|
Amien Usul Pak Harto Dikenai Wajib Lapor
Sebelum Dibawa ke Proses Hukum yang Adil dan Wajar
Banjarmasin, JP.-
Ketua Umum PP Muhammadiyah Dr H M. Amien Rais minta agar pihak yang berkompeten segera mengenakan ketentuan cegah-tangkal (cekal) kepada mantan Presiden Soeharto dan segenap keluarganya. Bahkan, kalau perlu, mereka juga dikenai wajib lapor.
Ya, kalau perlu, Pak Harto juga dikenai wajib lapor ke kodim atau koramil. Untuk selanjutnya dibawa ke proses hukum yang adil dan wajar, dengan asas praduga tak bersalah, supaya kita tidak membuat preseden baru," tegasnya dalam acara ceramah dan dialog di hadapan ribuan mahasiswa Unlam Banjarbaru kemarin.
Menurut Amien, tindakan tersebut akan memberikan pelajaran berharga bagi presiden-presiden berikutnya. Sebab, menurut Amien, jika Pak Harto dibiarkan boleh lenggang kangkung, nanti setelah Pak Harto, siapa pun yang menjadi pemimpin bisa seenaknya menghindari tanggung jawab. Mereka bisa ngomong, Pak Harto dulu boleh bebas, boleh korup, boleh kolusi, boleh nepotisme, boleh menjarah negeri ini, semau-maunya, tapi juga dibebaskan. Saya juga begitu," tambahnya.
Karena itu, jelas tokoh reformasi tersebut, Pak Harto dan segenap keluarganya tidak boleh dibebaskan begitu saja. Mereka harus secara pelan-pelan dibawa ke meja hijau dengan asas praduga tak bersalah. Untuk itu, sebagai langkah awal, ia minta menteri kehakiman dan jaksa agung segera mengeluarkan perintah cekal kepada mereka agar tidak bisa lari ke luar negeri.
Meski demikian, ia minta Harmoko yang sekarang menjadi ketua DPR/MPR itu yang terlebih dulu dibawa ke meja hijau untuk diadili. Alasannya, Harmoko-lah tokoh utama yang menjerumuskan Pak Harto yang kemudian membawa negeri ini ke jurang kehancuran.
Soal cekal dan wajib lapor itu, Amien mencontohkan kasus di Uni Soviet. Dulu, papar Amien Rais memberikan contoh, Gorbachev begitu disembah-sembah di Soviet, melebihi Soeharto di Indonesia. Tapi, begitu ia turun dari kursi kekuasaannya, Boris Yeltsin yang menggantikannya langsung mengenakan tindakan cekal. Tidak cuma itu, Yeltsin bahkan mewajibkan Gorbachev lapor mingguan kepada kodim setempat.
Dalam acara ceramah dan dialog selama sekitar 1,5 jam kemarin itu, Amien Rais juga mengungkapkan harapannya agar pemilihan presiden yang direncanakan berlangsung pertengahan tahun depan itu dilakukan dengan cara memilih nama calon secara langsung. Sama halnya dengan pemilihan presiden Amerika Serikat.
Alasannya, kalau presiden kembali dipilih oleh MPR seperti yang terjadi selama ini, calon yang kayalah yang nanti keluar sebagai pemenang. Sebab, dengan uangnya yang bergepok-gepok, bermiliar-miliar itu, calon tersebut bisa membeli suara anggota MPR," ujarnya.
Amien Rais juga mengungkapkan bahwa dua hari lalu ia mendapat tembusan surat dari Kongres Amerika Serikat kepada Presiden Habibie yang berisi imbauan agar Timor Timur dan Irian Jaya diberi hak untuk menentukan diri sendiri.
Menurut Amien, hal ini merupakan suatu bentuk tekanan yang luar biasa dari AS. Sebab, kalau Timtim dan Irja nanti diberi hak menentukan diri sendiri, bisa-bisa Sulawesi Utara, Aceh, dan Kalimantan lantas membuat negara sendiri. Kalau sudah demikian, maka bubarlah Negara RI ini," katanya, tanpa menjelaskan lebih jauh reaksi atau sikap Habibie atas imbauan tersebut. (aha)