Pakar politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit mengatakan, reformasi membawa konsekuensi lahirnya garis antara kelompok masyarakat yang pro-status quo dengan yang menginginkan perubahan. Tetapi, akhirnya reformasi akan memberikan kejelasan siapa saja yang pro pemerintahan lama dan yang pro pembaruan.

’’Karena itu, saya kurang sependapat dengan pendapat Jenderal Besar A.H. Nasution dalam memandang reformasi. Mungkin, ukuran-ukuran yang digunakan Pak Nas masih menggunakan pola pendekatan lama. Jadi, polarisasi memang harus terjadi dalam sebuah reformasi,’’ kata Arbi kepada Jawa Pos di Jakarta kemarin.

Sebagaimana diberitakan kemarin, Pak Nas menengarai, arah reformasi sudah bergerak melebar sehingga masalah pokok, yakni ekonomi, kurang mendapat perhatian. Masyarakat kelihatan lebih asyik dengan politik dan rencana mendirikan partai baru daripada mengurusi ekonomi. Jika hal itu dibiarkan, yang akan menjadi korban adalah rakyat kecil. Selain itu, kata Pak Nas, reformasi yang telah menggulingkan Pak Harto telah terpolarisasi. Perkembangan ini, katanya, perlu dicermati secara serius. Bagaimana pandangan Arbi mengenai pendapat Pak Nas itu? Berikut petikan wawancara dengan Arbi:

Bagaimana Anda melihat pernyataan Pak Nas itu?

Saya tidak setuju dengan pendapat Pak Nas itu. Kalau saya boleh mengkritik, mungkin Pak Nas masih menggunakan ukuran-ukuran lama dalam melihat reformasi. Kalau reformasi telah menimbulkan polarisasi, itu sangat logis. Dalam kondisi yang normal saja, bisa terjadi polarisasi. Ketika kita makan di warung Padang saja, terjadi polarisasi. Jadi, hal itu tidak bisa dihindarkan. Dengan reformasi, akhirnya kan ada garis yang jelas, mana orang yang berusaha mempertahankan status quo dan mana reformis yang sejati. Dan, mana pula orang-orang yang oportunis. Jadi, cara melihat reformasi, menurut saya, jangan seperti kita memandang kue tar dengan kue bolu yang bahan bakunya sama-sama tepung terigu. Jangan begitu dong.

Lho, yang diupayakan selama ini kan terjadinya reformasi secara total. Kenapa demikian? Selama reformasi itu tidak dilakukan secara menyeluruh, sulit bagi kita membangun pemerintahan yang populer. Makanya, konsep reformasi itu kan mengganti yang lama dengan yang baru. Setelah itu, timbul kepercayaan. Kalau kepercayaan sudah bisa dicapai, otomatis ekonomi akan bergerak. Begitu cara melihat reformasi itu.

Jadi, besarnya perhatian masyarakat pada masalah politik tidak akan merugikan ekonomi?

Reformasi politik itu intinya adalah membangun sebuah sistem politik yang sekaligus mendongkrak ekonomi. Jadi, janganlah dipisahkan antara politik dengan ekonomi. Selama ini, Soeharto memisahkan politik dengan ekonomi. Akibatnya ya seperti sekarang ini. Karena itu, Presiden Habibie ini mengalami banyak kendala karena dia masih bagian dari pemerintahan yang lama.

Ada yang khawatir, munculnya banyak partai baru akan mengembalikan Indonesia pada fenomena politik tahun 50-an. Bagaimana itu menurut Anda?

Tidak perlu khawatir terhadap munculnya banyak partai baru. Soal partai baru, akan ada penyelesaiannya. Selain akan diatur dalam undang-undang, nanti partai yang tidak mendapat pendukung akan mati sendiri. Apalagi, bila nanti diterapkan sistem distrik, maka para tokoh politik yang tinggal di Jakarta akan KO semua. Bagaimana tidak, mereka yang akan tampil dengan sistem itu kan mewakili setiap daerah. Bagaimana kalau mereka tinggal di Jakarta semua? Masalah ini, menurut saya, akan diselesaikan dengan mudah. Nanti nasib PPP dan Golkar akan tidak jelas. Kalau PDI diselamatkan oleh Megawati, mungkin akan banyak pendukungnya. Tetapi, nasib Golkar dan PPP sangat tidak jelas. Mungkin di masa mendatang akan lahir partai pemerintah yang baru, kemudian ada partai oposisi. (zul)