|
|
Akhirnya, Kelompok Enam Pecah
Karena Isu Bantuan Clinton atau Kecewa pada Habibie?
Seperti diramalkan sejumlah pengamat, keutuhan Kelompok Enam –Prof Dr Emil Salim, Dr H M. Amien Rais, Dr Nurcholish Madjid, Dr Adnan Buyung Nasution, Rudini, dan Dr Sudjana Sjafe’i– yang kemudian menamakan diri Forum Komunikasi Kelompok Penyeimbang (FKKP) itu terancam bubar. Ini setelah Emil Salim, salah satu anggotanya, kemarin resmi mengundurkan diri.
Mengapa Emil yang sudah beberapa kali ikut dipanggil Habibie untuk memberikan masukan setelah jadi presiden itu mengambil keputusan itu? Apakah ia merasa ‘’dikhianati’’ Habibie –jago ICMI yang didukungnya sejak tampil menjadi Wapres ini? Atau, ia ingin bersih dari rumor adanya bantuan Presiden Clinton Rp 60 miliar terhadap gerakan menggulingkan Soeharto?
Emil yang belakangan rajin datang ke kelompok-kelompok yang tersingkirkan dalam kepemimpinan reformasi, seperti NU, ini kemarin memberikan jawaban rinci tentang hal itu. Dengan tegas ia menyatakan kecewa dan sudah tidak sejalan lagi dengan garis kebijaksanaan yang diambil Presiden B.J. Habibie.
Lantaran itu, muncul perkiraan bahwa FKKP berada di ambang perpecahan. ‘’Dalam proses ini, saya merasa lebih bermanfaat bagi masyarakat apabila saya mengambil jarak dari Presiden Habibie dan pemerintah, serta melaksanakan fungsi sebagai oposisi pengoreksi langkah tindak kebijaksanaan pemerintah," katanya dalam jumpa pers di Jakarta kemarin.
Forum yang selama gegap gempita gerakan reformasi banyak tampil di tengah-tengah aksi unjuk rasa mahasiswa ini memang sudah tiga kali bertemu presiden. Salah satu tugasnya adalah memberikan masukan dan nasihat tentang langkah-langkah strategis kepada Presiden B.J. Habibie dalam rangka menyukseskan tujuan reformasi.
Menurut Emil, karena keterlibatannya di forum ini, mantan menteri yang juga ketua Gema Madani ini diprotes para anggotanya. Menurut salah seorang pengurus Gema Madani, Erna Witoelar, keikutsertaan Emil Salim dalam kelompok penyeimbang secara langsung maupun tidak langsung merugikan Gema Madani.
Berikut petikan wawancara dengan Emil:
Sebenarnya apa yang menjadi pemicu sehingga Anda menarik diri dari kelompok penyeimbang?
Saya kecewa dengan kesepakatan Presiden Habibie dengan Ketua DPR/MPR Harmoko tanggal 27 Mei 1998, yang memutuskan pemilu dilaksanakan pada 1999. Kesepakatan itu jelas tidak mencerminkan kesadaran akan mendesaknya pelaksanaan pemilu. Selama ini pasar tidak percaya pada legitimasi Presiden Habibie. Karena itu, demi kepastian usaha, kelancaran masuknya investasi, dan para pengusaha bisa bekerja secara wajar, maka transisi pemerintahan ini perlu diusahakan sependek-pendeknya. Kesepakatan Habibie dengan Harmoko hanya akan melanjutkan ketidakpastian di semua lini kehidupan masyarakat. Ini mengganggu pemulihan ekonomi kita sehingga membuatnya terpuruk semakin sulit.
Apakah Anda merasa telah dibohongi Pak Habibie?
Jalan yang kita tempuh, tampaknya, memisah. Saya mendesak hal ini karena saya sangat khawatir dengan perekonomian kita yang tidak kunjung ada kepastian. Untuk mendapatkan kepastian bagi dunia bisnis, Indonesia harus predictable. Penyelesaian masalah presiden transisi ini harus diselesaikan secepat-cepatnya. Kalau diselesaikan akhir 1999, kita bisa amblas.
Maksud Anda, langkah-langkah yang dijalankan Habibie terlalu lambat?
Ya, cara pendekatan reformasi yang dilakukan Habibie kami anggap tidak memecahkan persoalan. Karena itulah, kami ajukan alternatif lain yang lebih singkat, tetapi tetap dalam rambu-rambu hukum.
Sebenarnya seberapa jauh kedekatan Anda dengan Habibie sehingga merasa perlu mengambil jarak?
Dari semula pendirian saya adalah mengambil posisi untuk menjadi oposisi bagi pemerintahan Habibie. Saya masuk ke dalam Kelompok Penyeimbang sebagai seorang pribadi yang independen. Keinginan mengambil jarak ini untuk menjaga hal-hal yang bisa ditafsirkan bahwa saya telah terkooptasi.
Kira-kira kepentingan politik apa sehingga Presiden Habibie terkesan mengulur-ulur waktu pemilu?
Kesan saya, baik Habibie maupun Harmoko tampaknya ingin membeli waktu agar pemerintahannya itu bisa berjalan panjang. Dalih yang dipakai adalah untuk konsolidasi dan mengatasi masalah ekonomi. Saya perlu mengingatkan, janganlah penderitaan rakyat itu menjadi kartu dalam pertarungan politik. Itu saya tidak mau.
Amien Rais berpendapat sebaiknya Habibie diberi kesempatan. Apakah Anda berpendapat untuk tidak lagi memberikan kesempatan kepada Habibie?
Saya, Amien Rais, Cak Nur, maupun Gus Dur kan punya kesepakatan untuk memberikan kepada Habibie waktu enam bulan, bukan sampai akhir 1999. Karena apa? Sebab, semakin lama akan semakin tinggi tingkat ketidakpastian yang mengakibatkan semakin amburadulnya perekonomian kita ini. Pengangguran akan semakin banyak dan ini perlu ditangani segera.
Siapa sih figur pemimpin yang bisa dipercaya oleh pasar dan bisa memperkuat kurs rupiah?
Saya ingin demokrasi yang menentukan siapa figurnya. Oleh karena itu, saya menginginkan pemilu yang bebas. Dari situ akan jatuh pilihan rakyat. Bagi market, bukan soal siapa orangnya, tetapi siapa yang mendapat legitimasi rakyat.
Bagaimana hubungan Anda selanjutnya dengan Amien Rais, Cak Nur, dan rekan-rekan di Kelompok Enam?
Pengambilan jarak ini baru langkah permulaan. Konsultasi dengan teman-teman di Kelompok Enam akan tetap kami pelihara. Tetapi, antara kami dan Habibie mulai saat ini sudah diambil jarak yang tegas. Pendirian ini besok (hari ini) akan saya komunikasikan dengan teman-teman. Teman-teman di Gema Madani juga mendukung saya mengambil jarak dengan Habibie.
Jika teman-teman di Kelompok Enam tetap dengan pendiriannya untuk bekerja sama dengan Habibie, bagaimana sikap Anda?
Kelompok Enam itu terdiri atas pribadi-pribadi yang independen. Antara kami berenam bisa saja berbeda pendapat. Kalau dalam masalah ini terjadi ketidakcocokan, boleh-boleh saja toh. Tapi, kan tidak usah berpisah. Signifikasinya, dalam hal tertentu kita bisa sejalan, tapi dalam hal lainnya mungkin kita tidak sejalan. Ini kan demokrasi.
Hal-hal apa saja yang bisa sejalan dan yang tidak bisa sejalan?
Agenda reformasi ini kan banyak ragam, jalan, dan perbedaannya. Misalnya, Mochtar Pabottinggi berpendapat, sistem distrik tidak bisa diterapkan. Mungkin, pendapat pakar yang lain tidak demikian.
Apakah benar rumor yang mengatakan Anda telah menerima dana dari Amerika Serikat?
Rumor ini juga telah saya baca dari New York Times. Di situ dikatakan, Buyung Nasution telah menerima bantuan, tapi nama saya tidak disebut-sebut. Yang juga disebut adalah Walhi dan LBH.
Ngomong-ngomong, alternatif apa sih yang ingin Anda tawarkan?
Pokoknya, penyelesaian politik harus dilaksanakan secepat-cepatnya. Para pakar hukum tata negara telah memberitahukan kepada saya bahwa menyusun konsep UU tentang pemilu, UU tentang orsospol, dan UU tentang susunan kedudukan MPR/DPR bisa selesai dilakukan dalam bulan Juni ini. Bulan Desember pemilu bisa dilaksanakan.
Saya mendesak agar segera diumumkan penjadwalan yang pasti dan cepat dengan menggunakan wewenang yang ada pada Presiden Habibie: Menetapkan perubahan UU Pemilu, UU Orsospol, serta UU Susunan dan Kedudukan MPR/DPR/DPRD dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu).
Menetapkan tanggal pemilu pada bulan Desember 1998 sebelum puasa dan penetapan sidang umum MPR sesudah puasa (Februari 1999), kalau perlu dengan Tap MPR nomor 5/MPR/1998 tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden.
Saya juga minta agar Habibie segera menyiapkan Tim Penyelenggara Pemilu yang independen, terdiri atas wakil-wakil orsospol peserta pemilu dan LSM yang dibantu pemerintah dengan gaya hemat, seperti tanpa jor-joran, arak-arakan, dan peserta sidang MPR agar ditampung dalam rumah anggota parpol, tanpa uang harian, tas, buku cetakan, dan lain-lain. (jpnn)
