Peristiwa-peristiwa dramatis menjelang jatuhnya Presiden Soeharto menjadi perhatian utama media asing dalam beberapa hari terakhir. Laporan pers asing menyebut betapa dramatis jatuhnya orang kuat yang kekuasaannya begitu mencekam selama 32 tahun. Harian The Washington Post menurunkan sebuah tulisan panjang berjudul ‘’Seven Days in May That Toppled a Titan’’ oleh Keith B. Richburg, wartawan harian terkemuka AS yang bertugas di Jakarta selama ini. Berikut laporan Irawan Nugroho dari Washington.

Awalnya adalah pertemuan pribadi tokoh intelektual muslim Nurcholish Madjid dengan Pak Harto pada Senin 18 Mei pukul 21.00. Beberapa hari sebelum Pak Harto memutuskan mengundurkan diri, Cak Nur merasa waswas. Dia baru saja menerima telepon penting yang menyebutkan bahwa Pak Harto ingin bertemu dengannya. Undangan pertemuan pribadi dengan Presiden Soeharto itu disampaikan lewat telepon sekitar pukul 19.00 Senin itu. Dan, pertemuan mendadak ini berlangsung dua jam kemudian. Cak Nur mengaku memang agak gugup waktu itu.

Sebagai intelektual muslim terkemuka, pandangan dan pemikiran Cak Nur memang sering menjadi rujukan. Cak Nur juga sering secara terbuka meminta Pak Harto untuk melembagakan proses demokratisasi dan mengumumkan pengunduran dirinya setelah memerintah selama 32 tahun. Namun, Cak Nur agak terkejut ketika menerima telepon itu.

Semula Cak Nur mengira Pak Harto akan bersikeras mempertahankan dirinya sebagai presiden. Namun, saat bertemu, dia melihat Pak Harto tampak santai seolah beban berat telah lepas. ‘’Saya kapok menjadi presiden,’’ kata Cak Nur menirukan Pak Harto. ‘’Bapak sebaiknya mundur,’’ jawab Cak Nur. ‘’Saya tidak akan membantah soal itu. Saya sudah mantap. Tetapi, apa ada jaminan kerusuhan ini akan berhenti?’’

Keesokan harinya, Selasa 19 Mei, Pak Harto mengumumkan suatu rancangan langkah kompromi yang diharapkan bisa meredam aksi demonstrasi dan kerusuhan. Pak Harto akan membentuk dewan reformasi, mengadakan pemilu secepat mungkin, dan mengundurkan diri secepatnya setelah DPR memilih presiden dan wakil presiden. Namun, langkah kompromi ini terlambat. Dua hari kemudian, Kamis 21 Mei, Pak Harto terpaksa harus mengadakan jumpa pers lagi di Istana Merdeka untuk mengumumkan pengunduran dirinya. Dan, seluruh dunia pun terkejut.

Richburg menulis, cepatnya Pak Harto mengambil keputusan mundur memang mengejutkan banyak orang, termasuk mereka yang sejak dulu memintanya untuk mundur. Pada akhirnya, Indonesia bisa membuktikan kepada dunia bahwa mampu melakukan peralihan kepresidenan tanpa terjadi tindak kekerasan seperti yang terjadi pada 1965. Soalnya, banyak yang khawatir hal itu akan terulang. Namun, itu semua baru sebagian kisah.

Menurut Richburg, di belakang layar, peralihan kekuasaan sebenarnya berlangsung lebih panas lagi. ‘’Suksesi’’ itu didalangi oleh sejumlah tokoh penting di sekitar Pak Harto. Mereka ikut dalam proses itu selama tujuh hari terakhir, setelah jelas bahwa presiden akan dipaksa untuk mengundurkan diri. ‘’Ini adalah sebuah kisah intrik di kamar belakang istana (back-room palace intrigue), cerita soal manuver-manuver, pengkhianatan, kesepakatan, dan tipu muslihat,’’ tulis Richburg. Dan, semua kisah ini bisa dirinci dalam tempo tujuh hari dimulai Jumat 15 Mei.

Hari itu, dini hari, pesawat Pak Harto Garuda Indonesia MD-11 ER mendarat di Halim Perdana Kusuma, setelah melakukan penerbangan 10 jam dari Kairo. Kembalinya Pak Harto dari Kairo disambut kerusuhan di semua penjuru Jakarta. Ratusan gedung dan pusat perbelanjaan dibakar. Jakarta membara. Warga negara asing dan keturunan Cina terpaksa harus melarikan diri atau menginap di hotel di tengah kota. Tuntutan mundurnya Pak Harto makin kuat.

Reaksi pertama dari Pak Harto soal tuntutan mundur ini muncul dari Menteri Penerangan Alwi Dahlan yang mengatakan bahwa Pak Harto akan mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang melakukan tindak kriminal. Ketika itu, muncul ancaman bahwa Pak Harto akan menggunakan undang-undang darurat atau emergency power untuk menjalankan pemerintahan.

Pak Harto, tampaknya, masih terus yakin dengan dukungan dari ABRI. Namun, muncul tanda-tanda bahwa para pemimpin ABRI mulai berubah sikap dengan mendukung reformasi. Awal Mei, Pangab Jendral TNI Wiranto mengumumkan bahwa dia membentuk sebuah komisi militer khusus yang dipimpin Letjen TNI Bambang Yudhoyono untuk mempelajari isu reformasi politik dengan mengundang para pakar reformasi untuk membahas rancangan tersebut. Hal itu bertujuan membenahi sistem politik Indonesia yang tertutup ini.

Komisi yang dipimpin Bambang Yudhoyono ini sudah melakukan serangkaian pertemuan dengan para akademisi, pakar, dan tokoh lain yang juga telah mengajukan usul mengenai reformasi. Indria Samego dari LIPI adalah salah satu pakar yang mengajukan usul kepada Yudhoyono. Indria mengusulkan agar pemilu tidak dilangsungkan sesuai rencana, yakni tahun 2002. Dia menyarankan agar proses pemilu dilakukan sebelum itu, dengan menghilangkan jatah kursi di DPR dan membiarkan partai-partai politik menyelenggarakan kampanye dan berorganisasi secara bebas. Menurut Indria, yang diusulkannya ini didukung Yudhoyono.

Selain Indria, Cak Nur adalah yang diminta mengajukan usul yang menyangkaut reformasi. Cak Nur mengusulkan agar pemilu dilangsungkan tahun 2000, parpol harus diizinkan untuk beroperasi dengan bebas, dan Pak Harto harus mengatakan dengan jelas bahwa dia akan mundur segera setelah reformasi berjalan. Selain itu, Cak Nur mengusulkan agar Pak Harto dan keluarganya harus menyerahkan semua harta kekayaan pribadi kepada negara. Dengan agak terkejut, Cak Nur mengatakan bahwa semua usulnya ini bisa diterima oleh para tokoh ABRI. Namun, mereka memintanya untuk memperhalus bahasanya, terutama soal pengembalian harta kekayaan Pak Harto dan menghilangkan jadwal waktu pemilu.

Pada Sabtu, setelah Pak Harto kembali dari Kairo, Menlu Ali Alatas mengeluarkan pernyataan yang membantah bahwa Pak Harto akan mundur. Menurut Alatas, Pak Harto akan bersedia mundur asalkan dilakukan secara konstitusional melalui sidang DPR/MPR. Harmoko sebagai ketua DPR/MPR selama ini memang dengan setia mendampingi Soeharto. Namun, pada Sabtu 16 Mei itu, Harmoko juga merasa kegerahan oleh perkembangan situasi.

Golkar sudah guncang dengan hilangnya dukungan dari kelompok-kelompok seperti Kosgoro, yang meminta Pak Harto untuk mundur. Jadi, ketika diminta untuk memberikan komentarnya soal pernyataan Pak Harto di Kairo, Harmoko mengatakan bahwa dia akan bertemu dengan Pak Harto hari itu untuk membicarakan masalah tersebut. Hari itu juga, Harmoko mengadakan pertemuan dengan Pak Harto, didampingi para wakil ketua DPR, antara lain Syarwan Hamid dari Fraksi ABRI, di kediaman Jalan Cendana.