|
|
Haruskah Habibie Jadi Tumbal?
Ekky : Sulit, Temukan Tokoh yang Kredibel
Masa depan pemerintahan Presiden B.J. Habibie menjadi topik hangat diskusi yang digelar Universitas Paramadina Mulya pimpinan Dr Nurcholish Madjid. ‘’Presiden Habibie memang kurang dicintai, kurang legalitasnya. Tapi, apa ia lantas harus dijadikan tumbal reformasi,’’ ujar anggota Eksponen ‘66 yang juga anggota FKP DPR Ekky Syachrudin.
Melalui perdebatan panjang dan tajam, peserta diskusi yang terdiri atas pakar ekonomi dan politik ini akhirnya menyerah. Mereka tidak bisa menarik kesimpulan, siapa tokoh yang betul-betul kredibel dan bisa diterima seluruh komponen bangsa untuk menjadi presiden.
Tampil sebagai pembicara utama dalam diskusi bertema Dialog Agenda Reformasi (Ekonomi) di Hotel Regent Jakarta itu, Direktur Econit Dr Rizal Ramli, peneliti LPEM UI Faisal H. Basri, pengamat Lukman Hakim PhD, dan pengusaha Syarifudin Harahap. Sebagai moderator, Direktur Indef Didik J. Rachbini.
Sementara itu, para peserta yang hadir, antara lain, Ketua Umum Kadin Aburizal Bakrie, Christianto Wibisono, Theo F. Toemion, Rijanto, Pande Raja Silalahi, Tjiptono Darmadji, Hartojo Wignjowijoto, Soegeng Sarjadi, Ekky Syachrudin, dan Sofyan Wanandi. Hadir juga Mensos Justika Baharsjah dan Rektor Universitas Paramadina Mulya Dr Nurcholish Madjid (Cak Nur).
Masing-masing tokoh tersebut mendapat kesempatan berbicara. Mereka umumnya mengajukan beberapa agenda yang mesti dilakukan Habibie dengan kabinetnya. Namun, perdebatan paling menarik adalah perdebatan soal nasib dan masa depan pemerintahan Habibie.
Menurut Ekky, Habibie tampil menjadi presiden tak ubahnya Soekarno saat awal kemerdekaan. Saat itu, dunia internasional tidak begitu saja menerima Bung Karno. Bahkan, ada yang minta Soekarno diadili karena dianggap penjahat perang.
‘’Saat itu, kita mempertahankan Soekarno karena kita mampu menghadapi intervensi asing. Karena mampu tidak tunduk kepada kekuatan asing, Soekarno tidak kita jadikan tumbal,’’ ucapnya.
Persoalannya sekarang, kita sebagai bangsa mampu atau tidak survive terhadap ketergantungan pada asing. Kalau kita mampu bertahan, mestinya kita tidak harus tunduk pada kemauan asing, khususnya Amerika Serikat.
‘’Sebaliknya, kalau kita tidak mampu menjaga integritas bangsa, kenapa tidak kita jadikan Habibie sebagai tumbal. Bukankah kita berbangsa bukan untuk melanggengkan Habibie menjadi presiden,’’ ungkap Ekky.
Ekky mencoba memberikan gambaran tersebut karena menilai, kritik yang dialamatkan kepada Habibie terlihat tidak proporsional lagi. Banyak pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya apriori menolak Habibie karena pertimbangan SARA. Yaitu, Habibie Islam dan tokoh ICMI.
Ekky mengaku sering berdiskusi dengan tokoh-tokoh gerakan penentang Habibie. Dalam diskusi itu, mereka memunculkan tokoh Try Sutrisno sebagai tokoh yang layak. ‘’Namun saya pertanyakan, kenapa harus tokoh militer dan bukan sipil,’’ katanya.
Jawaban yang diperoleh Ekky, tokoh-tokoh penentang Habibie tersebut ternyata melihat tidak ada tokoh sipil yang kredibel. Ekky kemudian mengajukan, kenapa bukan Amien Rais? ‘’Mereka bilang, Amien Rais sih sempit,’’ cerita Ekky.
Anggota FKP DPR yang memelopori pengumpulan tanda tangan minta Soeharto mundur ini lalu menjelaskan kepada tokoh yang tidak suka pada Habibie itu, ‘’Sesempit-sempitnya Amien Rais, dia itu memiliki massa pendukung 25 juta lebih.’’
‘’Tapi, lagi-lagi mereka mengatakan bahwa Amien Rais tidak nasionalis,’’ papar Ekky. Dari dialog tersebut, Ekky menarik gambaran bahwa tokoh sekaliber Amien Rais dianggap tidak nasionalis karena dia muslim dan tokoh ormas Islam terbesar kedua di negeri ini.
Menurut Ekky, banyak tokoh gerakan yang melihat Islam sebagai formality, bukan morality. Akibatnya, Habibie ditolak karena Islam. Kemudian, Amien Rais dikatakan tidak nasionalis. ‘’Kita jangan sampai menolak Habibie karena SARA,’’ tuturnya.
Faisal H. Basri mencoba menengahi. Menurut Faisal, diubek-ubek pun, siapa pengganti Habibie yang kredibel tidak akan ditemukan. Sebab, begitu naik, tokoh pengganti itu pun akan diubek-ubek juga. ‘’Tidak semua orang setuju dan mendukung seseorang yang tampil sebagai presiden,’’ ujarnya.
Karena itu, Faisal menyerahkan mekanisme pencarian tokoh kredibel itu kepada proses politik yang wajar, yaitu pemilu. Sebelum pemilu berlangsung, pemerintahan yang ada harus meletakkan sistem dan peraturan yang mengarah pada terciptanya kesejahteraan sosial.
Bagaimana pandangan Cak Nur? Intelektual Islam ini menegaskan, Presiden Habibie telah memberikan komitmennya bagi agenda reformasi. Komitmen pemilu yang dipercepat menjawab bahwa Habibie tidak bermaksud atau punya ambisi menjadi presiden hingga 2003.
‘’Karena itu, mari kita kembali ke hakikat reformasi. Mari kita ciptakan sistem dan peraturan yang memungkinkan terciptanya kehidupan yang lebih demokratis dan menjamin kesejahteraan masyarakat,’’ ajak Cak Nur.
Mantan ketua umum PB HMI ini menilai, sangat sulit mencari figur yang kredibel tanpa pemilu. Sebab, tidak ada bukti kuat seberapa jauh seorang tokoh didukung dan dikehendaki rakyat. Untuk terselenggaranya sebuah pemilu, diperlukan perangkat dan sistem kepartaian yang demokratis. ‘’Agenda inilah yang harus kita perjuangkan,’’ tegasnya. (adb)
