|
|
Aliansi Politik Para Loyalis Soeharto
Pengaruh politik Soeharto belum tamat di tubuh Golkar. Para loyalisnya akan membangkitkan kekuatan politik baru?
Rumor tentang akan adanya pengambil-alihan kekuasaan akhirnya terjawab. Dan jawaban untuk itu ternyata melegakan, karena diucapkan langsung oleh petinggi ABRI, Pangab Jenderal TNI Wiranto. "ABRI tidak punya niat secuil pun melakukan rekayasa politik untuk kepentingan ABRI, dengan risiko menyengsarakan rakyat," ujar Pangab dalam konferensi pers di Mabes ABRI Cilangkap, Kamis pekan lalu.
Tanggapan spontan Pangab dikemukakan menanggapi pertanyaan wartawan tentang adanya rumor semacam itu. Strateginya, membiarkan aksi-aksi mahasiswa dan kelompok masyarakat terus berkembang. Jika ini terus berlangsung, ABRI akan segera tampil kembali ke permukaan, jadi "pahlawan" untuk mengatasi keadaan. Tak ayal, Jenderal Wiranto sempat kaget mendengar pertanyaan semacam itu. "Mungkin itu karena wartawan sering baca internet, ya..." tandasnya.
Tapi sebenarnya bukan cuma lewat internet. Kekhawatiran adanya pengambil-alihan kekuasaan oleh ABRI muncul di banyak tempat. Terutama di berbagai diskusi kalangan intelektual, akademisi, mahasiswa, aktivis politik, kalangan LSM, dan sebagainya di berbagai tempat. Dari pemantauan UMMAT, kekhawatiran semacam itu sering terungkap di berbagai diskusi. Terbuka maupun tertutup.
"Jika perekonomian bangkrut, rakyat akan makin menderita. Kriminalitas dan penjarahan meningkat. Kekacauan sosial akan muncul. Jika ini yang terjadi, wajar jika militer terpaksa mengambil alih kendali negara untuk mengatasi keadaan," ujar Faisal H. Basri dalam diskusi di kampus Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.
"ABRI sekarang sebenarnya berancang-ancang untuk take over kekuasaan. Mereka telah melihat terjadinya civil disorder yang membahayakan integrasi nasional. ABRI pada dasarnya belum legowo dengan tampilnya kepemimpinan sipil," ujar seorang intelektual terkemuka dalam sebuah diskusi tertutup di kawasan Jakarta Pusat.
Bisa Kebablasan? Masalahnya, adakah tanda-tanda atau kecenderungan seperti itu? Secara empiris, sejauh ini memang belum ada bukti yang layak diungkap. Karenanya analisis terhadap dugaan semacam itu, juga jawaban yang muncul, umumnya bersifat hipotetis. Penjelasannya sederhana: situasi politik saat ini masih diliputi ketidakpastian. Ini terutama dikaitkan dengan belum kuatnya legitimasi terhadap pemerintahan Presiden Habibie.
Selain itu, pentas politik sekarang acap membuat pusing masyarakat awam. Manuver atau akrobat para aktor politik datang silih berganti. Para "reformis dadakan" berlagak gantikan peran mahasiswa. Polemik, umbar pernyataan, demonstrasi, lomba bikin partai baru, hingga main patok tanah jadi hiasan pemberitaan media cetak maupun elektronik.
Situasi yang membingungkan itu makin bertambah, ketika media massa memberitakan Pangab Jenderal Wiranto mengundang para sesepuh ABRI berdialog di Mabes ABRI Cilangkap, Rabu pekan lalu. Dalam dialog selama hampir tiga jam itu, para sesepuh ABRI berkesimpulan, "Pemerintahan Presiden Habibie tidak sah." Untunglah, esok harinya semuanya jadi jelas: ABRI mendukung pemerintahan Habibie. Namun ABRI mensinyalir adanya kelompok-kelompok tertentu yang ingin memanipulasi reformasi. "Ini mutlak harus dikendalikan. Sebab, kalau tidak, bisa kebablasan dan keluar dari koridor konstitusi," tandas Pangab dalam konferensi pers usai menyerahkan konsep reformasi kepada Presiden B.J. Habibie di Istana Merdeka, Kamis lalu.
Sebuah peringatan, memang. Terutama jika dikaitkan dengan "tesis" ABRI yang menghendaki "reformasi gradual, konseptual, dan konstitusional". Masalahnya, tesis semacam harus berhadapan dengan real politics di lapangan. Terutama jika dikaitkan dengan doktrin ABRI sendiri tentang dwifungsi.
Sebagian pengamat berpendapat, dalam konteks reformasi, doktrin dan implementasi dwifungsi perlu mengalami pembaharuan. Dengan kata lain, dalam bahasa yang lebih lugas, ABRI diharapkan tidak "overdosis" dalam keterlibatan di bidang sosial politik dan kekaryaan.
Selama ini, ABRI sering digugat karena terlalu bersemangat memanfaatkan Golkar sebagai mesin politiknya. Golkar dipandang sebagai perpanjangan tangan kepentingan politik ABRI. Sudah jadi rahasia umum, tanpa dukungan ABRI dan pengaruh Soeharto, Golkar tak akan pernah punya posisi hegemonik dalam jagat politik Indonesia. Masalahnya, setelah memasuki orde reformasi, sejumlah tokoh Golkar justru masih merasa perlu memohon bantuan Soeharto untuk menyelamatkan Golkar dari keterpurukannya. Tak cuma itu, konon ada sejumlah tokoh yang meminta jasa Soeharto agar memutus sayap kelompok "Islam politik" di tubuh Golkar. Benar-tidaknya analisis ini, memang masih perlu dibuktikan.
Dimusuhi Rakyat. Seberapa jauh tingkat keberhasilan usaha semacam itu, belum bisa diprediksikan. Tapi Eep Saefullah, staf pengajar FISIP-UI, menduga sekarang ini bukan suatu kemustahilan jika ada upaya-upaya kalangan ABRI menjalin aliansi dengan tokoh-tokoh Golkar. "Kalau ini tetap dilakukan, akan merupakan skenario yang paling berbahaya. Sebab, militer akan memanfaatkan Golkar sebagai kendaraan politik," tuturnya. Eep menengarai, di dalam Golkar sendiri sekarang ada upaya-upaya mengembalikan kekuasaan Orde Baru. Putra-putri mantan Presiden Soeharto saat ini sedang berusaha membangun kekuatan kembali lewat Golkar. "Mereka menjalin aliansi dengan tokoh-tokoh militer tua yang pro- status quo," tambahnya.
Persoalannya, apakah usaha seperti itu akan efektif di masa orde reformasi. "Hanya orang bodo saja yang mau menunggangi Golkar. ABRI sekarang ini perlu membuat perhitungan dengan kekuatan politik riil. Saya kira, ABRI akan tetap mengawasi Golkar, tapi tak akan memanfaatkannya sebagai kendaraan politik," ungkap Dr Hermawan Sulistyo. Menurut staf Puslitbang Politik dan Kewilayahan LIPI ini, ABRI akan lebih aman jika bermain dengan kelompok politik yang lain. "Golkar sekarang ini tengah dimusuhi rakyat," tandasnya.
Kalangan ABRI sendiri tampaknya bersikap menunggu perkembangan. Tapi ada dugaan, ABRI akan melakukan reposisi terhadap Golkar. Terutama dalam menyongsong Munas Luar Biasa (Munaslub) Golkar, 7-9 Juli mendatang. "Setelah adanya tata ulang, komitmen, serta strategi Golkar, kami akan memposisikan bagaimana bentuk ideal hubungan ABRI-Golkar," kata Kassospol ABRI, Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono, kepada UMMAT. Yudhoyono mengaku, pihaknya kini sedang mengkaji secara mendalam berbagai masukan dari masyarakat sekitar peran sosial-politik ABRI.
Karena itu, menarik untuk diamati bahwa menjelang Munaslub Golkar Juli mendatang tiba-tiba ada sejumlah manuver politik yang agak aneh. Ada upaya untuk mengegolkan "jago-jago tua" dan purnawirawan ABRI untuk naik ke pucuk pimpinan Golkar. Munculnya nama para mantan wapres (Umar Wirahadikusumah, Sudharmono, dan Try Sutrisno), serta Edi Sudradjat dan Rudini memang mencengangkan banyak pihak. Muncul pertanyaan, siapa di balik skenario besar itu? Dugaan sementara, kemunculan mereka bukan berasal dari kalangan ABRI. Tapi merupakan keinginan atau strategi Ketua Dewan Pembina Golkar, yang sampai saat ini masih dijabat Soeharto. Sebuah sumber UMMAT menyebutkan, Soeharto beberapa kali telah bertemu dengan para mantan wapres dan sejumlah orang kepercayaannya di rumahnya, di Jalan Cendana, Jakarta Pusat.
Meskipun sudah tidak duduk dalam pemerintahan, tokoh-tokoh tersebut dulunya dikenal sebagai "loyalis" Soeharto. Karena itu, mereka tak akan pernah membiarkan Soeharto dalam kesendirian dan alienasi politik. Sebaliknya, Soeharto juga memerlukan mereka untuk merehabilitasi pengaruh politiknya yang menurun drastis setelah diterjang gelombang reformasi. Jadi, semacam usaha melakukan simbiose mutualistik antara Soeharto dengan para loyalisnya. Tanda-tanda ke arah itu mulai terkuak, misalnya, ketika mantan Wapres Sudharmono dengan penuh semangat bicara keberadaan sejumlah yayasan yang diketuai Soeharto. "Pembelaannya sangat menyakiti hati rakyat," ujar sejumlah tokoh masyarakat.
Adakah para loyalis Soeharto di tubuh ABRI? Mungkin sulit untuk membuktikan, atau bahkan menyebut nama. Tapi di mana pun kemungkinan adanya para loyalis Soeharto --bahkan para "Suhartois"-- selalu ada. Maklum, Soeharto adalah mantan panglima tertinggi ABRI yang sangat disegani. Ia merupakan tokoh yang berjasa membesarkan ABRI hingga posisinya seperti sekarang. Bukan saja kuat secara politis, tapi bahkan secara ekonomis.
Kini konsep dwifungsi yang diimplementasikan oleh Soeharto diperkirakan telah jauh berakar dalam sistem politik Indonesia. Langsung atau tidak langsung, wacana politik Indonesia kontemporer seringkali menghadapi dilema ketika harus bicara dwifungsi. Di sisi lain, di bawah kepemimpinan Soeharto selama 32 tahun, ABRI mampu jadi institusi yang masuk dalam jaringan bisnis raksasa. Banyak yayasan, perusahaan, atau instansi milik ABRI yang sukses berbisnis. Ada yang memang dikelola secara profesional. Tapi kalaulah tidak semua, diduga sebagian terkait kolusi dengan kalangan pemerintah maupun konglomerat tertentu (lihat "Kolusi Cukong dan Centeng").
Kini, bagaimana hubungan pimpinan ABRI yang sekarang dengan Soeharto? Inilah yang sekarang banyak diperbincangkan, dan tentu memunculkan berbagai spekulasi politik. Sudah banyak diketahui, sejumlah elite dan petinggi ABRI yang sekarang ini pernah menjadi "orang dekat" Soeharto. Termasuk di antaranya Pangab Jenderal TNI Wiranto, yang pernah menjadi ajudannya. Karena itu, meskipun kini Soeharto bukan presiden lagi, Jenderal Wiranto tampaknya tetap menaruh hormat terhadap mantan atasannya itu.
Sejumlah sumber UMMAT maupun kalangan wartawan asing bahkan menyatakan, Wiranto beberapa kali menemui Soeharto di rumahnya. Bukan saja menjelang kejatuhannya, tapi juga sesudah itu. Uniknya, majalah Far Eastern Economic Review, edisi 11 Juni, bahkan menyebut Jenderal Wiranto juga berperan dalam ikut meyakinkan Soeharto untuk lengser ketika krisis memuncak. Tapi orang juga merasa surprised ketika Jenderal Wiranto tetap akan menjaga keselamatan dan keamanan Soeharto dan keluarganya. Khususnya dari serangan dan hujatan masyarakat yang dipandang berlebihan.
Remote Control. Bukti bahwa penghormatan ABRI terhadap Soeharto masih kuat, bisa dicermati dari pengawalan terhadap mantan "RI Satu" itu. Jumat dua pekan silam, ketika melaksanakan shalat Jumat di kompleks mesjid Taman Mini Indonesia Indah, Soeharto --seperti diberitakan koran The Jakarta Post-- didampingi Pangdam V Jaya, Mayjen Syafrie Syamsuddin. Sementara Jumat pekan lalu, kabarnya Pak Harto melaksanakan shalat Jumat di mesjid kompleks Mabes ABRI Cilangkap. Sayang, sumber UMMAT tidak tahu apakah mantan presiden itu bertemu dengan para petinggi ABRI.
Bukti-bukti itulah yang kemudian menimbulkan adanya semacam dugaan di kalangan pengamat politik bahwa Soeharto masih punya wibawa politik di kalangan ABRI. Masalahnya, jika pengaruh itu ada, sejauh mana kira-kira dampaknya bagi konfigurasi politik nasional? Sulit diprediksikan.
Di sisi lain, kedua anak Soeharto, Tutut dan Bambang Trihatmodjo, kini mulai tampak aktif lagi di Golkar. Ada kekhawatirkan, keduanya --atas sepengetahuan dan dukungan ayahnya-- akan memanfaatkan money politics menjelang dan saat berlangsungnya Munaslub Golkar nanti. Lalu, bagaimana dengan Soeharto sendiri? Muncul dugaan, ia akan menggunakan semacam remote control untuk mengatur channel dan volume politik pasca Orde Baru. Soeharto mungkin tidak akan tampil lagi dalam panggung politik nasional, tapi para pengikut dan loyalisnya akan terus bergerak. Seandainya mereka bangkit dan menyusun kekuatan lagi, malapetaka politik baru mungkin akan meletus lebih dahsyat lagi di negeri ini. Mudah-mudahan, sih, tidak akan terjadi.
M. Syafi'i Anwar, Telni R, Yuyun H.
