Yacob adalah pengagum Soeharto yang prihatin melihat bagaimana kini masyarakat memperlakukan mantan presiden itu.

Untuk membela Pak Harto, Yacob bertekad akan membawa kasus itu sampai ke Mahkamah Internasional, bahkan ke PBB. Tentu saja, itu kalau ia merasa tak puas pada putusan pengadilan Indonesia. Toh, menurut Yacob, Pak Harto sendiri akan bersedia menyerahkan harta kekayaannya. Lalu, apa sebenarnya motivasi Yacob membela Pak Harto? Berikut petikan wawancara Wahyu Muryadi, Zuhri Mahrus, dan Retno Kustiati dari FORUM dengan Yohanes Yacob di kantornya, di bekas ruang wartawan, di Jalan Cendana 6, Jakarta.

Apa sebenarnya motivasi Anda membela Pak Harto?

Sebelum meminta informasi, data, atau audiensi kepada beliau, saya tidak pernah mendapat fasilitas selama Pak Harto menjabat presiden. Saya mempunyai keyakinan bahwa orang tua itu bersih.

Beliau sendiri menyatakan kepada saya, "Pak Yacob, saya tidak punya simpanan apa-apa." Itulah yang menambah keyakinan saya.

Anda yakin Pak Harto bersih?

Iya, betul-betul saya yakin. Saya pertaruhkan segala apa yang ada pada saya, di dalam dan di luar negeri.

Bagaimana dengan harta Pak Harto yang konon US$ 16 miliar itu?

Sama sekali tidak ada.

Apakah anak-anak dan keluarganya juga bersih?

Persis. Bagaimanapun, orang tua dan anak itu tidak bisa dipisahkan. Saya hanya melihat, kalau pohonnya bersih, buahnya pun pasti bersih. Kebetulan saya juga menjabat deputi di Humpuss (perusahaan milik Tommy Soeharto--Red.). Walau belum ada tuntutan--saya harap tidak ada--saya lihat semua usaha putra-putri Pak Harto itu punya license dan legal. Maunya mereka bekerja, berusaha. Sistemnya cerdik. Bagaimana mereka mencari suatu keadaan yang mengandung kolusi atau apa, saya kira masih oke, wajar-wajar. Yang penting bagi saya, pertama saya bertanya kepada mereka: pajak sudah dibayar belum? Kalau pajak sudah beres semua, ya sudah. Mau diperiksa model apa pun, untuk langsung masuk ke unsur-unsur pidana khusus atau umum, cukup. Tapi, kalau pajak dimanipulasi atau pajak tidak dibayar, tidak usah dipakai demonstrasi pun, bisa dituntut.

Anda jujur mengatakan bahwa Pak Harto dan keluarganya itu bersih?

Betul. Saya ambil dari berbagai macam sudut, filosofinya, psikologinya. Jadi, saya berani menghadapi jalur hukum. Saya jamin, mudah-mudahan kita panjang umur, bahwa apa yang saya omongkan terbukti.

Anda, kok, yakin sekali?

Kalau pribadi anak-anaknya saya yakin, tapi lingkarannya saya tidak menjamin. Kalau anak-anak sendiri kelihatannya gampang, terkontrol. Yang melingkari mereka itulah yang membuat keropos.

Yang payah-payah itu mereka. Ada yang pagar rumahnya saja Rp 500 juta. Misalnya, mereka investasi dan bilang: ini harus begini, begini, atau saya lapor ke atas, Anda bisa dipindahkan.

Sekitar lingkaran itu yang rusak.

Tapi, secara moral, Pak Harto dan keluarganya kan harus bertanggung jawab?

Saya kira, itu berlaku untuk semua orang. Pada saat belum ada reformasi, isu KKN, wah, kalau bisa, semua surat sakti itu keluar dari mana-mana. Bagaimana kita mau menghapus KKN? Kepala RT saja punya PT, anak-anaknya RT punya PT, lalu RW, lurah, dirjen, menteri, segala macam punya. Mulailah adu kekuatan.

Cobalah kalau mereka mau buka-bukaan. Dari semua departemen, tumpahkan saja semua surat sakti itu di sebuah lapangan.

Banyak kebijakan pemerintah yang dirasakan merugikan rakyat....

Kebocoran-kebocoran yang ada itu, terus terang, memang tidak lari dari kebijakan pemerintah. Itu sudah diakui, semua tahu itu. Tinggal sekarang bagaimana loyalitas peradilan. Mudah- mudahan, kalau itu dimaafkan, ya, harus pula ada balance. Cuma, apakah mereka mau?

Lalu, bagaimana bisa Soeharto sebagai ketua yayasan sekaligus presiden bisa mengeluarkan Keppres yang mewajibkan sumbangan kepada yayasan?

Beliau melihat itu dari segi kepentingannya, tujuannya. Semua dananya jelas, didapat dari mana, rawatnya bagaimana, disalurkan kepada siapa. Dana itu kan yang diteruskan kepada dosen dan mahasiswa yang sekarang berbalik demonstrasi. Belum lagi kepada perguruan tinggi, itu rutin. Semuanya detail, komplet. Memang betul seperti Anda bilang, itu Keppres ada titik kelemahannya. Bagaimana Keppres bisa diterbitkan, sedangkan itu untuk kepentingan nonpemerintah, secara sosial, untuk alasan apa pun? Kami juga tidak boleh mengatakan tidak punya kelemahan. Maka, sebelum sampai ke kejaksaan, saya tanya serius kepada pengurus yayasan, apa ada kolusi atau enggak.

Jawabnya: enggak.

Benarkah dana yayasan tidak dipakai untuk bisnis putra-putri Pak Harto?

Sampai saat ini yayasan tidak pernah menyuplai. Tapi, usaha anak-anaklah yang menyuplai yayasan.

Kalau pegawai negeri sebagai penyumbang menggugat class action, bagaimana?

Itu yang menjadi masalah. Kalau nanti ada kebijakan pemerintah bahwa yayasan harus mengembalikan dananya untuk kesejahteraan mereka, itu jalan yang baik, harus begitu. Dana- dana yayasan itu ditambahkan ke rekening pegawai negeri. Tapi, apakah Kejaksaan Agung mau atau enggak. Kami sudah berpikiran ke situ. Buktinya, rumah sakit dikasih, Taman Mini dikasih. Ada pertanyaan, kenapa kalau sudah dikasih masih terus dikelola oleh kami. Itu karena pemerintah sendiri yang meminta, mengingat keterbatasan aparat pemerintah.

Keuangan perusahaan dan yayasan itu sudah diaudit akuntan publik?

Sementara ini biar jangan dulu. Pertama, oleh akuntan yang diakui negara, terutama oleh Departemen Keuangan. Itu sudah dilakukan. Maksudnya, agar kita siap dulu. Seandainya pada suatu saat ada tuntutan, berdasarkan bukti-bukti yang bersifat class action, ya silakan. Kami serahkan ke jaksa: ini lo, Pak, hasil audit dari akuntan, kami serahkan. Bapak tinggal meneliti kalau mungkin ada keteledoran, kekurangan, mangga. Biar semua itu transparan.

Bagaimana dengan pernyataan para pejabat yang sebenarnya ikut melegitimasi usaha keluarga Pak Harto tapi kini mengaku bahwa mereka ditekan?

Pertanggungjawaban itu di tingkat pengadilan. Susah untuk membenarkan atau menyalahkan siapa, karena itu merupakan tekanan psikologis. Secara yuridis kan hanya fakta, kecuali ada sesuatu yang membutuhkan tim ahli. Unsur psikologis itu di pengadilan perannya tipis. Mungkin hanya bisa untuk pengurangan hukuman. Masalah (kekayaan) itu umumnya kebanyakan lari ke perdata. Jadi, sebenarnya beliau-beliau itu bisa saja membela Pak Harto atau anak-anaknya. Saya kira beliau-beliau itu pun sebenarnya enggak perlu mengungkapkan itu secara gamblang: wah, saya ditekan Anda. Tapi, apakah saya tidak menerima sesuatu dari Anda? Harus berani begitu. Yang saya tahu, sikap putra- putri itu royal, sering membantu, menolong, tanda terima kasihlah, matur nuwun. Setahu saya, sekadar apa pun, berbentuk apa pun. Tapi, pembuktiannya selalu di tangan mereka. Apakah beliau-beliau tidak pernah menerima? Kalau mau kuitansi, ya, susah juga.

Bagaimana dengan rasa keadilan, jadi tidak melulu soal hitam di atas putih?

Saya kira, kalau mengambil kesimpulan, lebih baik pemerintah Habibie yang sekarang ini yang membentuk suatu tim. Wah, pemerintah sudah enggak punya uang, ayo kalau ada yang mau menyumbang. Terus datang mungkin ke putra-putri Pak Harto. Ini ada kekurangan sembako, ada perlu ini, perlu itu. Enggak usah dengan cacianlah. Saya kira, mungkin semua gedung akan mereka kasih tanpa pamrih.

Jadi, itu soal approach saja?

Approach, soal approach. Kita harus berembuk bersama mencari jalan keluar. Kita ribut terus tapi rakyat menderita.

Tanpa pendekatan, tampaknya Pak Harto dan keluarganya tidak akan serta-merta menyerahkan kekayaannya....

Otomatis, dong. Kalau menyerahkan, wah, tambah hebat serangan, kami mengakui salah. Rakyat berpendapat, kami pasti salah.

Banyak usul agar Pak Harto dimaafkan kalau sekian persen hartanya sudah diserahkan untuk negara....

Semua orang Indonesia tahu siapa Presiden Soeharto. Para pejabat dan pembantu dekatnya juga tahu Soeharto itu presiden.

Tetapi, pribadi Soeharto mereka tidak kenal. Jadi, kalau mereka memakai mimbar bebas dengan pakai mike yang kuat, enggak bisa.

Kita harus tahu sosial budayanya bagaimana, mencari jalan keluar, merangkul beliau. Kalaupun saya salah, kalau maling, mana mau mengaku. Tetap saja saya membela diri. Apalagi kalau tidak salah.

Mengapa harus ada wadah?

Kalau tak ada wadah, kurang menjamin. Paling tidak, ada suatu wadah yang bertanggung jawab. Kalau kami menerima begitu saja, nanti yang teriak-teriak itu menjadi pahlawan. Sebenarnya, fungsi DPR-lah yang melempem total sekarang ini. Buatlah apa, kek. Misalnya, "malam keakraban kembali", pakai pergelaran wayang atau apa....

Pak Harto bersedia menyerahkan kekayaannya, itu dugaan Anda atau sikap Pak Harto?

Itu analisa saya. Dan saya yakin, karena beliau pernah mengatakan, "Pak Yacob, kalau tanda tangan saya masih laku, dan luar negeri mau mengasih uang, saya mau tanda tangan, asal untuk rakyat." Beliau memang bukan presiden lagi sekarang, tapi siang malam tetap memikirkan negara ini.

Bagaimana reaksi Pak Harto saat mengetahui Kejaksaan Agung membentuk tim untuk memeriksa kekayaannya?

Beliau bicara kepada kami, malah merasa longgar, plong.

Jadinya enak kalau masalah itu sudah ditangani aparat. Beliau ingin, kalau bisa cepat, ya cepat umumkan kepada masyarakat.

Saya bilang, yang penting klarifikasi Bapak dulu. Bapak sebagai ketua yayasan, kantor saja enggak tahu, meja saja Bapak enggak ada di yayasan. Badan penguruslah nanti yang mempertanggungjawabkannya. Tapi, angka-angkanya tidak bisa dilihat dalam sehari, pelan-pelan. Alhamdulillah, negara sudah membentuk tim. Selama ini kami enggak tahu harus mengadu kepada siapa.

Kenapa tidak ke Komnas HAM...?

Aduh, Komnas HAM juga ikutan. Mau lari ke mana? Saya bingung.

Lari ke Habibie: kolusi. Ke Pangab: kolusi. Meneng wae (diam saja)-lah.

Jaminan Pangab untuk keamanan Pak Harto dan keluarga itu termasuk kekayaannya?

Enggak. Keselamatan keluarga saja.

Pembicaraan pihak Anda dengan Kejaksaan Agung sampai di mana?

Sementara ini masih pemeriksaan pemasukan, pengelolaan, dan penyaluran. Tapi, saya bilang, kalau memang ada kolusi, tak usah ragu, supaya Bapak (Soeharto) bisa tahu. Jangan sampai semua itu korbannya ke Bapak. Tapi, kalau memang Bapak, ya, Bapak harus mempertanggungjawabkan.

Anda merasa beruntung mendapat kuasa dari Pak Harto?

Serba salah. Kalau mau beruntung, itu sewaktu Pak Harto masih menjadi Presiden, ha-ha-ha....