|
|
Ada Usul, Soeharto Dikeluarkan dari Indonesia
Rohaniwan dan Intelektual Yogya Diskusikan Wajah Baru Indonesia
Sejumlah intelektual, ulama, dan rohaniwan Yogyakarta menggagas wajah baru Indonesia. Itulah yang terjadi di Gereja Jetis Yogyakarta, kemarin (03/06/98). Para penggagas itu antara lain KH Abdul Muhaimin (Ponpes Putri Nurul Umahat, Kota Gede), Romo YB Mangunwijaya, Biksu Panjavaro Thera (Vihara Mendut), Prof Dr Loekman Soetrisno, dan Dr T.H. Sumartana. Mereka berbicara di hadapan umat berbagai agama yang tergabung dalam Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) Yogyakarta.
Lalu, bagaimana bentuk Indonesia masa depan menurut mereka? Romo Mangunwijaya menegaskan, Indonesia masa depan harus bervisi desakralisasi terhadap undang-undang dasar. ‘’Jangan ada yang menganggap UUD 1945 itu keramat, sakral. Itu musrik. UUD ‘45 itu diciptakan dalam keadaan darurat dan serba cepat. Jadi, sangat mungkin diubah,’’ tandas Romo Mangun.
‘’Membangun dengan kewajaran. Jangan nggragas (serakah, red.). Indonesia masa depan harus kembali ke kehidupan yang lebih menekankan pada pendidikan budi pekerti, bukan pengejaran materi. Kalau balon materi yang terus ditiup, bisa pecah seperti sekarang ini. Kondisi ini membuat kehidupan seolah-olah hancur. Orang menjadi gelisah,’’ tutur Panjavaro Thera.
Sedangkan Loekman Soetrisno mengusulkan agar di era Indonesia baru nanti, rakyat benar-benar memiliki kontrak sosial dengan pemerintah. Artinya, rakyat hendaknya tidak sampai tidak punya bargaining di hadapan pemerintah seperti selama ini. ‘’Sekarang ini, rakyat kan diposisikan untuk selalu merendahkan diri sehingga rela digebuk, persis slogan iklan rokok: how low can you go. Rakyat dibuat dalam posisi serendah-rendahnya. Itu tak boleh terjadi di era baru Indonesia nanti,’’ tegas Loekman.
Selain menggagas bentuk Indonesia masa depan, forum itu juga mengungkap soal pengusutan harta kekayaan Soeharto, arah reformasi, dan soal pemerintahan Habibie. Soal Soeharto, Loekman mengusulkan sebaiknya mantan presiden ini ‘’dikeluarkan’’ dari Indonesia lebih dulu. Langkah semacam ini pernah ditempuh negara Kongo. Di negeri Afrika itu, setiap ada pergantian pemimpin, kepala negara lama dikeluarkan dari negerinya.
Hal itu penting, kata Loekman, agar tak terjadi ‘’srengenge kembar’’ (matahari kembar) dalam pemerintahan di Indonesia. ‘’Saat ini terlihat ada kecenderungan seperti itu. Ada satu pemerintahan yang tak terlihat, sedangkan pemerintahan yang lain ada di bawah bayang-bayang rezim lama,’’ ujar Loekman.
Tentu saja, sebelum ‘’dikeluarkan’’ dari Indonesia itu, aset kekayaannya harus sudah ditangani. ‘’Tapi, itu bukan berarti kita gantian menjarah harta mereka. Tidak boleh itu. Bagaimana pun, aset mereka banyak yang berupa proyek strategis seperti PLTU Paiton. Jika itu kita jarah, Jawa tak akan bisa masuk ke industrialisasi,’’ kata Kepala Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan (P3PK) UGM ini.
Loekman juga menyinggung soal Harmoko. Menurut dia, Harmoko seharusnya yang pertama direformasi. Sebab, dialah yang mengatakan bahwa rakyat Indonesia secara bulat menghendaki Soeharto lagi. ‘’Padahal, kenyataannya, rakyat UGM saja 97 persen menolak Soeharto,’’ tandasnya
Sedangkan visi Indonesia baru versi Romo Mangun harus mengarah pada otonomi wilayah di Indonesia. ‘’Silakan bentuknya federal atau otonomi. Tapi, jangan sekadar otonomi tingkat II. Otonomi harus tingkat provinsi, sehingga kemandiriannya nyata. Jika UUD ‘45 menghambat langkah ini, ya harus diganti. UUD itu dibuat untuk bisa diganti bukan untuk dikeramatkan atau diabadikan. Kita jangan terpaku bentuk kesatuan seperti sekarang,’’ tambahnya.
Dikatakannya pula, bentuk kesatuan seperti saat ini sebenarnya semangat masa lalu. Semangat tersebut lebih didasari ‘’sikap asal beda’’ dengan penjajah Belanda. ‘’Dulu, bentuk kesatuan ini memang perlu. Sebab, saat itu Belanda menyarankan agar Indonesia berbentuk federal. Nah, karena Belanda yang penjajah itu meminta kita berbentuk federal, para pendiri negara kita memilih bentuk kesatuan yang beda dengan penjajah. Jadi, untuk masa depan, bentuk kesatuan bisa diganti yang lebih sesuai yakni otonomi atau federal,’’ tegas Romo yang dikenal sebagai novelis ini.
KH Muhaimin yang juga tampil sebagai moderator mendukung gagasan perlunya desakralisasi UUD 1945 yang merupakan produk manusia itu. Ia juga mengingatkan pentingnya kembali hidup prasojo (sederhana). ‘’Kita harus kembali ke hidup sederhana dan tak konsumtif. Pola konsumtif akan membawa ke arah pemiskinan rohani. Hal seperti ini akan meningkatkan rasa khawatir jika terjadi sedikit saja perubahan,’’ kata kiai muda yang sering berdialog dengan berbagai kalangan ini.
Semua penggagas sepakat perlunya membangun Indonesia baru yang berbasiskan pendidikan (budi pekerti) atau pengayaan rohani. Hal itu harus ditempuh karena hanya orang yang pintar dan kaya rohani yang bisa berdemokrasi.
Dalam sarasehan yang berlangsung lesehan itu, suasana penuh solidaritas memang terbangun. Misalnya, ketika tiba saatnya salat magrib, KH Muhaimin langsung menghentikan tugasnya sebagai moderator dan mengajak yang beragama Islam salat berjamaah. Romo Y. Suyatno Hadiatmaja Pr, sebagai tuan rumah pun menyediakan tempat salat di sisi gereja.
Suasana akrab juga terlihat pada sikap para tokoh yang saling menggojlok dan memuji saat berbicara. Romo Mangun memuji KH Muhaimin sebagai orang yang beriman sehingga bisa berdialog dengannya meski beda agama. Romo juga mengkritik Loekman sebagai ‘’yang ikut bertanggung jawab’’ atas kondisi negeri ini karena ia penatar P4. Lalu, Biksu Panjavaro memuji Romo Mangun sebagai orang yang sudah tua dan bijaksana. Tua kearifannya, tua pengalamannya maupun tua pemikirannya.(wan/dib)
