|
|
Sebagai penguasa, Soeharto dan keluarganya adalah penjaga gawang komersial (commercial gate-keeper) bagi perusahaan asing yang ingin berbisnis di Indonesia. Aturan tak tertulis ini membuat sederatan perusahaan raksasa dunia terpaksa ikut bermain sesuai dengan aturan keluarga Cendana. Berikut lanjutan laporan Irawan Nugroho dari Washington.
Sesuai dengan undang-undang penanaman modal asing, perusahaan asing yang ingin berinvestasi di Indonesia harus menggandeng mitra lokal. Dan sudah bukan rahasia lagi bahwa mitra lokal nomor satu di Indonesia adalah Soeharto dan putra-putrinya. ’’Bagi perusahaan Amerika yang ingin mencari keuntungan di pasar Indonesia, yang berkembang cepat dalam tiga dekade belakangan ini, Presiden Soeharto, keluarga, dan konco-konconya harus ikut serta. Keagresifan keluarga ini dalam bermitra membuat iri para diktator Asia lain,’’ tulis Joseph Kahn, kolumnis New York Times.
Harus diakui bahwa hanya segelintir usaha bisnis di Indonesia yang bisa berkembang tanpa dukungan keluarga Soeharto. Enam putra-putri Soeharto tercatat sebagai mitra bisnis lokal pada hampir semua perusahaan kelas atas di Indonesia. Mereka juga menguasai sejumlah besar saham di perusahaan multinasional, yang bergerak dalam berbagai sektor, mulai petrokimia hingga telekomunikasi. ’’Merangkul keluarga Pak Harto dalam bisnis belum tentu menjamin kesuksesan. Namun, menjauh dari keluarga pasti akan gagal,’’ tulis New York Times mengutip sejumlah analis.
Kesimpulan yang ditarik analis itu sejalan dengan pendapat Dr Daniel Lev, pakar Indonesia dari Universitas Washington. ’’Akses masuk dalam dunia bisnis Indonesia selalu bergantung pada hubungan dekat dan pemberian upeti kepada mereka. Memang, ada sejumlah perusahaan asing yang hati-hati bermain sesuai dengan aturan, namun kebanyakan menerima praktik seperti ini.’’
Daftar perusahaan asing yang dirangkul Soeharto dan keluarganya memang sangat panjang, dengan berbagai bentuk kemitraan. Sebagian di antara mereka berpatungan (joint ventures) dengan bisnis keluarga atau bentuk penyertaan modal (equity stakes) dengan anak-anak Pak Harto. Mereka datang dari penjuru dunia seperti Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Hongkong, dan Korea. Yang mungkin tidak asing lagi adalah Hyatt Hotels, Hughes, Lucent Technologies, General Electric, Edison Mission Energy, Freeport McMoRan, Sumitomo, NEC, Marubeni, Kia Motors, Hopewell Holdings, Deutsche Telekom, dan Siemens.
Menurut majalah Forbes edisi Maret 1995, Deutsche Telekom membayar USD 586 juta kepada Satelindo yang dikuasai Bambang untuk mendapatkan 25 persen saham. Sebagai pencipta teknologi tinggi, Deutsche Telekom mendapat proyek yang sangat besar dalam menyediakan telepon mobil kepada para eksekutif.
Sementara dari tabel yang disusun oleh New York Times disebutkan bahwa Lucent Technologies yang bergerak dalam bidang telekomunikasi bekerja sama dengan Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut). Edison Mission dan General Electric dalam bidang pembangkit tenaga listrik bekerja sama dengan Siti Hedijati Harijadi. Hyatt Hotel bekerja sama dengan Bambang Trihatmojo. Hughes yang bergerak dalam bisnis satelit juga dirangkul oleh Bambang. Kia Motors bekerja sama dengan Hutomo Mandala Putra yang sempat menjadi isu besar dalam perdagangan internasional. Sedangkan Freeport McMoRan bekerja sama dengan Bob Hasan yang dikenal sebagai kerabat dekat bisnis keluarga Soeharto.
Bagaimanapun juga, para eksekutif bisnis perusahaan-perusahaan multinasional ini tidak ingin disalahkan dalam melakukan bisnis dengan keluarga Soeharto. Bagi mereka, tidak ada yang salah dengan merangkul anak-anak Soeharto. Sebagian di antara mereka mengatakan bahwa aliansi yang mereka bentuk ini adalah praktik-praktik bisnis yang normal di Indonesia. Lagi pula, sesuai dengan peraturan, perusahaan asing harus merangkul mitra lokalnya, seberapa pun kecilnya saham yang diberikannya dalam kemitraan ini.
Dengan praktik-praktik bisnis semacam ini, ada beberapa pengusaha Amerika yang menganggap bahwa anak-anak Soeharto sebenarnya bukanlah pengusaha. Mereka hanyalah para pemburu rente (rent-seekers). ’’Keluarga Soeharto adalah penyewa, bukan pengusaha. Mereka menerima komisi, namun tidak memberikan nilai tambah,’’ kata seorang pengusaha Amerika seperti dikutip Forbes Juli 1995 lalu. Karena itu, lanjut pengusaha tadi, seandainya Pak Harto meninggal, akan muncul tanda tanya besar mengenai prospek dan keselamatan anak-anaknya di Indonesia. Kini, setelah Soeharto lengser, apa yang dikhawatirkan oleh pengusaha AS tadi bisa menjadi kenyataan.
Senada dengan Forbes, Far Eastern Economic Review (FEER) 1 Juni lalu juga menganggap bahwa keluarga Soeharto ini bukanlah pengusaha. Mereka hanya bergelut dalam aktivitas memburu rente (rent-seeking activities). ’’Anak-anak ini hanya bertindak sebagai perantara (middle-men), mengumpulkan upeti tanpa banyak memberikan sumbangan. Mereka menyuntikkan sedikit keahlian manajemen dan modal, namun menikmati akses yang bebas ke dalam koridor kekuasaan, memudahkan mereka memenangkan kontrak dan izin pemerintah,’’ tulis FEER.
Sama halnya dengan perusahaan-perusahaan yang melakukan investasi di Filipina saat Ferdinand Marcos berkuasa, perusahaan yang merangkul keluarga Soeharto dalam berbisnis menganggap bahwa strategi mereka sangat berhati-hati, bukan suatu strategi yang penuh risiko.
’’Soeharto secara pribadi meneliti proyek-proyek investasi dan secara rutin menolak kontrak-kontrak yang tidak menguntungkannya. Dalam melakukan hal itu, presiden tidak menyembunyikan sikap biasnya terhadap anak-anak, rekan dekat bisnisnya, atau mitra mereka,’’ tulis New York Times.
Meskipun Indonesia mengalami krisis ekonomi yang begitu hebat, Soeharto masih tetap berusaha untuk melindungi bisnis anak-anak dan mitra bisnisnya. Kasus mobil nasional menjadi contoh yang jelas perlindungan dan pembelaan terhadap bisnis anak-anaknya itu. Seorang mantan menteri kabinet Soeharto juga mengakui, jika berurusan dengan bisnis anaknya, Pak Harto tidak bisa menolak. ’’Semua permintaan anak-anaknya pasti akan dikabulkan,’’ kata mantan menteri tersebut.
Setelah jatuhnya Soeharto, perusahaan-perusahaan asing yang bekerja sama dengan Keluarga Cendana mulai berancang-ancang melakukan pembenahan. Menurut Bruce Gale, direktur Political and Economic Risk Consultacy di Singapura, perusahaan-perusahaan multinasional akan berusaha mencari jalan untuk memutuskan hubungan mereka atau mengundurkan diri. Sebagian besar perusahaan anak-anak Soeharto memang menghadapi masalah berat.
Wilson Nababan, Presdir CISI Raya Utama, sebuah perusahaan analis kredit, memperkirakan perusahaan anak-anak Soeharto ini menunggak utang Rp 40 triliun dengan nilai kurs sekarang ini. Bank-bank lokal yang memberikan kredit kepada bisnis keluarga ini mulai gelisah dengan kredit macet itu. Situasi bisnis pasca-Soeharto mulai guncang dan semua mitra bisnisnya mulai berjaga-jaga. (bersambung)
