|
|
Badut-badut Refromasi, Berkacalah
Daftar ingar-bingar politik hari-hari ini makin panjang. Orang-orang, khususnya di Ibu Kota, terus sibuk rapat dan mengumumkan pembentukan partai politik baru.
Ada yang sebelumnya hanya berbentuk "yayasan", "lembaga", atau "persatuan". Ada yang sebelumnya partai lama peserta fusi partai-partai yang diakui --termasuk Murba, PSII, dan kino Golkar, seperti MKGR. Ada yang sepenuhnya baru, seperti Partai Reformasi Indonesia, Partai Perempuan Indonesia, atau Partai Reformasi Tionghoa Indonesia. Sementara partai yang di masa Orde Baru dilarang tapi tetap ngotot, seperti Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI), makin rajin berkonsolidasi setelah ketuanya, Sri-Bintang Pamungkas, dibebaskan dari penjara.
Sebagian dari mereka terus mempersoalkan konstitusionalitas jabatan Presiden Habibie dan menuntut digelarnya Sidang Istimewa guna memilih presiden dan wapres baru. Mereka, dengan berbagai nama kelompok --tapi tampaknya terdiri dari orang-orang yang itu-itu juga-- rajin mendatangi DPR/MPR untuk mendesakkan agenda ini. Dan kian tampak bahwa konstitusionalitas hanya dijadikan kedok formal, guna menyembunyikan niat mempromosikan para kandidat mereka sendiri.
Sebagian ada yang meneruskan tuntutan ke pelaksanaan pemilu sesudah terpilihnya presiden dan wapres baru. Sebagian lagi, cukup sampai pemilihan presiden-wapres baru, dengan alasan biaya pemilu mahal, sementara negeri kita sedang membutuhkan banyak dana untuk sembako dan sebagainya.
Dalam konteks inilah agaknya muncul tuntutan amat keras agar Golkar, yang fraksinya mayoritas di DPR/MPR, segera mengadakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) pada Juli depan, tiga bulan lebih cepat dari jadwal. Tujuannya tentu saja untuk menyingkirkan sang Ketua Umum Harmoko, yang diisukan mengikat "perjanjian rahasia" dengan Presiden Habibie guna melanggengkan pemerintahan --padahal mereka ingin pemerintahan ini hanya transisional.
Bahkan, guna menjamin pengamanan, muncul kabar mutakhir bahwa sebelum munaslub pun, DPP Golkar diminta demisioner, lalu pimpinan dipegang oleh sebuah caretaker yang terdiri dari, antara lain, ketiga mantan wapres, Umar Wirahadikusumah, Sudharmono, dan Try Sutrisno. Alasannya: jika menunggu waktu munaslub yang masih sebulan lagi, dikhawatirkan Harmoko sempat mengkonsolidasikan apa yang dianggap sebagai unsur-unsur kekuatannya.
Sudharmono sudah membantah kemungkinan ini, meski ia --sambil memaparkan kekayaan sejumlah yayasan yang diketuai Soeharto-- menegaskan bahwa Golkar harus dibenahi. Dengan kata lain, kekuatan-kekuatan lama dalam Golkar sedang menggalang barisannya yang dibuyarkan oleh kepemimpinan Harmoko, sebagai tokoh utama konservatisme baru yang sempat menikmati citra reformer, berkat desakannya agar Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden tempo hari.
Di daerah-daerah, dari Sumatera hingga Sulawesi, aksi-aksi mahasiswa masih marak. Ada yang menduduki kantor-kantor DPRD, sambil mendesak para pejabat lokal (gubernur, wali kota, bupati), mundur karena didakwa berlumuran dosa KKN. Desakan semacam ini dinilai melampaui proporsi, sehingga mulai dikeluhkan bahkan oleh Presiden Habibie ("anak saya sampai ingin mencari kerja ke luar negeri").
Menko Wasbang dan PAN Hartarto kemudian memberi batasan pengertian KKN, agar ia tak dijadikan senjata untuk memukul terlalu banyak orang yang belum tentu bersalah. Tapi, sejauh ini definisi itu baru menyangkut urusan bisnis --hal yang memang relatif lebih mudah merumuskannya dan, terutama, kurang berisiko politik.
Singkatnya, yang sedang marak di panggung reformasi Indonesia adalah suatu ledakan besar entusiasme politik. Ledakan itu begitu besar, sampai Panglima ABRI merasa perlu mengingatkan sekali lagi agar batas-batas --yang dirujukkan pada keluhuran budaya bangsa, termasuk dalam konteks rentetan hujatan terhadap mantan Presiden Soeharto dan keluarganya-- tidak dilanggar. Mereka yang terus berbuat begitu, kata Jenderal Wiranto, akhirnya "tentu berhadapan dengan ABRI".
ABRI, juga sejumlah tokoh sipil seperti Mar'ie Muhammad, mengkhawatirkan emosionalisme politik ini mengarah ke disintegrasi nasional. Amien Rais, misalnya, mengungkap adanya surat anggota Kongres Amerika yang meminta Presiden Clinton agar mendesak supaya Timor Timur dan Irian Jaya diberi hak menentukan nasib sendiri (self-determination). Jika ini berhasil, menurut Amien, bukan tak mungkin daerah-daerah lain menginginkan hal yang sama. Akhirnya, bangsa kita terpecah-belah. Dan, dengan demikian jadi lebih mudah dikuasai oleh kekuatan-kekuatan asing, paling tidak secara ekonomi.
Luapan politik ini adalah gejala khas situasi pasca-revolusi (bagaimanapun, reformasi sekarang ini adalah sebentuk revolusi tak berdarah, yang ditandai dengan, misalnya, maraknya tuntutan terhadap para penguasa lama di berbagai tingkat). Luapan ini konsekuensi logis saja dari ketertutupan sistem lama, yang diwarnai kental oleh rekayasa dan dominasi negara dalam kehidupan politik selama tiga dasawarsa.
Tabungan kejengkelan, ketidakpuasan, dan penyumbatan aspirasi rakyat selama tiga puluh tahun seolah ingin ditumpahkan sekaligus. Ini sekaligus tunggangan ideal bagi elite lama yang tersingkir untuk kembali memegang kendali kekuasaan --boleh jadi dengan substansi lama, tapi situasi tentu mengharuskan penampakan wajah-wajah baru yang mengesankan reformasi.
Pembusukan Politik. Soalnya, aksi-aksi politik mereka yang kini mulai dirasakan menjenuhkan itu mengidap sedikitnya dua masalah. Pertama, aksi-aksi itu cenderung mengabaikan problem real yang dihadapi rakyat, yakni kelangkaan sembako dan melambungnya harga-harga. Padahal, seperti sering diungkap para peneliti ekonomi, proyeksi mengenai masalah ini amat suram.
Dalam soal beras, misalnya, Indonesia harus mengimpor lebih dari 3 juta ton dalam beberapa bulan mendatang, antara lain karena panen yang buruk tahun ini. Sementara seluruh pasok yang tersedia di pasar dunia adalah 10 juta ton. Permintaan (demand) sepertiga porsi ini tentu akan melambungkan harga. Padahal, dengan harga normal pun kita kesulitan.
Kedua, seperti implisit disinggung di atas, aksi-aksi ini dipakai sebagai kendaraan oleh mereka yang sebelumnya pendukung loyal rezim lama dan tak bersih KKN (bahkan termasuk arsiteknya, atau setidaknya tak pernah bersikap kritis terhadapnya), untuk mengantarkan mereka ke jajaran elite baru (tapi lama).
Tentu saja dikhawatirkan hal ini akhirnya bakal mengganggu program reformasi total yang diinginkan. Sejumlah orang yang cukup terganggu dengan manuver-manuver mereka sambil memanipulasi suasana reformasi ini menyebut mereka "badut-badut politik" atau "pahlawan kesiangan". Sekadar julukan-julukan semacam ini agaknya tak akan membuat mereka menarik diri, justru karena mereka memang berwatak seperti yang diwakili oleh julukan-julukan itu.
Yang lebih serius, aksi-aksi politik mereka bukan sekadar mengabaikan masalah real kelangkaan pangan. Bahkan, seperti misalnya dirasakan sebagian kalangan Islam, pengabaian itu memang disengaja untuk "pembusukan politik" agar rezim Habibie lebih cepat roboh. Asumsinya: tidak ada sebuah rezim yang kuat menahan desakan rakyatnya yang terlalu lapar. Retorik yang dikumandangkan adalah: untuk memulihkan ekonomi, prasyaratnya adalah pemerintahan harus dipercaya, baik di dalam negeri maupun oleh dunia internasional.
Gejolak dalam negeri dipotret sebagai bukti ketidakpercayaan rakyat, yang pada akhirnya membuat enggan investor asing untuk menanamkan modal dengan alasan instabilitas. Dengan demikian, logikanya, bukankah sebaiknya Habibie turun dalam Sidang Istimewa secepatnya? Ada yang mengusulkan SI itu harus dilaksanakan akhir Juni ini. Tak heran pula jika pemerintah Amerika Serikat baru-baru ini, menurut The New York Times, mengucurkan bantuan 26 juta dolar kepada sejumlah LSM dan individu di Indonesia.
Mungkin berlebihan kalau pemberian dana itu dilihat sebagai bagian dari upaya pembusukan politik. Namun, sangat mengherankan bahwa pemerintah AS memilih untuk segera memberi dana ini daripada mengucurkan dana guna membantu rakyat Indonesia yang sengsara, atau menekan IMF agar segera memberikan paket bantuan yang sudah disepakati.
Konsolidasi Sipil. Bagaimanakah cara menyikapi para "pahlawan kesiangan" itu? Faisal Basri, dosen FEUI yang beberapa kali meminta agar kegairahan politik dikurangi untuk berkonsentrasi pada ekonomi, mengulangi lagi ajakannya itu. Menyebut mereka "para penyalib di tikungan", ia meminta agar semua kelompok politik --apapun latar belakang dan kecenderungan ideologisnya-- melupakan sementara agenda politik masing-masing.
"Ini bukan karena kita menyatukan yang beda-beda, tapi berkonsolidasi agar reformasi ini benar-benar terfokus pada social welfare," katanya. "Silakan saja bagi mereka yang punya agenda politik nanti betul-betul berlaga di medannya, di pasar politiknya, yaitu pemilu dan Sidang Umum. Tapi sekarang, sudahlah, setiap orang tentu punya dosa. Dan yang harus berkonsolidasi itu kekuatan sipil, sehingga tidak tercabik-cabik. Karena kalau dicabik, gampang saja lawannya sipil akan menyalib di tikungan itu." Menurut dia, konsolidasi inilah yang membuat negara-negara lain mampu mengatasi himpitan ekonomi mereka.
Tapi bagaimanapun, tambah Faisal, mereka tetap berhak bicara. Dia cuma berharap agar "petualang-petualang politik itu" jangan sampai merajai dan mewarnai percaturan politik. Bahkan, menentukan agenda permainan di masa yang akan datang, dengan cara-cara yang sangat tidak fair dan cenderung menunggangi kelompok-kelompok reformis sejati. "Tapi kalau dia ikut mempercepat proses reformasi, why not? Kan hak dan kewajiban mereka juga untuk melakukan itu."
Mari'e Muhammad lebih lunak lagi. "Terus terang, sulit mencari orang yang konsekuen," katanya kepada UMMAT. "Jadi, kalau ada orang-orang baru yang ikut teriak reformasi, kita jangan tuntut. Kenapa? Semakin besar peserta reformasi ini semakin baik. Karena, disadari masih besar orang-orang yang menghendaki status quo itu, walaupun mungkin jumlahnya sekarang semakin kecil."
Mantan Menteri Keuangan ini lebih menekankan titik-titik persamaan di kalangan semua kekuatan reformis. "Misalnya menyangkut good governance, itu ada kesepakatan, meskipun bahasanya lain-lain." Ia juga menekankan pentingnya gelombang reformasi tetap memegang rambu-rambu, agar reformasi tidak menimbulkan kebebasan yang bisa menyebabkan perpecahan bangsa.
"Kita tetap berpegang dan menempatkan diri di bawah identitas nasional. Yaitu Sumpah Pemuda, Wawasan Kebangsaan, Proklamasi Kemerdekaan, Pembukaan UUD 1945," tambahnya. "Identitas kelompok itu harus subordinate terhadap ini. Tidak boleh mereka sama, apalagi mengalahkan."
Meskipun konsepnya menyeluruh, katanya, pelaksanaan reformasi tidak bisa sekaligus, memerlukan proses dan waktu. "Kita juga harus fair, dengan memberikan kesempatan kepada pemerintah," tambahnya. "Tapi, kendali reformasi tetap harus dalam kampus. Ide dasarnya harus tetap dari kalangan kampus. Ini penting. Saya sudah keliling kampus. Mereka punya konsep." Kalangan kampus inilah yang, menurut dia, perlu diajak berdialog. "Mereka kan melihat Pak Habibie sempat ke Ciganjur dan Glodok. Kenapa tidak sempat dialog dengan mahasiswa? Ada gap komunikasi. Kabinet sudah dua minggu, tapi masih belum ada rencana dialog."
Pemantau Reformasi. Mahasiswa sendiri, setidaknya yang terdengar dari beberapa tokohnya, rupanya mengharapkan dialog semacam itu. Paling sedikit untuk, misalnya, merinci harapan yang disampaikan oleh Ketua SMPT UGM Ridaya La Ode Ngkowe. Ia mengecam apa yang disebutnya "permainan politik para petualang yang kotor, orang-orang yesmen yang tidak punya visi, yang tidak diperlukan oleh bangsa".
Padahal, katanya, yang diperlukan sekarang adalah bagaimana negara dikelola secara profesional. "Kita bukan Indonesia tahun '40-an. Visi, moralitas dan dukungan terhadap penegakan HAM penting juga diperhatikan para politisi."
Suhendro, Ketua SMPT Universitas Trisakti, tak mau memberi predikat apapun kepada orang-orang itu. "Banyak sekali pejabat yang pada masa Orde Baru sangat setia, tiba-tiba ketika mahasiswa telah berjuang mati-matian untuk reformasi, mereka berbalik arah," keluhnya. "Kenapa mereka baru sekarang berkoar-koar seperti itu, ketika sudah ada perubahan? Saya hanya meminta kepada para pejabat itu untuk mengembalikan ke hati nuraninya, bahwa di saat negara di ambang kehancuran semuanya harusnya berjuang untuk kepentingan bersama."
Dalam ungkapan Ketua SMPT UI Rama Pratama, sekarang adalah saat bagi semua orang untuk bekerja di bidang masing-masing. Repotnya, kata dia, tiba-tiba semua orang jadi politikus. "Tapi itu hak mereka, kami mahasiswa tidak bisa melarang," ucapnya. "Biarlah waktu dan sejarah saja yang menilai perjuangan kita."
Yang terang, menurut Rama, mahasiswa tidak bodoh. Mereka punya filter moral dan intelektual yang akan menilai apakah orang-orang itu bisa masuk barisan reformasi atau tidak. "Kami berjuang dengan mencari sebanyak-banyaknya kawan, bukan sebanyak-banyaknya lawan. Jadi, harus dibedakan konteksnya. Ketika mahasiswa akan dipolitisasi, maka kami akan punya filter itu."
Ia juga bertekad, bersama kawan-kawannya akan terus menjadi "barisan pemantau reformasi". Akan terus mengkampanyekan reformasi, terus konsisten memantau kepastian reformasi dan agenda-agenda reformasi. Juga, akan terus-menerus mengawasi pihak-pihak yang nantinya sesuai dengan reformasi atau bertentangan dengan reformasi. "Kita akan lakukan kontrol untuk itu," tandasnya. "Pokoknya, mahasiswa akan menjadi balancing power dari kekuatan-kekuatan yang banyak 'bermain' saat ini."
Agaknya, terhadap mereka itu pula Yusril Ihza Mahendra menyarankan agar "banyak-banyak beristigfar, menyadari dirinya dari kesalahan-kesalahan yang lalu." Kalau perlu, tambah pakar Tata Negara dan guru besar FH UI ini, mereka itu bertobat, menyerahkan diri kepada Tuhan. "Berilah kesempatan pada generasi yang lebih muda untuk tampil memimpin negara, yaitu generasi yang bersih dan belum terbukti terlibat KKN," pintanya. "Kalau orang-orang itu juga yang tampil, maka tidak akan beres negara ini."
Buat Yusril, tujuan mereka "bermain" jelas: ingin kembali berkuasa. "Mereka membodohi rakyat, padahal rakyat tidak bodoh," katanya. "Daripada jadi tertawaan orang, lebih baik mereka itu mundurlah."
Tapi bagaimana jika mereka memang siap ditertawakan, dan bahkan akhirnya sukses, seperti telah dibuktikan oleh banyak di antara mereka selama ini? Mereka boleh dijuluki "badut reformasi", "pahlawan kesiangan", dan sebagainya. Tapi mungkin tidak boleh hanya diberi saran istigfar.
Hamid Basyaib, Maifil Eka Putra, Ali Anwar, Diyan Srikandini, Afnan Malay (Yogyakarta)
