|
|
Kekuatan Lama itu Bernama Soehartoisme
Spanduk-spanduk itu mulai terpampang secara mencolok pada Selasa siang pekan lalu di beberapa jalan protokol Jakarta. "Hentikan Hujatan/Pengusutan terhadap Mantan Presiden Soeharto! Agar tidak terjadi Pertumpahan Darah". Dari kalimat-kalimatnya, jelas mengandung ancaman. Karena, dalam suasana seperti sekarang --ketika gelombang besar reformasi terus menerjang Soeharto-- sangat aneh muncul spanduk semacam itu.
Sayangnya, para aktor yang mengotaki pemasangan spanduk itu berjiwa pengecut. Buktinya, tidak mencantumkan kelompok atau organisasi yang jadi sponsornya. Sekadar iseng? Rasanya tidak, karena persoalan yang dikemukakan serius. Anehnya, spanduk-spanduk itu terpampang hingga beberapa hari. Ada kesan dibiarkan pihak yang berwajib. Syukurlah, pada hari ketiga, hilang dengan sendirinya.
Tentu bukan tugas kita untuk mengusut inisiator atau sponsornya. Yang lebih penting adalah mengapa spanduk itu muncul. Dugaan sementara, itu merefleksikan sebuah misi tertentu: pembelaan politik terhadap mantan Presiden Soeharto. Sebuah upaya kontra reformasi dari para pendukung Soeharto. Para Suhartois yang tidak rela melihat roda sejarah menggilas kekuasaan hegemonik yang mampu bertahan hingga 32 tahun. Sebuah kekuasaan yang mempribadi, dan cenderung merefleksikan "ideologisasi" kultur kekuasaan menurut persepsi Soeharto sendiri.
Dari segi logika politik yang sederhana, wajar jika ada pembelaan politik dari kaum Soehartois. Sebab, merekalah yang dulu dekat dan menikmati kekuasaan di bawah rezim Orde Baru Soeharto. Baik yang melalui hubungan keluarga, kapitalisme kroni, maupun aliansi politik terkena imbas gelombang reformasi. Ketika akhirnya gerakan reformasi berhasil memaksa Soeharto lengser pada 21 Mei lalu, para Soehartois kehilangan pegangan.
Kekuatan Lama. Babakan sejarah Orde Baru itu sendiri, karena perjalanan waktu dan proses rekayasa politik, telah berkembang jadi orde yang bertumpu pada personal rule Soeharto. Sehingga, Soeharto identik dengan Orde Baru, sebaliknya Orde Baru pun identik dengan Soeharto. Dalam 32 tahun pemerintahannya, Soeharto telah melahirkan semacam "isme" atau "ideologi" kekuasaan yang dianut para loyalisnya. Sebuah kultur kekuasaan yang, menurut pengamatan Benedict ROG Anderson, dikembangkan dengan "self aggrandizing atau memperbesar wibawa dan bobot kekuasaan sendiri secara sistemik".
Orang yang pertama kali mengingatkan bangkitnya kekuatan Suhartoisme adalah tokoh reformasi Amien Rais. Adalah Amien yang mengingatkan bahaya bangkitnya "kekuatan lama" pro Soeharto yang akan comeback ke panggung politik. Di antaranya adalah nama-nama seperti Sudharmono, Try Sutrisno, dan Edi Sudrajat.
Setelah isu itu bergulir, sejumlah pengamat akhirnya juga membenarkan sinyalemen Amien. Tentu saja dengan berbagai visi dan persepsi masing-masing. Dr Nurcholish Madjid, umpamanya, mengatakan kita akan terkecoh kalau menyatakan fenomena seperti itu tidak ada. "Sinyalemen kembalinya Suhartoisme itu terlalu kuat," ujar Rektor Universitas Paramadina Mulya ini, dalam diskusi yang diselenggarakan DPP Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, di Jakarta, Rabu pekan lalu.
Namun, Cak Nur merasa perlu membandingkan Soehartoisme dengan Sukarnoisme. Menurutnya, kebangkitan Sukarnoisme menyangkut ideologi, sementara Soehartoisme terkait dengan civic morality, atau moralitas kewargaan yang bisa diartikan bagaimana Soeharto menjalankan politik.
Secara empirik, pakar politik dari UI, Drs Arbi Sanit, menengarai kebangkitan Soehartoisme itu dengan terpilihnya trio Panitia Munas Luar Biasa (Munaslub) Golkar belum lama ini. Terpilihnya trio Ary Mardjono-Waskito Reksosoedirdjo-Aulia Rachman, adalah masalah kunci dalam Munaslub Golkar. "Semua itu tidak lepas dari intervensi Keluarga Cendana. Padahal, mereka nantinya akan sangat berperan dalam menentukan struktur elite kepengurusan," ujar Arbi.
Tiga orang tersebut dicurigai oleh sejumlah kalangan dalam dan luar Golkar sebagai, "kepanjangan tangan Cendana". Kecurigaan terutama pada Ary dan Waskito yang disebut-sebut sering berkonsultasi dengan "Keluarga Cendana", yakni Bambang Trihatmodjo, Ny Siti Hardiyanti Indra Rukmana (Tutut), dan tentu saja dengan Soeharto sendiri. Baik Ary maupun Waskito sudah membantah tuduhan-tuduhan itu, yang mereka sebut sebagai fitnah semata.
Persoalannya, mungkin, mengapa banyak yang risau dengan kembalinya Suhartoisme? Agaknya, itu tidak terlepas dari posisi Soeharto yang masih jadi Ketua Dewan Pembina Golkar. Meskipun Soeharto sudah lengser, diperkirakan ia akan menggunakan kekuasaan dan pengaruhnya di DPP Golkar. Peluang untuk itu masih terbuka, mengingat AD/ART Golkar memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada Ketua Dewan Pembina. Posisi inilah yang dikhawatirkan akan jadi kartu truf Soeharto guna melakukan rekayasa politik di Munaslub pada 9-11 Juli nanti.
Tentang rekayasa politik macam apa yang akan dilakukan, memang belum jelas benar. Ada yang mengatakan, rekayasa itu dilakukan dalam rangka "menghukum" Harmoko dan Gafur, yang dianggap telah "berkhianat" kepada Keluarga Cendana. Tapi ada juga yang memperkirakan, Kubu Cendana dan para Suhartois akan mempengaruhi atau mendesakkan agenda Sidang Istimewa MPR sesuai dengan keinginan mereka. Misalnya, pertanggungjawaban atau gugatan terhadap mantan Presiden Soeharto. Apalagi, hujatan dan tuntutan kepada pribadi Soeharto dan keluarganya kini muncul bertubi-tubi.
Tidak saja menyangkut kepemimpinan politiknya yang dipandang represif, tapi juga gugatan terhadap kekayaan besar milik Keluarga Soeharto yang diduga merupakan hasil KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) selama 32 tahun berkuasa. Sesuatu yang tak mungkin dilakukan seandainya Soeharto masih memegang kendali pemerintahan. Melalui Munaslub Golkar nanti, Soeharto dan keluarganya diperkirakan oleh pengamat politik R. William Liddle di Republika, "bakal punya peluang untuk melakukan balas dendam politik".
Sikap ABRI. Yang menarik untuk dicermati dalam konteks penggalangan kekuatan Soehartoisme adalah sikap ABRI. Sebagai kekuatan politik yang determinan di Indonesia, ABRI diharapkan bisa mengembangkan semacam patnership dengan kekuatan pro-reformasi lainnya. Termasuk, di antaranya, bagaimana menentukan sikap terhadap bangkitnya "kekuatan lama" tersebut.
Sikap ABRI terhadap pribadi Soeharto sendiri sudah jelas. Seperti diungkapkan oleh Pangab Jenderal TNI Wiranto dan para petinggi ABRI lainnya, ABRI tetap menghormati Soeharto sebagai pribadi dan mantan kepala negara. ABRI mengakui Soeharto --yang nota bene juga mantan Panglima Tertinggi ABRI-- sebagai tokoh yang dengan segala kelebihan dan kekurangannya telah berjasa bagi negeri ini. Karena itu, ABRI tetap akan menjaga keselamatan fisik mantan Presiden Soeharto. Pada saat yang sama, ABRI tidak setuju jika Soeharto dicaci dan dihujat secara berlebihan dan di luar kewajaran.
Cukup menarik adalah respons ABRI terhadap isu bangkitnya kekuatan lama yang, oleh banyak media massa, disebut sebagai Suhartoisme. Pangab Jenderal Wiranto menilai, pandangan yang mengingatkan kemungkinan bangkitnya Soehartoisme adalah pandangan yang berlebihan. "Banyak isu yang sumbernya tidak jelas. Karena sumbernya nggak jelas, maka tidak bisa dipertanggungjawabkan," tegasnya, usai menghadiri Pertemuan dan Dialog dengan 400 Ulama se Jatim, guna memperingati HUT ke-160 Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Rabu (18/6) lalu.
Menariknya lagi, pernyataan ini diulanginya usai pertemuannya dengan Presiden Habibie sehari sesudahnya. Menurut Pangab, isu yang menyatakan tokoh-tokoh mantan pejabat Orde Baru masih terus mengekang laju reformasi dan berusaha comeback --dengan menghambat atau membelokkan arus reformasi-- merupakan spekulasi yang menyesatkan dan tidak berdasar.
"Tujuan penyebaran isu-isu tersebut adalah untuk menghancurkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara, termasuk ABRI," tandasnya, usai bersama Menko Polkam Feisal Tanjung, Mendagri Syarwan Hamid, dan Mensesneg Akbar Tanjung menghadap Presiden di Bina Graha. Pangab mengingatkan, jika kondisi seperti ini dibiarkan, Indonesia akan makin terpuruk dalam krisis di segala bidang, hingga konflik dan disintegrasi bangsa tak terelakkan.
Sebelumnya, Menko Polkam Feisal Tanjung membacakan pernyataan pers yang isinya seperti ini. Saat ini, menurut Pangab, sudah tampak gejala sekelompok masyarakat telah melakukan manuver-manuver politik yang mengarah pada upaya konstitusional untuk mengembalikan suasana kepada pola pikir atau paradigma lama. "Bahkan kepada upaya mengembalikan pemerintahan atau kekuasaan lama bernuansa anti-reformasi. Pemerintah berpendirian, reformasi harus jalan terus sesuai keinginan rakyat yang berdaulat."
Banyak kalangan yang berpendapat, isi kedua pernyataan itu saling melengkapi, walaupun refleksinya dipandang agak berbeda. Seperti diungkapkan oleh seorang pengamat politik, substansi pernyataan Pangab cenderung lebih menegasikan bangkitnya kekuatan lama. Sementara Menko Polkam secara implisit mengatakan upaya itu ada. "Coba perhatikan dengan cermat isi kedua pernyataan itu," tuturnya kepada UMMAT.
Namun, semuanya jadi jelas tatkala Kassospol ABRI Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono memberikan keterangan pers di depan sejumlah wartawan di Mabes ABRI, Jakarta, sehari sesudahnya. Menurut Yudhoyono, ABRI pada dasarnya konsisten dengan rakyat untuk melakukan reformasi. ABRI juga tidak menginginkan kekuatan lama bangkit dan tampil kembali di panggung politik. "ABRI berpendapat, amat tidak logis, tidak realistik, dan melawan sejarah kalau kekuatan lama bangkit kembali dalam panggung politik nasional," tegas Kassospol ABRI.
Dengan penjelasan yang terakhir itu, mungkin bisa disimpulkan bahwa sikap ABRI adalah "menolak kembalinya kekuatan lama". Sebuah sikap yang secara tegas juga dinyatakan oleh ICMI. "Kembalinya kekuatan Soeharto, apakah itu melalui Golkar atau yang lain, harus dicegah. Agar jangan sampai membalikkan jarum jam perubahan masyarakat," ujar Sekum ICMI Adi Sasono yang juga Menteri Koperasi/PPK. "Lagi pula, seharusnya mereka itu tahu dirilah. Kalau mau tampil lagi, apa tidak akan ditentang keras oleh rakyat," tambah Letjen (Purn) Achmad Tirtosudiro, Pelaksana Harian Ketua Umum ICMI.
Sikap ABRI yang menolak kembalinya kekuatan lama, Suhartoisme, tentulah amat menggembirakan. Karena, itu berarti ABRI konsekuen meneguhkan jati dirinya sebagai pengawal yang pro-aktif terhadap reformasi total. Di sinilah perlunya pihak ABRI mempunyai kearifan dan kesadaran sejarah yang tinggi terhadap dinamika reformasi itu itu sendiri.
Catatan penting yang disampaikan oleh mantan Wakil Ketua MPR/DPR Mayjen (Purn) Saiful Sulun kepada F-ABRI di DPR belum lama ini layak dicermati. Sulun berpendapat, dalam ikut menegakkan reformasi, ABRI telah kehilangan kereta. Padahal, ABRI belum pernah ketinggalan kereta. "Baru kali ini ketinggalan kereta. Supaya tidak ketinggalan kereta lagi, jajaran ABRI, termasuk F-ABRI harus menampilkan kembali citranya sebagai kekuatan pendorong proses reformasi," ujarnya.
Namun, mantan Ketua F-ABRI yang kini jadi Wakil Ketua DPR/MPR Letjen TNI Hari Sabarno punya persepsi lain terhadap penilaian Saiful Sulun. Setiap orang, termasuk mantan pejabat, boleh saja punya penilaian seperti itu. "Tapi beliau kan pernah juga jadi bagian dari F-ABRI. Itu sama saja dengan menyalahkan diri sendiri. Mestinya kita bisa berpikir lebih jernih, lebih arif, dan melihat ke depan. Tidak perlu emosional," sergahnya.
Hari Sabarno menandaskan, ABRI punya komitmen untuk mengutamakan tut wuri handayani. Ini artinya memberi kesempatan kepada kekuatan-kekuatan bangsa untuk berperan, dengan catatan tidak menimbulkan disintegrasi nasional dan tidak mengingkari Pancasila serta UUD 1945. "Jadi, persoalannya bukan ketinggalan kereta, apalagi anti-reformasi," tambahnya.
Mungkin persoalannya adalah pada implementasinya di lapangan. Pada sisi ini, Arbi Sanit justru melihat perkembangan yang agak mengkhawatirkan. Ia menengarai, tiga minggu lalu militer masih diam terhadap semua aksi pro-reformasi. Sekarang lewat Kodam dan Kodim, sudah ada larangan bagi kaum reformis untuk melakukan aksi. Mereka memvonnis gerakan reformasi sudah tidak tahu arah. "Ini kebijakan militer yang berpola Suhartoisme," kritiknya.
Tapi, Arbi juga mengkritik Habibie yang disebutnya ikut mempraktikkan Suhartoisme. Ia menyebut pergantian Jaksa Agung dari Soedjono kepada Ghalib sebagai praktik Suhartoisme dari Habibie. "Dia itu tokoh sipil yang sedang aktif mengusut kekayaan Soeharto. Kok, mendadak diganti? Ini kompromi dan bahkan ketergantungan Habibie pada militer yang berpola Soehartois dan jauh dari semangat reformasi," tandasnya.
Namun bagi ICMI sendiri, apa yang disebutkan oleh Arbi itu tidaklah menafikan yang sudah diperbuat oleh Habibie selama tiga minggu menjabat presiden. "Sebagai presiden, Habibie sudah cukup banyak berbuat. Karena itu tak ada salahnya bila ICMI membela. Namun, bila ada kesalahan, ICMI tak akan ragu-ragu mengkritiknya," kata Achmad Tirtosudiro.
/Civil Disorder/. Karenanya, apa pun yang terjadi, gerakan atau praktik Soehartoisme tampaknya memang harus dibendung. Bahkan, harus dilawan. Caranya? "Kekuatan massa harus bangkit kembali, karena sisa-sisa dan pengaruh rezim Soeharto bandel dan manipulatif," tandas Arbi.
Namun, inilah ironisnya, kaum reformis sipil mulai terpecah-belah. Mereka kurang banyak berinisiatif untuk menyusun konsep reformasi. Malah reaktif. Lalu, ramai-ramai bikin parpol tanpa berpikir apakah relevan atau tidak. Mereka juga asyik bermanuver tanpa batas penugasan. "Minggu terakhir ini, kekuatan mahasiswa atau reformis makin longgar. Akibatnya, Soehartoisme tampil lagi," lanjut Arbi.
Di sisi lain, kecenderungan adanya civil disorder atau kekacauan sipil memang muncul di sana sini. Baik yang alamiah karena terlena dengan euphoria politik, maupun karena direkayasa. Padahal, sudah sejak awal tokoh reformasi Dr Nurcholish Madjid mengingatkan, kalau reformasi menimbulkan kekacauan, akan datang "orang kuat" yang merampas segala kebebasan yang sudah kita perjuangkan. "Indonesia akan dikuasasi oleh orang kuat itu," kata Cak Nur.
Siapakah "orang kuat" itu? Tebaklah sendiri. Mudah-mudahan ini tidak mengarah pada berlakunya hukum besi sejarah: revolusi melahirkan kontra revolusi. Reformasi melahirkan kontra reformasi. Karena itu, bersatulah para pemimpin sipil.
M. Syafi'i Anwar, Telni Rusmitantri, Mimin Rukmini, Dedi Irawan
