fluor, dan kromium. Akibatnya, tanaman dan ikan yang menjadi sumber makanan setengah juta penduduk Singrauli tidak layak lagi dikonsumsi. Ada banyak akibat lain dari investasi asing itu. Produktivitas lahan menurun dan air sumur menjadi tercemar. Selain itu, 70.000 buruh kontrak bekerja di tambang batu bara dan proyek-proyek konstruksi dengan kondisi semi-perbudakan dan hanya mendapat upah delapan sampai sepuluh rupee per hari (sekitar 65-80 sen dolar AS pada akhir tahun 1980-an).

Banyak kaum tergusur itu akhirnya menetap di gubuk-gubuk yang menyedihkan di pinggiran areal megaproyek infrastruktur, termasuk proyek tambang minyak dan pembangkit tenaga listrik yang didanai Bank Dunia. Sebagian lagi tinggal di bedeng-bedeng di dalam areal pertambangan terbuka batu bara. Proyek-proyek Bank Dunia itu secara langsung telah menggusur 23.000 orang, dan tidak ada rehabilitasi ekonomi dari proyek itu. Penyakit TBC pun merenggut banyak nyawa penduduk, begitu pula malaria yang sudah resistan.

Memang benar, proyek raksasa Bank Dunia ini hanyalah salah satu program bantuan dana di antara sekian program lainnya. Akan tetapi peranannya mampu memancing lembaga donor yang lain untuk beramai-ramai menanamkan investasi pada proyek tersebut, dan mungkin juga akan sangat berperan dalam program pemulihan pada suatu saat nanti. Dan juga benar, pemerintah India beserta badan-badan usaha yang terlibat dalam proyek itu di Singrauli, yaitu the National Thermal Power Corporation (NTPC) dan Northern Coal Limited, merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas segala kerusakan tersebut. Namun, Bank Dunia-lah yang berperan besar dalam pembentukan badan-badan usaha seperti itu, terutama NTPC, beberapa tahun sebelumnya.

Sekitar satu dekade setelah NTPC dibentuk pada tahun 1975, Bank Dunia mengucurkan pinjaman sebesar 2,6 juta dolar AS untuk badan usaha itu -- dengan demikian, NTPC mendapat bantuan yang jauh lebih besar daripada badan-badan pemerintah India lainnya.39 Dan, akhirnya India menjadi negara peminjam yang paling penting bagi Bank Dunia.

Bank Dunia dengan bangga memandang NTPC sebagai "anak manis"-nya, dan seolah-olah berpikir bahwa sejak "dididik" olehnya, NTPC menjadi lebih efisien dan lebih terkelola dibandingkan dengan bagian birokrasi India lainnya. Memang, di sejumlah negara, pinjaman Bank Dunia secara perlahan berhasil menumbuhkan birokrasi pembangunan yang semiotonom. Contohnya, NTPC atau EGAT di Thailand.

Ketika para eksekutif jajaran teratas Bank Dunia berkunjung ke India pada akhir tahun 1980-an, staf Bank Dunia untuk India di New Delhi tergopoh-gopoh menunjukkan maket proyek Singrauli. Pangkalan helikopter di atas salah satu bangunan pembangkit tenaga listrik Singrauli pun siap menyambut para tamu agung itu. Sebuah jalan setapak untuk upacara penyambutan disiapkan, membentang dari pangkalan helikopter sampai di sebuah anjungan. Di satu sisi jalan, sebagai bagian upacara penyambutan, pohon asoka muda ditanam oleh Menteri Energi Rusia dan David Hopper, Wakil Presiden Bank Dunia untuk Asia pada tahun 1986. Di awal jalan setapak itu, di dekat pangkalan helikopter, terdapat sebidang tanah yang di atasnya dipasang sebuah papan bertuliskan "Kebun Sayuran NTPC". Sementara itu, jauh di bawah bukit, berdiri gubuk-gubuk reot tempat tinggal orang-orang yang tergusur. Gubuk-gubuk itu berlatar belakang pemandangan bumi yang hitam kecokelatan, carut-marut, dan gersang. Pemandangan memilukan itu tampak begitu jauh, dan kita perlu sebuah teropong untuk melihatnya.

Pada tahun 1987 dan 1988, orang-orang tergusur di Singrauli mulai melakukan lobi untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Usaha itu dibantu oleh pengacara-pengacara bantuan hukum, pembela hak asasi manusia, dan organisasi-organisasi yang peduli lingkungan di Delhi. Kaum tergusur itu mengajukan tuntutan terhadap manajer perusahaan pembangkit tenaga listrik yang didanai Bank Dunia di Singrauli. Kelompok-kelompok pencinta lingkungan India menyalahkan sikap mengabaikan hak asasi manusia dan lingkungan tersebut. Sementara di Amerika Serikat, Environmental Defense Fund (EDF) membeberkan persoalan itu dalam dengar pendapat di Kongres dan mengeluarkan seruan agar Bank Dunia, pemerintah India, dan lembaga-lembaga donor lainnya yang terlibat dalam proyek tersebut segera melakukan tindakan pemulihan yang dapat mengurangi kerusakan lingkungan dan sosial di Singrauli. Demonstrasi-demonstrasi massa dan aksi mogok makan pun merebak. Sampai akhirnya, pada tanggal 5 Februari 1988, sekitar 15.000 orang melakukan aksi protes di jalan-jalan kota Singrauli.

Sebagai respons atas kritik dan tekanan itu, staf Bank Dunia mengakui kelalaiannya. Lalu disusunlah beberapa misi untuk melakukan investigasi keadaan di Singrauli. Bank Dunia kemudian menggunakan sisa dana pinjaman untuk membiayai penyusunan AMDAL di wilayah tersebut, dan menunjuk perusahaan listrik nasional Prancis -- Electricite de France -- untuk melakukannya. Pada tahun 1989, Wakil Presiden Bank Dunia serta direktur divisi lingkungannya melakukan kunjungan ke Singrauli dan bertemu dengan wakil-wakil LSM setempat.

Pada tahun itu pula, Bank Dunia mulai menyiapkan proyek "bersih" untuk memulihkan, setidak-tidaknya secara berangsur-angsur, sebagian kerusakan lingkungan dan sosial akibat proyek Singrauli. Proyek "bersih" itu juga mendukung rehabilitasi permukiman dan lingkungan di seluruh wilayah Singrauli. Perkembangan yang demikian memang sangat diharapkan. Tidak mengherankan, orang-orang miskin yang selama ini tergusur, putus asa, dan tersisihkan berpikir bahwa Bank Dunia dan NTPC akhirnya memperhatikan nasib mereka. Namun, ternyata pemerintah India dan NTPC menolak meminjamkan uang untuk proyek rehabilitasi lingkungan Singrauli yang sedang diusulkan. Akibatnya, gagasan rehabilitasi itu pun gugur.

Sementara itu, di dalam Bank Dunia, beberapa staf sosiologi (yang terdiri atas ahli sosiologi senior dan asisten-asistennya) menduga mungkin masih ada proyek lain yang bernasib sama seperti Singrauli. Dengan hati-hati, mereka mengajukan pertanyaan kepada departemen Bank Dunia untuk India tentang pembangkit tenaga listrik batu bara lainnya yang didanai Bank Dunia. Dan mereka terkejut tatkala mengetahui ternyata proyek Singrauli bagaikan puncak gunung es. Dengan demikian, memang masih banyak proyek lain yang bernasib sama.

Dalam satu dekade, tepatnya mulai akhir tahun 1970-an sampai 1980-an, Bank Dunia telah mendanai 12 proyek pembangkit tenaga listrik batu bara di seluruh India, dan Singrauli hanyalah salah satu di antaranya. Bank Dunia telah mendanai delapan proyek lainnya, selain Singrauli, yang sepenuhnya mengabaikan persoalan permukiman. Proyek-proyek yang demikian ternyata jarang diketahui oleh masyarakat internasional. Tidak seorang pun tahu berapa puluh ribu orang miskin kehilangan tempat tinggal (sebuah perkiraan menyebutkan sekitar 75.000 sampai 100.000 orang; sedangkan perkiraan lainnya menunjukkan angka 26.000 keluarga atau sekitar 100.000 sampai 200.000 orang). Namun, yang jelas, untuk sebuah proyek NTPC saja, yaitu Farakka, yang didanai Bank Dunia sebesar 300 juta dolar AS pada tahun 1984, lebih dari 50.000 orang telah digusur dan dimiskinkan. Segala upaya mendorong NTPC dan pemerintah India untuk mempertimbangkan program rehabilitasi permukiman dan lingkungan pada beberapa proyek ternyata sia-sia belaka.

Pada tahun 1993, Bank Dunia menyetujui pinjaman baru sebesar 400 juta dolar AS untuk NTPC. Pinjaman itu digunakan untuk mendanai pembangunan tahap awal pembangkit tenaga listrik batu bara dan pertambangan batu bara, yang nilai anggarannya mencapai empat miliar dolar AS. Pinjaman-pinjaman lainnya pun segera menyusul. Dengan rencana investasi itu, pembangkit tenaga listrik berkapasitas 3.750 megawatt akan dibangun di Singrauli. Sekali lagi, dalam pinjaman baru itu pun tidak ada alokasi dana untuk ganti rugi dan rehabilitasi ratusan ribu orang yang akan tergusur demi kelancaran proyek tersebut ataupun proyek-proyek NTPC sebelumnya yang juga didanai Bank Dunia.

Seorang Wakil Presiden Bank Dunia dan direktur divisi lingkungannya telah meninggalkan Singrauli dan menyisakan harapan pada staf Bank Dunia untuk India, dan jutaan dolar AS telah dibayarkan untuk konsultan asing yang melakukan studi AMDAL. Padahal, baru sedikit perbaikan yang dilakukan untuk kaum tergusur di Singrauli. Kekecewaan kaum tergusur pun semakin dalam.40

Dari tanggal 25 sampai 28 September 1991, seorang aktivis kepentingan publik muda dari India, Kavaljit Singh, bersama dengan seorang dokter medis dan seorang jurnalis mengunjungi lokasi sebuah rencana pembangunan irigasi dan pembangkit listrik besar di India timur laut yang didanai Bank Dunia selama hampir satu dasawarsa. Mereka menyaksikan akibat dari sebuah insiden yang menghebohkan: satu bulan sebelumnya hujan monsun menyebabkan meluapnya air di belakang Bendungan Chandil yang pembangunannya sudah hampir rampung, yang dibiayai Bank Dunia. Akibatnya, ribuan orang kehilangan mata pencaharian. Semua itu terjadi karena sedikitnya peringatan. Penduduk desa menyatakan petugas bendungan menolak membuka pintu air. Enam desa tergenang sama sekali dan banyak desa lainnya kehilangan seluruh atau sebagian tanah pertanian mereka. Seorang perempuan hamil dan suaminya tenggelam saat berjuang menyelamatkan harta mereka.

Para birokrat pemerintah menyatakan itu merupakan bencana alam yang tidak dapat dihindari. Akan tetapi penduduk desa menolak pernyataan itu, karena satu-satunya bagian dari seluruh lembah sungai yang rusak adalah wilayah yang secara langsung berada di belakang Bendungan Chandil.

Kavaljit Singh melaporkan, insiden itu mengakibatkan lebih dari 10.000 orang menjadi pengungsi dan banyak orang yang terdampar di desa-desa yang terendam air menjadi melarat dan kelaparan.42

Sungai Subernarekha mengalir melewati negara-negara bagian timur laut India, yaitu Bihar, Orissa, Bengal Barat, hampir sepanjang 700 kilometer sebelum bermuara di Teluk Bengal. Lembah sungai itu kaya sumber alam -- hutan, tembaga, besi, dan pasir emas yang ditambang oleh para penghuni lembah. Memang, Subernarekha artinya "lapisan emas". Ratusan ribu penduduk masyarakat adat, pribumi asli India, tinggal di lembah itu: Gonds, Ho, Santhal, Bhumij, dan lain-lain. Terdapat lebih dari 65 juta penduduk masyarakat adat di India, dan karena invasi besar Indo Arya pada 1500 SM, mereka terdesak ke dalam ekosistem yang lebih terpencil dan lebih pinggir di negeri itu: hutan-hutan tropis dan dataran tinggi, wilayah-wilayah tandus, wilayah-wilayah pedalaman yang terisolasi. Tanpa memiliki kasta dalam sebuah peradaban yang dibangun di atas sistem kasta selama 3.500 tahun, orang-orang itu mengalami diskriminasi sosial yang besar dan tidak memiliki hak pilih politik.

Pada bulan Agustus 1982 Bank Dunia menyetujui pinjaman sebesar 127 juta dolar AS untuk Subernarekha Multipurpose Project, sebuah rencana pembangunan irigasi dan persediaan air besar-besaran yang meliputi pembangunan dua bendungan utama, Chandil dan Icha, dua barrage yang lebih kecil, dan tujuh kanal dengan panjang keseluruhan 342 kilometer. Jika pembangunan seluruh rencana proyek itu rampung, sekitar 120.000 orang, sebagian besar masyarakat adat, akan dipindahkan secara paksa.

Pembangunan Bendungan Chandil dan Icha akan memindahkan 68.000 orang dan menggenangi 30.000 hektare tanah pertanian dan hutan. Meskipun disebutkan bahwa tujuan proyek itu adalah menyediakan air untuk irigasi hasil bumi, industri, dan penduduk perkotaan, serta untuk meningkatkan pengendalian banjir, banyak pengkritik dari India menduga sebagian besar air tersebut akan digunakan untuk pembangunan industri dan produksi hasil perdagangan yang menguntungkan petani-petani kaya.43

Sebuah proyek, pada skala ini, menyebabkan dampak lingkungan yang sangat besar: bendungan itu akan merendam hutan sal terkaya yang masih tersisa di Asia. Penampung air bendungan itu dapat menyebarkan penyakit-penyakit yang ditularkan lewat air seperti schistosomiasis dan malaria. Selain itu, terjadi penenggelaman tanah secara besar-besaran dan perembesan air asin dapat membuat proyek pertanian itu menyimpang dari tujuannya. Pergerakan air laut ke dalam muara sungai juga dapat secara serius berpengaruh terhadap mata pencaharian penduduk di sebelah hilir bendungan. Diperlukan juga pencegahan erosi dan penebangan hutan di daerah cadangan air.

Semua permasalahan itu memerlukan penyelidikan menyeluruh, yang normalnya dilaksanakan sebelum pembangunan utama dimulai. Meskipun Bank Dunia telah mengeluarkan pedoman pengawasan lingkungan pertamanya pada tahun 1984, ternyata sampai dengan tahun 1990 AMDAL untuk proyek itu belum selesai. Padahal, pembangunan Bendungan Chandil sudah berjalan selama 12 tahun. Itu juga berarti hampir satu tahun setelah dana terakhir dari pinjaman tahun 1982 sebesar 127 juta dolar AS dicairkan. Bank Dunia pun mengakui studi AMDAL tersebut sama sekali tidak memadai. Studi itu terutama lebih didasarkan pada data lama pemerintah daripada kerja lapangan yang kompeten secara ilmiah serta mengabaikan sejumlah permasalahan utama.44

Permasalahan-permasalahan lingkungan bersangkut paut dengan keadaan yang lebih dramatis -- nasib puluhan ribu masyarakat adat yang tanah dan airnya akan lenyap selamanya. Sejak awal, ketika survei dimulai, pada tahun 1975, mereka sudah memprotes pembangunan proyek itu. Pada tahun 1978 lebih dari 10.000 orang melancarkan protes di lokasi Bendungan Chandil saat pembangunan dimulai. Pada bulan April tahun 1978, ratusan penduduk desa mulai berpuasa ala Gandhi di Chandil untuk memprotes proyek tersebut. Polisi pun menyerang dan menangkapi orang-orang yang sedang berpuasa tersebut. Keesokan harinya lebih dari 8.000 masyarakat adat berkumpul di lokasi bendungan untuk memprotes tindakan brutal polisi. Mereka bersumpah akan meneruskan aksi puasa. Kali ini pun polisi kembali membubarkan massa dan melepaskan tembakan ke arah kerumunan penduduk yang tidak bersenjata. Pada insiden tersebut empat orang penduduk tewas.

Meski demikian, proyek itu tetap dilanjutkan. Dua tahun kemudian Bank Dunia merasa proyek itu layak didukung dan menyiapkan pinjaman sebesar 127 juta dolar AS. Pada musim semi tahun 1982 ketika Bank Dunia berada pada tahap akhir penilaian pinjamannya, perlakuan polisi yang lebih keras terhadap penduduk yang melancarkan protes menewaskan salah seorang pemimpin gerakan penentang pembangunan Bendungan Icha, Gangaram Kalundia.45

Pada musim panas tahun 1988, pintu masuk Bendungan Chandil dibuka. Hal itu mengancam kehidupan sekitar 10.000 warga masyarakat adat yang miskin, putus asa, dan telantar tanpa ada alternatif mata pencaharian lain. Selain itu, 20 bulan lagi, saat penampungan air diisi, sekitar 30.000 orang akan mengalami pemindahan paksa.

Laporan-laporan dari para peneliti pada universitas-universitas regional dan pers India menggambarkan pemandangan kesengsaraan-kesengsaraan dan penderitaan massal. Seorang pejabat Bank Dunia melaporkan kembali ke Washington bahwa situasinya memerlukan intervensi darurat dari Palang Merah Internasional.46 Baru pada tanggal 8 Oktober 1988 Bank Dunia menangguhkan pembayaran pinjaman dan menunda lagi waktu penutupan proyek tersebut. Langkah itu sudah sangat terlambat. Walaupun begitu, Bank Dunia merekomendasikan lagi pemberian pinjaman pada tahun 1990. Untuk membenarkan dukungan baru itu, Bank Dunia berpendapat bahwa sudah ada cukup perbaikan pada proyek pemukiman kembali tersebut. Bersamaan dengan itu, Bank Dunia mulai mempersiapkan dua pinjaman baru untuk proyek Sungai Subernarekha, yang jumlah keseluruhannya 375 juta dolar AS.

Peneliti-peneliti dan aktivis-aktivis lokal masih terus berpendapat bahwa orang-orang yang berwenang atas proyek itu dan pemerintah negara bagian Bihar tidak menaati kebijakan-kebijakan Bank Dunia maupun negara bagian itu tentang pemukiman kembali dan standar minimal hak-hak asasi manusia. Dimulainya kembali pencairan dana oleh Bank Dunia dan persiapan pinjaman-pinjaman baru menambah ancaman bencana sosial dan lingkungan.

Pada bulan Desember 1990 seorang peneliti dari Universitas Pennsylvania menggambarkan akibat dari pencairan pinjaman tersebut:

Pembangunan berlanjut, Bank Dunia mengucurkan lagi dana pinjaman, dan kekacauan warga merebak seiring dengan meningkatnya tindakan represif penguasa lokal terhadap kaum miskin. Pada tanggal 5 April 1991, kira-kira 500 orang, sebagian besar masyarakat adat, memulai aksi duduk di bendungan lain di Subernarekha, Icha, di negara bagian Bihar. Mereka memprotes pembangunan bendungan itu serta tidak adanya ketentuan minimal mengenai pemukiman kembali 30.000 orang lagi -- sebagian besar suku Ho yang tinggal di 61 desa -- yang akan dipindahkan.

Pada tanggal 9 April, polisi menangkap dan menahan sekitar 250 orang pengunjuk rasa, termasuk perempuan dan anak-anak, juga aktivis sosial lokal terkenal, Kumar Chandra Mardi. Sebagian besar dilepaskan lima minggu kemudian, setelah lebih dari 10.000 orang berbaris menuju ibu kota Bihar, Patna, pada tanggal 13 Mei. Mereka memprotes tindakan polisi dan pihak-pihak yang berwenang terhadap proyek itu dan menuntut para tahanan dilepaskan. Sepuluh LSM lokal dan nasional India yang bekerja dengan kaum miskin mendakwa proyek itu penuh dengan korupsi dan penyalahgunaan dana oleh sebagian kontraktor dan pejabat.48

Ketika semua persoalan itu terjadi, Bank Dunia tetap saja mempersiapkan pinjaman untuk dua proyek baru -- Subernarekha Irrigation Project dan Subernarekha Multipurpose II Project -- guna melengkapi rencana proyek besar tersebut. Pinjaman baru itu akan memberikan lebih dari sepertiga miliar dolar AS kepada pihak-pihak yang berwenang terhadap proyek dan para pejabat India yang telah menciptakan mimpi buruk bagi lingkungan dan hak-hak asasi manusia. Pada musim semi tahun 1993, Bank Dunia menarik kembali proyek-proyek itu dari saluran pemberian pinjamannya. Biarpun demikian, proyek-proyek konsolidasi irigasi baru untuk negara bagian Bihar dan Orissa dipersiapkan agar dapat mendukung penyelesaian proyek baru itu.

Pada tahun 1980-an, di Amazon, India, Thailand, dan di banyak negara sedang berkembang lain, penduduk lokal yang telah lama dipinggirkan mulai bergerak untuk mempertahankan keseimbangan ekologi sumber daya alam yang menjadi sandaran hidup mereka. Perlawanan-perlawanan seperti itu, yang berbasis komunitas, bergabung dengan kelompok-kelompok pembela lingkungan, keadilan sosial, dan hak-hak asasi di tingkat nasional dan internasional.50

Pada proyek-proyek besar pembangunan yang dibiayai secara internasional seperti Carajas dan Singrauli, kita dapat melihat perbenturan dua alam pikiran atau dua cara untuk mengetahui rahasia dunia. Salah satunya adalah cara khas para perencana pemerintahan dan pejabat proyek Bank Dunia, yaitu cara "pengembara kaya"-nya Jacques Attali. Cara ini berakar secara tidak sempurna pada pandangan geometris Cartesian mengenai ketersediaan dan kemampuan dasar pertukaran ruang dan waktu yang berbeda, yang dipandang sebagai arena bagi pembangunan ekonomi. Itulah dunia pencarian tanpa henti berupa penggunaan ekonomi ruang dan waktu bumi yang lebih intensif, dunia hanya dipandang sebagai bidang abstrak, yang melalui metode yang benar dapat dikendalikan dan dimanfaatkan. Hutan di India tengah dapat dikembangkan menjadi tambang batu bara -- atau dijadikan bendungan, atau dibabat dan ditanami kembali dengan eucaylptus yang tumbuh cepat dan dapat diperdagangkan, atau dijadikan cagar alam -- bergantung pada "pengorbanan" yang harus dibayar.

Masyarakat adat yang dipindahkan demi pembangunan bendungan dan pertambangan batu bara di India, juga penyadap karet di Brasil yang terancam oleh penebangan hutan, tidak lupa pada pandangan ini. Mereka menghadapinya sebagai kenyataan sehari-hari dan melakukan perlawanan terhadapnya. Mereka tidak menentang semua pembangunan ekonomi. Mereka menginginkannya, tetapi dalam bentuk yang berbeda. Dunia mereka berakar dan berlandaskan pada sejarah, budaya, dan semangat untuk mempertahankan hidup orang-orang yang terancam. Kelangsungan hidup mereka ditentukan oleh peran mereka sebagai makhluk bumi yang dilindungi sebagai Bumi, sebagai ekosistem stabil yang memiliki fungsi.

Setelah mencari dan menggabungkan kekuatan dengan kelompok-kelompok lingkungan nasional dan internasional, kampanye-kampanye lokal di Brasil, India, Thailand, dan negara-negara lainnya mulai memberi arti politik global pada persoalan ekologi lokal pada tahun 1980-an. Seluruh dunia marah terhadap pengingkaran atas ribuan kearifan tradisional yang didapat berdasarkan pengalaman. Bagi para birokrat keuangan dan para bankir utama planet ini yang menghadiri pertemuan-pertemuan tahunan Bank Dunia, perlawanan itu tampaknya tidak bisa diajak berkompromi dan karena itu tidak rasional, sekalipun didasarkan pada persoalan-persoalan sosial dan lingkungan lokal yang logis. Namun, bagi banyak orang di dunia sedang berkembang, integrasi global berarti kemelaratan lokal, dan peminggiran ratusan juta orang ke "Dunia Keempat" tepat pada saat "Dunia Kedua" dan "Dunia Ketiga" sedang terserap ke dalam pasar global. Tatanan dunia baru dan janji globalnya mengenai kelimpahan konsumen dan pasar-pasar universal juga mengancam kelangsungan hidup pada skala lokal dan global: taruhannya adalah masa depan budaya, bahasa, dan penduduk pribumi, keberadaan seluruh ekosistem dan jutaan tahun keragaman biologis yang terkumpul, dan terutama keseimbangan ekologi seluruh planet.

Meskipun lembaga-lembaga keuangan publik internasional seperti Bank Dunia menyatakan mereka sedang mempromosikan perusahaan bebas, di banyak negara pinjaman-pinjaman mereka telah memperkuat negara dan memperluas sasaran wilayah administrasinya. LSM-LSM seperti yang berkumpul di Bangkok pada bulan Oktober 1991 meminta peran sentralisasi negara dikurangi, juga otonomi dan pengawasan yang lebih besar untuk kelompok-kelompok dan lembaga-lembaga "masyarakat sipil", seperti organisasi komunitas lokal, perusahaan lokal, koperasi, dan LSM. Mereka mencoba mempertahankan dan memperoleh kembali pengawasan atas ekosistem pedalaman yang pengelolaannya sering diserahkan kepada masyarakat umum yang mampu mendukung, seperti hutan-hutan komunitas yang dikelola oleh penduduk desa di perbukitan Thailand utara dan Himalaya. Kelompok-kelompok itu mengerti bahwa yang bisa disebut "tragedi umum", yaitu eksploitasi kejam dan perusakan sumber-sumber yang tidak ada pemiliknya, hanya terjadi setelah kerangka sosial desa dan komunal dirusak.

Apakah ini adalah sebuah pandangan satu sisi, pandangan "para pecundang" yang sedang berbaris maju? Apakah proyek-proyek terburuk Bank Dunia dan pemerintah negara-negara sedang berkembang itu merupakan kesalahan-kesalahan yang patut disayangkan tetapi tidak terhindarkan, perkecualian-perkecualian yang meskipun demikian membuktikan aturan bahwa sebagian besar proyek itu memang sangat diperlukan? Bukankah banyak proyek pembangunan yang dibiayai bank multilateral yang menguntungkan rakyat? Bukankah Bank Dunia dan bank-bank multilateral lain tidak hanya memperhitungkan persoalan lingkungan dan sosial, tetapi bahkan membiayai proyek-proyek perlindungan lingkungan? Bukankah setiap orang saat ini setuju bahwa pembangunan harus mempu mendukung -- apa pun arti "pembangunan" -- dan "mampu mendukung"? Dapatkah Anda membuat telur dadar yang disebut pembangunan tanpa memecah telur itu? Singkat kata, manakah pandangan dunia yang nyata? Ataukah keduanya nyata, karena keduanya menggambarkan dunia yang hampir terpisah yang semakin bertabrakan satu dengan yang lain?

Dunia adalah ciptaan manusia, kumpulan asumsi, persepsi, dan proyek-proyek kehidupan perseorangan dan masyarakat yang berakar pada fondasi yang diberikan oleh budaya dan sejarah, zaman dan tempat. Dunia bukanlah alam semesta yang tidak dapat kita ketahui, juga bukan bumi secara fisik, yang padanya seluruh dunia kita didasarkan dan menggantungkan pangannya. Mari kita melihat lebih dekat pada dunia yang menciptakan Bank Dunia, dan dunia yang dibantunya untuk mencipta.

*****