Rencananya, komite itu diumumkan pada 20 Mei, bersama reshuffle kabinet. Namun, kenyataannya kemudian lain. Mengapa? Berikut petikan wawancara Zuhri Mahrus, Tony Hasyim, dan Retno Kustiati dari FORUM dengan Yusril Ihza.

Bagaimana ceritanya Pak Harto memutuskan berhenti sebagai presiden?

Setelah kompromi tercapai, kami mulai menghubungi ke-45 orang (calon anggota Komite Reformasi) itu. Nurcholis sejak awal menolak. Gus Dur menolak, begitu juga dengan Malik Fadjar, Amien Rais, dan semua orang di sekitar Amien. Fahmi Idris mula- mula menyatakan setuju, belakangan, sewaktu saya datang ke rumahnya, pas magrib, dia mulai ragu-ragu: jangan-jangan enggak ada yang bisa masuk. Ismail Sunny menyatakan setuju, tapi terus enggak kontak lagi. Pak Sa'adilah menghubungi nama-nama yang lain, tapi enggak ada yang mau duduk dalam komite reformasi ini. Jadi, sore itu juga, saya menghadap Pak Harto: "Pak, kita gagal membentuk ini." Kan kita tadi sudah memberikan konferensi pers di Sekretariat Negara bahwa besok (20 Mei) akan diumumkan Komite Reformasi. Kalau begitu, pilihan kita apa? Mungkin pengumuman Komite ini akan ditunda sehari. Kita bisa bilang kepada pers bahwa masalahnya belum final.

Tapi, pernyataan kita adalah Presiden menyatakan yang pertama: mengumumkan Komite Reformasi dan kabinet baru, Kabinet Reformasi. Saya tanya Sa'adilah, apakah calon-calon menteri kabinet baru semua sudah dikontak, dikonfirmasi? Dia bilang: "Belum semua." Saya bilang, keadaan bisa gawat. Kalau diumumkan Komite Reformasi, ternyata tidak ada yang mau, masih okelah kita tunda. Tapi, kalau kabinet diumumkan ternyata sebagian besar orang tidak bersedia duduk di dalamnya, Pak Harto kehilangan muka. Sa'adilah bilang: "Mengapa you bilang begitu?" Saya bilang, sebelas (maksudnya 14, seperti dalam surat yang ditujukan kepada Presiden RI perihal Pembentukan Kabinet Baru, Red.) menteri sudah mundur. Nih, suratnya.

Kapan surat itu masuk?

Magrib, 20 Mei. Sa'adilah gemetar melihat surat itu. Nama- nama penanda tangannya masih menjabat sebagai menteri. Jadi, kalau Pak Harto mengumumkan Kabinet Reformasi, anggotanya seperti Akbar Tandjung, Ginandjar Kartasasmita, dan yang lain akan kompak mengatakan tak mau duduk dalam kabinet, Pak Harto bisa dipermalukan di depan umum. Dan begitu menyadari bahwa kalau itu dilakukan bisa fatal baginya, maka (Yusril mengetuk kepalannya ke meja) tok! "Saya (maksudnya Pak Harto, Red.) berhenti."

Magrib itu juga?

Iya. Nah, bagaimana kami membuat skenario yang paling safe bagi beliau? Ya, dikeluarkanlah pasal-pasal konstitusi dan Pak Harto merumuskan beberapa kalimat. Waktu itu, kami ada beberapa orang, antara lain Sa'adilah, saya, Bambang Kesowo, Sunarto Sudarmo, Yasril Djakob, sekretaris militer, Pengamanan Presiden, dan dokter pribadi Presiden. Duduk di meja, kita bahas bersama-sama. Ada diskusi yang agak panjang antara saya dan Bambang Kesowo tentang bagaimana step-step-nya. Dia memilih apa namanya yang kita bicarakan di draft. Saya memperbaiki.

Muncullah judulnya, "Pernyataan Berhenti Sebagai Presiden RI".

Soal definisi mengundurkan diri atau apa, kami buka UUD 1945.

Kami lihat Pasal 8: jika Presiden berhenti, masih ada lagi diskusi, yakni kalau dia menyampaikan berhenti pada MPR, kan mesti di depan Sidang Istimewa. Kalau menyatakan, declare secara sepihak, berhenti, itu tanpa menunggu persetujuan kepada siapa kita membuat statement itu.

Nah, tapi dengan menyatakan itu, keadaan kemudian vakum.

Pasal 8 menyatakan, wakil presiden otomatis menjadi presiden.

Tapi, menurut Ketetapan MPR No. 7 Tahun 1973, wakil presiden mengucapkan sumpah di hadapan DPR; kalau tidak bisa, di depan Mahkamah Agung. DPR ketika itu sedang diduduki, tidak mungkin akan ada sidang DPR. Karena itu, kami menyepakati di depan Mahkamah Agung. Sa'adilah langsung mengontak Ketua MA Sarwata, disuruh bersiap malam itu juga, tapi tak diberi tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saya juga bilang kepada Sa'adilah bahwa besok pimpinan DPR mau menghadap Presiden untuk menyerahkan kesepakatan fraksi-fraksi yang meminta Pak Harto mundur. Jadi, mereka tak (usah) dikasih tahu bahwa besok Presiden akan mundur. Saya bilang lagi, pernyataan Pak Harto itu mestinya di depan pimpinan MPR. Jadi, dihubungi pula Harmoko, atau siapalah. Yang menghubungi adalah ajudan yang dari TNI Angkatan Laut. Pudjono Pranyoto (Ketua Fraksi Utusan Daerah) juga dihubungi. Katanya, mengapa pimpinan MPR mau datang? Enggak bisa. Kami mulai ragu-ragu: kalau besok dia bilang enggak bisa, bisa berantakan toh. Tapi, harus kita sadari bahwa pimpinan DPR adalah juga pimpinan MPR. Ini ada dalam statement Pak Harto tadi. Walaupun tak ada Utusan Daerah, itu tak menghalangi karena mereka adalah utusan MPR. Nah, malam-malam itu--coba Anda bayangkan--kami harus memanggil Ketua MA dan sebagainya.

Jadi, Sarwata waktu itu tidak tahu mau apa?

Menjelang subuh dia sudah tahu.

Bagaimana dengan Harmoko?

Saya kira, dia sudah tahu. Tapi, sebelumnya pembicaraan itu enggak diberi tahu. Sebelum pengumuman pernyataan itu, Ketua MA mendatangi saya, "Bagaimana ini dari segi legalitas isinya?" Saya bilang, dari segi isi sudah jelas. Saya sudah telepon Ismail Sunny. Dia sepakat bahwa dari segi konstitusional bisa dilakukan karena gedung DPR sedang diduduki, sehingga tidak memungkinkan sidang MPR. Kalau begitu, kita panggil semua pimpinan MA. Ketua, wakil ketua, dan para ketua muda dipanggil dan terjadilah (pengumuman Pak Harto berhenti, Red.) itu.

Mengapa pernyataan berhenti itu harus segera dilakukan?

Inilah yang paling penting. Kami bertiga--Pak Harto, Sa'adilah, dan saya--cemas. Kata Pak Harto, apa maunya orang- orang itu minta Sidang Istimewa, padahal keadaan sudah begitu serius. Mereka tidak mengerti akibat politiknya ini bisa menimbulkan pertumpahan darah, kekacauan. Dan, kalau ada Sidang Istimewa dan kemudian terjadi deadlock, akhirnya--kata Pak Harto--militer yang akan mengambil kekuasaan.

Itu pagi 21 Mei?

Enggak, kemarin pagi (20 Mei). Kalau ini terjadi, militer yang akan mengambil kekuasaan, katanya, dan kita harus mencegahnya. Kalian harus tahu bahwa Pak Harto tidak setuju pemerintahan militer. Karena itu, jangan ada vakum kekuasaan.

Jadi, begitu dia selesai menyatakan berhenti, Habibie otomatis harus mengucapkan sumpah dan pada bagian lain yang saya tidak mengerti, apa namanya, pihak-pihak lain yang juga turut bekerja samalah semua. Sesudah itu, Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI Jenderal Wiranto menegaskan bahwa ABRI mendukung konstitusi. Dengan acara itu, proses selesai. Jadi, kalau kemudian Ali Sadikin ngomong di televisi, berarti dia enggak mengerti prosedurnya.

Apakah Jenderal Wiranto mengetahui proses sampai Pak Harto berhenti?

Tahu. KSAD tahu. Semua tahu. Dan mereka (Wiranto dan Jenderal Subagyo) masih dipanggil kemarin (20 Mei).

Pernyataan Wiranto kemarin juga masuk agenda protokol?

Kepala Pampres mengatakan tidak semua boleh masuk. Menteri yang boleh masuk cuma dua: Menhankam dan Menteri Penerangan (Alwi Dahlan). Sa'adilah dan saya sudah ada di sana sejak semalamnya.

Mengapa yang lain tidak boleh masuk?

Pengamanan. Barangkali Presiden merasa begitu. Pada saat detik-detik terakhir, kalau orang-orang itu tiba-tiba mundur saat Pak Harto menyatakan mengumumkan kabinet reformasi, ya, enggak akan berhasil juga. Pak Harto kan belum tahu surat itu.

Sa'adilah belum tahu. Inilah saya bilang buktinya

Surat pengunduran diri 14 menteri itu Anda dapat dari siapa?

Justru dari Akbar Tandjung. Saya bilang, ini saat-saat terakhir karena nanti sudah final, tiada pilihan lain, Presiden akan mundur besok. Akbar bilang: "Barangkali Pak Harto belum terima surat kami, ini saya titip sama you, bawalah." Surat itu saya berikan kepada Sa'adilah. Sampai kemarin (20 Mei) jam 12 siang, Ginandjar Kartasasmita (Menko Ekuin/Ketua Bappenas) masih ngotot sama saya. Katanya, "Yus, bagaimana keputusan mengadakan pemilu secepat itu keluar dari GBHN? Itu melanggar Ketetapan MPR. Pemilu kan tahun 2002." Saya bilang, saya dan Ismail Sunny sedang putar otak bagaimana kita bisa menyelesaikannya. Enggak bisa kalau begitu, katanya. Saya bilang, Anda kok jadi begini? Padahal, 20 tahun dia menjadi menteri di bawah Pak Harto. Di saat-saat terakhir Pak Harto, hanya Sa'adilah yang menemani. Sementara kami harus mencari solusi supaya beliau mundur dengan damai. Kalau Sidang Istimewa itu kan impeachment (panggilan untuk memberikan pertanggungjawaban). Prosesnya lama, segala macam, memorandum 4 bulan, belum sidang istimewanya. Apa kita biarkan keadaan berlarut-larut? Pak Harto menginginkan jangan sampai, dalam keadaan kacau, militer mengambil alih. Nah, kita harus mencari exit yang aman bagi beliau tanpa memunculkan kevakuman kepemimpinan: dengan itu (menyerahkan jabatan kepada Wakil Presiden B.J. Habibie, Red.). Draft surat selesai kami buat jam 4 subuh. Bambang Kesowo dan Sunarto tidur di Setneg. Sa'adilah sesudah disuntik malam-malam, tidur di ruang ajudan. Saya sudah sempoyongan digotong ke atas, ruang pelayan Presiden. Sampai jam setengah enam.

Kapan terlihat detik-detik perubahan politik ini?

Mulai saat Komite Reformasi tidak bisa terbentuk dan ketika sejumlah menteri menolak ikut Kabinet Reformasi.

Siapa saja menteri Kabinet Pembangunan VII yang tak masuk daftar Kabinet Reformasi versi sebelum Pak Harto berhenti?

Sampai saat ini, saya enggak tahu susunan kabinetnya.

Jadi, naiknya Habibie sebagai presiden karena menurut konstitusi harus begitu, bukan karena maunya dia?

Berkali-kali saya bilang, setan pun yang jadi wakil presiden (waktu itu) sekarang jadi presiden. Enggak peduli Habibie atau bukan, wakil presiden menjadi presiden ini konstitusional. ABRI akan mengambil sikap ini. Sebagai prajurit Sapta Marga kan ABRI pembela konstitusi, di luar itu akan dilawan. Lihat sendiri, Golkar sudah pecah belah begitu. Sudah hancur. Harmoko sudah begitu tingkah lakunya. Selama ini, minta-minta petunjuk, tiba- tiba mbalelo. Satu-satunya modal cuma ABRI. Itu yang saya buat pedoman sikap pada 18 Mei. Kami sudah mengantisipasi, kalau sekiranya Pak Harto betul-betul mundur, ini sikap kita. Ini menjadi pedoman Komandan Jenderal Kopassus, Panglima Kostrad, dan KSAD.

Bagaimana sikap Pak Harto sewaktu mendengar Harmoko mengumumkan pernyataan meminta Presiden mundur?

Saya tak tahu, saya tak dengar.

Apakah Harmoko tak pernah bertemu Pak Harto sebelum surat itu dibawa?

Saya enggak tahu. Tapi, kalau lewat jalan resmi, melalui sekuriti dan ajudan, saya tidak melihatnya. Entahlah kalau dia masuk lewat jalan lain, mungkin bersama Mbak Tutut, dari belakang.

Banyak yang tak puas dengan cara berhentinya Pak Harto...

Terserahlah. Bagi saya yang penting bagaimana drama ini berakhir dengan damai. Saya tak usahlah berkomentar tentang Habibie. Cuma, siapa pun wakil presiden, itulah yang konstitusional. Tadi, saya marah kepada wartawan Belanda yang mengejar terus. Saya emosi. Habibie kan tidak disukai banyak orang, katanya. Kalian kan senang melihat terpecah belahnya bangsa ini, kata saya. Saya tahu, Habibie ada yang tak suka.

Kita kawin sama istri saja, ada di antara saudara kita yang tidak suka. Itu biasa dalam dunia politik. Tapi, paling tidak, pada saat terakhir Presiden mundur itu, kita tetap menempuh jalur konstitusi. Sekali kita mengobrak-abrik konstitusi, selama itu akan berulang kita menginjak-injak konstitusi. Kita bisa menjadi seperti Kamboja. Saya bilang kepada Pak Harto, "Pak, saya pernah tinggal di Pakistan. Saya tahu bagaimana konstitusi diinjak-injak dari zaman Ayub Khan sampai..."

Mengapa Pak Harto tak mau menggunakan kekerasan ketika melihat tak ada dukungan? Bukankah ABRI masih di belakangnya?

Buat apa? Mau menjadikan dirinya diktator? Dia tidak mau. Dia sudah mau mundur dari kemarin (19 Mei), sebelum ngomong sama kami (dan 9 ulama) di Istana Negara itu. Bagi dia tidak ada masalah, waktu itu pun dia mau mundur, gampang. Persoalannya, apakah bangsa tidak terpecah belah? Karena itu, kami mencarikan jalan kompromi, yakni selama 6 bulan dengan Komite Reformasi dan reshuffle kabinet. Dia sungguh-sungguh sudah mau mundur, kok. Cuma, orang-orang tidak mengerti drama politik sesungguhnya. Kalau tiba-tiba sekarang Akbar Tandjung menjadi pahlawan, saya bilang, salah.

Bukankah presiden dan wakil presiden harus diangkat MPR?

Memang diangkat oleh MPR, dulu.

Presiden Habibie pemegang mandat bukan?

Iya. Lihat saja Pasal 8 UUD 1945 dan Pasal 4 Ketetapan MPR No. 3 Tahun 1978, ada kata-kata, "Majelis dapat memberhentikan Presiden sebelum habis masa jabatannya karena (a) atas permintaan sendiri (b) berhalangan tetap (c) sungguh-sungguh melanggar haluan negara." Ini artinya memang MPR-lah yang dapat menghentikan presiden. Anda harus ingat, atas permintaan sendiri, artinya presiden mengirim surat kepada MPR, saya minta berhenti. MPR punya dua pilihan: dikabulkan atau ditolak. Itu harus sidang, kan? Yang kedua, berhalangan tetap. Tentu tidak, dia masih segar bugar. Dibilang dia sungguh-sungguh melanggar haluan negara, walaupun banyak orang mengatakan begitu, secara resmi MPR tidak pernah menegur. Jadi, atas pilihan inilah mengapa kalimat Presiden itu menjadi "Pernyataan Berhenti".

Jadi, berhentinya Pak Harto masuk kategori mana?

Tidak masuk ini. Karena dia membikin statement, declare.

Atas permintaan sendiri?

No! Kalau permintaan sendiri itu artinya, saya bilang saya mau berhenti jadi karyawan FORUM. Nanti dijawab, jangan, deh.

Jadinya tidak berhenti. Tapi, saya bawa satu statement, saya berhenti mulai hari ini. Saya tidak memerlukan jawaban lagi.

Itu ditandatangani jam berapa?

Sesudah subuh. Declare berhenti sebagai presiden, bukan permintaan berhenti seperti Pasal 4 Ketetapan MPR tadi. Jadinya suatu statement.

Bagaimana Anda bisa masuk dalam masalah ini?

Sebenarnya saya sudah lama bekerja di Setneg sebagai speech writer (penulis pidato) Presiden. Jadi orang di belakang layar.

Saya tetap obyektif. Saya tetap ngomong semaunya. Tapi, saat kritis, saya mengambil inisiatif untuk ikut menengahi dan menyelesaikan masalah ini secara damai. Justru mereka yang saat-saat terakhir melarikan diri, seolah-olah bukan orang Pak Harto. Kami rapat dulu sebelum menghadap Pak Harto memenuhi undangan dua hari silam itu (19 Mei). Amien Rais pun ikut.

Waktu itu, kami bersepakat bahwa juru bicaranya adalah Nurcholis Madjid dan saya. Di depan Pak Harto, saya tegas-tegas saja. Sampai Nurcholis bilang, "Yusril ini orang gila, enggak ada orang yang bisa mendikte Presiden."

Siapa yang memanggil Gus Dur?

Saya enggak tahu. Sebelumnya, ada pembicaraan antara Nurcholis dan Sa'adilah tentang siapa saja yang akan diundang Presiden. Antara lain, Gus Dur. Saya datang bukan sebagai orang Setneg, tapi--maaf-maaf--sebagai cendekiawan. Yang mewakili Pak Harto kan Sa'adilah. Jadi, saya datang karena diundang, bukan sebagai penonton. Saya tegas menyatakan kepada Pak Harto bahwa kabinet itu mesti diubah namanya menjadi Kabinet Reformasi dan semua faksi mendengar. Pak Harto bilang, "Ya, sudah. Apa yang kamu bilang itu yang saya tulis di sini."

Karena berperan dalam soal ini, akhirnya Anda banyak dikritik?

Saya sudah menyadari soal itu. Terserah oranglah. Tapi, paling tidak, mohon dicatat, mungkin inilah sumbangan saya kepada bangsa: mencegah terjadinya pertumpahan darah. Terlepas dari pernyataan orang--seperti Ali Sadikin--bahwa enggak benar Yusril. Dia tidak sadar bahwa malam itu semua tank sudah siap, orang sudah mau tempur, kok.

Kalau jalan itu tidak diambil, apa yang akan terjadi? Apakah ABRI akan...

Saya enggak tahulah, saya enggak mau menjawab soal itu.

Jangan sampai ada spekulasi yang nanti menyudutkan dan akan menghadap-hadapkan semua faksi. Oke cukup, ya. Saya sudah satu minggu tidak tidur.

KUTIPAN:

1. "Saya bilang, keadaan bisa gawat. Kalau diumumkan Komite Reformasi, ternyata tidak ada yang mau, masih okelah kita tunda. Tapi, kalau kabinet diumumkan, ternyata sebagian besar orang tidak bersedia duduk dalamnya, Pak Harto kehilangan muka."

2. "Keadaan sudah begitu serius. Mereka tidak mengerti akibat politiknya ini bisa menimbulkan pertumpahan darah, kekacauan.

Dan, kalau ada Sidang Istimewa dan kemudian terjadi deadlock, akhirnya--kata Pak Harto--militer yang akan mengambil kekuasaan."

3. "Saya tetap ngomong semaunya. Tapi, saat kritis, saya mengambil inisiatif untuk ikut menengahi dan menyelesaikan masalah ini secara damai. Justru mereka yang saat-saat terakhir melarikan diri, seolah-olah bukan orang Pak Harto."

4. "Kami rapat dulu sebelum menghadap Pak Harto memenuhi undangan dua hari silam itu (19 Mei). Amien Rais pun ikut.