Edi Cahyono's Page

Tinjauan Umum dan Ringkasan Argumentasi:
Frances Seymour¹⁾
World Resource Institute (WRI)

Peter Bosshard, Carlos Heredia, David Hunter, Frances Seymour

Perayaan ulang tahun Bank Dunia²⁾ ke lima puluh menimbulkan perdebatan ilmiah dan populer tentang relevansi kelangsungan Bank Dunia dalam dunia yang telah berubah dramatis sejak didirikannya Bretton Woods Institutions. Pada awal dekade 1990-an, arus modal swasta mengalir deras, jauh melampaui bantuan resmi yang diberikan kepada negara-negara berkembang. Selain, penerima bantuan yang ada selama ini, masuk pula sejumlah negara-negara yang disebut perekonomian paska-transisi (negara-negara Eropa Timur, bekas Uni . Lebih dari itu, pemahaman komunitas pembangunan sendiri tentang cara dan tujuan dari proses pembangunan, secara profesional telah ditantang dan diperbaiki seiring dengan dekade-dekade pengalaman yang dialami.

Pada satu sisi, perdebatan itu terkait dengan kampanye oleh kaum aktivis LSM yang bertajuk 50 Years is Enough Campaign (Cukup Sudah 50 tahun), yang menuntut dihentikannya dukungan kepada Bank Dunia dan IMF "sampai lembaga ini lepas dari kebijakan mereka saat ini, yang justru memiskinkan rakyat, merusak lingkungan, menghalangi pertumbuhan ekonomi yang sejati dan berkelanjutan." ³⁾ Di pihak lain, di antaranya, adalah posisi para anggota Komisi Bretton Woods yang diketuai oleh Paul Volcker, yang bersepakat "bahwa usaha-usaha IMF dan Bank Dunia bersifat esensial dan tetap dibutuhkan untuk masa depan yang tampak," dan dimana laporan Komisi tahun 1994 "dimaksudkan sebagai pengesahan dari kesinambungan kerja dan garis besar haluan Bank Dunia."⁴⁾

James Wolfensohn, Presiden Bank Dunia sekarang ini, dilantik sebagai Presiden Bank Dunia pada pertengahan tahun 1995 di tengah-tengah hingar-bingarnya perdebatan di sekitar 50 years Enough Campaign. Dia menghadapi tiadanya kesepakatan di dalam dan di luar Bank Dunia tentang peranan yang tepat dari lembaga ini di jaman paska Perang Dingin. Di Amerika Serikat, pertaruhan untuk menyusun konsensus telah diperberat oleh keragu-raguan anggota-anggota Kongres Amerika Serikat atas Multilateralisme, dan ketidaksediaan Kongres AS untuk menjatahkan separuh dari dana yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban AS pada bagian pinjaman lunak dalam tahun 1996 (lihat boks 1, "IDA dalam Krisis"). Ke dalam, James Wolfensohn menghadapi soal-soal manajemen yang tidak ringan, yakni bagaimana merubah birokrasi tambun dan berkubu-kubu yang dipimpin oleh Dewan Direktur Eksekutif yang beranggotakan 178 negara.

Perdebatan sekitar Fifty Years mengungkap sejumlah masalah-masalah penting yang menyangkut masa depan Bank Dunia, yang tetap tak terselesaikan hingga awal tahun 1996. Makalah-makalah dalam buku ini mengajukan 4 soal besar untuk didiskusikan. Tiga makalah pertama mempertanyakan peranan dan dayaguna Bank Dunia sebagai instrumen untuk mencapai 3 sasaran "pembangunan berkelanjutan":

• Pengentasan kemiskinan dan keadilan sosial
• Keberlanjutan lingkungan hidup pada tingkat nasional dan global; dan
• Pemerintahan yang bersih (Good Governance) dan masyarakat sipil yang kuat, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Makalah keempat mencoba menganalisa seberapa jauh peranan Bank Dunia dalam pengembangan sektor swasta dan menyoroti secara tajam: apakah swastanisasi ikut memajukan sasaran-sasaran pembangunan berkelanjutan. Tujuan dari tinjauan umum ini adalah untuk menyajikan paparan ringkas tentang tantangan pokok yang dihadapi Bank Dunia dalam 50 Tahun pertama. Tinjauan umum dimulai dengan ringkasan temuan-temuan dan kesimpulan pokok yang ada dalam 4 makalah, dilanjutkan dengan latar belakang yang berisi: arti penting bank Dunia, identitas dan agenda reformasi. Ringkasan argumentasi-argumentasi dari setiap tema berada pada bagian selanjutnya, sebelum analisa tentang tantangan manajemen internal yang dihadapi Bank Dunia. Lalu, Tinjauan umum diakhiri dengan usulan kriteria-kriteria, dan contoh-contoh kerjasama antara Bank Dunia dan organisasi lain. 

Gagasan pokok makalah-makalah ini adalah bahwa Bank Dunia terus saja memandang dan memperlakukan sasaran-sasaran pembangunan penting seperti: pengentasan kemiskinan, keberkelanjutan lingkungan, dan pemerintahan yang bersih, sebagai suatu "tambahan saja" di bawah sasaran pokok Bank: pertumbuhan ekonomi. Makalah-makalah berikut memang mengakui adanya usaha-usaha penting Bank Dunia yang bertujuan menjawab sasaran pembangunan berkelanjutan melalui kebijakan-kebijakan, program-program dan struktur baru. Akan tetapi, makalah-makalah berikut berkesimpulan bahwa ada kemajuan-kemajuan yang harus dibuat untuk menjamin operasi dan kebijakan Bank Dunia tidak merusak sasaran-sasaran tersebut, karena kesenjangan yang terus-menerus antara komitmen retorik Bank Dunia dan kenyataan-kenyataan dari tindakanya.

Makalah-makalah berikut juga mengajukan pendapat bahwa dalam rangka melayani kebutuhan publik, Bank Dunia harus melakukan perubahan fundamental dalam pendekatan pembangunannya, kepada pendekatan yang mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi sebagai sarana mencapai sasaran pembangunan berkelanjutan, dan bukan sebagai sasaran atau tujuan pembangunan itu sendiri. Makalah yang membahas tentang swastanisasi dan pertumbuhan sektor swasta memperlihatkan kegagalan Bank Dunia untuk mengarahkan aktivitasnya terhadap dampak pembangunan, dan bukan pada pertumbuhan ekonomi dan efisiensi semata. Makalah tersebut mengutip studi Bank Dunia sendiri yang berjudul "The Wealth of Nations" yang mengklaim sebagai kerangka konsep yang menjanjikan, yang memasukkan indikator modal manusia, modal sosial dan modal alam sebagai alat ukur pembangunan.

Makalah ini mengidentifikasi 3 macam tantangan yang mesti dijawab untuk meningkatkan kemajuan dalam memperbaiki kinerja Bank Dunia dalam memajukan sasaran pembangunan berkelanjutan. Tantangan pertama adalah menetapkan dan mencapai konsensus -- di dalam dan di luar lembaga-tentang sejauh mana Bank Dunia harus secara secara aktif, memajukan sasaran seperti keadilan sosial, keberlanjutan pengelolaan lingkungan global, dan perlindungan hak asasi manusia. Sementara Bank Dunia dapat memimpin dalam isu-isu ini, namun jangkauannya tetap saja tidak beranjak jauh dari batas yang ditetapkan oleh pemerintah negara-negara anggotanya. Bila mana tercapai suatu konsensus mengenai sasaran-seperti mandat Bank Dunia untuk mengentaskan kemiskinan-maka Bank Dunia harus mencari konsensus lanjutan tentang perangkat-perangkat yang tepat untuk mengerjakannya.

Tantangan kedua yang dihadapi oleh Bank Dunia adalah menetapkan hubungan yang tepat dengan para pemegang saham dan negara-negara peminjam, organisasi multilateral lainnya, sektor swasta, dan sampai ke unsur masyarakat sipil hingga ke tingkat komunitas. Bank Dunia dunia harus melakukan meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya, untuk menjalin kemitraan yang efektif, yang mengakui kekuatan dan kelemahan Bank Dunia. Semua makalah dalam penerbitan ini mempertanyakan pola hubungan Bank Dunia dengan badan-badan dan perangkat PBB, juga tentang kebutuhan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan dan perencanaan Bank Dunia.

Tantangan ketiga adalah mengatasi kendal-kendala birokrasi untuk mencapai sasaran dan kemitraan baru. Kultur dan struktur insentif internal Bank Dunia menjadi kendala implementasi kebijakan yang ada dan menghalangi upaya-upaya untuk membuat Bank Dunia lebih transparan dan akuntabel. Penekanan pada staf Bank Dunia saat ini pada prosedur internal dan analisa ekonomi, harus diganti dengan perencanaan dan implementasi yang kolaboratif dan yang berorientasi keluar dengan pihak lain, serta meningkatkan kepekaan Bank pada dimensi politik dalam proses-proses pembangunan.

Meskipun terjadi peningkatan secara dramatis dalam luas dan jumlah penanaman modal swasta di negara-negara berkembang, tetapi ternyata Bank Dunia tetap menjadi pialang paling penting dan merupakan sumber keuangan bagi banyak negara dan sektor. Naiknya penanaman modal swasta itu sendiri semakin menunjukkan kelanjutan peran Bank Dunia sebagai pialang kebijakan, informasi dan gagasan. Laporan tahunan Bank Dunia tahun 1995 menyebutkan, "di banyak negara, peran Bank Dunia mulai bergeser, dari penyedia modal utama menjadi sumber penyedia jasa-jasa yang berhubungan dengan-jaminan penanaman modal, koordinasi bantuan, bantuan teknis, nasehat makro ekonomi dan sektoral."

Sepanjang 5 tahun terakhir, pinjaman tahunan Bank Dunia rata-rata sebesar lebih dari US$ 22.3 miliar, tanpa ada tanda-tanda kenaikan dan penurunan yang tajam (lihat boks 2, "Sekilas tentang Bank Dunia"). Pinjaman-pinjaman yang diterima negara-negara di Afrika menurun tajam dalam 3 tahun terakhir, sementara pinjaman ke negara-negara di Asia Timur dan Pasifik, Karibia dan Amerika Latin, Eropa dan Asia Tengah justru mengalami kenaikan. Jumlah pinjaman di sektor sosial dan sektor pengembangan swasta mengalami lonjakan, sebaliknya pinjaman untuk infrastruktur mengalami penurunan.

Sebagaimana dipaparkan di bagian pinjaman sektor swasta, volume pinjaman Bank Dunia (dan bantuan pembangunan secara keseluruhan) telah dilampaui oleh pertumbuhan arus penanaman modal swasta di negara-negara berkembang. Data statistik semacam ini menyembunyikan variasi-variasi penting dalam hal distribusi sektoral dan geografis pada pinjaman Bank Dunia dan penanaman modal swasta, dan juga peranan Bank Dunia sendiri dalam mendorong arus masuk investasi tersebut.

Dari tahun 1989 - 1993, hanya 1% dari seluruh penanaman modal swasta ke negara-negara berkembang, masuk ke negara-negara Afrika sub Sahara, walaupun Bank Dunia bukan saja merupakan sumber keuangan pembangunan terpenting, namun juga menarik sejumlah besar pembayaran cicilan hutang di wilayah itu. Pada periode yang sama, 3 dari 5 negara yang menyerap lebih dari separuh penanaman modal asing langsung (FDI) di negara-negara berkembang-Argentina, China dan Meksiko-ternyata adalah juga peminjam terbesar Bank Dunia ( dan penerima saran-saran kebijakan yang menyertai pinjaman). Secara sektoral, dana-dana swasta tertarik meraup keuntungan yang didapati dari investasi dalam bidang infrastruktur dan investasi jasa-jasa, sementara Bank Dunia sendiri hampir tidak menemukan persaingan dalam pinjamannya di sektor-sektor sosial dan sektor-sektor pengentasan kemiskinan serta perlindungan lingkungan hidup.

Peranan Bank Dunia sebagai pialang sumber-sumber keuangan tidak terbatas pada pinjaman belaka. Bank Dunia juga mengatur dana abadi (Trust Fund) yang didanai oleh negara-negara donor bilateral, dan proyek-proyek serta komponen proyek atas dana dari Fasilitas Lingkungan Global (GEF). Di samping itu, Bank Dunia memberikan hibah dari keuntungan yang diperoleh, dan komponen proyek yang didanai oleh GEF menyediakan dana untuk lembaga-lembaga semacam Badan Konsultasi untuk Penelitian Pertanian Internasional (CGIAR), Badan Konsultasi untuk Bantuan Masyarakat Termiskin (CGAP), dan baru-baru ini mendirikan fasilitas penanggulangan hama terpadu.

Pengaruh sumber keuangan Bank Dunia diperbesar dan diperkuat oleh pemberian saran-saran dan kebijakan-sebenarnya, persyaratan-yang seringkali menyertai pinjaman bank. Pengaruh kebijakan Bank Dunia meningkat setara dengan konsesi pinjamannya, dan menurun seiring dengan kemampuan negara peminjam untuk mencari sumber pinjaman lain, hal ini berbeda-beda tiap negara dan sektor. Di samping itu, Bank Dunia terbukti tidak ketat dalam menegakkan syarat-syarat penerimaan pinjaman. Meskipun demikian, wewenang Bank Dunia dan IMF untuk memberikan "segel persetujuan" kepada negara peminjam merupakan pengaruh yang potensial dan penting.

Di bidang manajemen makro ekonomi, Bank Dunia menggalakkan model pertumbuhan berbasiskan ekspor dan telah menganjurkan deregulasi serta swastanisasi sebagai persyaratan pada lebih dari 100 pinjaman penyesuaian struktural dan sektoral (structural and sectoral adjustmen loans) di seluruh dunia. Dewasa ini, Bank Dunia berusaha memfokuskan pada pengembangkan pasar uang, agar mampu menggalang tabungan dalam negeri untuk sebagai sumber penanaman modal swasta. Jadi, di samping keterlibatan langsung dalam pinjaman sektor swasta, secara tidak langsung Bank Dunia juga memainkan peranan menciptakan lingkungan yang menunjang peningkatan kegiatan sektor swasta di negara berkembang dan negara yang baru mengalami transisi ekonomi.

Pengaruh kebijakan Bank Dunia juga meluas pada kepimpinannya di kalangan negara-negara donor, termasuk Bank Pembangunan Regional (lihat boks 3, "Bank Dunia dan Bank Pembangunan Regional"). Sebagai badan yang menyelenggarakan rapat "kelompok konsultasi" (CGI dalam kasus Indonesia; penyunting) yang mengumpulkan donor bilateral dan multilateral tiap tahun, maka Bank Dunia memang memiliki posisi penting untuk menentukan dan mengatur agenda bagi pengembangan investasi di negara-negara peminjam.

Di samping peranan Bank Dunia sebagai sumber modal dan keuangan serta saran-saran kebijakan, Bank Dunia juga menghasilkan, mengabsahkan dan menyebarluaskan informasi, gagasan dan pendekatan baru pembangunan. Secara lembaga yang kaya sumberdaya dan bersifat global, Bank Dunia memiliki akses tiada tandingannya untuk untuk memperoleh data dan kemampuan analisa dalam menangani bermacam-macam masalah. Program riset Bank Dunia, khususnya dilaporkan dalam Laporan Tahunan Pembangunan Dunia (Annual World Development Report) memainkan satu peran penting dalam menetapkan kearifan konvensional dalam bidang pembangunan, termasuk pertalian antara perrtumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, dan peranan yang tepat dari sektor swasta dalam pembangunan.

Pelatihan-pelatihan termasuk komponen penting dari aktivitas "non hutang" Bank Dunia. Institut Pengembangan Ekonomi Bank Dunia (EDI) yang didirikan pada tahun 1950 dengan dukungan dari yayasan-yayasan perorangan dan swasta, menyelengggarakan pelatihan-pelatihan untuk menyiapkan, megembangkan para pekerja profesional di negara-negara peminjam, juga mengadakan konferensi dan workshop dengan isu-isu tertentu yang sedang menjadi minat. Menurut Laporan Tahunan Bank Dunia tahun 1995, EDI sekarang beroperasi dengan "misi yang diperluas untuk menyatukan dan mengambil pelajaran berharga yang dapat dipetik dari pengalaman proses pembangunan di seluruh dunia." Bahkan James Wolfensohn sendiri, baru-baru ini diketahui telah mempertimbangkan untuk melipat-tigakan anggaran EDI.

Beberapa kontroversi yang melibatkan Bank Dunia dalam beberapa tahun terakhir adalah soal identitas ganda Bank Dunia : sebagai lembaga keuangan yang bertanggung jawab kepada para pemegang saham dan pasar uang, dan sebagai agen pembangunan yang bertanggung jawab kepada rakyat negara peminjam. Anggaran Dasar Bank Dunia menjelaskan bahwa sebagai suatu lembaga keuangan, maka peran Bank Dunia adalah memberikan fasilitas dan memberi tambahan pada penanaman modal swasta untuk "suatu tujuan produktif," namun, hal yang mencolok adalah sedikit sekali atau hampir tidak ada acuan bagi perananya sebagai agen pembangunan (lihat boks 4, "Anggaran Dasar"). Seperti dijelaskan secara detail pada makalah ketiga dalam buku ini, Anggaran dasar mengharuskan bahwa pinjaman dan jaminan Bank Dunia dapat diberikan "tanpa memperhatikan pada pengaruh politik atau pengaruh non ekonomi lainnya atau pertimbangan-pertimbangan lainnya" dan hal inilah yang sering diucapkan oleh manajemen dan Dewan Bank Dunia sebagai penghalang dari penafsiran lebih luas dari misi bank Dunia.

Sepanjang perjalanan sejarahnya, Bank Dunia telah mengartikan mandatnya sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, dengan ukuran pertumbuhan yang dipakai adalah peningkatan kemampuan produksi dan konsumsi secara fisik.⁶⁾ Cara pokok dari kegiatan Bank Dunia adalah menyalurkan pinjaman pemerintah nasional, dengan keterlibatan minimal oleh masyarakat sipil atau oleh sektor swasta. Insentif karir bagi para staf Bank Dunia -yang didominasi oleh para ekonom-adalah jumlah atau volume pinjaman dan penguasaan prosedur internal daripada mutu implemrntasi atau kemitraan dengan mitra dari luar.

Lebih dari sepuluh tahun terakhir, kerangka konseptual dan operasi yang sempit ini ternyata tidak mencukupi untuk menghadapi tantangan dan masalah pembangunan yang harus dijawab oleh Bank Dunia. Spektrum ekonomi "Dunia Ketiga" telah meluas secara cepat, mulai dari negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan mengesankan, seperti Thailand, sampai ke situasi "negara gagal" yang dialami oleh negara-negara di Afrika sub Sahara, pada sisi lainnya. Dapat ditambahkan disini adalah liberalisasi ekonomi baru-baru ini oleh negara-negara pecahan Uni Soviet, Eropa Tengah dan Timur, serta negara-negara yang baru keluar dari kemelut yang dihadapi dari masa peralihan kekuasaan di Afrika Selatan, Kamboja dan wilayah Tepi Barat.

Tantangan akan beragamnya tingkat pembangunan dari negeri-negeri itu diperberat lagi oleh masuknya pengaruh-pengaruh global. Naiknya volume arus penanaman modal swasta internasional ternyata menjadi suatu anugerah bagi beberapa negara, sementara bagi yang lain, seperti Meksiko, mengalami banyak masalah. Ancaman lingkungan global seperti perubahan iklim dan punahnya keanekaragaman hayati ternyata telah menjadi fokus baru dalam polemik antara Utara-Selatan. Juga naiknya harga biji-bijian telah menempatkan soal keamanan pangan dunia kembali menjadi agenda pembangunan internasional. Perhatian terhadap isu-isu kesehatan internasional, seperti AIDS, telah mulai mengemuka dan menjadi pinjaman di dalam Bank Dunia.

Meskipun bukti-bukti semakin banyak bahwa "pertumbuhan ekonomi" tidak sebangun dengan "pembangunan berkelanjutan" baik pada tingkat nasional maupun global, paradigma Bank Dunia tetap bertmpu pada pertumbuhan ekonomi sebagai sasaran pokok tetap saja diteruskan. Namun, Bank Dunia sendiri telah berubah setelah mendapat kritik internal, dan sedang bergulat untuk mendamaikan di satu pihak tuntutan akan perluasan konsep pembangunan, dan di pihak lain dengan mandatnya dan perangkatnya yang sempit, seperti yang tercantum dalam Anggaran Dasar.

Sejak dekade-dekade terdahulu, hingga ulang tahunnya yang ke limapuluh, kritik terhadap Bank Dunia-dan tanggapan terhadap kritik tersebut-difokuskan kepada akibat-akibat negatif dari sasaran yang ditekankan oleh Bank Dunia dalam pemberian pinjamannya, yaitu pertumbuhan ekonomi. Para pendukung reformasi terhadap Bank Dunia menuduh bahwa proyek-proyek yang didukung oleh Bank Dunia beserta kebijakan-kebijakan yang diterapkan lebih sering memperparah tingkat ketidakdilan sosial dan semakin memperburuk kemiskinan rakyat, sementara pada sisi yang lain, memperkuat pemerintahan yang korup dan represif, serta melemahkan masyarakat sipil. Lebih jauh, kritik terhadap Bank Dunia tertuju kepada tidak adanya transparansi dan akuntabilitas, yang justru mempersulit usaha-usaha reformasi.

Gerakan reformasi terhadap Bank Dunia bermula di awal tahun 1980-an di tengah dugaan bahwa pinjaman Bank Dunia untuk program transmigrasi di Indonesia dan pembuatan jalan di hutan Amazon telah mempercepat laju pembabatan hutan tropis dan mempermiskin masyarakat adat. Gerakan yang tumbuh tersebut menyodorkan bukti-bukti adanya pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan kegiatan pemindahan paksa penduduk, yang terkait dengan proyek pembangunan infrastruktur yang didanai oleh Bank Dunia. Pada awal tahun 1990-an, kalangan advokasi memusatkan perhatiannya pada dampak program penyesuaian struktural (SAP) yang didanai oleh Bank Dunia, yang telah menimbulkan kerugian besar bagi rakyat miskin di banyak negara, khususnya negara-negara Sub Sahara di Afrika, yang pada waktu yang sama gagal pula mengatasi krisis hutang.

Proyek-proyek Bank Dunia yang paling memicu kontroversi adalah proyek-proyek pembangunan bendungan besar. Dua dari proyek tersebut-Kedung Ombo dan Sardar Sarovar-dijelaskan dalam boks 5, "Kontroversi Bendungan Besar." Kasus-kasus ini menggambarkan biaya lingkungan dan biaya sosial yang terkait dalam proyek, kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Bank Dunia dalam meminta kepatuhan staf dan negara peminjam, dan arti penting kerja-kerja advokasi oleh organisasi non pemerintah internasional dalam "memaksa" Bank Dunia bertindak.

Tanggapan Bank Dunia terhadap kerja advokasi yang telah dilakukan selama beberapa dekade ini lebih banyak pada memperinci prosedur dan kebijakan yang ada, yang tujuannya mencegah Bank merugikan lingkungan atau kelompok-kelompok masyarakat rentan. Beberapa kebijakan itu bersifat substantif, misalnya kebijakan kehutanan melarang pembukaan hutan pada wilayah hutan tropis utama. Prosedur lainnya bersifat prosedural, misalnya, persyaratan bagi proyek untuk membuat analisa dampak lingkungan, dan analisa kemiskinan untuk dimasukkan dalam strategi pembangunan negara (CAS) yang bersangkutan. Kebijakan terbaru yang dibuat oleh Bank Dunia dalam keterbukaan informasi dan pembentukan Panel Pengawas independen (inspection panel), yang membuka jalan bagi rakyat untuk mempelajari Bank Dunia dan menantang kegiatan Bank Dunia.

Dampak kebijakan-kebijakan ini pada kinerja Bank Dunia tidak memuaskan. Pada tahun 1992, Komisi Morse-yang melakukan investigasi independen terhadap kasus Bendungan Narmada, India-melaporkan kegagalan-kegagalan staf dan manajemen Bank Dunia serta negara peminjam dalam mematuhi kebijakan analisa dampak lingkungan dan pemindahan/resttlement. Sementara insiden semacam itu berkurang, akan tetapi proyek-proyek yang berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan atau kerusakan sosial terus saja ada dalam daftar pinjaman.

Titik perdebatan saat ini adalah, kebijakan Bank Dunia yang mana yang dapat dan harus diterapkan dalam proyek-proyek pinjaman ke sektor swasta, yang terus membesar, seperti dijelaskan dalam makalah tematik keempat. Bagaimanapun juga, kerangka kebijakan dan adanya mekanisme penegakkan prosedur atau kebijakan, seperti pembentukan panel pengawas mencerminkan adanya satu kesepakatan minimal bersama bahwa proyek-proyek Bank Dunia seharusnya tidak merugikan lingkungan atau merugikan manusia.

Di dalam maupun di luar Bank Dunia, hanya terdapat sedikit konsensus tentang seberapa jauh Bank Dunia bisa dan harus bergerak melampui pendirian "tidak merugikan" dan secara lebih pro-aktif menggalakkan sasaran-sasaran: pengentasan kemiskinan, keadilan sosial, pembangunan berwawasan lingkungan berkelanjutan pada tingkat nasional dan global, pemerintahan yang bersih, penguatan masyarakat sipil dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Gambar 1 menunjukkan derajat konsensus tentang peranan Bank Dunia yang cocok berkaiatan dengan sasaran di atas.

Sebenarnya ada kesepakatan umum bahwa Bank Dunia seharusnya secara proaktif memajukan pengentasan kemiskinan, tetapi hanya ada sedikit kesepakatan menyangkut perangkat yang cocok guna membantu rakyat miskin, begitu juga soal apakah Bank Dunia sebaiknya mendesakkan atau tidak mendesakkan keadilan sosial. Pada masalah lingkungan hidup, mulai ada kesepakatan umum bahwa Bank Dunia harus memajukan lingkungan yang berkelanjutan pada tingkat nasional, tetapi mengenai perangkatnya, ternyata hanya ada sedikit kesepakatan. Lebih-lebih terhadap peranan Bank Dunia dalam menangani masalah lingkungan hidup global. Ada kesepakatan, meskipun toh tidak kuat, mengenai tanggungjawab Bank Dunia untuk menggalakkan pemerintahan yang bersih, memperkuat masyarakat sipil dan perlindungan hak asasi manusia.

Semua masalah-masalah di atas akhirnya bermuara ke gugatan dasar tentang identitas Bank Dunia: sebagai lembaga keuangan atau sebagai agen pembangunan, dan posisinya yang tepat dalam kancah lembaga-lembaga multilateral global. Apakah bentuk hubungan yang tepat antara Bank Dunia dengan badan-badan spesialis di lingkungan PBB? Apakah peranan Bank Dunia dalam mendukung sasaran konvensi perubahan iklim dan keanekaragaman hayati? serta sasaran dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia PBB?

Gambar 1

Pertanyaan seputar mandat Bank Dunia untuk mendesakkan sasaran pembangunan berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dari efektifitas Bank Dunia dalam mengejar persyaratan tersebut. Proyek Planafloro di Rondonia, Brazil, menjadi studi kasus adanya paksaan di tingkat managerial dan politik yang dihadapi oleh Bank Dunia dalam usaha memasukkan beberapa persyaratannya, seperti pembangunan berwawasan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat. Proyek Planafloro telah diawasi oleh suatu panel pengawas, seperti dipaparkan dalam boks 6, "Proyek Planafloro."

Bagian IV hingga bagian VI menyajikan suatu ringkasan pendek tentang masalah-masalah dan tantangan yang dihadapi oleh Bank Dunia dalam memajukan tiga macam sasaran pembangunan berkelanjutan: pengentasan kemiskinan dan keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan pada tingkat nasional dan global, dan pemerintahan yang bersih, pemberdayaan masyarakat sipil, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Bagian VII berisi ringkasan tentang issue-issue dan tantangan bagi Bank Dunia untuk meningkatkan keterlibatannya pada pinjaman dan pengembangan sektor swasta. Setiap bagian berikut disarikan dari makalah-makalah dalam buku ini ini. Bagian VIII menyajikan suatu diskusi ringkas tentang tantangan dan masalah manajemen, yang menghambat reformasi dalam tubuh Bank Dunia.

(Ringkasan ada dalam Boks 7)

Laporan Human Development Report 1995 yang diterbitkan oleh UNDP menyebutkan bahwa sekitar 1,3 milyar orang di negara-negara berkembang hidup dalam jeratan kemiskinan, dan hampir 800 juta orang diantaranya berada dalam kelompok rawan pangan. Laporan yang sama juga menunjukkan bahwa kesenjangan taraf hidup meningkat di dalam suatu negara, antar negara dan juga antara kaum laki-laki dan perempuan. Maka, setelah masa-masa bantuan pembangunan selama lebih satu dekade, parahnya kemiskinan dan naiknya ketidakadilan adalah suatu tantangan besar terhadap usaha-usaha pembangunan yang dilakukan pada tingkat nasional dan tingkat global.

Beberapa pihak mengajukan alasan bahwa Bank Dunialah yang menjadi sebab utama timbulnya kemiskinan di dalam suatu negara dan antar-negara. Proyek-proyek infrastruktur yang didanai oleh Bank Dunia saat ini justru telah menempatkan sekitar dua juta orang pada posisi ini, dan analisa Bank Dunia sendiri mengindikasikan bahwa hanya sedikit yang mengalami kenaikan atau melampaui tingkat pendapatan sebelumnya. Pada tingkat kebijakan nasional, Bank Dunia telah mempromosikan program penyesuaian struktural (structural adjustment) yang dalam jangka pendek menimbulkan keresahan pada lapisan masyarakat rentan.

Di sejumlah besar negara-negara Selatan, hutang ternyata menjadi rintangan berkesinambungan untuk memberantas kemiskinan. Pada tahun 1995, beban hutang di negara-negara berkembang berjumlah US$ 1,9 trilyun, dimana sekitar US $ 304 milyar (hampir 17 persen) diantaranya berasal dari hutang-hutang pada Bank Dunia dan IMF.

Sejak zaman McNamara, sudah menjadi komitmen para presiden di Bank Dunia memaklumkan pengentasan kemiskinan sebagai tujuan utama Bank Dunia, dan Laporan Pembangunan Dunia tahun 1990 menyebutkan dua strategi berbeda yang dimiliki oleh Bank Dunia untuk mencapai tujuan tersebut: "Strategi pertama adalah menggalakkan pertumbuhan ekonomi berbasis luas yang akan memanfaatkan secara efisien modal kaum miskin yang melimpah: tenaga kerjanya. Strategi kedua menyediakan layanan sosial dasar bagi rakyat miskin." Untuk melaksanakan yang pertama, Bank Dunia telah mencanangkan liberalisasi dan deregulasi ekonomi. Sedang untuk melaksanakan yang kedua, menaikkan jumlah pinjaman Bank Dunia untuk proyek-proyek "sektor sosial" termasuk pendidikan dan kesehatan.

Bank Dunia melengkapi dua macam strategi ini dengan merekomendasikan penerapan jaring pengaman sosial untuk melindungi kelompok masyarakat paling rentan dari dislokasi ekonomi seperti yang terjadi dalm program penyesuaian struktural. Di beberapa negara, dukungan Bank Dunia terhadap jaring pengaman sosial dilengkapi dengan Dana Investasi Sosial (SIFs), yang menyediakan dana bagi organisasi-organisasi non pemerintah untuk membantu masyarakat miskin yang tidak memeproleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang sedang berjalan.

Karena kecaman para pemegang saham bahwa pola pemberian pinjaman-terutama pinjaman yang diberikan lewat IDA-tidak memenuhi sasaran dalam pengentasan kemiskinan, maka Bank Dunia telah mengambil dua langkah tambahan untuk menaikkan kinerjanya. Intervensi Sasaran Program (PTI) adalah nama yang diberikan terhadap proyek-proyek yang mencantumkan mekanisme khusus untuk mengidentifikasi dan menjangkau si miskin, dan atau proporsi penerima manfaatnya yang miskin melebihi jumlah penduduk secara keseluruhan. Bank Dunia memaklumkan bahwa sebanyak 24 % dari pinjaman yang diberikan harus memenuhi kriteria ini. Usaha-usaha Bank Dunia untuk memasukkan perspektif gender dalam pendekatan pembangunan dijelaskan dalam boks 8, "Bank Dunia dan Gender."

Bank Dunia sekarang juga melakukan Analisa Kemiskinan Partisipatoris (PPAs) di negara-negara peminjam, walaupun temuan-temuannya belum secara integral dan sistematis dimasukkan dalam Strategi Bantuan Wilayah (CAS). Yang paling mutakhir, Bank Dunia telah memprakarsai pembentukan Badan Konsultan untuk Bantuan Kemiskinan (CGAP), berupa bantuan dana sebesar US$ 30 juta yang difokuskan pada usaha penguatan, pembelajaran dan percontohan pemberian kredit usaha kecil.

Akhirnya, Bank Dunia membuat suatu proposal untuk Fasilitasi Pengurangan Hutang Multilateral yang ditujukan kepada negara-negara miskin dengan jumlah hutang besar dan yang berkewajiban untuk mengambalikan pinjaman yang mereka terima dari Bank Dunia dan lembaga multilateral lainnya. Satu dokumen yang dibocorkan dalam Financial Times edisi September tahun 1995 mengungkapkan bahwa satu gugus tugas internal Bank Dunia untuk pertama kali mengakui kegawatan masalah hutang multilateral ini, dan mengajukan mendanai fasilitas tersebut dari sumber keuangan donor bilateral dan multilateral.

Tantangan pertama yang dihadapi oleh Bank Dunia adalah usaha untuk menjamin bahwa operasi-operasi yang dilaksanakan tidak memperburuk kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Hal ini mensyaratkan bahwa program penyesuaian struktural dan swastanisasi didisain untuk menjamin agar capaian efisiensi tidak mengorbankan mereka yang miskin dan kelompok masyarakat rentan. Pada tingkat proyek, proses pemindahan penduduk tidak bisa dikerjakan hanya dengan alasan memenuhi kebijakan Bank Dunia semata-yang meletakkan standar minimal hidup manusia pada prioritas utama-dapat dijamin.

Kritik-kritik telah menantang Bank Dunia untuk bergerak dari strategi pengentasan kemiskinan dengan memusatkan perhatiannya pada penetapan nilai ganti rugi yang ditujukan kepada-dan menjadi-akar masalah kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Sedikitnya telah terjadi kontroversi yang mana Bank Dunia harus mempromosikan secara aktif penyaluran modal dan penyebaran pendapatan yang wajar dari dan kepada masyarakat. Aturan Bank Dunia yang menitik beratkan pada komitmen-komitmen yang ditandatangani tahun 1995 dalam KTT untuk Pembangunan Sosial yang diselenggarakan oleh PBB di Kopenhagen adalah tidak jelas. Secara implisit akibat wajar dari tantangan-tantangan ini adalah bahwa Bank Dunia harus mensyaratkan bantuannya kepada negara-negara didasarkan atas komitmen mereka terhadap pengentasan kemiskinan.

Akhirnya, sebuah strategi pengentasan kemiskinan yang efektif harus melibatkan rakyat miskin itu sendiri. Bank Dunia harus melaksanakan komitmennya untuk membantu secara aktif terhadap kemiskinan, perempuan, masyarakat adat, dan kelompok masyarakat yang rentan dalam proses pembuatan keputusan proyek dan program yang berpengaruh terhadap kehidupan mereka.

(Ringkasan dalam Boks 9)

Jumlah dan tingkat permintaan manusia terhadap sistem lingkungan terus meningkat dalam laju yang tiada bandingannya, tanda-tanda menunjukkan bahwa masyarakat dan komunitas se dunia secara keseluruhan hampir melebihi ambang batas daya dukung lingkungan. Tanah pedesaan di negara berkembang telah kehilangan tumbuhan permukaan, keanekaragaman genetika, topsoil (….), dan sumber air bersih yang semuanya itu sangat diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi pangan. Penduduk kota sudah dijerat oleh polusi air dan udara serta menipisnya persedian air. Perubahan iklim dan naiknya permukaan air laut yang diakibatkan oleh pemanasan global-diprediksi akan meningkat-mengancam makhluk hidup dengan tidak banyak pilihan untuk mengatasinya.

Hanya sedikit dari kegiatan-kegiatan Bank Dunia yang bersifat netral dalam kaitannya dengan keberlanjutan lingkungan pada tingkat nasional dan global, dan sejumlah proyek di antaranya telah menimbulkan akibat luas di tingkat nasional dan global. Dimasa-masa lalu, Bank Dunia bertanggung jawab terhadap kerusakan habitat dan lingkungan dengan dukungan-dukungan yang diberikan terhadap proyek-proyek pembangunan skala besar seperti pembuatan dan pembukaan jalan, pembuatan bendungan, perkebunan mono kultur dan proyek perumahan penduduk. Dewasa ini, dampak yang sama juga dianggap akibat kebijakan yang digalakkan oleh Bank Dunia, termasuk misalnya tekanan terhadap pemerintah untuk menswastanisasi sumber daya alam, menghasilkan lebih banyak devisa dengan menaikkan ekspor barang-barang kebutuhan pokok, dan pemotongan anggaran bagi badan administratif dan pengatur pemerintah.

Semakin tumbuh konsensus bahwa pola pendekatan Bank Dunia dalam mengurangi dampak yang merusak lingkungan-dengan fokus mengurangi dampak negatif dan menggalakkan proyek-proyek investasi untuk lingkungan-adalah tidak memadai untuk memastikan bahwa keberlanjutan akan dicapai pada tingkat lokal, regional atau global.

Bank Dunia telah memandatkan prosedur penaksiran beban lingkungan sejak tahun 1980, dan telah menetapkan kebijakan berkaitan dengan manajemen perpupukan pertanian, kehutanan, habitat alam, energi dan pengelolaan sumber air. Efektivitas kebijakan ini telah meningkatkan penampilan Bank Dunia ketingkat yang belum pernah dicapai sebelumnya, dan penerapannya telah menjaga daya tekan mitigasi problem lingkungan lebih dari ancaman yang mendasarinya.

Bank Dunia juga telah menunjukkan komitmen terhadap lingkungan dengan naikknya jumlah pinjaman yang diberikan untuk proyek-proyek "berwawasan lingkungan" terkmasuk komponen proteknya yang ditambahkan dalam peraturan pemberian pinjaman. Bank Dunia sekarang membanggakan aktivitasnya dengan mengucurkan dana sejumlah US$ 10 milyar untuk proyek-proyek lingkungan, yang disebarkan kedalam proyek-proyek yang merentang luas dari manajemen lingkungan mas perkotaan dan pengendalian polusi, manajemen sumber daya alam serta pembangunan institusi lingkungan.

Untuk mengelola proyek dan kebijakan lingkungannya, Bank Dunia telah mendirikan unit-unit lingkungan pada tingkat regional dan di kantor pusat, termasuk satu jabatan baru setara wakil presiden untuk Pembangunan Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan (ESDVP), dan menyatakan telah menaikkan jumlah stafnya dibidang tehnik lingkungan hingga lima kali lipat sejak tahun 1980. Unit-unti baru tadi ternyata hanya mencapai sedikit keberhasilan untuk memasukkan arus besar "wawasan lingkungan" kedalam operasi dan peraturan yang diterapkan oleh Bank Dunia, walaupun demikian, diakui telah berhasil membuat beberapa analisa penelitian dan konsep yang sangat penting. Ini termasuk study "Kesejahteraan Negara" yang menggabungkan konsep modal sosial dan sumber daya alam dan memasukkan sebagai bagian dari alat ukur kesejahteraan sosial, dan Program Hamparan Global, suatu usaha untuk mengukur biaya pemutusan kebijakan perusahan global dari tingkat eksternal hingga tingkat domestik.

Bank Dunia menghadapi tiga tantangan besar dalam aturan pendekatan lingkungan dari yang berdasarkan mitigasi sampai yang berbasis keberlanjutan. Pertama, Bank Dunia harus menutup jurang antara retorika dan kenyataan di lapangan perihal komitmennya terhadap lingkungan. Ada kemajuan yang pasti yang telah dibuat dengan pemberdayaan kebijakan, dan menangkap keuntungan lingkungan yang setara dengan efisiensi dan laju pertumbuhan ekonomi.

Tantangan kedua adalah: merubah paradigma pembangunan Bank Dunia hingga mau mencantumkan pembangunan berwawasan lingkungan sebagai sasaran, dan menyebar paradigma baru hingga mempengaruhi pembuatan konsep kerangka kerja dan operasi Bank Dunia. Dengan paradigma baru sekarang ini, usaha-usaha Bank Dunia untuk menyerapkan consern terhadap lingkungan sampai ke fokus utama operasionalisasi dalam mendeteksi dan melakukan mitigasi terhadap dampak lingkungan yang merugikan pada tingkat proyek, dan pembangunan berskala besar yang secara spesifik berkaitan dengan lingkungan. Di bawah paradigma berkelanjutan, semua kebijakan dan pinjaman Bank Dunia akan secara jelas mencantumkan syarat perlindingan ekosistem yang bersifat jangka panjang untuk proyek-proyek pada tingkat lokal, regional dan global.

Tantangan ke tiga adalah menetapkan pola hubungan yang baku dengan negara-negara peminjam dan para pemerintah pemegang saham, fora lingkungan multilateral, dan elemen masyarakat sipil pada tingkat nasional dan international untuk menggalakkan paradigma baru keberlanjutan lingkungan. Kelompok ini dan aktor politik lain, ketimbang Bank Dunia, yang pada akhirnya membuat keputusan bagaimana mencapai keberlanjutan lingkungan, termasuk memecahkan konflik Utara-Selatan dalam soal ancaman lingkungan global. Bank Dunia harus selektif dalam keterlibatannya, mempertimbangkan kekuatan dan kelemahannya, dan mesti bersedia menjalin kemitraan beragam lembaga dalam perencanaan dan implementasi.

Cara pandang tradisional Bank Dunia terhadap pembangunan telah menyingkirkan pertimbangan-pertimbangan mengenai penyelenggaran pemerintahan, masyarakat sipil, atau hak asasi manusia, yang dianggapnya tidak berkaitan dengan kebijakan ekonomi atau pelaksaan proyek. Dewasa ini, perhatian Bank Dunia kepada masalah-masalah ini adalah dengan menekankan perbaikan iklim yang menunjang pengembangan dan penanaman modal sektor swasta. Pendekatan yang bias atas proses pembangunan ini merasuki kultur dalam tubuh Bank Dunia sendiri dan telah diabadikan dalam Anggaran Dasar Bank Dunia, yang melarang Bank Dunia untuk mempertimbangkan faktor-faktor non-ekonomi dalam pemberian pinjamannya.

Dalam prakteknya, Bank Dunia terlibat dalam berbagai macam masalah-masalah pemerintahan, dan hal ini jarang sekali mencerminkan atau mewakili konsensus politik luas dari masyarakat yang terkena dampak pembangunan. Keterlibatan Bank Dunia dalam reformasi pemerintahan menekankan perampingan birokrasi pemerintah, mengurangi jumlah pegawai negeri, swastanisasi badan usaha milik negara dan sumber daya alam, pada banyak kasus, mengganti dinamika kelembagaan dalam pemerintahan ke arah kementrian-kementrian yang menangani keuangan dan sektor produksi. Dengan mengorbankan sektor sosial dan badan-badan lingkungan. Sejalan dengan itu, sikap Bank Dunia yang merangkul organisasi non-pemerintah yang "konstruktif" di satu pihak dan mengkritik pedas mereka yang bersikap lebih konfrontatif di pihak lain, maka hal ini memberikan tanda penting kepada negara-negara peminjam untuk bertindak represif kepada kelompok kritis.

Penolakan Bank Dunia untuk mempertimbangkan hak-hak politik telah menghalangi Bank Dunia untuk bisa mengantisipasi dan menanggapi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam proyek yang didanai oleh Bank Dunia. Tidak saja bahwa kebijakan untuk dialog dan konsultasi Bank Dunia dengan pemerintahan negara-negara peminjam jarang sekali mencerminkan peran kepemimpinan Bank Dunia dalam soal hak asasi manusia, tetapi justru proyek-proyek Bank Dunia sendiri sering diwarnai oleh pelanggaran hak asasi manusia.

Karena pertalian konseptual antara masyarakat sipil, hak asasi manusia dan issue-issue pemerintahan dan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan sudah menjadi jelas, maka pemisahan antara faktor "ekonomi" dan "politik" oleh Bank Dunia telah menjadi arbiter dan tidak bisa dipertahankan. Lebih penting lagi, pendekatan semacam itu telah menghalangi Bank Dunia untuk bertindak strategis terhadap issue-issue tersebut. Penolakan Bank Dunia untuk mempertimbangkan faktor "politik" telah diidentifikasi merupakan salah satu alasan atas rendahnya kualitas proyek-proyek yang didanai oleh Bank Dunia.

Pendekatan Bank Dunia yang sempit terhadap soal pemerintahan, masyarakat sipil, dan issue-issue hak asasi manusia telah mulai berubah. Dukungan untuk reformasi dan penguatan sistem kehakiman adalah sebuah contoh investasi untuk pemerintahan yang bersih (Good Governance), yang memberikan sumbangsih untuk menciptakan lingkungan yang menunjang bagi lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta. Perlahan-lahan Bank Dunia mulai mengakui bahwa pemberdayaan masyarakat sipil secara umum merupakan prasyarat yang diperlukan demi keberhasilan pembangunan ekonomi. Beberapa orang di dalam Bank Dunia mulai mengkaitkan arti penting pengembangan "modal sosial", yang mungkin dapat mensahkan lebih jauh lagi investasi Bank Dunia pada pengembangan kelembagaan, sendi-sendi struktural dan prosedural pemerintahan dan masyarakat sipil.

Bank Dunia telah berusaha cukup keras dalam membangun suatu jembatan dengan kalangan organisasi non-pemerintah. Usaha-usaha tersebut adalah: Komite Bank-NGO, Kantor Penghubung NGO, penambahan staf penghubung NGO kantor-kantor perwakilan, dan kajian-kajian di sektor NGO sedang dilakukan di beberapa negara. Bank Dunia juga telah meluncurkan suatu prakarsa besar untuk "mengutamakan" partisipasi masyarakat di seluruh kegiatan Bank Dunia. Bila berhasil, upaya ini akan menjadi suatu perbaikan berarti dalam pendekatan Bank Dunia saat ini. Selama ini, Bank Dunia mensyaratkan partisipasi publik hanya dalam bidang yang secara substansial memiliki dampak lingkungan atau yang menimbulkan dampak bagi masyarakat adat.

Bila di satu sisi, Bank Dunia menetapkan kebijakan dan prosedur yang diarahkan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang dipindahkan dan kebudayaan asli masyarakat adat yang diakibatkan oleh pinjaman, maka Bank Dunia terus saja menafsirkan isi Anggaran Dasar mengamanatkan pernghormatan atas hak-hak ekonomi dan sosial, tetapi bukan hak-hak politik.

Karena pertalian antara issue-issue pemerintahan dan pembangunan berkelanjutan sudah menjadi jelas dalam elaborasi konsep modal sosial, maka Bank Dunia harus bergulat dengan makin kaburnya batas arbiter antara isu ekonomi dan isu politik. Dalam cara yang sama Bank Dunia menggalakkan reformasi peraturan untuk memfasilitasi penanaman modal dan pengembangan sektor swasta, maka Bank Dunia harus menemukan cara untuk memajukan "lingkungan yang menunjang" bagi munculnya organisasi-organisasi masyarakat sipil yang kuat dan independen.

Bank Dunia harus taat kepada komitmennya sendiri untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan dan pengembangan kebijakan Bank Dunia, dan menanam sumberdaya untuk menciptakan suatu sistem pemantauan dan evaluasi terhadap dampak yang timbul dari partisipasi masyarakat. Keberhasilan akan mengharuskan perubahan insentif bagi para staf Bank Dunia, juga perlunya merubah pola hubungan antara Bank Dunia dengan negara-negara peminjam dan para pemegang saham lainnya.

Dengan mempertajam kepekaan atas kondisi-kondisi politik dan dengan peningkatan pemantauan dan pengawasan, Bank Dunia harus menjamin bahwa proyek-proyeknya tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Diantaranya, Bank Dunia harus memperbaiki kebijakan implementasi yang ada, melanjutkan acuan tehnis penaksiran dampak sosial, dan mengharuskan staf-nya untuk melakukan investigasi dan mempertimbangan keadaan hak asasi manusia di setiap negara sebagai suatu bagian dari strategi pembangunan yang luas dan proses persetujuan proyek.

(Ringkasan di dalam Boks 11)

Pada akhir tahun 1980-an, hampir seluruh pemerintah negara-negara Selatan tidak sanggup lagi membiayai dan mensubsidi badan-badan usaha milik negara yang tidak menghasilkan laba, dan sedang ditekan oleh lembaga keuangan internasional untuk melakukan swastanisasi, sebagai bagian dari langkah umum deregulasi ekonomi. Di awal tahun 1990-an, arus keuangan swasta, termasuk pinjaman komersial dan penanaman modal, melampaui bantuan pembangunan sebagai sumber utama devisa di negara-negara Berkembang. Bank Dunia mendukung swastanisasi dan memfasilitasi penanaman modal asing melalui lebih dari seratus pinjaman adjustment loan kepada negara-negara peminjam.

Group Bank Dunia juga memainkan peranan langsung dalam meningkatkan sektor penanaman modal swasta di negara-negara transisi dan berkembang. IFC, yang memberikan pinjaman dan penanaman modal berupa saham minoritas kepada investor swasta, dan MIGA yang memberikan asuransi terhadap resiko politik bagi penanaman modal swasta, adalah anggota Group Bank Dunia yang tercepat pertumbuhannya. Pada tahun 1994 Dewan Eksekutif menganjurkan kepada IBRD untuk meluaskan penggunaan jaminan bagi penanaman modal swasta dan pinjaman sebagai bagian yang normal dalam operasinya, dan usulan yang sama saat ini sedang didiskusikan untuk diterapkan oleh IDA.

Kritik-kritik terhadap Bank Dunia menyatakan bahwa sementara swastanisasi dan pinjaman sektor swasta dapat menggalakkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, namun hal itu tidak otomatis membawa, dan faktanya justru bisa melemahakan keadilan sosial, lingkungan hidup yang berkelanjutan, dan masyarakat sipil. Juga ada persoalan lain: bahwa pinjaman sektor swasta tidak ditujukan ke negara-negara termiskin, bahwa rata-rata jumlah hutang yang dikucurkan terlalu besar bagi usaha skala menengah dan kecil, bahwa swastanisasi kilat sering menghasilkan pemusatan kekayaan dalam masyarakat. Juga ada satu soal: pinjaman sektor swasta dikecualikan dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur-seperti keterbukaan informasi dan AMDAL-yang biasa menjadi persyaratan pinjaman dari Bank Dunia.

Walaupun Bank Dunia masih tetap memberlakukan syarat-syarat yang berbeda (lebih lunak) terhadap proyek-proyek sektor swasta yang didanai oleh IFC dan MIGA, dalam hal AMDAL dan keterbukaan informasi, namun Bank Dunia tengah menyiapkan suatu kebijakan baru. Bank Dunia juga mengecualikan kedua lembaga ini dari kewenangan Panel Pengawas. Bagaimanapun, James Wolfensohn telah menjanjikan untuk memberikan suatu pmeriksaan ulang atas proyek IFC di Chile yang kontroversial, yang mungkin membuka kesempatan bagi Panel Pengawas untuk memperluas mandat yang dimilikinya.

James Wolfensohn mengakui bahwa peningkatan dan pelipatgandaan kegiatan Group Bank Dunia di sektor swasta ternyata tanpa tidak melalui koordinasi di tingkat nasional, juga tidak konsisten di tingkat kebijakan. Ia telah memerintahkan stafnya untuk menyusun suatu pola pendekatan yang komprehensif terhadap pembangunan sektor swasta di dalam Group Bank Dunia, dan juga berjanji untuk mengirimkan suatu rencana aksi kepada Dewan Direktur.

Bank Dunia juga telah memberikan perhatian akan arti penting badan-badan usaha skala kecil di sektor informal melalui pembentukan oleh Badan Konsultasi untuk Membantu Masyarakat Miskin (CGAP). Bank Dunia juga telah menyumbangkan dana awal sebesar US$ 30 juta untuk mendukung program-program CGAP untuk mengembangkan dan meniru pendekatan keuangan usaha-usaha skala kecil dalam rangka penyediaan lapangan kerja di sektor informal.

Tantangan utama yang dihadapi oleh Bank Dunia adalah pergumulan mencitakan keseimbangan antara, di satu pihak, efisiensi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan oleh swastanisasi dan pinjaman sektor swasta, dengan, di pihak lain, sasaran-sasaran keadilan sosial, lingkungan yang berkelanjutan, dan penguatan masyarakat sipil-sasaran yang tidak boleh diserahkan hanya kepada sektor swasta. Keseimbangan yang "tepat" akan berbeda-beda di berbagai sektor dan negara, dan harus ditetapkan melalui peran serta aktif para pemegang saham yang sah.

Bank Dunia harus lebih selektif dalam kegiatannya di sektor swasta, dengan hanya mendukung proyek-proyek pembangunan yang memberikan dampak positif dalam hal pengentasan kemiskinan, peningkatan keadilan sosial, peningkatan lingkungan berkelanjutan, atau penguatan pemerintahan yang bersih dan masyarakat sipil. Disamping itu, Bank Dunia harus lebih memasukkan segi-segi sosial, lingkungan, dan aspek akuntabilitas dari swastanisasi dan pengembangan sektor swasta dalam usahanya menerapkan kebijakan dan kelembagaan baik di tingkat sektoral dan nasional.

Ke dalam, IFC dan MIGA harus memperkuat kerangka kebijakan dan kapasitas kelembagaan guna mencegah dampak sosial dan lingkungan yang negatif sebagai akibat kegiatan-kegiatan pinjaman sektor swasta. Lembaga-lembaga ini harus dibuat lebih transparan dan akuntable dengan cara menyesuaikan kebijakannya sesuai dengan keterbukaan informasi dan batasan wewenang Panel Pengawas. Sehingga konsisten dengan standar pemberian pinjaman yang saat ini diterapkan oleh IBRD dan IDA.

(Ringkasan dalam Boks 12)

Bank Dunia adalah organisasi besar dan terpusat. Dengan jumlah staf lebih dari 9.000 orang, yang sebagian besar bekerja di Kantor Pusat di Washington D.C., Bank Dunia menjadi pemberi kerja terbesar ketiga sesudah pemerintah federal AS dan pemerintah negara bagian Distrik Colombia (DC). Karena sifatnya yang milik publik, bersifat multilateral dan beridentitas ganda sebagai: lembaga keuangan dan agen pembangunan, Bank Dunia menghadapi satu tantangan manajemen yang unik, jauh melampaui perusahaan multinasional pada ukuran yang sama. Tidak kurang penting adalah tantangan bekerja di bawah batasan-batasan dari Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia yang beranggotakan 178 negara (IDA, IFC, dan MIGA yang secara hirarki menempati posisi lebih rendah dari IBRD, tetapi perbedaan dalam komposisi dewan tersebut tidak begitu berarti).

Salah satu arus kritik eksternal terhadap Bank Dunia selama 10 tahun terakhir adalah budaya birokratis Bank Dunia adalah bertolak belakang dengan pengembangan misi Bank Dunia. Sasaran kritik adalah, sentralisasi staff yang bergaji tinggi, yang sebagian besar terdiri dari ekonom; kerahasiaan yang tinggi dan menolak akuntabilitas. Pemerintah pemegang saham telah menekan pihak Bank Dunia untuk memotong biaya administrasi sebagai jawaban dari persepsi umum tentang birokrasi bank Dunia yang menggelembung.

Pada tahun 1992, suatu Gugus Tugas Manajemen Pinjaman menerbitkan suatu laporan yang luar biasa, yang selanjutnya dikenal dengan "Laporan Wapenhans" karena diketuai oleh Willi Wapenhans, mantan Wakil Presiden Bank Dunia. Laporan tersebut menemukan bahwa secara keseluruhan mutu proyek-proyek Bank Dunia mengalami penurunan dan kemunduran, sebagai akibat kinerja Bank yang rendah, yang disebabkan oleh "budaya setuju" (approval culture) dalam tubuh Bank Dunia. Karena staff Bank Dunia dibayar dan dihargai karena tugasnya menyalurkan uang ketimbang memastikan mutu impelementasi. Salah satu kesimpulan dalam laporan tersebut adalah, Bank Dunia harus menyediakan dana lebih banyak lagi untuk pengawasan proyek-proyek, yang mungkin nanti memakan ongkos administrasi yang tertinggi.

Manajemen Bank Dunia telah membuat bermacam upaya untuk mengatasi masalah-masalah yang berkembang selama ini. Pada tahun 1980-an, Presiden Barber Conable memimpin upaya reorganisasi yang bersifat top-down dalam tubuh Bank Dunia dengan mengkonsolidasikan operasi Bank Dunia menjadi departemen-departemen suatu negara (country department), dengan mengorbankan divisi-divisi fungsional dan sejumlah besar staff. Reorganisasi itu juga memberi prioritas lagi kepada para ekonom, seringkali memasuki Bank Dunia sebagai "Profesional Muda" tanpa pengalaman lapangan yang memadai, dengan mengorbankan para staf teknis. Baru-baru ini, beberapa ratus staf Bank Dunia dinyatakan sebagai "kelebihan" tahun lalu dan diadakan perampingan struktur staf Bank Dunia sebagai akibat tekanan perlunya pemotongan anggaran.

Bank Dunia sendiri telah mengakui keterbatasan pendekatan ini. Suatu memo internal Bank Dunia menyebutkan:

Sejalan dengan itu, tanggapan Bank Dunia terhadap Laporan Wapenhans berjudul "Next Steps", sebenarnya dinyatakan sebagai tidak memadai oleh Dewan Eksekutif. Strategi "Next Steps" memusatkan diri pada perbaikan manajemen pinjaman suatu negara, dengan mensyaratkan negara-negara peminjam adanya kinerja peminjam, dan menaikkan rentang persyaratan laporan atas kinerja pinjaman.

Terdapat juga, kantong-kantong inovasi di dalam tubuh Bank Dunia yang berusaha mengatasi kelemahan-kelemahan gaya manajemen lembaga. Pada awal 1990-an Direktur Bank Dunia untuk Afrika Bagian Selatan memimpin sebuah Managing Quality Initiative (Mengelola Prakarsa Kualitas) yang menekankan perlunya konsultasi dengan nasabah secara sistematis, pendekatan sektor terpadu, dan koordinasi di antara para donor, ketimbang jumlah pinjaman. Direktur yang bertanggung jawab dalam hal ini selanjutnya dipromosikan ke bagian Afrika, dan dengan itu memberikan suatu sinyal positif tentang sokongan pihak manajemen terhadap pendekatannya.

Pada awal 1994, Bank Dunia mengeluarkan inisiatif Business Process Innovation (Inovasi Proses Bisnis), suatu usaha berbiaya jutaan dolar untuk meningkatkan kinerja Bank Dunia dan memotong ongkos-ongkos melalui perancangan ulang sistem internal bank secara partisipatoris, seperti dalam hal: manajemen sumber daya manusia, pembelian, dan informasi. Prakarsa tersebut, dengan bantuan konsultan dari dalam dan luar Bank Dunia, berupaya mengumpulkan pengalaman-pengalaman yang relevan dari sektor swasta, dan merancang ulang konsep peminjam dan unit-unit organisasi dalam Bank Dunia sebagai "Costumer" (pelanggan). Upaya percontohan ini dikatakan lumayan sukses. Hal ini sebagaian besar bersandar pada kepemimpinan dan komitmen perubahan pada tingkat manajemen.

Setelah menghabiskan banyak dari waktunya selama 6 bulan pertama dalam masa jabatanya, di luar kantor mengunjungi 26 negara-negara anggota, pada awal 1996, James Wolfensohn mengarahkan perhatiannya kepada soal-soal manajemen internal. Dia memerintahkan bermacam-macam gugus tugas dan menyelenggarakan pertemuan dengan staf-staf Bank Dunia untuk mendiskusikan masalah-masalah ini. Sampai bulan Januari 1996, satu-satunya keputusan yang tegas yang diketahui adalah pengumumannya tentang sistem Managing Director (Direktur pelaksana), dimana masing-masing dari lima Manging Director akan berantnggungjawab untuk wilayah khusus atau wakil-presiden yang fungsional.

James Wolfensohn juga mengumumkan sebuah program untuk mengirimkan staf-staf muda Bank Dunia yang cemerlang ke sekolah bisinis atau perusahaan swasta selama satu atau dua tahun melalui masa cuti perusahann. (Organisasi-organisasi non-pemerintah, yayasan-yayasan, dan lembaga-lembaga pembangunan lainnya jelas-jelas lepas dari daftar lembaga tuan rumah yang berpotensi). James Wolfensohn telah menyatakan keprihatinannya terhadap sistem evaluasi personalia, "sistem kelas" yang membagi-bagi antara para profesional, staf pendukung dan staf negara tuan rumah. Dia juga berbicara tentang kemungkinan desentralisasi staf Bank Dunia kepada perwakilan Bank Dunia di suatu negara (resident mission), akan tetapi tidak ada keputusan pasti yang sudah diumumkan.

Tantangan manajemen yang dihadapi Bank Dunia adalah sangat besar. Pertama dan yang utama adalah kebutuhan untuk merubah sistem insentif yang dikenakan kepada staf bank, agar menaikkan imbalan untuk mencapai dampak pembangunan, ketimbang sekadar menghasilkan dokumen-dokumen dan menhasilkan persetujuan pinjaman. Hal ini memerlukan adanya indikator-indikator baru yang mengukur dampak pembangunan itu sendiri, dan perlu adanya sistem yang membuat staf secara individu bertanggungjawab atas tindakan mereka.

Banyak pihak di dalam dan di luar Bank Dunia telah menyadari keterbatasan kebijakan-kebijakan baru tersebut dalam mendorong perubahan perilaku yang diharapkan. Beberapa staf Bank Dunia merasa mereka secara tak adil terbebani dan dibatasi dengan kepatuhan kepada kebijakan-kebijakan yang mengalir deras dan telah memunculkan sikap sinis, bahkan bermusuhan terhadap pelaksanaannya dan unit-unit Bank Dunia yang memajukan kebijakan itu. Ada juga beberapa bukti yang menunjukkan kebijakan-kebijakan ambisius justru menjadikan staf Bank Dunia menghindari diri tidak terlibat, bahkan pada tingkat kebijakan Bank Dunia, terutama pada kegiatan yang yang sensitif -- seperti hal-hal yang berhubungan proyek kehutanan untuk produksi dan masyarakat adat -- untuk menghindari pengawasan oleh organiasi non pemerintah.

Pembentukan Panel Pengawas telah mendorong Bank Dunia untuk memformat ulang apa yang dulu disebut Operational Directives (Petunjuk Operasional) hingga ke Operational Policy, Bank Procedure (Prosedur Bank) dan Good Practice (Contoh yang Baik). Hanya yang pertama dari dua hal tersebut yang mengikat secara hukum, sedangkan untuk kategori ketiga, Good Practice, terdapat banyak syarat untuk masuk kategori ini. Jelasnya, sementara perbaikan dan penerapan kebijakan-kebijakan Bank Dunia beserta prosedur-prosedurnya adalah penting untuk menagih akuntabilitas Bank atas kinerjanya, namun, kebijakan itu sendiri tidak memadai untuk mendorong perubahan yang dibutuhkan di tengah-tengah budaya Bank Dunia.

Tantangan lainnya adalah bagaimana menentukan dan membuat komposisi yang cocok serta penempatan staf Bank Dunia secara seimbang sesuai dengan quota kewarganegaraan dan batas-batas anggaran. Banyak pihak sepakat bahwa Bank perlu mengalihkan "campuran keahliannya" dari para ekonom teoritis dan menggantikannya dengan ilmu-ilmu sosial lain dan para manajer dan praktisi pembangunan yang berpengalaman. Pemindahan staf Bank Dunia dari kantor pusat di Washington ke misi-misi perwakilan di tiap negara agaknya lebih kontroversial, dan disamping itu, akan lebih memakan biaya tampaknya.

Selama 6 bulan pertama masa jabatannya sebagai presiden Bank Dunia, James Wolfensohn berulang kali menyatakan bahwa dirinya sepenuhnya setuju dengan sasaran dan prinsip-prinsip yang diajukan orang luar para penganjur reformasi Bank Dunia. Dia menunjukkan keterbukaanya kepada mitra-mitra non-tradisional Bank Dunia untuk bekerja sama, dan meluangkan banyak waktunya untuk mengunjungi negara-negara penghutang untuk melihat kerja Bank Dunia dan melakukan pembicaraan dengan nasabah-nasabah Bank Dunia. Semangatnya melaksanakan konsultasi dan bekerjasama dengan yayasan-yayasan independen dan organisasi-organisasi non-pemerintah adalah suatu ungkapan nyata dari kesediaannya untuk memasuki suatu dialog konstruktif dengan pihak-pihak lain dengan maksud untuk membuat Bank Dunia menjadi lembaga yang lebih efektif.

Makalah-makalah tematik dalam buku ini memaparkan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Bank Dunia dalam usaha memajukan sasaran-sasaran pembangunan berkelanjutan. Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dan lebih luas pada makalah akhir buku ini, organisasi-organisasi independen memiliki banyak hal untuk diajukan kepada Bank Dunia dalam masa transisi ini. Dalam arti: kekayaan pengalaman pembangunan mereka, kapasitas intelektual staf mereka, jaringan kerja mereka di seluruh dunia, dan independensi analisa-analisa mereka. Kami berpendapat bahwa Bank Dunia lebih tertarik untuk memperoleh akses atas hal-hal tersebut, ketimbang pada dana-dana yang dimiliki oleh organisasi-organisasi swasta.

Diantara tujuan-tujuan kerjasama Bank Dunia dengan organisasi-organisasi lainnya, termasuk yayasan-yayasan swasta, kelompok pemikir dan kelompok pendukungnya adalah:

• mengembangkan kesepakatan di dalam dan di luar Bank Dunia, antara para pemegang saham dan negara-negara penghutang, dan antara pemerintah dengan pelaku masyarakat sipil, untuk memperjelas peran Bank Dunia dalam memajukan tujuan pembangunan berkelanjutan, dan perangkat kerja yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut;
• mengembangkan kapasitas perorangan dan lembaga-lembaga di luar lingkup Bank Dunia khususnya di negara-negara peminjam untuk memberdayakan perorangan dan organisasi-organisasi, untuk terlibat dengan Bank Dunia sebagai mitra sejati dalam analisa dan perumusan strategi pembangunan dengan tetap menghormati independensi mereka; dan untuk mengembangkan kapasitas pribadi dan institusi di dalam Bank Dunia sendiri untuk mendorong kemitraan tersebut; dan
• memfasilitasi pertukaran gagasan dan keahlian, dimana kekuatan dan pengalaman yang dimiliki Bank Dunia dan organisasi-organisasi luar akan saling melengkapi.

Dengan tujuan menghemat sumber daya yang sedikit jumlahnya, dan mencegah fakta atau anggapan bahwa Bank Dunia menyedot dana luar (ketimbang sebaliknya ), perdebatan tentang kemungkinan kegiatan kolaboratif haruslah difokuskan pada kegiatan yang:

• tidak memerlukan dana tambahan dari kelompok luar; atau
• memerlukan dukungan keuangan yang mandiri dari Bank Dunia ( yaitu bahwa bahwa Bank Dunia tidak dapat, tidak boleh, atau tidak akan memberikan dana ); dan
• tidak bisa mencapai sasarannya lewat tindakan-tindakan independen dari Bank Dunia dan atau dari organisasi lain.

Apapun bentuk prakarsa kolaboratif yang dipilih, maka hal tersebut tidak boleh mengorbankan pembiayaan bagi kritik dan analisa independen terhadap Bank Dunia, yang memang pada kenyataanya, menjadi pihak yang berhasil menggerakkan usaha-usaha reformasi yang sudah dicapai hingga saat ini.

Dukungan kepada organisasi-organisasi masyarakat sipil yang memungkinkan mereka bisa memanfaatkan ruang-ruang politik yang dibuka oleh komitmen baru Bank Dunia pada "partisipasi" tanpa kehilangan sifat dan karakter independensi mereka, barangkali adalah satunya-satu peluang prospektif terpenting untuk melakukan kerjasama. Pada tingkat international, kolaborasi bisa berbentuk dalam dukungan independen kepada organisasi non-pemerintah dan para akademisi untuk terlibat dengan Bank Dunia untuk membuat analisa dan perdebatan bersama tentang mandat dan perangkat-perangkat Bank Dunia untuk memajukan sasaran-sasaran pembangunan berkelanjutan. Sebagai contoh, Bank Dunia saat ini sedang mengembangkan strategi untuk:

• membuat keputusan tentang hutang multilateral terhadap negara-negara penghutang berat (highly indebted countries);
• mengkoordinasi dan menyesuaikan operasi pinjaman sektor swasta di semua lembaga anggota Bank Dunia; dan
• memperteguh kepemimpinanya di bidang pembangunan pertanian dan pedesaan.

Dukungan independen bagi aktor-aktor luar untuk berpartisipasi dalam proses ini diharapkan akan meningkatkan kualitas strategi akhir dan juga mengembangkan usulan-usulan peranan Bank Dunia.

Pada tingkat nasional di negara-negara peminjam, komitmen baru Bank Dunia tentang partisipasi diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perumusan strategi bantuan wilayah (CAS), dan apa yang mereka disebut sebagai "batu bata": penilaian kemiskinan, prakiraan belanja masyarakat, dan kerangka aksi nasional tentang lingkungan. Namun demikian, kualitas dan independensi dari keterlibatan semacam itu akan tergantung pada tingkat independensinya, dukungan kepada pengembangan kapasitas organisasi non-pemerintah dan organisasi masyarakat sipil lainnya, serta tergantung kepada perubahan sikap dan perilaku serta insentif di pihak staff Bank Dunia. Peran serta dari badan dana swata dapat memainkan peran penting dalam mempengaruhi kedua pihak.

James Wolfensohn memegang tampuk pimpinan Bank Dunia pada masa-masa kritis sepanjang sejarah lembaga tersebut. Konteks politik dan ekonomi global dari usaha-usaha pembangunan telah berubah secara sangat dramatis, dan terus mengalami perubahan pada tingkat yang sangat cepat. Sementara Bank Dunia tetap menjadi pialang keuangan, kebijakan, informasi dan gagasan-gagasan, namun hal itu telah dilampaui oleh sektor swasta sebagai penyandang dana pembangunan, dan Bank Dunia terus dihantui oleh masalah-masalah identitas ganda Bank Dunia: sebagai bank dan sebagai agen pembangunan.

Selama sepuluh tahun terakhir, persisnya sewaktu ulang tahunnya yang ke lima puluh, Bank Dunia dikritik sebagai telah merugikan kaum miskin, lingkungan, kepentingan masyarakat sipil melalui operasi, kebijakan dan saran-sarannya. Bank Dunia telah menanggapi kritik tersebut dengan meletakkan kerangka kebijakan do no harm (tidak merugikan), tetapi masih terdapat jurang besar antara retorika dan kenyataan. Hambatan-hambatan manajemen internal telah menghalangi pelaksananaan komitmen yang dicanangkan tersebut.

Lebih jauh lagi, di dalam dan di luar Bank Dunia belum ada kesepakatan tentang sejauh mana Bank Dunia bisa memajukan sasaran-sasaran pembangunan berkelanjutan: pengentasan kemiskinan, dan keadilan sosial, lingkungan berkelanjutan pada tingkat lokal dan global, dan pemerintahan yang bersih, penguatan masyarakat sipil, dan perlindungan hak asasi manusia. Promosi Bank Dunia saat ini pada pinjaman untuk swastanisasi dan sektor swasta menunjukkan tantangan-tantangan yang ada untuk mengubah orientasi Bank Dunia dari fokus utamanya: pertumbuhan ekonomi dan efisiensi. Masalah-masalah ini akan diulas lebih mendalam di dalam empat makalah tematik berikutnya.

Kunjungan James Wolfensohn ke organisasi-organisasi independen merupakan suatu peluang penting untuk menyampaikan keprihatinan, masalah dan mempertanyankan peranan Bank Dunia di masa paska Perang Dingin. Beberapa kesempatan - akan dijelaskan dalam bagian akhir buku ini-- bekerjasama untuk mencapai sasaran-sasaran bersama antara Bank Dunia dan organisasi-organisasi independen kiranya sudah saatnya untuk didiskusikan.

| Top | Analisis Sejarah Indonesia Page | Anti-Imperialisme Page | Inside Factory | Snapshots | Essays | Selected-Works Page | Library | Art of Liberation | Histomat Page | Child in Time | 1965 Coup in Indonesia | Tempo-Doeloe Page |