|
|
Kelompok Konglomerat Jimbaran dan Sikap Politiknya Pasca-Soeharto (2)
Takut Rusuh Lagi, Tak Setuju Pemilu Dipercepat
Maju kena mundur juga habis. Itulah ungkapan para konglomerat Kelompok Jimbaran jika ditanya kapan roda usahanya diputar kembali. Seperti kata juru bicara Kelompok Jimbaran Sofyan Wanandi, para pengusaha nonpri masih enggan memulai bisnisnya kembali karena situasi yang tidak menentu.
‘’Belum ada jaminan stabilitas. Sementara itu, kalau terus begini, nasib perusahaan bisa kacau. Para pekerja pun bisa terancam PHK,’’ ujar Sofyan Wanandi mengenai kondisi perusahaan nonpri. Yang dibutuhkan para pengusaha nonpri, lanjutnya, adalah adanya jaminan stabilitas. Karena itu, mereka tidak setuju dengan kekuatan kelompok reformasi yang minta agar pemilu dipercepat.
Sebab, kalau pemilu dipercepat, risikonya sangat besar. Dengan jumlah partai yang jauh lebih banyak, tentu akan membuat dinamika masyarakat makin hangat. ‘’Dulu, dengan jumlah partai tiga saja, Kalimantan Selatan terbakar. Bagaimana nanti kalau lebih dari 20 partai,’’ sebutnya.
Kekhawatiran para pengusaha nonpri itu didasarkan pada pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya. Selama masa kampanye, hampir tiap hari toko-toko memilih tutup. Perusahaan juga mengurangi produksi. Itu dulu dengan jadwal kampanye tiga kontestan pemilu. Nanti, dengan jumlah partai lebih dari sepuluh? Dalam waktu dekat-dekat ini? ‘’Bisa-bisa kondisi perekonomian tambah kacau. Dulu, dengan jumlah partai tiga saja, kondisi perekonmian yang begitu sehat langsung menurun tajam begitu ada pemilu,’’ ungkapnya.
Atas dasar itulah, para pengusaha nonpri lebih berharap pemilu dilakukan setidaknya dua tahun lagi. Sementara itu, untuk menyelesaikan program-program reformasi, termasuk pemimpin nasional yang kredibel, mereka lebih memilih lewat jalan konsensus nasional. ‘’Kita lebih memilih konsensus nasional. Waktunya bisa dalam sidang istimewa. Dengan konsensus nasional, gejolak akan terhindari. Kemudian, pemilu baru dilakukan setidaknya dua tahun lagi,’’ ucapnya.
Bahkan, warga keturunan Cina tak mau kalau dilakukan pemilu secepatnya karena takut kerusuhan akan terjadi lagi. ‘’Pada pemilu awal 1997 lalu saja sudah banyak kerusuhan. Padahal, saat itu ekonomi Indonesia masih bagus dan jumlah kontestan cuma tiga. Kalau sekarang ini ekonomi hancur dan jumlah parpol cukup banyak, apa yang akan terjadi,’’ kata Sofyan Wanandi.
Trauma warga nonpri keturunan Cina memang bukan mengada-ada. Karena itu, mereka yang memimpikan negeri ini aman dan tak terjadi kerusuhan lagi sampai-sampai menggelar seminar untuk mencari solusi jaminan keamanan bagi mereka.
Seminar yang diselenggarakan Yayasan Prasetya Mulya ini digelar kemarin mengetengahkan pembicara, antara lain Emil Salim, Mari Pangestu, T. Mulya Lubis, Dr Djisman Simanjuntak, dan Siswono Yudohusodo. Sebagai moderator Wimar Witoelar dan Prof Dr M. Sadli.
Peserta seminar ini hampir 90 persen warga keturunan Cina, terutama yang menjadi korban kerusuhan 14 Mei 1998 lalu. Bahkan, ada peserta yang mengajak ‘’suporter’’ 60 orang yang semuanya distributor rokok di Jakarta. Mereka yang datang, antara lain Susi Susanti beserta Alan Budikusuma, Meuliawati, dan para pemain bulu tangkis lainnya. Para pemain bulu tangkis ikut di situ karena mereka selama ini berada di bawah pengayoman Yayasan Prasetya Mulya. Dan boleh dibilang, keberadaan mereka pun tak bisa dipisahkan dari tokoh-tokoh Kelompok Jimbaran.
Pendapat yang menolak dilakukan pemilu juga disampaikan Harry Tjan Silalahi. Warga keturunan Cina yang sangat fasih bahasa Jawa ini juga sependapat tidak perlu dilakukan pemilu. ‘’Biayanya terlalu besar dan dikhawatirkan rusuh lagi,’’ katanya.
Sofyan maupun Hari Tjan sangat sependapat agar dilakukan Sidang Istimewa MPR saja dengan me-recall 1/3 anggota MPR untuk memberikan kesempatan kepada kaum reformis menyampaikan aspirasinya. ‘’Dulu bisa dilakukan itu. Ingat, rakyat sekarang banyak kelaparan. Rakyat banyak pengangguran,’’ tegasnya. Pernyataan kedua orang ini mendapat tepukan meriah hadirin. Mereka seolah memberi persetujuan terhadap kedua orang ini.
Kendati topiknya soal pengelolaan bisnis yang baik, diskusi yang dipadati peserta ini malah banyak dijadikan ajang untuk melampiaskan kekesalan warga nonpri yang selalu menjadi sasaran amukan massa.
Karena itu, begitu Wimar Witoelar –sang moderator– membuka sesi tanya jawab, para warga keturunan Cina ini langsung mengajukan pertanyaan. Hampir seluruh pertanyaan yang diajukan menceritakan betapa hancur-remuknya kondisi warga keturunan Cina akibat amuk massa. ‘’Saya seorang pedagang kelontong. Selama lima tahun mengumpulkan satu sen demi sen. Tetapi, lima tahun dijarah dan dibakar terus-menerus. Kami bisa apa sekarang?’’ kata Anton.
Yang WNI keturunan menceritakan dialog dirinya dengan anaknya. Anaknya bertanya, kenapa toko dan rumah yang ditulisi ‘’pribumi’’ dan ‘’muslim’’ tidak dibakar? Menjawab pertanyaan anaknya yang masih kecil ini, dia bingung tidak bisa menjawab. Akhirnya dicari berbagai kamus Poerwodarminto soal arti pribumi itu. Dan, WNI keturunan Cina itu masuk dalam kategori pribumi karena sudah turun-temurun hidup di Indonesia.
Menurut para warga keturunan, mereka memprotes kebijakan Orde Baru yang tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk terjun di bidang-bidang lain selain bisnis. Karena itu, jangan disalahkan jika para warga nonpri akhirnya menguasai bisnis. ‘’Warga nonpri itu ibarat istri muda. Dia cantik, lincah, dan dimanja, tetapi tidak pernah diajak ke pesta. Sebagai istri muda, tentu berusaha rakus pada harta sebelum sang suami meninggal dunia,’’ kata Hari Tjan Silalahi. (adang d. bokin/A. syafei zemud/bersambung)
