Web hosting Custom Email SiteBuilder

Kelompok Konglomerat Jimbaran dan Sikap Politiknya Pasca-Soeharto (1)

Masih Trauma; Ikut Bilang Tak Boleh Lagi KKN

Ke mana para konglomerat setelah Soeharto lengser? Ternyata, banyak di antara mereka yang masih ingin melihat-lihat dulu, apakah mau berbisnis lagi atau sekadar jadi penonton? Itulah yang dilakukan konglomerat Kelompok Jimbaran. Sofyan Wanandi, seorang di antara mereka, menyatakan bahwa mereka kini sedang menghadapi dilema yang sangat pelik.

Sebagai juru bicara Kelompok Jimbaran, Sofyan Wanandi memang layak bicara. Setelah Soeharto mundur, dia mengakui, kelompok ini memang menghadapi masalah pelik. Dari persoalan bagaimana memutar kembali usahanya, jaminan keamanan ibu kota, sampai keselamatan pribadi para pengusaha nonpri.

’’Sikap kami sekarang ini umumnya wait and see,’’ ujar Sofyan usai mengikuti diskusi Agenda Reformasi di Hotel Regent, Jakarta. Kehadiran Sofyan dalam acara ini memang langsung mendapatkan perhatian. Maklum, sebelumnya, Sofyan nyaris terantuk tuduhan tindak pidana dalam kasus peledakan bom di Tanah Tinggi, Jakarta.

Begitu kasus tersebut terbongkar, beberapa kali Sofyan harus memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk penyidikan. Dia dimintai keterangan dengan tuduhan ikut terlibat mendanai kelompok yang mencoba akan melakukan makar terhadap pemerintahan yang sah.

Beruntung, kasus tersebut tidak menggelinding mulus. Sebab, seiring dengan gerakan reformasi yang terus menguat, kasus itu pun terpinggirkan. Kemudian, kasus itu ‘’menghilang’’ seirama dengan runtuhnya pemerintahan Soeharto. ‘’Saya tidak ke mana-mana. Ada di rumah dan berusaha memutar roda perusahaan kembali,’’ ucap Sofyan saat ditanya tentang kegiatannya pasca-Soeharto.

Menurut bos Grup Gemala ini, para pengusaha nonpri sekarang ini boleh dibilang tidak bisa berbuat apa-apa. Perusahaan banyak yang tidak melakukan proses produksi lagi. Jangankan melakukan eskpor, sekadar membeli bahan baku saja menghadapi banyak kesulitan.

Belum berputarnya kembali roda perusahaan mereka itu, menurut Sofyan, karena para konglomerat masih trauma dengan kerusuhan Jakarta pada 14 Mei lalu. Saat itu, menurut Sofyan, terjadi peristiwa yang mengagetkan. Penjarahan, pembakaran, dan pembunuhan terjadi di mana-mana. Dalam istilah Sofyan, saat itu Jakarta terbakar.

‘’Kami masih trauma dengan kerusuhan tersebut. Bagaimana tidak, Jakarta sebagai ibu kota negara saja bisa terbakar. Apalagi kota-kota di daerah,’’ tegasnya.

Sofyan yang dilahirkan di Sawahlunto, Sumbar, 3 Maret 1941, ini menuturkan, rasa trauma dengan kerusuhan bertambah dengan ketidakpastian politik setelah Soeharto mundur. Mereka belum bisa berbuat banyak, takut meletus kerusuhan susulan. Selain itu, pemerintahan baru Presiden B.J. Habibie masih menghadapi banyak persoalan.

Mantan ketua KAMI Jaya tahun 1966 ini juga menjelaskan, setelah pergantian presiden, para pengusaha nonpri seolah belum siap memutar roda usahanya kembali. Pertimbangan pokoknya, belum merasa ada jaminan stabilitas keamanan. Selain itu, mereka masih menderita culture shock.

‘’Para pengusaha keturunan memandang peristiwa politik pada 21 Mei lalu itu tidak sekadar pergantian presiden. Tapi, juga ada pertimbangan lain yang, awal atau akhir, akan bersinggungan pula dengan mereka,’’ tutur Sofyan.

Salah satu pertimbangan yang belum bisa meyakinkan meraka adalah seberapa jauh pemerintahan Presiden Habibie bisa ‘’memahami’’ roda usaha para konglomerat keturunan Cina. Faktor politis itulah yang juga membuat Kelompok Jimbaran masih bersikap wait and see.

Sebab, bukan rahasia lagi, selama 32 tahun Soeharto memerintah Indonesia, para pengusaha keturunan mendapatkan banyak kesempatan luas untuk berkiprah di bidang perekonomian. Berbagai fasilitas emas dan proteksi serta kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Baru telah membuat mereka menjadi mesin ekonomi raksasa.

Memang, Kelompok Jimbaran, yang tak lebih dari seratus orang pengusaha itu, hingga akhir 1997 lalu bisa menguasai 80 persen perekonomian nasional. Dengan melakukan kerja sama ’’tahu sama tahu’’ dengan keluarga Cendana, mereka tumbuh menjadi pengusaha raksasa dengan cabang usaha yang menggurita di mana-mana.

Akankah ’’kenikmatan-kenikmatan’’ usaha tersebut diperoleh lagi pada masa pemerintahan Habibie? Jawabannya bisa ya, bisa juga tidak. Yang terang, kelompok gerakan reformasi mulai nyaring minta agar pemerintahan baru tidak menganakemaskan lagi pengusaha keturunan Cina.

Bagaimana para konglomerat melihat kecenderungan pemerintahan baru dan tuntutan kaum reformis? ‘’Menurut saya, kita harus membuat batas,’’ ucap Sofyan. Yang dia maksudkan, kesalahan-kesalahan pada masa lalu, seperti praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) harus dibatasi dengan jelas.

Jangan sampai, tuntutan pembersihan KKN membabi buta. Termasuk, kepada perusahaan-perusahaan milik para pengusaha keturunan. ’’Kita ambil batas, pasca-Soeharto tidak boleh ada lagi KKN. Sementara itu, yang sudah ke belakang, kita anggap tidak ada saja,’’ pintanya.

Bila cara tersebut yang dipilih, lanjut Sofyan, maka ketenangan berusaha bisa diciptakan. Para konglomerat tidak akan waswas dan ragu lagi menjalankan roda perusahaan mereka. ‘’Marilah kita membangun tatanan baru. Yang sudah lalu kita anggap sejarah kelabu masa lalu saja. Tidak usah diungki-ungkit lagi,’’ ucapnya.

Menurut anggota Dewan Direksi CSIS ini, para pengusaha keturunan Cina tidak menutup mata bila pada pemerintahan Soeharto banyak menerma berbagai fasilitas kemudahan usaha. Namun, jika sekarang terus-menerus mempersoalkan hal itu, kondisi perekonomian akan makin hancur.

‘’Persoalan sekarang ini sangat serius. Rakyat kesulitan makan, pengangguran di mana-mana, sementara anggaran negara tak begitu baik. Karena itu, kita harus segera memutar roda usaha kembali,’’ pintanya.

Hanya, menurut ketua Yayasan Pembangunan Pemuda Indonesia ini, para pengusaha mau memutar roda usahanya kembali jika ada jaminan stabiltas keamanan dari pemerintah. ’’Pemerintah harus menjamin bahwa tidak akan ada kerusuhan lagi,’’ harapnya.

Jaminan stabilitas itu akan tercipta jika antara pemerintah dan kelompok gerakan reformasi terjalin satu komitmen. Yakni, komitmen melakukan perubahan-perubahan yang tetap sesuai dengan visi reformasi. ‘’Jangan sampai, reformasi membabi buta ke mana-mana. Rakyat juga yang akan jadi korban,’’ tambahnya. (adang d. bokin/bersambung)